Connect with us

Redaksi

Kapolda Papua Barat Serahkan DIPA T.A. 2025 Kepada Satker dan Polres Jajaran

Published

on

 

Manokwari PB – Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir,S.I.K.,M.T.C.P memimpin dan membuka kegiatan penandatanganan pakta Integritas, penyerahan DIPA RKA-KL Satuan Kerja (Satker) Jajaran Polda Papua Barat tahun 2025, Selasa (24/12/24).

Kegiatan turut dihadiri Wakapolda Papua Barat,PJU Polda Papua Barat, Kapolres Jajaran, Kasubag Renmin Satker dan Kabagren Polres jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda Papua Barat menekankan menjadi salah satu catatan seluruh kasatker pengemban fungsi perencanaan melakukan perhitungan berapa belanja barang idealnya.

“Bukan hanya rekan – rekan saja yang mengerti dan untuk para kasatker harus memahami kemana polri ini bergerak dan berjalan, terlebih lagi kita yang miliki anggota yang lahir beberapa generasi yang sekarang Z dan nanti akan ke generasi alfa. Untuk Kassubagren di masing-masing satker segera menyusun perjanjian anggaran tahun 2025 sesuai dengan perkap 15 dan menetapkan setiap pejabat” ujar Kapolda.

“Posisi polri saat ini dengan banyak kewenangan harus kita maknai dengan pelaksanaan tugas dan lakukan tugas itu dengan iklas, terlebih ditengah konteks perkembangan teknologi yang makin pesat, artinya apabila kita tidak bisa mengikuti kita akan tertinggal. Kemampuan berdaptasi dan bergerak secara fleksibel yang akan bertahan bukan yang besar dan kuat yang bertahan.” tambah Kapolda.

“Saya ucapkan terimakasih dalam pelaksanaan tugas karena kerja keras kita semua agenda besar kita bisa lewati relatif aman dan kondusif.Mari kita bergandengan tangan dan satu visi dan misi harapannya menjadi modal kita bersama khususnya kita yang ada di polda papua barat untuk menghadapi tahun 2025 saya ingatkan saja ada even nasional walaupun terkait gereja pesparawi 2025. Akan banyak yang hadir berarti polresta manokwari sebagai ujung tombak tetapi tidak akan kita lepas. Even berikutnya yang di manokwari dan rekan-rekan pasti tau dinamikanya, dan polda akan memback up disamping itu kita akan mendukung program prioritas presiden, dan program ketahanan pangan sebagai ujung tombak Polri dan TNI.” ucap Kapolda.

“Pilkada belum selesai dan selesainya nanti pada pelantikan dari 2 provinsi dan 13 kab, kota dan hanya 1 provinsi dan 2 kabupaten yang tidak melakukan gugatan di MK, artinya polres manokwari menjadi episentrum” tambahnya.

Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Ongky Isgunawa,S.I.K.mengatakan penyerahan DIPA menjadi momen penting bagi Polda Papua Barat dalam memulai perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun depan.

(Tim/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Redaksi

MBG di SDN 1 Ketanon Disorot: Cara Penyajian Tak Layak Hingga Menu Minim Gizi Picu Kekecewaan Wali Murid

Published

on

TULUNGAGUNG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung kembali menuai sorotan tajam. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah justru memunculkan keluhan serius dari masyarakat.

Kali ini, polemik terjadi di SDN 1 Ketanon, Kecamatan Kedungwaru. Sejumlah wali murid mengecam pelaksanaan program tersebut yang dinilai jauh dari standar kelayakan, baik dari sisi penyajian maupun kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

Para wali murid mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap cara pendistribusian makanan yang dianggap tidak manusiawi dan mengabaikan aspek kebersihan. Anak-anak disebut harus mengambil makanan secara bergantian dari wadah besar menyerupai ember, tanpa sistem pembagian yang tertata maupun alat saji yang layak.

Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar prinsip higienitas, tetapi juga mencederai nilai edukatif serta martabat anak sebagai penerima manfaat program pemerintah.

“Sambal siomainya, anak-anak disuruh ambil sendiri di ember secara bergantian,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa, Kamis(9/4).

Tak hanya soal penyajian, menu makanan yang diberikan juga menjadi sorotan serius. Wali murid menyebut makanan yang disajikan sangat minim, hanya terdiri dari siomai dan kentang tanpa adanya lauk berprotein seperti ikan atau ayam.

“Isinya cuma siomai dua, kentang dua. Ikan tidak ada, ayam tidak ada. Ini gizinya dari mana? Terus kalau sambal ambil sendiri, apa dijamin kebersihannya?” ungkapnya.

Padahal, program MBG dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui asupan nutrisi yang cukup, seimbang, dan berkualitas. Ketimpangan antara tujuan program dan realitas di lapangan pun memicu kekecewaan yang meluas di kalangan orang tua siswa.

Keluhan lain juga datang dari wali murid yang menyoroti penurunan kualitas dibanding sebelumnya.

“Mengenai SPPG Ketanon 2, menu MBG nya sekarang tidak layak dikonsumsi anak-anak karena tidak sesuai standar ahli gizi. Dulu anak saya dan teman-temannya mau makan, sekarang justru minta dibawakan bekal dari rumah karena menunya tidak sesuai,” imbuhnya.

Situasi ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan serta kurangnya tanggung jawab dari pihak penyelenggara, termasuk SPPG. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan distribusi makanan kini menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Desakan evaluasi menyeluruh pun semakin menguat. Masyarakat meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan serta memastikan program MBG dijalankan sesuai standar dan tidak disalahgunakan.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa program pemerintah, khususnya yang menyasar anak-anak, tidak boleh dijalankan sekadar formalitas. Diperlukan komitmen, pengawasan ketat, serta akuntabilitas dari seluruh pihak agar tujuan mulia program benar-benar tercapai.

Jika tidak, program yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi berubah menjadi persoalan baru yang merugikan generasi penerus bangsa.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung dan pihak SPPG Ketanon 2 belum memberikan keterangan resmi. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Tak Sekadar Kumpul, Community Jazz Ge8 Jatim Akan Siapkan Halal Bihalal Spektakuler di Pantai Midodaren

Published

on

TULUNGAGUNG— Community Jazz Ge8 Jawa Timur akan menggelar acara halal bihalal yang bertempat di Pantai Midodaren pada Minggu, 26 April 2026 mendatang. Kegiatan ini direncanakan menjadi ajang temu kangen sekaligus mempererat tali silaturahmi antar member komunitas Jazz Ge8 Jatim yang tersebar di berbagai wilayah.

Acara tersebut dipastikan berlangsung meriah dengan hiburan dari orkes dangdut “Dewan Daru” serta penampilan sejumlah artis ternama asal Tulungagung yang siap menghibur seluruh peserta yang hadir.

Humas Jazz Ge8 Jatim, Donny Docken menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar ajang berkumpul, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antar anggota komunitas.

“Acara ini juga sebagai ajang mempererat kebersamaan, memperkuat rasa kekeluargaan, serta membangun komunikasi yang lebih baik antar member dari berbagai daerah,” ujarnya, Kamis(9/4).

Sementara itu, Koordinator Jazz Ge8 Tulungagung, Mohhanes Rifai yang akrab dipanggil Johan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai kebutuhan acara agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan yang berkesan bagi seluruh peserta.

“Kami berharap seluruh member bisa hadir dan ikut meramaikan acara ini. Ini momen yang sangat baik untuk saling bertemu, bersilaturahmi, dan mempererat persaudaraan dalam komunitas,” ungkap Johan.

Tak hanya itu, Ketua Jazz Ge8 Jatim, Cak Supri juga menerangkan bahwa halal bihalal ini menjadi agenda penting komunitas yang rutin digelar setiap tahunnya.

“Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan dan kekompakan komunitas Jazz Ge8 Jatim. Kami ingin seluruh anggota bisa merasakan kehangatan dan kekeluargaan dalam setiap pertemuan seperti ini,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan komunitas Jazz Ge8 Jatim semakin solid dan terus berkembang, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah Jawa Timur. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Perang Senyap” NIX vs White Rabbit, Klub Malam Jakarta Berguguran

Published

on

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap dua kasus besar peredaran narkoba di tempat hiburan malam (THM) yang melibatkan jajaran manajemen. Pengungkapan ini memicu efek domino berupa penutupan sejumlah klub malam di Jakarta yang diduga memiliki pola operasi serupa.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, menyatakan kedua kasus menunjukkan adanya pola sistematis, di mana peredaran narkotika dilakukan dengan persetujuan internal demi menarik pengunjung.

Dalam kasus pertama, Bareskrim menangkap Direktur N Co Living by NIX, Reindy alias Rendy Sentosa. Ia diamankan di area parkir Black Owl Pantai Indah Kapuk pada Senin (6/4/2026).

Penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus di Bali, setelah sebelumnya polisi mengamankan sejumlah pihak internal yang berperan sebagai penghubung antara pengedar dan tamu. Dari hasil pemeriksaan, Reindy diduga mengizinkan peredaran ekstasi dan ketamin di kelab yang dikelolanya.

“Untuk mengedarkan narkoba di tempat hiburan malam tersebut dengan maksud menarik pengunjung dan meningkatkan pendapatan,” ujar Eko.

Kasus kedua terjadi di White Rabbit, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dalam pengungkapan pada 18 Maret 2026, polisi menetapkan tujuh tersangka, termasuk direktur Alex Kurniawan dan manajer operasional Yaser Leopold Talahatu.

Dari hasil penyelidikan, Yaser diketahui memberikan persetujuan atas transaksi narkotika oleh tamu melalui pelayan. Sementara Alex diduga mengetahui dan membiarkan praktik tersebut sejak 2024.

“Pembiaran dilakukan agar tempat hiburan tetap ramai dikunjungi pelanggan,” kata Eko.

Keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada hari yang sama, sementara polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat komunikasi dan dokumen identitas.

Rangkaian pengungkapan ini memicu dampak luas di industri hiburan malam Jakarta. Sejumlah tempat hiburan yang diduga memiliki praktik serupa dilaporkan memilih menutup operasional secara total.

Di lapangan, berkembang narasi adanya “persaingan keras” antar jaringan, khususnya antara kelompok yang terkait dengan NIX dan White Rabbit. Keduanya disebut memiliki modus operasi yang serupa dalam mendistribusikan narkoba di lingkungan klub malam.

Namun, hingga kini aparat belum menyatakan secara resmi adanya konflik langsung antar jaringan. Fokus penyidikan masih pada pembongkaran struktur distribusi dan keterlibatan pihak manajemen.

Di tengah gelombang penindakan, sejumlah tempat hiburan malam lain disebut-sebut belum tersentuh operasi, di antaranya Best 8 dan beberapa lokasi pujasera yang diduga menjadi titik peredaran.

Bareskrim menegaskan penyelidikan akan terus dikembangkan, termasuk melalui digital forensik dan penelusuran aliran dana guna mengungkap kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengungkapan dua kasus besar ini memperlihatkan pola lama dalam wajah baru: narkoba dijadikan instrumen bisnis untuk meningkatkan daya tarik dan omzet tempat hiburan malam. Bedanya, kini praktik tersebut melibatkan langsung pengambil keputusan di level manajemen.

Bareskrim memastikan tidak akan berhenti pada dua kasus ini. Penelusuran jaringan yang lebih luas terus dilakukan, seiring komitmen untuk membersihkan peredaran narkoba di sektor hiburan malam ibu kota. (By/Red)

Continue Reading

Trending