Jakarta— Partai Gerindra angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026). Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa Gatut bukanlah kader resmi partai.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa status keanggotaan Gatut di partai berlambang kepala garuda itu belum rampung secara administrasi. Pendaftarannya sebagai kader hingga kini belum disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Belum lama jadi bupati, dia mendaftar menjadi kader Gerindra. Baru daftar, belum resmi,” ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta, pada Sabtu (11/4) malam.

Dasco memastikan proses keanggotaan Gatut masih sangat prematur dan belum melalui pengukuhan sebagai kader inti yang sejak awal dibina partai.

Ia mengungkapkan bahwa saat Pilkada 2025, Gatut diusung oleh banyak partai dalam koalisi besar, dan saat itu statusnya belum menjadi kader Gerindra.

Lebih lanjut, Dasco meminta publik bisa membedakan antara pejabat yang bergabung setelah menang pilkada dengan kader yang memang tumbuh dari internal partai. Menurutnya, kader asli Gerindra di Pemerintah Kabupaten Tulungagung justru berada di kursi orang nomor dua.

“Yang kader Gerindra asli adalah Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Beliau representasi resmi partai yang telah lama berjuang di struktur internal sebelum kontestasi pilkada,” tegas Dasco.

Pernyataan ini disampaikan Gerindra untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memberikan informasi yang akurat kepada konstituen di Jawa Timur, khususnya Tulungagung, di tengah hebohnya kasus OTT yang menjerat kepala daerah setempat. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG— Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2026. Peristiwa ini mengingatkan publik pada kasus serupa yang terjadi pada 2018 lalu, yang menyeret kepala daerah hingga berujung vonis berat.

Pada OTT terbaru yang digelar Jumat (10/4/2026), KPK mengamankan sedikitnya 13 orang dari berbagai unsur, mulai dari kepala daerah, pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pihak lain yang diduga terkait praktik suap.

Sebagian pihak yang diamankan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah yang masih dalam proses pendalaman.

Meski belum ada pengumuman resmi terkait status tersangka, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan pihak-pihak yang akan dijerat hukum.

OTT 2026 ini seolah mengulang sejarah lama. Pada 6 Juni 2018, KPK juga melakukan operasi serupa di Tulungagung yang menyeret Bupati saat itu dalam kasus suap proyek infrastruktur dan pengesahan APBD.

Dalam kasus 2018, KPK menyita uang sekitar Rp2,5 miliar dan mengungkap praktik fee proyek yang melibatkan pejabat daerah dan DPRD. Skema tersebut menjadi pintu masuk terbongkarnya jaringan korupsi yang lebih luas.

Kasus itu berujung pada vonis 10 tahun penjara terhadap kepala daerah, sekaligus menjadi salah satu kasus korupsi besar di Jawa Timur.

Dari dua peristiwa tersebut, terlihat pola yang hampir serupa. Praktik korupsi diduga berpusat pada proyek-proyek pemerintah daerah, dengan mekanisme fee atau komisi dari pihak swasta kepada pejabat.

Keterlibatan lintas pihak, mulai dari eksekutif hingga legislatif, juga menjadi ciri khas yang kembali muncul dalam operasi terbaru ini.

Pengamat menilai, kasus berulang ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan tata kelola proyek di daerah masih memiliki celah yang rawan disalahgunakan.

Sorotan Publik dan Harapan Perbaikan.

OTT KPK di Tulungagung kembali menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga mampu mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh.

Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK, termasuk penetapan tersangka dan pengungkapan konstruksi perkara secara utuh dalam beberapa hari ke depan. (DON/ Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta – Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Jawa Timur dalam kurun akhir 2025 hingga awal 2026 kembali membuka tabir praktik korupsi di level pemerintah daerah.

Sejumlah kepala daerah aktif terseret, dengan pola kasus yang nyaris serupa: suap, gratifikasi, hingga dugaan jual beli jabatan.

Rentetan OTT ini mempertegas bahwa korupsi di daerah belum sepenuhnya hilang, bahkan cenderung berulang dengan modus yang semakin sistematis.

OTT Akhir 2025: Bupati Ponorogo Terseret Kasus Jual Beli Jabatan Pada penghujung 2025, KPK menggelar OTT yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Ia diduga terlibat dalam praktik suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Kasus ini kembali mengangkat isu lama terkait “jual beli jabatan” yang kerap terjadi di birokrasi daerah, di mana posisi strategis diduga diperjualbelikan kepada pihak tertentu.

Awal 2026: Wali Kota Madiun Terjaring OTT.

Memasuki Januari 2026, KPK kembali bergerak. Kali ini, Wali Kota Madiun, Maidi, terjaring OTT dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Kasus tersebut diduga berkaitan dengan proyek pemerintah, pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga penerimaan lain yang berhubungan dengan kewenangan kepala daerah. Tak butuh waktu lama, KPK langsung menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

April 2026: Bupati Tulungagung Ikut Diamankan.

Gelombang OTT berlanjut pada April 2026. KPK mengamankan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, bersama sejumlah pihak lainnya.

Meski detail perkara masih dalam pendalaman, kasus ini diduga berkaitan dengan praktik korupsi proyek di lingkungan pemerintah daerah. OTT ini bahkan disebut sebagai salah satu operasi besar KPK di tahun 2026.

Pola Lama yang Terus Berulang.

Dari sejumlah kasus tersebut, terlihat pola yang hampir identik. Kepala daerah diduga memanfaatkan kewenangannya untuk:

Mengatur proyek pemerintah dan meminta “fee”
Menerima gratifikasi dari pihak swasta
Melakukan praktik jual beli jabatan di birokrasi
Skema ini umumnya melibatkan relasi antara pejabat daerah, pengusaha, hingga pihak internal pemerintahan.

Jawa Timur Jadi Sorotan.

Rentetan OTT ini menjadikan Jawa Timur kembali sebagai salah satu wilayah dengan intensitas penindakan korupsi yang cukup tinggi oleh KPK.

Fenomena ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa praktik korupsi di daerah masih bersifat sistemik dan belum sepenuhnya tersentuh reformasi birokrasi secara menyeluruh.

OTT Masih Jadi Senjata Utama KPK.

Di tengah berbagai polemik, OTT tetap menjadi instrumen utama KPK dalam membongkar praktik korupsi secara cepat dan efektif. Dari operasi senyap tersebut, KPK kerap berhasil mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas, tidak hanya berhenti pada pelaku utama.

Rentetan kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap pemerintah daerah harus terus diperkuat. Transparansi anggaran, reformasi birokrasi, serta partisipasi publik menjadi kunci untuk memutus rantai korupsi yang berulang. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo