Surabaya— Satu per satu kesaksian dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo mengungkap cerita tentang pergerakan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Persoalannya bukan hanya mengenai nominal dana yang disebut berpindah tangan. Para saksi juga membeberkan bagaimana uang dihimpun, dicairkan, diserahkan, hingga kemudian dicari mekanisme untuk mempertanggungjawabkannya melalui administrasi pemerintahan.

Sembilan pejabat dan mantan pejabat Pemkab Tulungagung memberikan keterangan di persidangan. Mereka adalah Yulius Rahma Isworo, Hari Setiawan, Gatot Suwarno, Agus Sulistiono, Ahmat Rifai Sodik, Dwi Hari Subagyo, Agus Prijanto Utomo, Suko Winarno, dan Eko Hery Susanto.

Salah satu isu yang mengemuka adalah penggunaan anggaran yang disebut tidak selalu berkaitan dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam administrasi.

Keterangan tersebut membuat proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi bagian penting yang kini diuji di hadapan majelis hakim.

Kepala Bakesbangpol Tulungagung Agus Prijanto Utomo menjadi salah satu saksi yang mengungkap adanya pengumpulan dana sekitar Rp425 juta.

Dalam keterangannya, Agus menyebut sebagian dana berasal dari uang pribadi. Sekitar Rp75 juta disebut bersumber dari hasil penjualan mobil pada 2026. Selain itu, terdapat sekitar Rp25 juta yang disebut berasal dari sisa kegiatan.

Dana tersebut kemudian dicairkan melalui bendahara bernama Nurul.

“Setelah terkumpul, uang kemudian diserahkan kepada Dwi Yoga Ambal Ariski,” ujar Agus dalam persidangan, Selasa (29/9).

Keterangan tersebut kemudian mengarah pada persoalan mengenai asal dana dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Sebab, apabila uang dicairkan dengan menggunakan dasar kegiatan tertentu tetapi kemudian dipergunakan untuk kebutuhan berbeda, maka dokumen pencairan maupun laporan pertanggungjawaban menjadi bagian yang perlu dibuktikan lebih lanjut.

Pola berbeda namun masih berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran disampaikan Suko Winarno, mantan Kepala Bapenda Tulungagung yang menjabat pada Oktober hingga Desember 2025.

Suko menyebut adanya tambahan anggaran sekitar Rp200 juta. Dari tambahan tersebut, menurut kesaksiannya, terdapat permintaan 50 persen yang dikaitkan dengan kegiatan Bupati.

Namun, dana yang disebut berhasil dikumpulkan sekitar Rp50 juta dan kemudian diserahkan kepada Gatut Sunu.

Suko mengaku uang tersebut terlebih dahulu berasal dari kantong pribadinya. Setelah diserahkan, uang tersebut kemudian disebut diganti melalui mekanisme internal.

Dalam pertanggungjawabannya, Suko menyebut penggantian uang tersebut diminta dimasukkan melalui perjalanan dinas.

Kesaksian ini kembali menyoroti hubungan antara pengeluaran uang dan dokumen kegiatan pemerintahan. Apakah perjalanan dinas yang menjadi dasar pertanggungjawaban benar-benar dilaksanakan dan apakah bukti administrasinya sesuai dengan pengeluaran menjadi bagian yang akan diuji dalam persidangan.

Saksi lainnya, Gatot Suwarno, mengungkap pernah membawa uang dengan total sekitar Rp500 juta.

Salah satu kejadian yang diterangkannya berlangsung pada April 2026, bertepatan dengan momentum Lebaran.

Gatot mengaku mendapat permintaan untuk menemui seseorang bernama Hendra. Dari pertemuan tersebut, ia mengambil sebuah tas yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati.

Namun, Gatot menegaskan dirinya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada di dalam tas tersebut.

Sementara itu, Agus Sulistiono yang ketika itu menjabat Sekretaris Dinas PUPR mengungkap pembicaraan mengenai permintaan 10 persen dari sebuah proyek dengan nilai sekitar Rp3 miliar.

Persentase tersebut setara dengan sekitar Rp300 juta.

Menurut Agus, persoalan tersebut pernah dibahas dalam pertemuan bersama para UPT PJJ di ruang Sekretaris Dinas. Pertemuan itu, menurut dia, membahas kesanggupan untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.

Keterangan mengenai pengelolaan paket pekerjaan juga disampaikan Ahmat Rifai Sodik.

