Connect with us

Nasional

PJ Bupati Maybrat Hadiri Penanda Tanganan Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat Cegah Penyimpangan

Published

on

Kota Sorong PBD, 90detik.com – Penjabat (PJ) Bupati Maybrat, Vicente Campana Baay, S.IP Menghadiri penanda tanganan kerja sama Memorandum Of Understanding (MOU), atau Nota kesepahaman Antara pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat tentang pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara dan optimalisasi peran kejaksaan tinggi Papua Barat dalam membangun tentang kesadaran hukum masyarakat desa melalui program jaksa sebagai garda desa dan kampung agar tertib hukum di wilayah provinsi Papua Barat Daya, guna mencegah potensi penyimpangan.

Penandatanganan yang dilakukan oleh Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya Dr, Drs Muhammad Musa’ad dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Muhammad Syarifuddin SH, MH yang bertempat di salah satu hotel di kota Sorong di jln samratulangi no 57, kelurahan Klausur Distrik Sorong kota provinsi Papua Barat Daya, Selasa (17/09/24).

Menurut Muhammad Syarifuddin, SH, MH, (kajati) dalam sambutannya mengatakan bahwa kerja sama ini guna menjadi sarana peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan untuk keperluan bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum serta tindakan hukum lainnya.

“Sehingga dengan adanya penandatanganan (MOU), diharapkan penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara bisa lebih cepat,” ujar Muhammad Syarifuddin, SH, MH.

Lanjut (Kajati) bahwa kerja sama tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, keberhasilan program pembangunan pada semua sektor akan sangat mudah tercapai setelah pemerintah daerah atau aparatur sipil negara (ASN) akan mendapatkan pendampingan hukum dari pihak kejaksaan.

“Sebagai aparatur pemerintah, bisa saja menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara,” ujar Muhammad Syarifuddin, SH, MH.

Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Muhammad Syarifuddin, SH, MH, juga menuturkan bahwa, saat ini jaksa sebagai pengacara negara memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal seluruh program pembangunan melalui pendampingan hukum bagi pemerintah Daerah atau Aparatur sipil negara(ASN).

Dengan adanya kerja sama dan sinergitas antara kejaksaan tinggi bersama pemerintah provinsi (pemprov) Papua Barat Daya, untuk saling mendukung dan melengkapi sehingga akan tercipta sebuah nuansa positif dalam menjalankan tugas pelayanan publik sesuai perjanjian kerja sama antara kejaksaan tinggi Papua Barat dengan gubernur provinsi Papua Barat Daya untuk menjaga dan mengantisipasi semakin maraknya permasalahan hukum, oleh karena itu dilakukan langkah-langkah pencegahan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2024 tentang kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30 ayat 2 yaitu bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, sehingga kejaksaan dengan kuasa hukum dapat bertindak baik sesuai dengan :
1. Penegakan hukum yaitu keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan tindak pidana.
2. Bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara oleh jaksa jaksa pengacara negara sebagai kekuasaan khusus berdasarkan surat kuasa khusus baik secara legalitas maupun non legalitas baik melalui persidangan maupun di luar persidangan.
3. Layanan hukum yang diberikan oleh jaksa dalam bentuk pendapat hukum atau legal opinion atau pendampingan hukum atau legal asisten.
4. Pelayanan hukum melalui pelayanan konsultasi dan informasi hukum yang di berikan jaksa tentang pengajaran negara secara tertulis maupun lisan secara elektronik.
5. Tindakan hukum lainnya yaitu pelayanan yang diberikan jasa pengerjaan dan negara di luar penegakan bantuan serta pertimbangan hukum dan pelayanan hukum dalam rangka memulihkan dan menyelamatkan keuangan negara sebagai fasilitator mediator dan konsiliator dalam hal terjadi sengketa di lingkup kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata tertib negara.

Hal itu sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga dapat mereduksi potensi penyimpangan.

“Kejaksaan merupakan mitra dan rekan diskusi bagi pemerintah daerah, karena kerja sama ini Saya sudah menunggu sejak bertugas beberapa bulan lalu,” ucap Muhammad Syarifuddin, SH, MH.

Pada kesempatan tersebut Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Penjabat (PJ) Gubernur provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, sangat mengapresiasi kepada kejaksaan tinggi (Kajati) Papua Barat untuk membangun komunikasi dan membuat tahapan kerja sama untuk pendampingan hukum bersama Kejaksaan tinggi (kajati) Papua Barat sekaligus menyerahkan menyerahkan cendramata baik dari pemerintah provinsi Papua Barat Daya yang di berikan kepada Kejati Papua Barat Daya,” tuturnya.(Tim/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Laksanakan Kunjungan Kerja, Panglima Armada III Tiba di Timika Disambut Hangat Danlanal Timika

Published

on

Timika — Panglima Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., tiba di Timika dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja wilayah Armada III. Kedatangannya disambut hangat oleh Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Timika Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso, S.H., M.Tr.Opsla., beserta staf, serta Komandan Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) Timika Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti dan rombongan, Kamis (1/1).

Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Panglima Komando Daerah Udara III (Pangkodau III) Marsda TNI Dr. Azhar Aditama D.

