Jakarta— Polri mendorong transformasi layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui penguatan integrasi data dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Joint Commitment “Transformasi Ekosistem Tata Kelola Layanan SKCK Terintegrasi dalam Mendukung Integrasi Pelayanan Publik Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Direktur Keamanan Khusus (Dirkamsus) Baintelkam Polri Brigjen Pol. Antonius Dwi Hendro Sunarko mengatakan, layanan SKCK secara penuh telah diterapkan secara maksimal sejak 2025 dan terus dikembangkan melalui integrasi dengan sejumlah basis data kementerian/lembaga.

“Di SKCK Polri ini kita sudah masuk di super app. Data yang sudah terkoneksi antara lain Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan BPJS. Ke depan pasti akan bergabung dengan yang lain-lainnya,” ujar Antonius.

Menurutnya, pengembangan layanan SKCK digital diarahkan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu konsep yang tengah disiapkan Polri adalah pencetakan SKCK secara mandiri tanpa harus datang ke kantor polisi.

“Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Pada saat pencetakan blanko SKCK, bisa di mana saja. Tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dengan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan,” jelasnya.

Antonius menambahkan, konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba menggunakan 10 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jakarta. Polri menargetkan pengembangan konsep tersebut dapat dilakukan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, serta aspek teknis lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Dr. Ir. Ismail, M.T. mengapresiasi inisiatif Baintelkam Polri dalam mendorong integrasi layanan SKCK dengan ekosistem pelayanan publik nasional.

“Inisiatif yang dilakukan oleh Baintelkam Polri ini merupakan sebuah inisiatif untuk mengolaborasikan dan mengintegrasikan layanan SKCK yang merupakan salah satu layanan dasar bagi masyarakat, agar masyarakat dimudahkan ke depan,” kata Ismail.

Ia menyebut, dari sisi teknologi, pemerintah telah memiliki solusi untuk mendukung integrasi data antarkementerian/lembaga. Menurutnya, tantangan utama selanjutnya adalah membangun pola pikir kolaboratif di antara seluruh instansi.

“Semangat yang sama, yaitu menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Sehingga pengintegrasian itu akan mengubah jargon kami, saya, dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi jargon kita,” ujarnya.

FGD tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, Komdigi, dan Kementerian PANRB. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Commitment sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi dan integrasi tata kelola layanan SKCK.

Melalui pengembangan layanan berbasis digital dan integrasi data, Polri terus mendorong pelayanan SKCK yang lebih mudah, cepat, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (By/Red)

Sragen — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan menyusul adanya temuan di lapangan terkait supplier yang disebut belum dapat menunjukkan sejumlah dokumen yang dipersyaratkan, termasuk sertifikasi halal dan kelengkapan legalitas tertentu.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses verifikasi dan pengawasan supplier yang terlibat dalam rantai pasok program MBG.

Pengamat sekaligus aktivis halal Gus Aynggul pada 23/09/2026 di gemolong, Seragen menilai persoalan tersebut perlu segera diverifikasi secara menyeluruh agar program MBG yang memiliki tujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

“MBG ini program yang baik dan tujuannya juga baik. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum pencari rente. Kita harus menjaga agar masyarakat tetap menjadi pihak yang mendapatkan manfaat,” ujar Gus Aynggul.

Menurut Gus Aynggul, supplier yang terlibat dalam MBG harus mampu memenuhi persyaratan yang berlaku dan menunjukkan dokumen pendukungnya.

Pemeriksaan, kata dia, tidak cukup hanya melihat kemampuan supplier memenuhi jumlah kebutuhan makanan, tetapi juga harus mencakup aspek legalitas, keamanan pangan, proses produksi, hingga jaminan kehalalan.

“Yang perlu diperiksa bukan hanya jumlah porsinya, tetapi siapa yang memasok, bagaimana prosesnya, legalitasnya, dan jaminan halalnya,” katanya.

Meski demikian, satu temuan di lapangan tidak dapat digeneralisasi sebagai persoalan seluruh supplier MBG. Status masing-masing supplier harus ditentukan berdasarkan dokumen resmi dan hasil pemeriksaan pihak yang berwenang.

Selain persoalan sertifikasi dan legalitas, muncul pula dugaan mengenai kemungkinan adanya supplier yang belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Gus Aynggul menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibedakan dari fakta dan tidak boleh langsung disebut sebagai pengemplangan pajak tanpa bukti serta pemeriksaan resmi.

“Jangan sampai ada yang mengemplang pajak. Tetapi jangan juga menuduh sebelum ada bukti. Periksa dokumen dan kewajiban pajaknya. Kalau memang ada yang belum dipenuhi, harus diselesaikan sesuai aturan,” tegasnya.

Menurut dia, pemeriksaan dapat mencakup identitas perpajakan, transaksi, kontrak, pembukuan, hingga kewajiban pajak masing-masing supplier sesuai ketentuan yang berlaku.

Gus Aynggul juga mendorong pengawasan diperkuat sejak proses pemilihan supplier, pengadaan bahan, distribusi, hingga pembayaran.

Menurutnya, transparansi menjadi penting karena MBG menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Kita dukung programnya, tetapi tata kelolanya juga harus dijaga. Jangan sampai program yang baik justru dimanfaatkan untuk kepentingan oknum,” ujarnya.

Ia mendorong agar pengawasan mencakup legalitas supplier, sertifikasi halal, keamanan pangan, mekanisme pengadaan, kontrak, transaksi, pembayaran, dan kepatuhan perpajakan.

Dalam konteks temuan tersebut, hal yang perlu dipastikan adalah apakah benar terdapat supplier yang pada saat pemeriksaan belum dapat menunjukkan dokumen tertentu dan apa alasan serta status administratifnya.

Sementara itu, dugaan mengenai penghindaran atau pengemplangan pajak belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan dari otoritas yang berwenang.

Klarifikasi dari pengelola MBG, supplier terkait, serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan diperlukan untuk memastikan status dokumen, proses verifikasi, dan kepatuhan masing-masing pihak.

Pengawasan yang transparan dan berbasis dokumen dinilai penting agar pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, sekaligus menutup celah terjadinya praktik rente dalam rantai pasok program. Programnya didukung, tetapi tata kelolanya tetap harus diawasi. (By/Red)

Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai Bandung Spirit dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS dinilai menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika 1955 di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin terbelah.

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dubes (Purn) Djumala Darmansjah, mengatakan Bandung Spirit masih memiliki relevansi dalam konteks geopolitik dunia saat ini.

“Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali Bandung Spirit karena masih memiliki relevansi dalam konstelasi geopolitik dunia dewasa ini,” ujar Djumala dalam keterangan tertulisnya, terkait pernyataan Presiden Prabowo di KTT BRICS di New Delhi, India, 12–13 September 2026.

Menurut Djumala, warisan diplomasi Indonesia tersebut perlu kembali digaungkan di tengah kondisi dunia yang semakin terpolarisasi. Ia menilai semangat yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955 tetap relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik saat ini.

Djumala menjelaskan, Bandung Spirit pada masanya memberikan inspirasi bagi negara-negara yang masih terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan serta berdiri sebagai mitra yang setara.

“Jika ada persatuan dan solidaritas, suara negara-negara berkembang dapat terdengar lebih luas dalam percaturan internasional,” katanya.

Mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina itu menyebut esensi Bandung Spirit mencakup kesetaraan, solidaritas, kemandirian, penghormatan terhadap kedaulatan, serta penolakan terhadap dominasi dan ketidakadilan dalam hubungan internasional.

Kesamaan Semangat Bandung dan BRICS

Lebih lanjut, Djumala melihat adanya kesamaan motivasi antara semangat KAA 1955 dan perkembangan Global South saat ini, termasuk melalui BRICS.

Menurut dia, meskipun konteks geopolitiknya berbeda, terdapat benang merah berupa keinginan negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi tawar, memperluas ruang kerja sama strategis, serta memastikan tata kelola global tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan besar.

“Jika Bandung Spirit 1955 merupakan upaya negara-negara yang baru merdeka untuk didengar suaranya dalam dunia yang didominasi kekuatan kolonial, dalam situasi Perang Dingin, Global South dan BRICS dewasa ini merupakan manifestasi dari aspirasi serupa dalam menghadapi ketimpangan struktur ekonomi dan politik global,” ujar Djumala.

Ia menilai pengalaman KAA 1955 telah membuktikan bahwa ketika negara-negara berkembang bersatu, suara mereka dapat memperoleh ruang lebih besar dalam forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia Dinilai Perlu Mengaktualisasikan Bandung Spirit

Djumala menambahkan, suara Indonesia dalam berbagai forum Global South, termasuk BRICS, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari suara yang pertama kali digaungkan Indonesia melalui Bandung Spirit dalam KAA 1955.

Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo mengenai Bandung Spirit di BRICS dinilai patut ditindaklanjuti sebagai gagasan strategis, bukan sekadar nostalgia sejarah.

Salah satu langkah konkret yang dapat dipertimbangkan, kata Djumala, adalah menggagas Konferensi Asia Afrika ke-2 untuk merevitalisasi Bandung Spirit sesuai dengan tantangan abad ke-21.

“Pernyataan Presiden Prabowo tentang Bandung Spirit di BRICS patut ditindaklanjuti sebagai gagasan strategis, bukan sekadar nostalgia sejarah,” tutup Djumala. (By/Red)