Surabaya— Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami tegaskan bahwa memang tidak ada pungli di Sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai, Sabtu (23/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan di sekolah negeri sepenuhnya dibahas secara terbuka antara pihak sekolah dan Komite, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Penyusunan RKAS merupakan instrumen transparan yang mengacu pada ketentuan regulasi dan mengedepankan prinsip musyawarah serta akuntabilitas publik.

Aries Agung juga menyampaikan setiap sekolah negeri di Jawa Timur mendapatkan dukungan anggaran dari berbagai sumber, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) serta partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

Perlu diketahui bahwa apabila dana BOS dan BPOPP belum mencukupi untuk mendukung seluruh program kegiatan satuan pendidikan selama satu tahun ajaran, maka diperkenankan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela, yang dilakukan secara transparan dan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara pihak Komite dan Sekolah.

“Sehingga bisa dipastikan tidak ada pungutan liar atau pemaksaan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik atau orang tua/wali murid, tanpa melalui rapat bersama sekolah dan komite yang menjadi keputusan bersama” jelasnya.

Semua bentuk sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, dan didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara rapat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memerintahkan kadis pendidikan jawa timur memastikan penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah-sekolah negeri berjalan baik dan benar.

Terutama tentang pengelolaan administrasi sekolah karena anggaran yang diberikan di bidang pendidikan cukup besar.

Selain untuk gaji guru, tunjangan guru dan perbaikan sarana prasarana sekolah, tentu juga demi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, lanjut dia, tentu tidak cukup karena tidak hanya negeri yang diberikan bantuan, tapi juga sekolah-sekolah swasta di Jawa Timur yang jumlah seluruhnya mencapai 4 ribu lebih.

“Karena itu tentu perhatian dan kepedulian dari masyarakat terhadap pendidikan tetap menjadi keterbukaan kami untuk sama-sama peduli dengan pendidikan,” kata pejabat asal Makassar tersebut.

Di samping itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Cabang Dinas serta pengawas sekolah terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan akan menindak tegas apabila terdapat laporan atau temuan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan sekolah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga kondusivitas dunia pendidikan serta melaporkan apabila menemukan indikasi pungli atau praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan melalui kanal aduan resmi yang telah disediakan,” ucap dia.

Tak Ada Penahanan Ijazah.

Di sisi lain, pihaknya juga memastikan tidak ada ijazah siswa yang tertahan untuk lulusan tahun 2024 dan 2025 karena seluruhnya telah diberikan, termasuk sudah dihubungi melalui telepon serta pihak sekolah mendatangi rumah siswa atau alumni yang belum mengambil ijazahnya.

Sedangkan, pada 2025 ini, ijazah sudah tersambung online sehingga otomatis saat lulus, siswa atau murid bisa langsung bisa mencetak berdasarkan format yang ada.

“Namun memang tidak menutup kemungkinan, yakni ada siswa yang belum menerima karena ada ejaan nama salah dalam ijazah yang terbit secara digital, atau tidak sesuai sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu oleh pusat sebelum diterbitkan kembali setelah itu baru boleh diprint atau cetak,” katanya.

Kemudian, ada beberapa sekolah yang alumninya sudah lulus lebih dari 5 tahun, tapi ijazahnya tidak pernah diambil karena sudah bekerja di luar kota dan pindah alamat serta nomor handphone yang bersangkutan berubah atau sulit dihubungi.

“Jangan khawatir karena ijazah bisa diambil kapan saja, termasuk sekolah sudah mendatangi alumni langsung kerumahnya, tapi ada alumni yang sudah pindah dan bekerja di luar kota. Untuk Ijazah tidak bisa dititipkan ke keluarga karena harus cap tiga jari oleh yang bersangkutan,” tutur dia.

Bahkan, semua media sosial sekolah-sekolah sudah mempublikasikan informasi terkait pengambilan ijazah di sekolah dan membubuhi cap tiga jari tanpa ada syarat apapun.