Pada kesempatan tersebut, Panglima Armada III didampingi Asisten Operasi Pangarmada III Kolonel Laut (P) Rafael D. A. Putro dan Koordinator Staf Administrasi Pangarmada III Letkol Laut (P) Benedictus melaksanakan kunjungan ke Lanal Timika.

Dalam arahannya, Panglima Armada III menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai Lanal Timika selama ini.

Panglima Armada III menekankan bahwa Lanal sebagai satuan kewilayahan harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat setempat.

Selain itu, Lanal diharapkan terus berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan guna memperkuat sinergi dan kehadiran TNI AL di wilayah perairan maupun daratan Timika.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin memperkokoh koordinasi dan dukungan antara TNI AL, khususnya Armada III, dengan satuan wilayah serta para pemangku kepentingan setempat demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (Timo)

Continue Reading

Nasional

Panglima Armada III Hadiri Peresmian Baseops Lanud Yohanis Kapiyau oleh Menhan RI di Timika

Published

on

Timika — Panglima Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., menghadiri peresmian Base Operations (Baseops) dan Mess Crew Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) yang diresmikan langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin. Kegiatan tersebut berlangsung di Baseops Lanud YKU, Timika, Provinsi Papua Tengah, Jumat (2/1/2026).

Peresmian Baseops dan Mess Crew Lanud Yohanis Kapiyau merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan operasional TNI Angkatan Udara dalam mendukung kelancaran serta kesiapan penerbangan di wilayah Papua Tengah.

Dalam pelaksanaannya, Menhan RI didampingi oleh Panglima Komando Operasi Udara III Marsda TNI Dr. Azhar Aditama D., S.Sos., M.M., M.Han., serta Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI dan Kementerian Pertahanan.

Hadir di antaranya Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi, Aslog TNI Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E., M.M., Dankoopssus TNI Mayjen TNI Yudha Airlangga, S.E., Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, S.I.P., CHRMP., Kabalog TNI Mayjen TNI Lin Nofrianto, S.E., Pangdam XVII/Cenderawasih, Pangkoops Swasembada Kogabwilhan III Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, Kapusada TNI Brigjen TNI I Made Maha Yudhiksa, S.Sos., M.M., serta pejabat TNI dan Kemhan lainnya.

Dengan diresmikannya Baseops dan Mess Crew Lanud Yohanis Kapiyau, diharapkan kesiapan operasional satuan udara semakin meningkat sehingga dukungan operasi penerbangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Pertahanan RI.

Dalam sambutannya, Menhan RI berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, serta seluruh sarana dan prasarana yang tersedia dijaga agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung operasional penerbangan TNI Angkatan Udara di wilayah Papua Tengah. (Timo)

Continue Reading

Jawa Timur

TNI AL Tutup Tahun dengan Menggelar Aksi Kemanusiaan di Bireuen, Aceh

Published

on

Jakarta— Alih-alih larut dalam euforia pergantian tahun, puluhan prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) justru menghabiskan hari terakhir tahun 2025 bersama warga Kabupaten Bireuen, Aceh.

Melalui Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam (Satgas Gulbencal) Sumatera 2025, TNI AL menghadirkan layanan kesehatan hingga pendampingan psikologis bagi masyarakat terdampak bencana, Selasa (31/12).

Sejak pagi hari, suasana di Desa Pantee Lhong dan Desa Blang Panjoe, Kecamatan Peusangan, tampak berbeda.

Puluhan personel gabungan yang terdiri dari tim medis Puskesal, tenaga spesialis kejiwaan dari Dispsial, prajurit pasukan elit Kopaska, serta personel KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, bahu-membahu melayani masyarakat dengan pendekatan yang humanis dan penuh empati.

Tercatat sebanyak 115 warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan. Di Desa Pantee Lhong, tim medis melayani pemeriksaan kesehatan umum serta perawatan gigi.

Sementara di Desa Blang Panjoe, antusiasme warga terlihat dari 81 orang yang mengantre secara tertib untuk mendapatkan layanan medis.

Tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, TNI AL juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi psikologis warga pascabencana. Tim Dispsial menggelar sesi trauma healing dengan pendekatan dialogis.

Sebanyak 45 orang dewasa mengikuti sesi pendampingan psikologis, sementara puluhan anak-anak diajak bermain dan berinteraksi guna membantu memulihkan kondisi mental mereka.

Di lokasi lain, personel Lanal Lhokseumawe bersama prajurit Kopaska turut bergotong royong membersihkan lingkungan desa bersama warga, sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana agar lingkungan kembali bersih dan asri.

Sebagai bentuk dukungan logistik, TNI AL juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako, alas tidur, serta tabung gas kepada Kepala Desa Blang Panjoe, Ruslan, S.E.

Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Komandan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, Kolonel Laut (P) Ridwansyah, dan berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

Aksi kemanusiaan tersebut menjadi penutup tahun 2025 bagi TNI AL, sekaligus menegaskan komitmen bahwa prajurit TNI AL senantiasa hadir di tengah rakyat, dalam kondisi apa pun.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menegaskan bahwa kehadiran prajurit di tengah kesulitan rakyat merupakan sebuah kewajiban.

“Kehadiran TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat bukan sekadar simbol, tetapi harus menjadi solusi yang menyejukkan. Kita hadir untuk merangkul, membantu, dan memastikan rakyat merasa aman serta terlindungi. Itulah sejatinya pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Kasal. (Timo)

Continue Reading

Trending