BLITAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar secara transparan memaparkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV tahun 2025.

Kegiatan yang dikemas dalam Rapat Pleno Terbuka pada Senin, (08/12), bertempat di Kantor KPU, bertujuan memvalidasi daftar pemilih yang akurat dan akuntabel.

Rapat pleno tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Kepolisian Resor (Polres) Blitar, Komando Distrik Militer (Kodim) 0808, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, serta Dinas Pendidikan. Kehadiran mereka dinilai penting untuk verifikasi silang data.

Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino menegaskan bahwa pemutakhiran data di luar masa pemilu adalah fondasi demokrasi.

“Ini adalah kerja rutin yang krusial untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak konstitusionalnya dan tidak ada data fiktif yang mengotorinya. Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilannya,” ujarnya pada Selasa (09/12) melalui keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan, sumber data PDPB bersifat multi saluran untuk meminimalisir celah kekeliruan. Sumber utama meliputi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu sebelumnya.

Jajaran Komisioner KPU Kabupaten Blitar, saat membacakan hasil pleno,(dok/KPU)

Data konsolidasi nasional dari Kementerian Dalam Negeri yang di-update semesteran, kiriman data dari instansi mitra seperti Dispendukcapil dan Imigrasi, serta partisipasi aktif masyarakat melalui aduan dan usulan perbaikan.

“Program PDPB ini adalah amanat regulasi, dilaksanakan minimal tiga bulan sekali sesuai Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025. Ini bukan kegiatan insidental, tetapi sistem berkelanjutan yang menjamin daftar pemilih selalu hidup dan mengikuti dinamika kependudukan yang riil,” tegasnya.

Dengan ditetapkannya data triwulan terakhir ini, KPU Kabupaten Blitar menyatakan kesiapannya dalam menyediakan basis data pemilih yang andal untuk penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi dan integritas proses demokrasi di tingkat akar rumput.

Berdasarkan berita acara rapat pleno, berikut adalah data pemilih Kabupaten Blitar per akhir Triwulan IV 2025, sebagai berikut:

– Jumlah Pemilih Terdaftar: 985.299 jiwa, tersebar di 248 kelurahan/desa.

– Komposisi Gender: 491.577 pemilih laki-laki dan 493.722 pemilih perempuan.

Dinamika Pemutakhiran (Triwulan IV):

– Penambahan: 14.038 pemilih baru, yang terdiri dari warga yang genap berusia 17 tahun dan telah rekam KTP-El, serta pensiunan TNI/Polri.

– Pengurangan: 11.839 pemilih dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terutama akibat meninggal dunia atau pindah domisili tetap ke luar kabupaten.

– Perbaikan: 10.144 entri data berhasil dikoreksi.

(JK/Red)

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola arsip melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kearsipan yang dilaksanakan bertempat di Coklat Garden, Kampung Coklat, Kademangan pada Selasa (9/12).

Forum ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan pengawasan kearsipan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam Rakorwas tersebut, Pemkab Blitar mengumumkan hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai pengawasan yang sebelumnya berada pada angka 53,44 (kategori Cukup) kini naik menjadi 63,83 dan masuk dalam kategori Baik.

Capaian itu disampaikan Bupati Blitar Rijanto, melalui sambutan yang dibacakan pada pembukaan kegiatan. Ia juga menekankan bahwa arsip tidak sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita harus menempatkan arsip sebagai alat bukti hukum dan bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Pun, Bupati juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam penanganan arsip termasuk pembiaran hingga rusak atau penyimpanan di tempat berisiko dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan mencederai integritas pemerintah daerah.

Sebagai bentuk penghargaan atas capaian positif, Pemkab Blitar memberikan apresiasi kepada 10 OPD dengan nilai kearsipan tertinggi. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemantik bagi OPD lain untuk semakin meningkatkan kinerja pengelolaan arsip.

Tiga OPD dengan nilai terbaik yaitu:

1. BPBD

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Namun demikian, Pemkab juga memberikan tindakan tegas kepada beberapa OPD yang memperoleh nilai di bawah 50. Sesuai ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2018, OPD tersebut menerima teguran tertulis sebagai sanksi administratif.

Pihaknya juga turut meminta perangkat daerah terkait untuk melakukan pendampingan intensif guna memastikan peningkatan signifikan pada tahun pengawasan berikutnya.