Apabila masih ditemukan yang merasa ijazahnya tertahan oleh sekolah maka bisa menghubungi layanan pengaduan ijazah melalui hotline di nomor 081-3110-8881, atau bisa juga di email ppidhumas.dindikjatim@gmail.com.

“Termasuk juga bisa melalui media sosial sekolah masing-masing,” jelas Aries Agung Paewai.

Yang pasti Dinas Pendidikan Jawa Timur bertekad untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berintegritas, transparan dan akuntabel demi masa depan generasi bangsa, sekaligus mencetak Generasi Emas Indonesia.

Hal tersebut tentu selaras dengan anjuran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengajak untuk mewujudkan generasi emas pada Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Maju.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa Indikator Indonesia Maju di antaranya persentase kemiskinannya tidak boleh di atas 2 persen dan pertumbuhan ekonomi harus di atas 9 persen.

Tak itu saja, Gubernur Khofifah juga menyampakan bahwa prestasi pendidikan Jatim patut menjadi kebanggaan, sebab selama enam tahun berturut turut Jatim berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

“Bahkan dalam enam tahun berturut-turut tersebut, Jatim tidak hanya menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang lolos di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNBP, tapi juga Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT),” tutur Gubernur Khofifah.

“Sama halnya dengan beberapa waktu lalu LKS SMK juga berhasil menjadi juara umum dan mempertahankannya tiga tahun berturut-turut,” tambah gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

Belum lagi prestasi lainnya yang menjadikan Jawa Timur selalu menjadi barometer pendidikan di Indonesia. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tulungagung kembali menggelar forum ilmiah bahtsul masail pada Sabtu, 23 Agustus 2025.

Acara yang berlangsung di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru ini menjadi ajang musyawarah para ulama untuk merespons persoalan aktual keagamaan yang dihadapi umat.

Ketua LBM PCNU Tulungagung, KH Syafi’ Muharom, menegaskan bahwa forum bahtsul masail adalah bentuk nyata khidmat PCNU kepada umat, sekaligus wadah pengkaderan calon-calon syuriah di berbagai tingkatan.

“Bahtsul masail ini rutin kita gelar sebagai khidmah PCNU Tulungagung. Di sinilah para kader calon syuriah dilatih untuk berpikir kritis dan solutif terhadap persoalan keagamaan masyarakat,” jelasnya.

Dihadiri Para Kiai Sepuh.

Forum bahtsul masail kali ini dihadiri sejumlah ulama dan tokoh penting NU Tulungagung, antara lain KH Mahrus Maryani, KH Anang Muhshin, KH Masyhuri, KH Abdul Kholiq, KH Salim, dan KH Mukhotib, yang turut memberi warna dalam pembahasan dan pengambilan kesimpulan hukum.

Tuan rumah sekaligus pengasuh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menyampaikan rasa terima kasih karena dipercaya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami bersyukur Al Azhaar dapat diberi amanah untuk berkhidmat kepada NU. Kami selalu siap mendukung kegiatan keilmuan seperti ini,” ujar kiai yang akrab disapa Abah Imam.

Isu Haji Lansia Jadi Topik Utama.

Dalam bahtsul masail kali ini, para peserta membahas kasus aktual terkait calon jamaah haji yang telah lanjut usia namun masih harus menunggu antrean panjang keberangkatan.

Persoalan ini dinilai penting untuk dikaji secara mendalam agar menghasilkan panduan yang aplikatif dan penuh hikmah.

Abah Imam, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, menyoroti pentingnya empati dalam merumuskan hukum fikih, terutama dalam konteks ibadah haji.

“Haji memang wajib bagi yang istitha’ah, yakni mampu secara fisik, finansial, dan aman dari segi perjalanan. Tapi kita perlu dorong kebijakan agar lansia diprioritaskan dalam antrean haji,” tegasnya.

Abah Imam juga menyinggung pandangan sebagian ulama yang menyebutkan bahwa haji tidak wajib dilaksanakan jika berisiko besar terhadap keselamatan jiwa.

