SURABAYA— Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menggelar Gebyar pemilihan Duta Lalu Lintas Polda Jatim Tahun 2025, yang diikuti oleh 39 peserta dari Polres/ ta jajaran Polda Jatim.

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo, Jalan Raya Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (24/10/2025).

Hadir pada giat ini, Waka Polda Jawa Timur, Brigjen Pol Pasma Royce, Direktur Lalu Lintas, Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kasubdit Kamsel AKBP Edith Suswo Widodo dan juga Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing serta Waka Polres Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofiq.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, melalui Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim,AKBP Edith Suswo Widodo menyampaikan, tujuan kegiatan ini agar terjalin kerja sama positif antara Ditlantas Polda Jatim dengan instansi terkait dalam mendukung program keselamatan berlalu lintas.

“Dengan terselenggaranya kegiatan penutupan Duta Lalu Lintas Polda Jawa Timur Tahun 2025 ini, diharapkan para duta terpilih dapat menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas, serta turut menyebarluaskan budaya disiplin dan keselamatan di jalan raya di kalangan generasi muda,”kata AKBP Edith Suswo Widodo.

Lebih jauh disampaikan oleh AKBP Edith Suswo Widodo bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari program Ditlantas Polda Jatim.

“Para peserta ini sebelumnya dikarantina untuk bisa digali potensi yang ada dikalangan generasi muda, selanjutnya dilakukan pembinaan sehingga bisa dijadikan duta,” terang AKBP Edith.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim menegaskan misi terpenting pada kegiatan ini adalah mereka akan dijadikan pelopor keselamatan berlalulintas.

Para Duta Lalu Lintas nantinya sebagai penyambung informasi yang akan disampaikan oleh Ditlantas Polda Jatim kepada masyarakat.

“Sampai saat ini untuk pelaku pelanggaran lalulintas masih didominasi oleh usia produktif,” ucapnya.

Oleh karenanya, para duta lalulintas ini didapuk menyampaikan pesan – pesan informasi lalulintas dan memberikan contoh kepada masyarakat.

“Dengan demikian diharapakan nantinya angka kecelakaan bisa ditekan di wilayah Jatim,” terang AKBP Edith.

Berikut pemenang duta lalu lintas tahun 2025 baik putra maupun putri diantaranya;

Duta Lalu Lintas Putra

1. Renzo Buala Harefa – Polresta Sidoarjo (Juara 1)

2. Dhimas Faisol Akbar – Polres Jember (Juara 2)

3. Bryan Benjamin Gondowardoyo – Polrestabes Surabaya (Juara 3)

4. oacquin Arinov Martino Ariefianto – Polres Bojonegoro (Juara Favorit)

5. Rizal Hary Saputra – Polres Malang Kab. (Juara hasil karya)

6. Fandy Ahmad Ardan – Polres Lamongan (Juara Intelegensi)

Duta Lalu Lintas Putri

1. elsa Difya Ayuningtiyas – Polres Kediri Kab. (Juara 1)

2. Nasywa Azmii Maulida – Polres Situbondo (Juara 2)

3. Fadhil Alwafi Ma’rifatul Jauhari – Polres Magetan (Juara 3)

4. melda Egaletta Winoto – Polres Mojokerto Kab. (Juara Favorit)

5. Chesillia Pramesthi Kirani – Polres Blitar Kota (Juara Intelegensi)

6. ⁠Neyla Rahma Alifianty – Polres Ponorogo (Juara Hasil Karya)

Para Duta lalu lintas yang terpilih tersebut diharapkan dapat menyampaikan pesan – pesan Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polda Jawa Timur. (DON/Red)

BLITAR – Lembaga Swadaya Kerakyatan (Laskar) menyoroti dugaan kelalaian PT PLN (Persero) pasca tewasnya seorang balita berusia tiga tahun, A.R.R., yang tersengat listrik dari gardu trafo tiang (GTT) yang tidak terkunci dan minim pengaman. Tragedi ini terjadi di halaman rumah korban sendiri di Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Kamis (23/10).

Peristiwa memilukan itu berlangsung sekitar pukul 11.30 WIB. Korban ditemukan tak bernyawa di dekat GTT dengan luka bakar di telapak tangan kanannya. Rekaman CCTV di sekitar lokasi telah diamankan kepolisian untuk mendalami kasus ini.

Menanggapi hal ini, Swantantio Hani Irawan dari LSM Laskar mendesak adanya evaluasi menyeluruh dari PLN.

“Kejadian di Blitar ini bukanlah yang pertama. Ini menunjukkan adanya kelalaian sistemik dalam menjaga standar keamanan fasilitas vital yang seharusnya melindungi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas Tiyok panggilan karibnya pada awak media pada Jum’at (24/10).

Ia menambahkan, Laskar akan mendorong agar PLN tidak hanya melakukan investigasi internal, tetapi juga memberikan kompensasi yang proporsional kepada keluarga serta melakukan audit keselamatan terhadap seluruh fasilitas sejenis di wilayah tersebut.

Pihaknya juga menyesalkan tentang komitmen PLN dalam menjamin keselamatan warga di sekitar infrastrukturnya.

Ia juga berharap berharap insiden memilukan ini menjadi momentum perbaikan, agar tidak ada lagi korban berikutnya akibat kelalaian yang seharusnya dapat dicegah.

“Tentunya PLN punya tanggungjawab besar untuk menjamin keselamatan, dan aparat kepolisian juga harus melakukan penyelidikan sampai tuntas, “ tandasnya.

Sementara, menurut keterangan Kasubsi Sihumas Polres Blitar, Ipda Putut Siswahyudi, pihaknya akan memeriksa petugas PLN untuk memastikan aspek keamanan fasilitas listrik tersebut.

Saat kejadian, korban diduga keluar dari rumah dan menyentuh bagian gardu listrik yang terbuka saat sedang bermain sendiri.

Namun, bagi keluarga korban, tragedi ini adalah buah dari kelalaian yang serius. Ayah almarhum, Bangun Rohadi (37), menegaskan bahwa trafo bertegangan tinggi itu dipasang persis di pekarangan rumah orang tuanya.

Lebih memprihatinkan lagi, kotak trafo tidak dilengkapi pagar pengaman yang memadai dan kuncinya dalam kondisi terbuka.

“Ini seperti ‘jebakan maut’ yang mudah diakses anak-anak, itu masih di pekarangan rumah mertua saya, terus kondisinya tak terkunci pula. Ini kan sangat berbahaya,“ ujarnya.

Ia menuturkan, kejadian berlangsung sangat cepat. Diduga, A.R.R. yang sedang dalam masa eksplorasi membuka trafo yang tidak terkunci itu dan menyentuh bagian di dalamnya.

Hanya berselang sekitar 10 menit sejak kejadian, sang nenek yang selesai mandi menemukan cucunya sudah tak bernyawa.

Di tengah duka yang mendalam, keluarga memilih untuk tidak melakukan autopsi dan segera memakamkan jenazah. Keputusan ini diambil untuk menghindari proses hukum yang berbelit di tengah kesedihan mereka. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

KEDIRI – Proyek pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, kembali menjadi sorotan. LSM Gerak Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri membuka secara transparan penggunaan anggaran proyek yang diduga mangkrak hingga kini.

Ketua DPD LSM Gerak Indonesia, Jawa Timur Moh Rifai, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap dari dinas terkait yang dinilai tidak transparan.

“Kami sangat kecewa dengan sikap dinas terkait yang tidak siap dan tidak transparan. Mereka datang ke audiensi yang justru mereka minta sendiri, tanpa membawa data apa pun,” tegas Rifai, pada Kamis (23/10).

Rifai menegaskan, tuntutan mereka sederhana. Pertama, membuka informasi pembangunan GOR Bulupasar secara transparan. Kedua, memberikan penjelasan terbuka terkait aliran dana dan progres pembangunan.

“Karena dinas terkesan takut dan enggan membuka informasi, patut diduga kuat ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran proyek ini,” imbuhnya.

Akibat tidak adanya transparansi, ia menegaskan akan melayangkan tuntutan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri segera melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran proyek tersebut.

“Minggu depan kami akan menggelar aksi di BKAD dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Aksi ini akan berjilid-jilid sampai keterbukaan informasi publik di Kediri terwujud,” tegasnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen penuh mengawal kasus ini. Hingga mendapatkan kepastian mengenai keterbukaan pemanfaatan anggaran yang harus dipertanggung jawabkan.

“Kami akan memastikan publik mendapatkan jawaban atas setiap rupiah uang rakyat yang digunakan. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat untuk rakyat,” pungkas Rifai.

Sementara itu, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri, Joko, membantah menutup-nutupi informasi. Pihaknya belum bisa memenuhi permintaan dokumen secara langsung karena harus melalui prosedur internal.

“Kami belum bisa memenuhi permintaan dokumen secara langsung karena harus melalui prosedur internal dan pelaporan ke pimpinan terlebih dahulu,” jelasnya singkat.

Bantahan ini tampaknya tidak akan menyurutkan langkah LSM Gerak Indonesia. Ketegangan antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah ini diprediksi akan memanas seiring dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan datang.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo