TULUNGAGUNG — Upaya pengawalan reforma agraria kembali digaungkan. Pada Senin, 20 Oktober 2025, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, Penasehat Hukum Komite Juang Reforma Agraria (KJRA) bersama Ketua KJRA melakukan audiensi langsung dengan Irjen ATR/BPN RI, Dalu Agung Darmawan, di Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk menyerahkan sejumlah dokumen pengaduan strategis yang menyangkut dugaan pelanggaran agraria di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Dokumen yang disampaikan meliputi:

1. Tembusan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Inspektorat Jenderal ATR/BPN terkait tanah terlantar yang tersebar di empat desa, yakni Desa Ngepoh, Nyawangan, Picisan, dan Kalibatur.

2. Surat permohonan audit lengkap atas SHGU No. 10 & 12 dan SHP No. 12 & 13 atas nama PT Sang Lestari Abadi, yang diduga menyimpan sejumlah kejanggalan dalam status hukum dan pengelolaannya.

3. Pengaduan atas keberadaan bangunan makam swasta bertajuk Shangrila Memorial Park di atas tanah yang terindikasi merupakan objek reforma agraria. Lokasi tersebut berada di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, di atas bekas area perkebunan eks-HGU milik PT Margasari Jaya.

4. Informasi tambahan bahwa dugaan tindak pidana perusakan lingkungan dan korupsi terkait kasus ini telah dilaporkan secara resmi ke Polda Jatim dan Kejati Jatim, sebagai langkah hukum lanjutan.

Pihak KJRA menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari gerakan sistematis untuk mengawal jalannya Reforma Agraria Sejati, serta memastikan agar tanah-tanah eks-HGU dan lahan terlantar dapat dikembalikan kepada rakyat sesuai amanat konstitusi dan program pemerintah.

“Kami percaya Irjen ATR/BPN akan menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan transparan demi keadilan agraria di akar rumput,” ungkap Billy, Penasehat Hukum KJRA.

Pertemuan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sipil, melalui organisasi seperti KJRA, akan terus mengawasi dan mendorong akuntabilitas pengelolaan tanah negara, khususnya dalam konteks penyalahgunaan hak guna usaha dan pengabaian atas prinsip reforma agraria. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Penanganan laporan dugaan tindak pidana perusakan lingkungan yang terjadi di area Shangrila Memorial Park, Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, kini memasuki babak baru.

Setelah diproses di tingkat provinsi, laporan tersebut resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung oleh Asisten Intelijen Kejati Jawa Timur.

Hal ini disampaikan oleh Mohammad Ababilil Mujaddidyn, Penasehat Hukum Kelompok Masyarakat (Pokmas) Ngepoh, kepada media, Selasa (21/10/2025).

“Kami menerima informasi bahwa laporan dugaan tindak pidana perusakan lingkungan di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, telah resmi dilimpahkan dari Kejati Jatim ke Kejari Tulungagung, untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum,” ujar Billy.

Laporan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh perwakilan masyarakat dan didampingi oleh tim hukum, menyusul kekhawatiran terhadap aktivitas pembangunan dan pengelolaan area pemakaman swasta Shangrila Memorial Park yang berada di atas lahan eks-HGU dan diduga berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar.

Billy menambahkan, pelimpahan kasus ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih transparan dan menyentuh substansi persoalan yang dialami masyarakat setempat.

“Kami berharap Kejari Tulungagung dapat bekerja profesional, membuka ruang klarifikasi, serta memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal,” tegasnya.

Seperti diketahui, kasus ini juga berkaitan dengan dugaan penggunaan lahan yang masuk dalam kategori objek reforma agraria (TORA), yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, bukan komersialisasi. (DON/Red)

Sorong PBD— Komisi II DPR Kota Sorong menggelar kunjungan kerja ke Dinas Perikanan Kota Sorong yang berlokasi di Jalan Puri Klademak, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Mohammad Rum Rumonim, rombongan DPR ini bertujuan meninjau langsung kondisi pasar ikan dan mengawasi implementasi program yang berdampak pada masyarakat nelayan.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II menegaskan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah kota, dan dinas terkait untuk menyukseskan visi Walikota Sorong, khususnya dalam pemberdayaan sektor perikanan.

“Kami mengunjungi Dinas Perikanan karena dinas ini sangat vital dalam memastikan hasil laut bisa berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Rumonim.

Namun, yang menjadi sorotan utama adalah kondisi pasar ikan di TPI Jalan Puri yang hingga saat ini masih belum diperbaiki dan belum diresmikan secara resmi.

Infrastruktur yang rusak dikhawatirkan menghambat aktivitas perdagangan dan berdampak negatif pada kesejahteraan para pedagang dan nelayan.

“Kami mendesak pemerintah provinsi Papua Barat Daya agar segera mengambil langkah cepat dalam memperbaiki pasar ikan ini. Pasar yang layak akan mendukung kelancaran transaksi dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan,” tambah Rumonim.

Selain itu, Ketua Komisi II juga menyoroti masalah pengelolaan PAD yang selama ini diambil oleh pemerintah provinsi, tanpa diimbangi dengan perbaikan atau pengembangan pasar secara signifikan.

DPR Kota Sorong menuntut transparansi dan kejelasan pengelolaan dana tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

DPR Kota Sorong berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pimpinan DPR dan Walikota Sorong untuk membahas strategi bersama dalam meningkatkan kualitas pasar ikan dan memperkuat sektor perikanan di Kota Sorong.

“Kami ingin pasar ikan di Kota Sorong bukan hanya tempat transaksi, tapi menjadi pusat ekonomi yang mendukung kesejahteraan nelayan dan pedagang,” pungkas Rumonim dalam penutup kunjungannya. (Timo)