Connect with us

Papua

Robert Malaseme: Amanah Ini Milik Rakyat Moi dan Kota Sorong

Published

on

Kota Sorong PBD — Syukuran dan doa atas Pelantikan Robert E.V.D Malaseme, S.Si sebagai Anggota dan Wakil Ketua III DPR Kota Sorong periode 2024-2029 beberapa hari lalu dan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat asli suku Moi.

Dalam rangkaian acara syukuran dan doa bersama yang digelar di Gedung Draikinder, Jalan Sungai Maruni, Sorong Timur, Sabtu (13/9/2025), suasana haru dan kebanggaan menyelimuti para hadirin.

Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, pimpinan gereja, organisasi pemuda, serta warga dari berbagai latar belakang.

Dalam sambutannya, Robert mengungkapkan bahwa pelantikan ini adalah buah dari proses panjang yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan.

“Saya sempat harus izin kerja berulang kali karena harus mengikuti rapat-rapat penting terkait pembebasan lahan dan urusan pemerintahan. Akhirnya saya putuskan cuti karena saya tidak ingin memberi contoh buruk kepada adik-adik saya,” ujar Robert.

Robert juga menceritakan bahwa dalam masa-masa tersebut, ia sempat berada dalam kondisi tanpa penghasilan tetap.

Namun keyakinannya kepada Tuhan dan dukungan dari keluarga serta masyarakat Moi membuatnya terus melangkah.

“Terkadang orang berpikir, politik adalah soal balas dendam atau kekuasaan. Tapi bagi saya, ini tentang pengabdian. Tentang bagaimana kita membawa berkat Tuhan melalui pelayanan kepada masyarakat,” katanya dalam nada reflektif.

Syukuran ini tidak hanya menjadi ajang rasa syukur pribadi, tetapi juga momentum kolektif masyarakat Moi untuk merayakan keterwakilan mereka di lembaga legislatif kota.

Para tokoh adat dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Robert sebagai anak adat Moi di DPR menjadi harapan besar bagi perjuangan masyarakat adat ke depan.

Robert menekankan bahwa ia tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri tanpa dukungan dari masyarakat.

“Saya datang bukan untuk menjadi hebat sendiri, tapi untuk menjadi alat bagi Tuhan dan masyarakat dalam menjaga kota ini. Mari kita kawal dan bangun Sorong bersama,” serunya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan suara-suara masyarakat adat Moi serta kelompok marginal lainnya di Kota Sorong bisa lebih didengar dan diperjuangkan.

Robert juga menegaskan bahwa ia siap membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Di akhir acara, doa bersama dipimpin oleh tokoh-tokoh gereja dan adat sebagai simbol harapan dan restu bagi kepemimpinan Robert ke depan.

Tak hanya sebagai anggota dewan, tetapi juga sebagai jembatan antara rakyat dan kebijakan, antara adat dan pembangunan. (Timo)

Papua

Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono

Published

on

Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.

Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.

PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.

Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.

“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).

PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.

Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.

“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)

Continue Reading

Papua

Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”

Published

on

Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).

Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.

Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)

Continue Reading

Papua

Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST

Published

on

Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.

Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.

Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.

Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.

Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.

Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)

Continue Reading

Trending