Namun, dalam budaya masyarakat Indonesia, belum berhaji sering dianggap sebagai sesuatu yang kurang sempurna secara spiritual, sehingga perlu pendekatan kebijakan yang bijak dan manusiawi.

“Kita berharap para ulama bisa mengeluarkan pandangan fikih yang solutif, dan pemerintah mampu memberikan kebijakan afirmatif bagi calon jamaah haji lansia,” pungkas Abah Imam.

Menuju Fikih yang Kontekstual dan Solutif.

Dengan terselenggaranya bahtsul masail ini, LBM PCNU Tulungagung kembali menunjukkan peran strategisnya dalam menjawab dinamika umat.

Hasil pembahasan diharapkan menjadi pedoman keagamaan sekaligus masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan, terutama terkait pelayanan haji di Indonesia. (DON/Red)

Jakarta— Tokoh masyarakat dan pendiri Haidar Alwi Care serta Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menegaskan pentingnya peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai benteng kedaulatan ekonomi bangsa.

Menurutnya, lembaga ini bukan hanya instrumen teknis fiskal, tapi juga garda ideologis yang harus berpihak pada rakyat, bukan pada mafia dan kapitalisme gelap.

“Bea Cukai adalah pintu gerbang ekonomi bangsa. Jika dijaga dengan integritas, rakyat terlindungi dari penjarahan ekonomi. Mafia perdagangan tak lagi leluasa merampok kekayaan negeri,” ujar Haidar.

Bea Cukai untuk Rakyat, Bukan untuk Elit.

Data Kementerian Keuangan mencatat kontribusi Bea Cukai mencapai lebih dari Rp300 triliun pada 2024, sekitar 20% dari total penerimaan negara.

Namun bagi Haidar, angka tersebut harus dilihat lebih dari sekadar capaian fiskal.

“Setiap rupiah itu adalah darah rakyat. Harus kembali untuk subsidi, pendidikan, kesehatan, dan pangan murah. Bukan masuk ke kantong mafia atau elite yang mengangkangi sistem,” tegasnya.

Ia juga mengkritik persepsi publik yang kerap hanya mengenal Bea Cukai dari pemeriksaan bandara, padahal peran strategis lembaga ini jauh lebih besar menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi hasil kerja rakyat.

Gebrakan Nyata, Tapi Masih Ada PR Besar.

Di bawah kepemimpinan Djaka Budhi Utama, Bea Cukai melakukan sejumlah operasi besar dari penindakan ratusan juta batang rokok ilegal, penggagalan penyelundupan beras dan gula, hingga penangkapan dua ton sabu—yang disebut sebagai terbesar dalam sejarah Indonesia.

“Ini bukan operasi biasa, Ini perang kelas melawan mafia yang hendak merampas hak rakyat,” kata Haidar.

Namun ia juga menyoroti isu-isu internal, seperti penempatan perwira militer di posisi strategis yang dianggap mengaburkan semangat reformasi birokrasi sipil, serta dugaan permintaan dana operasional yang membebani masyarakat.

Tiga Agenda Revolusioner untuk Bea Cukai.

Haidar Alwi mengajukan tiga langkah mendasar untuk menjadikan Bea Cukai benar-benar berpihak pada rakyat:

1. Sita untuk Rakyat
Hasil penindakan harus dikonversi secara terbuka dan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

2. Keterbukaan Total
Laporan kinerja Bea Cukai harus transparan, tidak hanya untuk elite, tetapi untuk seluruh rakyat.

3. Integritas Kelas Pekerja
Aparat Bea Cukai harus berdiri di sisi rakyat pekerja, bukan tunduk pada kapitalis hitam.

“Tugas Bea Cukai bukan cuma menjaga penerimaan negara, tapi memastikan kekayaan bangsa tidak jatuh ke tangan kapitalisme gelap. Reformasi sejati harus berpihak pada rakyat,” pungkas Haidar. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo