TULUNGAGUNG— Aroma busuk dugaan penyelewengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tercium dari Karangwaru, Tulungagung. Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) menduga kuat Dapur SPPG Karangwaru bukan lagi sekadar tempat produksi makanan, melainkan telah berubah fungsi menjadi “gudang tertutup” yang disinyalir menjadi sarang mafia mark-up anggaran.

Dugaan serius ini mencuat setelah Penasehat DPC LPK RI, Gus Edi Al Ghoibi, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (26/5/2026). Bersama tujuh anggota LPK RI dan sejumlah awak media, tim bergerak menyisir lokasi guna membuka tabir dugaan permainan anggaran yang selama ini tertutup rapat dari pantauan publik.

Sidak diawali dari TK Taman Indria di wilayah Tamanan. Di lokasi tersebut, tim berhasil menemui Kepala Sekolah Endah dan pihak PIC Retnosari guna mengumpulkan informasi awal terkait distribusi dan pengelolaan program MBG.

Usai memperoleh sejumlah keterangan, tim langsung bergerak menuju titik utama investigasi: Dapur SPPG Karangwaru.

Namun ironis, kedatangan tim justru disambut sikap bungkam dan tertutup dari pihak pengelola SPPG. Edi mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi Kepala SPPG, Reza Dedi, namun tidak mendapatkan jawaban sedikit pun.

“Kami sudah menghubungi Kepala SPPG, Reza Dedi, tapi tidak ada balasan. Mungkin kepala SPPG-nya ‘buta dan tuli’, ditelepon maupun di-WA tidak mau menjawab,” tegas Gus Edi dengan nada geram, Selasa(26/5).

Saat tiba di lokasi, tim LPK RI dibuat tercengang. Bangunan yang seharusnya menjadi dapur umum penyedia makanan bergizi justru tampak tertutup rapat, sunyi, dan tidak menunjukkan aktivitas layaknya dapur operasional.

“Ini jelas tidak sesuai SOP. Ini bukan dapur, tapi gudang!” kecam Edi saat melihat kondisi fisik bangunan.

Suasana lokasi bahkan disebut menyerupai “gudang mayat” karena sepi tanpa aktivitas. Mengetahui kedatangan LPK RI dan awak media, pihak Aslap Gana beserta akuntan lembaga disebut langsung mengunci seluruh akses pintu dan menolak menemui tim sidak.

LPK RI mengungkap sejumlah kejanggalan yang memperkuat dugaan adanya praktik tidak transparan dalam pengelolaan anggaran MBG Karangwaru:

1. Pihak internal memilih mengunci diri dan menolak menemui tim investigasi.
2. Tidak terdapat plang nama lembaga di area luar bangunan, diduga untuk menghindari sorotan publik dan aparat.
3. Kondisi dapur menyerupai gudang tertutup dan jauh dari standar operasional dapur umum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG Karangwaru belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap bungkam tersebut justru memicu semakin kuatnya kecurigaan publik terhadap dugaan praktik mark-up anggaran di balik tertutupnya “dapur misterius” Karangwaru.

LPK RI menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang diduga terjadi secara sistematis. (DON/Red)

Jakarta — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri dan Bareskrim Polri guna mengawal penanganan dugaan praktik ilegal jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah.

Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat BGN atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat BGN untuk menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan imbalan sejumlah uang.

“Hari ini saya melakukan koordinasi dengan Satgas MBG Polri dan juga berkomunikasi dengan Kabareskrim serta Direktur Tindak Pidana Umum berkaitan dengan banyaknya laporan di beberapa daerah, di mana para pelapor merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat pejabat BGN, bahkan ada yang mengaku sebagai pejabat BGN, lalu menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG dengan permintaan sejumlah uang,” ujar Wakil Kepala BGN di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

Wakil Kepala BGN menyebut sejumlah laporan telah ditangani aparat kepolisian. Salah satunya di Polda Jawa Barat, di mana pelaku telah berhasil diamankan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian di wilayah Tangerang dan Lombok Timur seiring bertambahnya informasi mengenai korban dugaan penipuan.

Menurutnya, koordinasi dengan Satgas MBG Polri dilakukan untuk memperkuat respons jajaran kepolisian daerah dalam menerima laporan masyarakat, memproses perkara, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan Program MBG untuk kepentingan pribadi.

“Program ini harus kita jaga bersama. Ini program mulia. Jangan sampai pelaksanaannya di lapangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K. menegaskan dukungan penuh Polri terhadap penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk praktik jual beli titik SPPG.

“Satgas MBG Polri mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum,” ujar Nurworo Danang.

Ia mengungkapkan, sejumlah laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan telah ditangani di beberapa Polda. Karena itu, masyarakat diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, apabila menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, khususnya terkait dugaan jual beli titik, agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum setempat, baik di Polres maupun Polda,” katanya.

Polri menilai pengawalan terhadap Program MBG penting dilakukan karena selain mendukung pemenuhan gizi masyarakat, program tersebut juga memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan aktivitas usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi antara BGN dan Polri diharapkan dapat mempercepat penanganan laporan, mencegah bertambahnya korban, serta memastikan praktik ilegal terkait titik SPPG ditindak tegas guna menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas pemerintah. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Peredaran minuman keras (miras) di wilayah Tulungagung diduga semakin bebas dan terang-terangan. Penjualan dilakukan dengan sistem cash on delivery (COD), di mana pesanan diantar langsung ke lokasi konsumen tanpa memandang usia pembeli.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebuah toko bernama Anugrah diduga melayani pemesanan miras secara fleksibel melalui nomor admin +62 823-3229-XXXX/ 081330067XXX yang aktif setiap hari. Baik kalangan dewasa maupun yang diduga masih di bawah umur disebut tetap dilayani selama melakukan pemesanan.

Salah seorang warga mengaku pernah memesan miras melalui layanan COD dari toko tersebut dan barang dikirim langsung ke lokasi yang diminta. Sistem transaksi dilakukan melalui komunikasi dengan admin yang mengendalikan nomor pemesanan.

“Kalau pesan tetap dilayani dan diantar sampai tempat, dan itu sudah berlangsung sejak dulu” ujar warga yang enggan disebutkan namanya, Senin(25/5).

Warga lainnya mengaku khawatir dengan pola penjualan seperti itu karena dinilai mempermudah akses miras di tengah masyarakat, terutama bagi remaja. Selain sulit diawasi, layanan COD membuat transaksi berlangsung tertutup dan berpindah-pindah lokasi.

Diketahui, nomor admin toko Anugrah disebut aktif melayani pemesanan mulai pagi hari hingga sekitar pukul 20.00 WIB.

Aktivitas tersebut memicu keresahan warga yang berharap ada perhatian serius dari aparat penegak hukum (APH) maupun pemerintah daerah terkait pengawasan peredaran minuman keras ilegal.

Masyarakat meminta adanya penertiban terhadap praktik penjualan miras sistem COD yang dinilai semakin marak dan berpotensi merusak generasi muda di Tulungagung. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo