JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Kamis (16/04), penyidik menemukan sejumlah surat pengunduran diri (resign) milik kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibuat tanpa mencantumkan tanggal.

Surat-surat tersebut diduga kuat digunakan sebagai “senjata rahasia” oleh Gatut Sunu untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di tiga lokasi sekaligus: rumah dinas Bupati Tulungagung, rumah pribadi Gatut Sunu Wibowo, dan rumah pribadi ajudannya bernama Dwi Yoga Ambal di Kecamatan Bandung, Tulungagung.

“Dalam penggeledahan tersebut, di antaranya ditemukan beberapa dokumen. Salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD lainnya yang dibuat tanpa tanggal,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, pada Jumat (17/4).

Menurut Budi, dokumen itulah yang diduga menjadi alat bagi Gatut Sunu untuk memaksa para kepala OPD agar menuruti semua perintahnya.

“Surat ini merupakan alat untuk menekan Kepala OPD agar mengikuti perintah Bupati,” tegasnya.

Tim KPK juga dibantu oleh Kabag Umum Setda Tulungagung, Yulius Rama Isworo, yang dipanggil langsung ke Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso untuk mempermudah proses penggeledahan. Berkat kerja sama tersebut, penyidik akhirnya menemukan barang bukti tambahan yang sangat krusial.

Nantinya, surat-surat resign tanpa tanggal ini akan memperkuat konstruksi perkara dugaan pemerasan yang menjerat Gatut Sunu Wibowo terhadap 16 Kepala OPD di Tulungagung.

“Kemarin penggeledahan hari pertama, tentunya masih ada penggeledahan lanjutan. Kalau ada update terbaru secepatnya akan kami sampaikan,” tambah Budi.

KPK pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Tulungagung yang dinilai kooperatif dan sangat mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berjalan. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BLITAR – Kapolres Blitar mengikuti kegiatan Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kakorbinmas Baharkam Polri bersama seluruh Bhabinkamtibmas, pada Kamis (16/4).

Kegiatan Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Kakorbinmas Baharkam Polri (Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., S.I.K., M.H) dengan agenda utama memberikan arahan dan penekanan tugas kepada para Bhabinkamtibmas dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah masing-masing serta menekankan :

– Laksanakan Deteksi Dini

– Problem Solving

– Pemolisian Masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas Polres Blitar mengikuti jalannya Zoom Meeting dengan penuh semangat dan antusias, guna menyerap setiap arahan yang disampaikan.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda melalui Kasat Binmas AKP Indrayana menyampaikan bahwa kegiatan Zoom Meeting ini merupakan sarana penting dalam menyamakan persepsi serta meningkatkan kinerja anggota di lapangan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Bhabinkamtibmas dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pembinaan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas kamtibmas,” ujar AKP Indrayana.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan Zoom Meeting seperti ini rutin dilaksanakan, baik secara daring maupun luring, sebagai bentuk penguatan komunikasi dan koordinasi antara Mabes Polri dengan jajaran di daerah.

Dengan adanya arahan langsung dari Kakorbinmas Baharkam Polri, diharapkan peran Bhabinkamtibmas semakin maksimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. (Jef/Red)

KOTA BLITAR – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Polres Blitar Kota melalui Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan stok dan harga LPG serta BBM bersubsidi di sejumlah titik di wilayah hukum Polres Blitar Kota, pada Kamis (16/4).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kanit Pidekter Sat Reskrim, Iptu Yuno Sukaito, S.IP, bersama anggota serta melibatkan instansi terkait, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dan perwakilan Hiswana Migas Kediri.

Pengecekan dilakukan di beberapa lokasi strategis, yakni SPBU Kebonrojo, Toko 19 di Jalan Dr. Wahidin, serta Hotel Puri Perdana, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Dari hasil pemantauan di SPBU Kebonrojo, diketahui stok BBM bersubsidi dalam kondisi mencukupi, dengan rincian Pertalite sebanyak 22.000 liter dengan harga Rp10.000 per liter dan Bio Solar sebanyak 10.000 liter dengan harga Rp 6.800 per liter.

Sementara itu, di Toko 19 yang merupakan pangkalan LPG 3 kilogram, saat dilakukan pengecekan diketahui stok dalam kondisi kosong.

Namun demikian, distribusi dari agen PT Pandu Anugrah Inti berjalan lancar dengan pengiriman sekitar tiga kali dalam seminggu, masing-masing sekitar 100 tabung. Harga jual LPG 3 kilogram di lokasi tersebut tercatat sebesar Rp18.000 per tabung.

Petugas juga melakukan pengecekan di Cafe Kalapadi yang berada di Hotel Puri Perdana, yang diketahui menggunakan LPG non-subsidi, yakni 1 tabung LPG 50 kilogram dan 2 tabung LPG 12 kilogram untuk kebutuhan operasional.

Secara umum, hasil pengecekan menunjukkan bahwa ketersediaan stok serta harga LPG dan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Blitar Kota dalam kondisi aman dan terkendali. Selain itu, tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun LPG 3 kilogram.

Polres Blitar Kota akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran serta mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 2026.(Jef/Red)