Kepala Disperpusip Kabupaten Blitar, Jumali, saat menyampaikan laporan kegiatan. (dok/JK).

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, Jumali, melaporkan bahwa peningkatan nilai pengawasan tahun ini dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan OPD terhadap prosedur penyusunan arsip.

“Jangan melihat arsip sebelah mata karena arsip dapat mengungkap fakta dalam suatu perkara,” ujarnya.

Guna mendorong konsistensi perbaikan, Bupati Blitar memberikan sejumlah instruksi strategis, antara lain:

Optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi sebagai sistem kearsipan digital terpadu.

Pengamanan arsip fisik dan digital untuk mencegah kerusakan serta kehilangan.

Pelaksanaan penyusutan arsip sesuai prosedur perundang-undangan.

Pengusulan tambahan formasi arsiparis dalam rangka memperkuat SDM pengelola arsip.

Melalui Rakorwas Kearsipan 2025, Pemkab Blitar berharap terciptanya sinergi berkelanjutan di seluruh OPD dalam mewujudkan tata kelola arsip yang lebih tertib, akuntabel, dan selaras dengan prinsip pemerintahan yang baik. Forum ini juga menandai penguatan komitmen untuk mempertahankan bahkan melampaui capaian yang telah diperoleh. (JK/Red)

Sorong, PBD – Dalam semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Armada Republik Indonesia Tahun 2025, Komando Armada III bersama Lantamal XIV menggelar Naval Base Open Day (NBOD) yang berpusat di Markas Kodaeral XIV Sorong, Sabtu (06/12/25).

Panglima Koarmada III, Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN., S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., yang diwakili Kepala Staf Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Anung Sutanto, S.Sos., M.Si., M.Han., membuka secara resmi rangkaian kegiatan tersebut.

Tahun ini, NBOD digelar sebagai bagian dari peringatan HUT Armada RI dengan mengusung tema:

“Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, Koarmada RI Siap Mempersatukan Kekuatan Laut Nusantara untuk Mengantarkan Rakyat Sejahtera, Bersatu, Berdaulat Menuju Indonesia Maju.”

Pembukaan pangkalan untuk masyarakat tersebut bertujuan mempererat kedekatan TNI Angkatan Laut dengan warga Kota Sorong sekaligus memberikan kesempatan kepada publik untuk mengenal Alutsista dan kemampuan TNI AL secara langsung.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari melalui olahraga bersama berupa senam SKJ 88 dan jalan sehat yang diikuti prajurit, PNS, keluarga besar TNI AL, dan masyarakat.

Suasana kian meriah dengan berbagai lomba dan hiburan, seperti lomba menggambar anak, panggung musik, stan kuliner UMKM, pameran Alutsista, open ship, serta display komunitas sepeda, motor klasik Vespa, RX King, mobil modifikasi, hingga mobil offroad.

Salah satu atraksi yang paling menarik perhatian pengunjung adalah demo pembebasan sandera oleh Satuan Kopaska Koarmada III.

Aksi tersebut menampilkan rangkaian taktik modern, mulai dari operasi intelijen udara menggunakan drone, penempatan sniper, proses negosiasi, hingga pengerahan Tim Quick Reaction Force (QRF) dengan kendaraan taktis untuk menghancurkan posisi musuh dan melakukan serbuan.

Berbagai teknik pergerakan seperti bumping leap frog, breaching door, dan close quarter combat disajikan dengan presisi.

Seluruh rangkaian terlaksana secara terkoordinasi hingga sandera berhasil dibebaskan, diperkuat dukungan tembakan sniper.

Aksi tersebut menegaskan bahwa bagi para Kesatria Jalasena Samudera, doktrin “No Man Left Behind” adalah komitmen harga mati dalam setiap operasi.

Penampilan itu pun mendapat apresiasi dan tepuk tangan meriah dari seluruh pengunjung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Kodaeral XIV Laksma TNI Tomy Herlambang, S.E., Inspektur Koarmada III Laksma TNI Apri Suryanta, S.E., M.M., CHRMP., Kapoksahli Pangkoarmada III Laksma TNI Heriyanto, S.T., M.M., Ibu Wakil Ketua Gabungan III Jalasenastri Koarmada RI beserta para pengurus, para pejabat utama dan kasatker Koarmada III serta Kodaeral XIV, diikuti prajurit, PNS, dan keluarga besar TNI AL di wilayah Sorong. (Timo)