Jakarta— Dalam rangka membentuk karakter dan mental yang tangguh serta menanamkan nilai-nilai kejuangan maritim, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut (Kadispsial) Laksma TNI Wisnu Agung P, M.M.M.Phil memberikan materi Psikologi Maritim kepada Siswa Pendidikan Gapura Panca Waluya Batch VI, bertempat di ruang serbaguna Prako Soeratno Batalyon Infanteri 2 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh seluruh siswa Gapura Panca Waluya yang sedang melaksanakan pendidikan pembentukan karakter dan mental kebaharian di Yonif 2 Marinir.

Dalam penyampaian materinya, Kadispsial menekankan pentingnya mental maritim sebagai dasar jati diri bangsa Indonesia yang dikenal sebagai poros maritim dunia dan pejuang tangguh di laut.

Melalui pembekalan ini diharapkan, para Siswa Gapura Panca Waluya Batch VI dapat memahami makna pentingnya psikologi maritim serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada Kesempatan tersebut Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut Laksma TNI Wisnu Agung P, M.M.M. menyampaikan “Psikologi maritim adalah pondasi penting dalam membentuk kepribadian tangguh, disiplin, dan pantang menyerah.

Jiwa maritim harus tertanam dalam diri setiap generasi muda agar mampu beradaptasi, berjuang, dan mencintai laut sebagai bagian dari identitas bangsa,” ujar Kadispsial.

Sementara itu, Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir, Letkol Marinir Lektkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E. menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan Kadispsial memberikan pembekalan psikologi kepada para siswa Gapura Panca Waluya.

Beliau menegaskan bahwa kegiatan tersebut sangat sejalan dengan tujuan pendidikan yang sedang dilaksanakan di Yonif 2 Marinir, yaitu membentuk generasi muda yang bermental kuat, berdisiplin tinggi, serta memiliki karakter kebaharian yang kokoh. (Timo)

Jakarta – Di tengah semakin kompleksnya perekonomian nasional dan maraknya praktik persaingan usaha yang tak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) justru dinilai belum cukup tajam dalam menegakkan hukum.

Lembaga yang seharusnya menjadi “penjaga moral pasar” itu kini menghadapi tantangan serius: lemahnya efektivitas pembuktian dalam perkara kartel dan monopoli.

Sejumlah putusan KPPU bahkan kerap dibatalkan di pengadilan, terutama pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah instrumen hukum kita masih relevan menghadapi praktik bisnis modern yang semakin canggih dan tertutup?

Menurut Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum., pakar hukum persaingan usaha dan advokat senior, akar persoalan terletak pada mekanisme pembuktian yang digunakan KPPU.

“Selama ini KPPU banyak mengandalkan indirect evidence atau bukti tidak langsung dengan pendekatan rule of reason. Pendekatan ini sebenarnya baik, namun dalam praktiknya sering kali kurang efektif dan menguras sumber daya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Padahal, lanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan yang cukup bagi KPPU untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan demi kesejahteraan rakyat.

“KPPU sejatinya lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pihak lain. Namun dalam penerapannya, prinsip pembuktian yang digunakan sering kali menjadi kendala,” jelas Sutrisno.

Ia menuturkan, sistem hukum Indonesia masih menjadikan direct evidence atau bukti langsung sebagai rujukan utama di pengadilan. Padahal, dalam perkara kartel, bukti langsung sangat sulit ditemukan karena sifatnya yang konspiratif dan tertutup.

“Akibatnya, tidak jarang pelaku usaha yang sebenarnya melanggar hukum justru terbebas karena lemahnya alat bukti. Membuktikan keterlibatan korporasi dalam praktik kartel bukan hal mudah, apalagi para pelaku kini semakin canggih menutupi jejaknya,” tambahnya.

Perlu Reformasi Hukum Persaingan Usaha.

Sutrisno menilai, pemerintah perlu segera mempertimbangkan revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan teknologi.

“Jika aturan lama terus dipertahankan, maka kita akan tertinggal dari praktik kartel modern. Dampaknya bukan hanya bagi pelaku usaha yang jujur, tapi juga masyarakat dan negara,” tegas Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Jayabaya tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur penggunaan indirect evidence dalam perkara kartel.

Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi hukum KPPU dan memberi kepastian bagi semua pihak.

“Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam membentuk yurisprudensi baru agar hukum kita tidak hanya menegakkan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substansial yang berpihak pada kepentingan publik,” ujar Wakil Ketua Umum DPN Peradi itu.

Kebutuhan Pendekatan Ekonomi dalam Pembuktian.

Secara ilmiah, penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia menghadapi tantangan epistemologis, yakni kesenjangan antara logika hukum dengan logika ekonomi.

Di banyak negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, penggunaan indirect evidence dan economic analysis telah menjadi praktik umum.

Analisis perilaku harga, komunikasi pasar, dan data algoritmik bahkan dapat digunakan sebagai bukti kuat dalam menjerat pelaku kartel.

Sementara di Indonesia, pendekatan legalistik yang terlalu formal membuat pembuktian kasus ekonomi sering kali tersendat.

Kajian OECD (2023) menunjukkan bahwa negara dengan sistem pembuktian berbasis ekonomi justru lebih efisien dalam menegakkan hukum dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Karena itu, revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan tidak hanya memperbarui norma hukum, tetapi juga menyatukan pendekatan hukum dan ekonomi digital, termasuk dengan pemanfaatan data analytics dan behavioral economics untuk mendeteksi pola kartel modern.

Keadilan Substansial untuk Kesejahteraan Rakyat.

Sutrisno menegaskan, penegakan hukum persaingan usaha sejatinya bukan sekadar urusan prosedur, tetapi bagian dari perjuangan menuju keadilan ekonomi substantif.

“Kita tidak boleh kalah oleh pengusaha yang memperkaya diri dengan cara tidak fair. Dunia usaha harus tetap bersaing, tetapi persaingan itu hendaknya dijalankan secara sehat, beretika, dan berkeadilan,” tutup mantan Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) periode 2015–2022 itu dengan nada optimistis. (By/Red)

Jakarta— Dengan penuh semangat dan soliditas yang tinggi, para Perwira Batalyon Infanteri 2 Marinir mengikuti kegiatan olahraga sepeda bersama seluruh Perwira Brigif 1 Marinir dengan rute Cilandak menuju Stadion Glora Bungkarno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/25).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Danbrigif 1 Mar Kolonel Marinir Alim Firdaus S.H., M.T.r Hanla., M.M . dan diikuti oleh seluruh Perwira dari satuan jajaran di bawah Brigif 1 Marinir, termasuk Perwira Yonif 2 Marinir. Rute yang ditempuh kali ini yaitu dari Ksatrian Marinir Hartono Cilandak Menuju Stadion Glora Bungkarno.

Sepanjang kegiatan, para Perwira tampak antusias dan kompak, mencerminkan semangat khas prajurit Korps Marinir yang pantang menyerah serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan jiwa korsa.

Dengan semangat Pasopati Tangguh dan Terpercaya, Perwira Yonif 2 Marinir terus berkomitmen menjaga kebugaran, kekompakan, dan profesionalisme dalam mendukung setiap tugas pokok satuan serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pada kesempatan terpisah Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setio Joyolaksono, S.E menyampaikan bahwa olahraga bersama seperti ini merupakan salah satu bentuk pembinaan jasmani sekaligus sarana mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar Perwira di lingkungan Brigif 1 Marinir.

“Selain menjaga kebugaran tubuh, kegiatan sepeda bersama ini juga memperkuat soliditas dan komunikasi antar Perwira. Dengan semangat kebersamaan, kita wujudkan kekompakan untuk mendukung setiap tugas yang diemban oleh Brigif 1 Marinir,” ujarnya.

(Tim/Red)