Nasional
Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoax

JAKARTA, 90detik.com– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoax.
Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.
Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.
Selain itu, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor SIM-card luar negeri dan modem mobile internet.
Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah menyesatkan atau hoax.
“Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu (11/2).
Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
“Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
“Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat,” katanya.(Red)
Seputar Tulungagung
Peringati Dua Momentum Bersejarah, RSUD dr. Iskak Bawa Pelayanan Kesehatan Langsung ke Masyarakat

TULUNGAGUNG – Memperingati Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-109 RSUD dr. Iskak, jajaran rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut menggelar bakti sosial pelayanan kesehatan terpadu di Kecamatan Tanggunggunung, pada Selasa (17/11).
Kegiatan yang dipimpin Direktur RSUD dr. Iskak, Dr. dr. Kasil Rohmad, M.M.R.S., bersama Plt. Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Mulai dari pemeriksaan dokter spesialis, pengobatan, khitanan massal hingga kunjungan langsung kepada warga yang sedang sakit.
Pemilihan Kecamatan Tanggunggunung bukan tanpa alasan. Wilayah tersebut memiliki nilai historis karena menjadi salah satu tempat dr. Iskak pernah tinggal sekaligus mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada masa lalu.
Melalui kegiatan ini, RSUD dr. Iskak ingin mengenang sekaligus meneruskan semangat pengabdian tokoh yang namanya diabadikan sebagai identitas rumah sakit tersebut.
Dalam kesempatan itu, dr. Kasil menyampaikan apresiasi kepada Danramil Tanggunggunung, Yudi Asmara, yang selama ini aktif menelusuri dan mendokumentasikan sejarah perjalanan dr. Iskak. Upaya tersebut dinilai turut memperkaya pengetahuan dan dokumentasi sejarah rumah sakit.
Rangkaian kegiatan juga direncanakan dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah bersejarah yang pernah menjadi kediaman dr. Iskak.
Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, RSUD dr. Iskak menerjunkan lima dokter spesialis dengan didampingi Wakil Direktur Pelayanan, dr. Ratih.
Kelima dokter tersebut meliputi dr. Awan, Sp.JP (spesialis jantung dan pembuluh darah), dr. Reza, Sp.P (spesialis paru), dr. Aldi, Sp.N (spesialis saraf), dr. Yudi, Sp.PD (spesialis penyakit dalam), serta dr. Cinta, Sp.And (spesialis andrologi).
Selain pemeriksaan dan pengobatan gratis, bakti sosial juga menghadirkan khitanan massal yang diikuti tujuh anak. Jumlah peserta tersebut menyesuaikan tradisi masyarakat setempat yang masih mempertimbangkan perhitungan hari baik sebelum melaksanakan khitan.
“Kami sangat memahami dan menghormati kearifan lokal masyarakat Tanggunggunung. Harapan kami, pelaksanaan khitan berjalan lancar dan anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat, serta saleh,” ujar dr. Kasil.
Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin turut menyapa dan memberikan motivasi kepada anak-anak peserta khitanan.
Ia berpesan agar mereka senantiasa menjaga kesehatan serta tekun menempuh pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, sebagai bekal masa depan.
Kepedulian RSUD dr. Iskak dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga diwujudkan melalui kunjungan langsung kepada tiga warga yang sedang sakit di kediaman masing-masing. Mereka adalah Mitun, Suti, dan Djasmo.
Direktur RSUD dr. Iskak bersama Plt. Bupati dan tim medis melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan sekaligus menyerahkan bantuan tali asih kepada ketiga warga tersebut.
Baharudin mengatakan, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan RSUD dr. Iskak ini bukan sekadar kegiatan untuk memperingati hari jadi.
Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan publik.
Menurutnya, momentum hari jadi harus menjadi pengingat atas perjuangan para pendahulu sekaligus penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Saya berterima kasih kepada Direktur beserta seluruh jajaran RSUD dr. Iskak atas pengabdiannya. Terus layani dan bantu masyarakat Tulungagung di bidang kesehatan dengan ikhlas. Namun, tenaga kesehatan juga harus menjaga kesehatan diri sendiri agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, sektor kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus terus diperkuat melalui kerja sama antara pemerintah daerah, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Kegiatan bakti sosial tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dr. Desi, Kepala Dinas KBPPPA dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., M.Kes., jajaran Forkopimcam Tanggunggunung, para kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.
Melalui kegiatan ini, peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung dan HUT ke-109 RSUD dr. Iskak tidak hanya menjadi agenda seremonial.
Semangat mengenang sejarah perjuangan dr. Iskak diwujudkan melalui aksi nyata pelayanan kesehatan yang menjangkau dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (Dim/Red)
Jawa Timur
Realisasi APBD Lumajang 2026 Baru 52,48 Persen, PSMP Soroti Rendahnya Belanja Modal: Ada Apa dengan Percepatan Pembangunan?

LUMAJANG – Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 memasuki Triwulan IV menjadi perhatian publik.
Pasalnya, berdasarkan data dalam materi evaluasi APBD 2026 yang beredar, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III baru mencapai 52,48 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2.346,72 miliar.
Dari total anggaran tersebut, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.231,51 miliar. Artinya, masih terdapat anggaran sekitar Rp1.115,21 miliar atau 47,52 persen yang belum terealisasi.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta sejauh mana anggaran yang telah disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu catatan paling mencolok adalah rendahnya realisasi belanja modal yang baru mencapai 11,58 persen.
Berdasarkan rincian data yang di himpun DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih ( PSMP, ) terdapat empat kelompok belanja daerah dengan capaian sebagai berikut:
1.Belanja Operasional Pagu Rp1.731,39 miliar, realisasi Rp998,98 miliar atau 57,70 persen.
2. Belanja Modal: Pagu Rp210,48 miliar, realisasi Rp24,36 miliar atau 11,58 persen.
3. Belanja Transfer: Pagu Rp393,87 miliar, realisasi Rp205,34 miliar atau 52,14 persen.
4. Belanja Tak Terduga: Pagu Rp10,96 miliar, realisasi Rp2,81 miliar atau 25,67 persen.
PSMP: Jangan Hanya Melihat Angka, Tetapi Ukur Dampaknya bagi Masyarakat
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, berpandangan bahwa rendahnya realisasi belanja APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran publik yang telah direncanakan dapat diterjemahkan menjadi pembangunan nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PSMP menilai, capaian realisasi belanja sebesar 52,48 persen hingga Triwulan III perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya perangkat daerah yang memiliki program pembangunan fisik dan pengadaan aset.
“Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata.”
Belanja Modal 11,58 Persen Menjadi Catatan Paling Serius
Menurut kajian PSMP, rendahnya realisasi belanja modal menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Sebab, belanja modal pada umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas pelayanan publik, peralatan, serta aset daerah yang memiliki manfaat jangka panjang.
Dengan realisasi baru 11,58 persen, terdapat sekitar Rp186,12 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi.
Apabila kondisi tersebut disebabkan keterlambatan proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, tender proyek, persoalan teknis maupun lemahnya koordinasi antar-OPD, maka dampaknya berpotensi langsung dirasakan masyarakat.
Beberapa kemungkinan dampaknya antara lain:
– Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat mengalami keterlambatan.
– Perbaikan jalan, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik berpotensi tidak selesai sesuai target.
– Pengadaan sarana pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas pemerintahan dapat tertunda.
– Perputaran ekonomi masyarakat yang bergantung pada kegiatan konstruksi dan pengadaan barang berpotensi melambat.
– Kesempatan kerja bagi tenaga lokal dan peluang usaha bagi pelaku UMKM yang terkait dengan kegiatan pembangunan dapat ikut tertunda.
Dengan demikian, rendahnya realisasi belanja modal bukan semata-mata persoalan angka dalam laporan keuangan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat.
Sisi Positif dan Negatif Penyerapan Anggaran.
Meski demikian, PSMP berpandangan bahwa rendahnya penyerapan anggaran tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bentuk kegagalan pemerintah daerah. Ada sisi positif yang juga harus dilihat secara objektif.
Apabila rendahnya realisasi disebabkan oleh upaya efisiensi, penghematan anggaran, proses seleksi proyek yang lebih hati-hati, atau pembayaran pekerjaan yang memang disesuaikan dengan progres fisik, maka hal tersebut justru dapat mencerminkan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.
Pemerintah tidak harus menghabiskan seluruh anggaran hanya demi mengejar persentase realisasi. Kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, serta manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila rendahnya realisasi disebabkan oleh buruknya perencanaan, lambatnya pelaksanaan program, ketidakmampuan OPD menjalankan kegiatan, atau hambatan birokrasi yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.
Jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah daerah berpotensi kehilangan momentum pembangunan.
Bahkan, percepatan belanja yang terlalu dipaksakan pada akhir tahun anggaran juga memiliki risiko tersendiri, seperti pekerjaan yang terburu-buru, lemahnya pengawasan, kualitas konstruksi yang tidak optimal, hingga potensi keterlambatan penyelesaian proyek.
Karena itu, PSMP mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan tingginya angka penyerapan sebagai satu-satunya target tanpa memperhatikan kualitas dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Belanja Transfer dan Operasional Juga Perlu Dievaluasi.
Selain belanja modal, realisasi belanja transfer sebesar 52,14 persen juga patut dicermati.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah keterlambatan realisasi tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi, jadwal penyaluran, kesiapan penerima, atau faktor lainnya.
Sebab, apabila transfer yang menjadi hak pemerintah atau pihak penerima belum tersalurkan sesuai jadwal, program dan kegiatan yang bergantung pada dana tersebut juga berpotensi mengalami keterlambatan.
Sementara itu, belanja operasional yang telah mencapai 57,70 persen menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk kebutuhan rutin pemerintahan relatif lebih tinggi dibandingkan belanja modal.
Kondisi ini tidak serta-merta salah, mengingat operasional pemerintahan tetap dibutuhkan agar pelayanan publik berjalan.
Namun, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara pembiayaan kegiatan rutin dan anggaran yang secara langsung mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memasuki Triwulan IV, Pemkab Lumajang Harus Membuka Evaluasi Secara Transparan.
Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, PSMP mendorong Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab belum optimalnya realisasi belanja daerah.
Ada beberapa hal yang dinilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat.
Pertama, OPD mana saja yang memiliki tingkat realisasi anggaran paling rendah?
Kedua, apa penyebab utama rendahnya penyerapan belanja modal, apakah karena persoalan perencanaan, pengadaan, administrasi, teknis pekerjaan, atau faktor lainnya?
Ketiga, bagaimana progres fisik proyek-proyek pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026?
Keempat, berapa anggaran yang sudah terikat kontrak, berapa yang telah dibayarkan, serta berapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan?
Kelima, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyelesaikan program yang belum terealisasi tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas keuangan?
Menurut PSMP, keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya disuguhi angka persentase penyerapan anggaran, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai hasil dan manfaat penggunaan APBD.
PSMP: Uang Rakyat Harus Kembali dalam Bentuk Manfaat Nyata.
Didik Sofyan Arif menegaskan melalui rumusan sikap PSMP bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan.
PSMP berharap Bupati dan Wakil Bupati Lumajang bersama seluruh jajaran OPD dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyerapan anggaran.
Pengawasan juga perlu diperkuat oleh DPRD dan Inspektorat Daerah agar setiap hambatan dapat diketahui sejak dini dan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang perlu kita kawal bukan hanya berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan, melainkan apakah uang rakyat tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.”
PSMP juga mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan berulang setiap tahun. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, pengawasan yang kuat, serta transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah bukan diukur dari seberapa besar APBD yang dimiliki atau seberapa tinggi angka penyerapannya, melainkan dari seberapa besar anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lumajang.(DD/Red)
Nasional
Jawab Tantangan Pengangguran, Kapolri Dorong Sertifikasi dan Database Tenaga Kerja Terintegrasi

BANDUNG- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengintervensi persoalan ketenagakerjaan daerah melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk pendekatan preventif hukum, mengingat tingginya angka pengangguran berbanding lurus dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Peluncuran nasional program tersebut dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11), dengan dihadiri pejabat lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berada di angka 4,75 persen atau setara 7,38 juta jiwa. Namun, Provinsi Jawa Barat masih mencatatkan angka pengangguran sebesar 6,67 persen, berada di atas rata-rata nasional.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat,” papar Suyudi di Bandung.
Suyudi menjelaskan, program Poliran diinisiasi berdasarkan pengalaman keberhasilan penguatan jaringan pelatihan kerja saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Skema tersebut kini diekspansi menjadi kebijakan nasional yang berfokus pada penyelarasan potensi tematik tiap-tiap daerah.
Untuk wilayah Jawa Barat, Poliran mengawali langkahnya melalui uji kompetensi dan penyaluran sertifikasi kredibel bagi profesi Satuan Pengamanan (Satpam). Penguatan legalitas dan kompetensi ini ditargetkan mampu meningkatkan daya saing pencari kerja di pasar industri Jawa Barat yang masif.
Ke depan, Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian untuk mengawal keberlanjutan program Poliran dengan membangun basis data (database) pencari kerja yang akurat serta terhubung langsung dengan balai latihan kerja (BLK) dan dunia usaha.
“Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah,” pungkasnya.(DON/Hms)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional7 hari agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa7 hari agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa3 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri












