Kota Sorong, PBD – Dalam sebuah prosesi serah terima jabatan yang penuh kehangatan dan tanggung jawab, Jemima Elisabeth Windesi Lobat, S.KM, M.AP resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong menggantikan Hermanus Kalasuat, SST, MM yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama hampir 8 tahun.

Acara ini berlangsung di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jln, jendral Sudirman, Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi, kota Sorong provinsi Papua Barat daya, Senin (8/9/25).

Serah terima jabatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari pejabat struktural, kepala puskesmas, direktur rumah sakit pemerintah dan swasta, hingga unsur Pemerintah Kota Sorong yang diwakili oleh PLT Sekda, Rudy Laku, S.Pi.

Dalam sambutannya, Jemima Elisabeth mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati.

“Saya akan terus menjalin komunikasi dan sinergi, termasuk tetap meminta bimbingan dari Bapak Hermanus. Tugas ini adalah amanah, dan saya tidak akan berjalan sendiri. Bersama tim dan mitra kesehatan, kita akan terus bekerja membangun kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberlanjutan program yang telah dijalankan selama ini akan menjadi prioritas, dengan fokus utama pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak.

Serah terima jabatan ini juga ditandai dengan penyerahan dokumen penting sebagai bagian dari memori jabatan. Dokumen tersebut meliputi:

– Data pegawai di lingkup Dinas Kesehatan Kota Sorong.

– Jumlah tenaga kesehatan di seluruh Puskesmas.

– Inventaris sarana dan prasarana.

– Laporan keuangan dinas.

– Dan berkas-berkas lainnya.

PLT Sekda Kota Sorong, Rudy Laku dalam arahannya menegaskan pentingnya kesinambungan dalam pelayanan dan program kesehatan.

Ia menyampaikan penghargaan atas dedikasi Hermanus Kalasuat dan berharap kepemimpinan baru akan mampu menjawab tantangan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Sorong.

“Kami percaya Ibu Jemima dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Sinergi antara puskesmas, rumah sakit, dan seluruh stakeholder harus dijaga untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan,” ujar Rudy.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk mendukung kepemimpinan yang baru dan terus menjaga profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat.

Serah terima jabatan ini menjadi momentum penting dalam transisi kepemimpinan yang tetap berlandaskan kolaborasi, dedikasi, dan tanggung jawab bersama demi kesehatan Kota Sorong yang lebih baik. (Timo)

Maybrat, (8/9/25) – Sebuah langkah monumental menuju perdamaian dan stabilitas di wilayah Papua Barat Daya terjadi hari ini, ketika dua tokoh yang sebelumnya terlibat dalam gerakan separatisme menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan ini berlangsung di Makodim 1809/Maybrat, Kampung Mefkanjim II, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat.

Hendrik Kawen, yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas penyerangan Posramil Kisor dan menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Karef Hamid, serta Ekolandos Sakof alias Bule, mantan Ketua KNPB Sektor Siwa Wilayah Aisa Raya sekaligus simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM), secara terbuka mencium bendera Merah Putih dan menandatangani surat ikrar setia kepada NKRI.

Acara ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1809/Maybrat, Letkol Inf. Afrianto Doly, S.M., M.Si., dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Maybrat Fernando Solosa, SE, beserta sejumlah tokoh penting dari TNI, BIN, tokoh agama, dan perwakilan Pemda.

Total sekitar 20 orang hadir menyaksikan momen penuh haru dan sejarah ini.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Maybrat menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberanian dan kesadaran dari kedua individu tersebut untuk kembali ke jalan kebangsaan.

“Ikrar ini adalah kesempatan bagi saudara-saudara kita untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, meneguhkan kesetiaan kepada NKRI, serta melepaskan diri dari segala bentuk simpatisan terhadap OPM,” ujar Fernando Solosa.

“Kami, Pemerintah Kabupaten Maybrat, siap memfasilitasi reintegrasi sosial dan pemberdayaan agar mereka dapat hidup secara normal dan ikut membangun daerah ini,” lanjutnya.

Salah satu simbol paling menyentuh dari kegiatan ini adalah momen ketika Hendrik Kawen dan Ekolandos Sakof mencium Sang Saka Merah Putih—sebuah gestur simbolik yang menyatakan ketulusan hati untuk kembali kepada NKRI.

Proses pengucapan ikrar berlangsung khidmat dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI dan aparat keamanan telah menyusun langkah-langkah lanjutan berupa pemeriksaan kesehatan, pembinaan ideologi Pancasila, serta pelatihan ekonomi produktif guna mendukung integrasi mereka ke masyarakat.

Profil Singkat:

– Hendrik Kawen, lahir di Kisor pada 20 Februari 1987, berusia 38 tahun, merupakan warga Suku Aifat dan sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia tercatat sebagai Wakil Komandan dalam kelompok bersenjata yang menyerang Posramil Kisor.

– Ekolandos Sakof, lahir di Teminabuan pada 13 Oktober 1998, berusia 27 tahun, adalah seorang petani dari Kampung Aikrer, Distrik Aifat Timur. Ia pernah menjabat sebagai Ketua KNPB Sektor Siwa Wilayah Aisa Raya pada 2018–2019.

Kegiatan ikrar ini menjadi bukti nyata bahwa pintu maaf dan rekonsiliasi dari negara selalu terbuka bagi siapa pun yang bersedia kembali.

Momentum ini diharapkan menjadi contoh bagi anggota atau simpatisan kelompok separatis lainnya untuk mengikuti langkah serupa demi masa depan Papua yang damai dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

Dengan ikrar setia dari Hendrik Kawen dan Ekolandos Sakof, Kodim 1809/Maybrat dan Pemerintah Kabupaten Maybrat menunjukkan komitmennya dalam merangkul semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan mempercepat pembangunan di Bumi Aifat. (Timo)

NKRI Harga Mati. Papua Barat Daya Bagian dari Indonesia

Kota Sorong, PBD (8/9/2025) — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD), Fredy Marlisa, ST, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.

Pernyataan ini disampaikan Fredy saat ditemui awak media sebelum mengikuti Sidang Paripurna DPRP PBD Masa Sidang Ke-II Tahun 2025 yang digelar di Kota Sorong.

Ia menekankan bahwa peran DPRP PBD bukan sekadar sebagai lembaga legislatif yang menyetujui anggaran atau produk hukum daerah, tetapi juga memiliki fungsi vital dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Fungsi pengawasan itu bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab konstitusional kami. Karena itu, pemerintah daerah harus membuka ruang bagi DPRP PBD untuk memberikan saran, kritik, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program-program yang telah direncanakan,” ujar Fredy Marlisa.

Menurut Fredy, sinergi antara eksekutif dan legislatif di Papua Barat Daya harus diperkuat, khususnya dalam tahap perencanaan dan penganggaran.

DPRP PBD, lanjutnya, bukan bertujuan untuk menghambat jalannya pemerintahan, tetapi justru mendorong agar semua kebijakan dan anggaran yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Rekomendasi dan catatan DPRP PBD, menurut Fredy, harus menjadi bagian integral dari proses evaluasi kinerja pemerintah daerah.

“Kami tidak menolak program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah. Justru kami ingin memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPRP PBD harus diberi ruang untuk melaksanakan fungsi pengawasannya secara maksimal, termasuk dalam bentuk rekomendasi perbaikan kinerja pemerintah,” tambahnya.

Fredy juga menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan Papua Barat Daya yang sedang berkembang, fungsi pengawasan bukan hanya menjadi alat kontrol, tapi juga bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sidang Paripurna ke-II ini menjadi momentum penting bagi DPRP PBD dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. (Timo)