Hukum Kriminal
Kasus TPPO dari 699 WNI yang Dipulangkan dari Myanmar, Satu Orang Ditetapkan Tersangka

Jakarta, — Bareskrim Polri menetapkan satu orang tersangka terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 699 warga negara Indonesia (WNI) yang telah dipulangkan dari Myanmar melalui Thailand.
Pemulangan para korban berlangsung bertahap sejak Februari hingga Maret 2025.
Tersangka berinisial H.R (27), seorang karyawan swasta, diketahui turut dalam rombongan pemulangan dan diduga kuat sebagai perekrut. Ia menjanjikan pekerjaan sebagai customer service di Thailand, namun para korban justru diberangkatkan ke wilayah konflik di Myanmar, tepatnya di Myawaddy, dan dipaksa bekerja sebagai operator online scam.
“Modus yang digunakan adalah menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar dan fasilitas mewah melalui media sosial. Padahal kenyataannya mereka dijadikan pelaku penipuan daring dan tidak mendapatkan hak sebagaimana dijanjikan,” ungkap Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., saat Doorstop di Bareskrim Polri, Jumat (21/3).
Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan terhadap seluruh WNI di RPTC Kemensos dan Asrama Haji Pondok Gede, diketahui para korban direkrut melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan Telegram. Mereka dijanjikan gaji antara Rp10 juta hingga Rp15 juta, serta tiket dan biaya keberangkatan yang ditanggung perekrut.
Namun, setibanya di Myanmar, para korban diwajibkan mencapai target dalam bentuk pengumpulan nomor telepon untuk calon korban penipuan online.
Bila gagal, mereka mendapatkan kekerasan baik verbal, fisik, maupun pemotongan gaji.
Dari 699 orang yang telah dipulangkan, sebanyak 116 di antaranya diketahui pernah bekerja di bidang online scam secara berulang.
Hasil asesmen juga mengidentifikasi lima kelompok terduga pelaku lain, yaitu BR, EL alias AW, RI, HR, dan HRR, yang saat ini masih dalam proses pengembangan penyidikan.
Polri telah menerbitkan tiga laporan polisi sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Tersangka H.R dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp600 juta.
“Kami akan terus mengembangkan kasus ini untuk menjerat aktor intelektual maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran secara ilegal. Ini menjadi perhatian serius kami karena menyangkut perlindungan WNI,” tegas Brigjen Pol Nurul Azizah.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi.
“Pastikan seluruh proses migrasi dilakukan secara legal dan terverifikasi oleh instansi yang berwenang. Jangan terjebak iming-iming yang berujung pada eksploitasi,” pungkasnya. (DON-By)
Hukum Kriminal
Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar dan 15 Pengguna Sabu di Gubuk Klakah

LUMAJANG – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dalam operasi senyap pada Jumat (6/11/2026).
Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka pengedar utama dan 15 orang yang tengah asyik pesta sabu di sebuah gubuk.
Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka AB (26) di Dusun Darungan Kidul, Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang. Dari tangan AB, Polisi menyita 0,28 gram sabu beserta sebuah ponsel.
“Setelah menginterogasi AB, tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Klakah,” ujar AKBP Riki Yariandi di Mapolres Lumajang, Senin (9/11/2026).
Polisi kemudian menggerebek lokasi kedua di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, dan menangkap pengedar kedua berinisial RA.
Di lokasi ini, petugas menyita paket sabu, timbangan digital, perangkat CCTV, alat isap (bong), serta uang tunai hasil transaksi sebesar Rp7.100.000.
Mengejutkannya, saat menggeledah gubuk milik RA, petugas mendapati belasan orang sedang mengonsumsi narkoba secara massal.
“Selain mengamankan dua pengedar utama, di gubuk milik RA kami juga mengamankan 15 orang yang kedapatan sedang menggunakan sabu,” tegas AKBP Riki Yariandi.
Kedua pengedar kini dijerat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.
Sementara itu, 15 pengguna yang ikut terciduk akan diproses hukum lebih lanjut dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai regulasi.
Polres Lumajang Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan bersama.
“Masyarakat dapat melaporkan melalui layanan Call Center 110 bebas pulsa, dan kami akan segera tindaklanjuti,” pungkas AKBP Riki Yariandi. (Hms/DON)
Hukum Kriminal
Satreskrim Polres Blitar Berhasil Amankan Dua Terduga Pelaku Curanmor di Kademangan

BLITAR – Satreskrim Polres Blitar berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di pinggir jalan Desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.
Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kasatreskrim AKP Bayu Adjie Sudarmono, S.T.K., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban berinisial W (46), warga Desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku, yakni MMB (35), warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, dan SHK (17), warga Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.
Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa pencurian bermula pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 18.30 WIB. Kedua terduga pelaku mendatangi kegiatan karnaval di Desa Bendosari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik istri MMB.
Saat berada di lokasi, keduanya diduga melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda GL Max 125 warna hitam bernomor polisi AG 6987 OAF. Modus yang digunakan yakni dengan memotong dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut.
Selanjutnya, sepeda motor hasil curian dibawa ke wilayah Srengat untuk dijual secara COD melalui media sosial Facebook dengan harga Rp3.700.000. Uang hasil penjualan kemudian dibagi dua, masing-masing sebesar Rp1.850.000, yang menurut hasil pemeriksaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polres Blitar melakukan serangkaian penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta menelusuri petunjuk yang diperoleh hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan kedua terduga pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Adapun barang bukti yang diamankan petugas antara lain:
– Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah bernomor polisi AG 2950 KCO.
– Spedah motor merk Honda CB 125 Warna Merah
– Satu buah kunci sepeda motor (keyless) Honda Scoopy.
– Satu buah jaket warna hitam, Satu buah celana pendek warna hitam.
Kasatreskrim menegaskan bahwa Polres Blitar akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan.
Masyarakat diharapkan menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkir kendaraan di tempat yang aman, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana melalui Call Center 110.(Hms/Jef)
Hukum Kriminal
Pasutri di Blitar Ditangkap Polisi, Raup Rp400 Juta dari Penjualan Konten Asusila Online

BLITAR – Satreskrim Polres Blitar Kota mengungkap kasus dugaan tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang melibatkan pasangan suami istri (pasutri). Keduanya, masing-masing berinisial P.E.K (38) dan K (37), diamankan polisi di sebuah rumah kos di Kota Denpasar, Bali.
Pasangan tersebut diduga memproduksi sekaligus mendistribusikan konten bermuatan pornografi melalui situs Ganknow.com. Dari aktivitas tersebut, keduanya disebut mampu meraup pendapatan hingga puluhan juta rupiah setiap bulan.
Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber yang dilakukan tim Satreskrim Polres Blitar Kota.
Dalam patroli tersebut, petugas menemukan sebuah akun media sosial yang menawarkan video dan foto bermuatan pornografi. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga mengarah kepada kedua terduga pelaku.
” Dari hasil penyelidikan, petugas bergerak ke Kota Denpasar, Bali, untuk mengamankan kedua terduga pelaku di sebuah rumah kos. Saat diamankan, keduanya memang berstatus sebagai suami istri,” ujar Kalfaris, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, modus yang digunakan yakni P.E.K mendaftarkan akun pada situs Ganknow.com dengan menggunakan identitas istrinya, K.
Akun tersebut kemudian diatur dalam layanan eksklusif atau berbayar. Pengikut yang ingin mengakses konten diwajibkan membayar biaya berlangganan sebesar 10 dolar AS atau sekitar Rp181 ribu per bulan.
Dalam menjalankan aktivitas tersebut, P.E.K diduga berperan mengarahkan istrinya untuk membuat konten tanpa busana, mengunggahnya ke situs, sekaligus berinteraksi dengan pelanggan.
Kapolres menyebut, motif pasangan tersebut menjalankan aktivitas itu diduga karena faktor ekonomi. Usaha yang sebelumnya dijalankan sang suami mengalami kebangkrutan.
“Motif mereka murni ekonomi karena usaha sang suami mengalami kebangkrutan,” jelasnya.
Dari hasil aktivitas tersebut, pasangan ini diperkirakan memperoleh penghasilan sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta setiap bulan. Sementara total pendapatan kotor yang terkumpul dari layanan berlangganan disebut telah mencapai lebih dari Rp400 juta.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Di antaranya satu unit iPhone 16, laptop Lenovo, tripod, router Wi-Fi, sepeda motor Honda, buku rekening BCA, serta sejumlah pakaian dalam dan alat bantu.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kapolres menyebut, ancaman pidana dalam perkara tersebut mencapai enam hingga sepuluh tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menindak penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Polisi masih memproses perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(JK/Red)
Redaksi1 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional2 minggu agoPKN Desak Presiden Kembalikan Hak Keuangan Daerah
Nasional10 jam agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi17 jam agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Opini3 minggu agoSantri Harus Siap Bela Negara, Bukan Sekadar Menjaga Tradisi
Investigasi1 hari agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Nasional3 minggu agoHari Santri Nasional 2026, Pengasuh Al Azhaar Tulungagung Tekankan Santri Siap Bela Negara
Nasional2 minggu agoHUT ke-5 PKN, Thomas Gobai Ingatkan Pemerintah: Masyarakat Adat Papua Bukan Penonton Pembangunan