Ia menjelaskan mengenai catatan paket PL dan non-PL di lingkungan Dinas PUPR. Dalam keterangannya, Ahmat menyebut terdapat paket non-PL yang dinilai tidak sesuai dengan arahan Bupati lantaran banyak vendor yang masuk.

Ahmat juga mengungkap adanya permintaan pinjaman sebesar Rp500 juta kepada kontraktor bernama Dwi Basuki.

Uang tersebut, menurut keterangannya, kemudian diberikan kepada seseorang bernama Tri.

Berbagai kesaksian itu memperlihatkan bahwa perkara yang menjerat Gatut Sunu tidak hanya menyentuh persoalan jumlah uang.

Rantai pengelolaan dana menjadi bagian yang turut mendapat perhatian, siapa yang mengumpulkan, dari mana sumbernya, siapa yang mencairkan, kepada siapa uang diserahkan, untuk apa digunakan, serta bagaimana pengeluaran tersebut dicatat dalam administrasi pemerintahan.

Meski demikian, seluruh keterangan para saksi masih merupakan bagian dari proses pembuktian perkara.

Dugaan mengenai kegiatan yang tidak dilaksanakan, penggunaan anggaran untuk kebutuhan lain, maupun mekanisme penggantian dana masih harus dikonfirmasi melalui dokumen, bukti transaksi dan aliran dana, keterangan saksi lain, serta keterangan para terdakwa.

Penentuan fakta hukum sepenuhnya bergantung pada keseluruhan alat bukti yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo.

TUBAN — Lahan di sisi utara SMP Techno Insan Kamil Tuban mulai menandai babak baru. Di tempat tersebut, sebuah masjid yang diharapkan menjadi pusat ibadah, pendidikan, dakwah, sekaligus pembinaan umat mulai dibangun.

Peletakan batu pertama Masjid Bina Insan Kamil dilakukan pada Sabtu pagi (26/9/2026), usai pelaksanaan Halaqoh Dakwah Islam Wasathiyah. Prosesi tersebut dilakukan Prof. Dr. KH. M. Ali Azis, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, bersama para ulama, tokoh masyarakat, pengurus yayasan, serta perwakilan orang tua siswa.

Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Dr. KH. Syukron Djazilan Badri, Sekretaris MUI Tuban KH. Taufiqurman Rifa, Ketua LD PCNU Tuban Gus Sholeh, Asisten Bupati Tuban H. Agus Wijaya, jajaran pengurus Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika), serta para pengurus POTS (Persatuan Orang Tua Siswa) Bina Insan Kamil Tuban.

Ketua Pembina Yabika, Ir. H. Kholiq Chunsiyah, mengatakan pembangunan masjid merupakan kebutuhan yang tidak lagi bisa ditunda. Hal itu seiring bertambahnya jumlah santri di lingkungan Yabika Tuban.

“Saat ini di lingkungan Yabika Tuban sudah ada 1.300 santri. Ruang ibadah yang ada tak lagi memadai. Semoga Allah Ta’ala menggerakkan para aghniyah untuk jariyah,” ujarnya.

Menurut Kholiq, keterbatasan kemampuan finansial yayasan tidak boleh menjadi penghalang. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat, pembangunan masjid diharapkan dapat direalisasikan.

Masjid Bina Insan Kamil dirancang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi, dengan ukuran bangunan 20 x 20 meter. Namun, pembangunan tersebut tidak semata diarahkan untuk menghadirkan sebuah bangunan fisik.

Masjid itu nantinya diharapkan menjadi tempat pelaksanaan salat berjamaah, halaqah dan pengembangan ilmu secara berkelanjutan, pembinaan para asatidz, serta ruang ibadah bagi masyarakat sekitar.

Ketua Umum Yabika, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa keberadaan masjid memiliki makna lebih luas daripada sekadar tempat ibadah.

“Masjid adalah pusat peradaban. Membangun tembok saja belum cukup. Yang kita bangun adalah generasi pemakmur masjid, santri yang ahli ibadah, berakhlak mulia, dan berkarya bagi agama serta bangsa,” tegasnya.

Karena itu, ia mengajak para wali murid dan masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan tersebut. Masjid, menurutnya, akan menjadi milik bersama sekaligus menjadi ladang amal jariyah bagi siapa pun yang berkontribusi.

Prosesi peletakan batu pertama berlangsung dalam suasana khidmat. Ustadz Asrofi memimpin para hadirin membaca wirid. Prof. KH. M. Ali Azis menjelaskan bahwa wirid yang dibaca merupakan wirid dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani.

Doa tersebut menjadi bagian dari ikhtiar agar pembangunan masjid diberikan kelancaran, keberkahan, dan segera terwujud sebagai rumah Allah yang makmur serta memberikan manfaat bagi lingkungan.

Sementara itu, Ketua LD PWNU Jawa Timur KH. Syukron Djazilan Badri berharap Masjid Bina Insan Kamil nantinya tidak berhenti sebagai tempat sujud. Masjid tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat dakwah yang menyejukkan, merangkul masyarakat, serta menguatkan nilai-nilai Islam Wasathiyah atau jalan tengah.

Untuk mendukung pembangunan, Yabika membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin ikut beramal jariyah. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk dana maupun material bangunan, seperti semen, pasir, kerikil, batu bata, besi, marmer, genteng, dan kebutuhan pembangunan lainnya.

Bantuan dapat diserahkan langsung ke lokasi pembangunan atau dijemput oleh panitia.

“Jariyah semen, batu yang diikhlaskan maka kelak menjadi investasi di akhirat. Mari kita beriringan, membangun masjid, membangun diri, dan membangun peradaban,” terang KH. Imam Mawardi Ridlwan.

Pembangunan Masjid Bina Insan Kamil pun diharapkan menjadi ikhtiar bersama untuk menghadirkan ruang ibadah yang lebih memadai sekaligus membentuk generasi yang tidak hanya dekat dengan masjid, tetapi juga mampu memakmurkan dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. (DON/Red)

TUBAN — Suasana berbeda terasa di Hall Utama Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban, Sabtu pagi (26/9/2026). Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ratusan dai dan daiyah berkumpul membawa satu semangat: membangun dakwah yang ramah, damai, dan menyejukkan.

Sebanyak 250 peserta dari Tuban, Bojonegoro, Babat, hingga Lamongan hadir dalam Halaqah Dakwah Islam Wasathiyah yang digelar Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur bersama Yayasan Bina Insan Kamil Tuban.

Para peserta berasal dari unsur Lembaga Dakwah NU, Fatayat NU, dan Muslimat NU. Mereka tidak sekadar menghadiri forum, tetapi juga bertukar gagasan mengenai tantangan dakwah di tengah masyarakat yang semakin beragam.

Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Syukron Djazilan Badri, menegaskan bahwa halaqah tersebut merupakan bagian dari amanah PWNU Jawa Timur untuk memperkuat dakwah yang moderat dan membumi.

Menurutnya, dakwah tidak cukup hanya dilakukan dari atas mimbar. Dakwah juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab persoalan masyarakat tanpa memancing kemarahan maupun memperlebar perbedaan.

“Dakwah itu ramah, bukan memancing kemarahan atau menyuburkan perpecahan,” tegasnya.

Pesan serupa disampaikan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. M. Ali Azis. Ia menekankan pentingnya para dai memperluas wawasan dan membangun cara pandang keagamaan yang moderat.

Salah satu kuncinya, kata Prof. Azis, adalah memperbanyak membaca dan terus belajar. Halaqah menjadi ruang bagi para dai untuk saling bertukar pengetahuan, mengoreksi, sekaligus memperkuat kapasitas dakwah.

“Da’i wajib gemar membaca agar punya karya,” jelas Prof. Azis.

Ia menjelaskan, dakwah wasathiyah yang dikembangkan NU menempatkan keseimbangan sebagai pijakan. Tradisi yang baik tetap dijaga, sementara perubahan yang membawa kemaslahatan dapat diterima secara terbuka.

Karena itu, para dai memiliki peran penting dalam menjaga ruang keberagamaan masyarakat agar tetap teduh. Dakwah diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga ikut merawat harmoni sosial.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Bina Insan Kamil Tuban, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan kesiapan Yabika untuk terus berkhidmat dan mendukung berbagai kegiatan PCNU Kabupaten Tuban.

“Kami siap berkhidmat untuk kegiatan PCNU Kabupaten Tuban,” ujarnya.

Halaqah tersebut diikuti sekitar 250 peserta. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Insan Kamil Tuban.

Kegiatan itu menjadi penanda bahwa dakwah wasathiyah bukan sekadar wacana. Ia diharapkan hadir dalam bentuk gerakan, penguatan komunitas, dan pembangunan ruang-ruang keagamaan yang membawa kesejukan bagi masyarakat. (DON/Red)