Surabaya— Polda Jawa Timur meningkatkan pengamanan dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah atau 1 Suro dalam penanggalan Jawa.

Sejumlah personel tambahan diterjunkan ke Polres jajaran sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama rangkaian kegiatan Suroan.

Menurut Kombes Abast, pengamanan diberlakukan mulai 15 Juni hingga seluruh rangkaian kegiatan 1 Suro berakhir.

Pengamanan tidak hanya difokuskan di wilayah Madiun Raya, tetapi juga Surabaya Raya serta sejumlah daerah lain yang diperkirakan menjadi titik pergerakan massa.

“Personel disiagakan sesuai permintaan dari masing-masing Polres, termasuk di Surabaya yang menjadi salah satu daerah dengan mobilitas peserta cukup tinggi,” ujar Kombes Abast, Selasa (16/6/2026).

Selain memperkuat pengamanan, Polda Jatim juga menerapkan sejumlah ketentuan bagi peserta kegiatan pengesahan warga perguruan silat.

Peserta maupun pendamping dilarang mengenakan atribut atau pakaian sakral perguruan saat berangkat maupun pulang dari lokasi kegiatan.

Kepolisian juga mewajibkan rombongan peserta menggunakan kendaraan roda empat tertutup tanpa memasang atribut perguruan pada kendaraan.

Tak hanya itu, polisi menegaskan larangan konvoi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas.

Peserta juga dilarang membawa tongkat, bendera perguruan, atribut komunitas, serta menyalakan petasan, kembang api maupun flare.

Larangan lainnya mencakup tindakan provokasi, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, hingga konsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang selama kegiatan berlangsung.

Setelah proses pengesahan selesai, peserta diminta langsung kembali ke rumah masing-masing dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kerumunan maupun gangguan keamanan.

Kabid Humas Polda Jatim juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif selama peringatan 1 Suro.

“Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi serta tetap mematuhi aturan lalu lintas saat beraktivitas,” pungkas Kombes Abast.

Dengan penambahan personel dan penguatan pengamanan yang dilakukan, Polda Jatim berharap seluruh rangkaian peringatan 1 Suro di Jawa Timur dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. (DON)

BLITAR – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meresmikan secara langsung hasil renovasi Istana Gebang, rumah masa kecil Proklamator Soekarno yang terletak di Jalan Sultan Agung, Kota Blitar, Jawa Timur, pada Senin (15/6).

Dalam rangkaian peresmian tersebut, Megawati secara simbolis menyerahkan bibit pohon kepada pengurus partai tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Penyerahan itu dimaksudkan sebagai ajakan untuk memperkuat penghijauan sekaligus membangun ketahanan pangan berbasis tanaman alternatif.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, Guntur Wahono, menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan Megawati tidak hanya menyangkut politik, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan dan keberlanjutan pangan masyarakat.

“Di dalam berpartai itu tidak hanya urusan kekuasaan, tetapi bagaimana kita menjaga kelestarian alam. Banyak tanaman yang sebenarnya sangat berguna bagi masyarakat, termasuk tanaman alternatif pengganti beras,” ujar Guntur usai kegiatan.

Menurut dia, bibit yang diberikan secara simbolis antara lain pohon sukun, alpukat, dan pule.

Ketiga jenis tanaman itu diharapkan menjadi pemantik gerakan menanam di tengah masyarakat, terutama tanaman produktif yang memiliki manfaat jangka panjang.

Guntur menilai sukun dapat menjadi salah satu alternatif pangan di masa depan, terutama ketika terjadi gangguan terhadap ketersediaan bahan pangan pokok.

“Harapannya ini tidak berhenti pada simbolis saja. Mari kita tanam sukun, alpukat, dan tanaman lain yang bisa menjadi alternatif kebutuhan pangan masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, gerakan menanam tanaman produktif merupakan instruksi yang digaungkan secara nasional oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Di sejumlah wilayah, tanaman lokal seperti sagu, jagung, hingga umbi-umbian juga didorong untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Selain penghijauan, pihaknya berencana menjalankan agenda pelestarian lingkungan lain, misalnya penebaran benih ikan di kolam, embung, dan sungai sebagai upaya merawat ekosistem.

Menurut Guntur, setelah proses konsolidasi partai di tingkat PAC dan ranting selesai, gerakan menanam pohon akan mulai digalakkan secara lebih luas di wilayah Kabupaten Blitar.

“Ini bukan sekadar menjalankan instruksi partai, tetapi menjadi kebutuhan masyarakat. Kita ingin hadir dan berbuat sesuatu yang nyata untuk kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya.

Peresmian renovasi Istana Gebang berlangsung khidmat dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nasional PDI Perjuangan yang dipusatkan di Kota Blitar daerah dengan ikatan historis yang kuat dengan Bung Karno.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), DPC dari berbagai daerah, kepala daerah di Blitar Raya, serta ribuan kader dan masyarakat.

Istana Gebang yang telah direnovasi kini tampil lebih representatif sebagai situs sejarah sekaligus pusat edukasi kebangsaan.

Bangunan itu diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat perjalanan hidup dan perjuangan Bung Karno sebagai Proklamator dan Bapak Bangsa.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengapresiasi seluruh kader dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses renovasi hingga peresmian bangunan bersejarah tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi kawan-kawan DPC PDI Perjuangan Kota Blitar dan Kabupaten Blitar yang telah bergotong royong menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Semua berjalan lancar atas doa dan dukungan banyak pihak,” kata Deni di Istana Gebang.

Menurut dia, keberhasilan renovasi tidak lepas dari kerja kolektif seluruh elemen partai yang menjunjung semangat gotong royong, sebagaimana nilai perjuangan Bung Karno.

Deni mengungkapkan rasa bangganya saat Megawati meninjau langsung hasil renovasi dan memberikan respons positif.

“Ketika Ibu Ketua Umum masuk ke rumah dan melihat seluruh proses renovasi dengan senyum di bibirnya, itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami,” ujarnya. (Ati)

TULUNGAGUNG — Keluhan warga Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, terhadap kondisi jalan rusak tampaknya belum menemukan jawaban.

Ruas jalan penghubung Tulungagung–Blitar yang mengalami kerusakan di titik wilayah Pucunglor itu hingga kini masih dibiarkan tanpa penanganan tuntas.

Di tengah aktivitas warga yang terus berjalan, debu tebal, jalan bergelombang, hingga ancaman kecelakaan justru menjadi persoalan sehari-hari yang harus dihadapi masyarakat.

Bagi warga sekitar, kerusakan jalan ini bukan perkara baru. Permukaan jalan yang berlubang dan tidak rata disebut sudah berlangsung cukup lama.

Ketika musim kemarau tiba, kendaraan yang melintas memicu kepulan debu beterbangan hingga masuk ke rumah-rumah warga. Sebaliknya, saat hujan turun, jalan berubah licin dan rawan membahayakan pengendara.

Yang membuat warga semakin kecewa, kerusakan itu sebenarnya berada pada ruas yang relatif pendek sekitar 50 meter.

Namun, hingga pertengahan Juni ini, belum tampak adanya langkah nyata berupa pengaspalan atau penyelesaian pekerjaan secara menyeluruh.

“Kalau panjangnya sampai kilometer mungkin kami masih bisa memahami. Ini cuma sekitar 50 meter, tapi kok seperti sulit sekali diperbaiki,” ujar salah satu warga kepada media ini.

Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar mengganggu kenyamanan, melainkan juga menyangkut keselamatan publik. Jalan itu merupakan akses vital yang setiap hari dilalui masyarakat untuk bekerja, menuju sekolah, maupun menjalankan aktivitas ekonomi.

Kelompok yang disebut paling rentan terdampak ialah pengendara roda dua, terutama para ibu yang setiap pagi mengantar anak-anak mereka ke sekolah.

Jalan berlubang disertai material lepas dan debu tebal membuat mereka harus lebih berhati-hati demi menghindari risiko terjatuh.

AR, warga sekitar, mengaku kecewa lantaran kondisi jalan rusak tak kunjung mendapatkan perhatian serius.

“Jalan ini sudah lama rusak, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Kalau kendaraan lewat debunya sangat mengganggu, masuk rumah dan membuat tidak nyaman. Yang kami khawatirkan juga keselamatan pengguna jalan, terutama ibu-ibu yang mengantar anak sekolah setiap pagi. Kami berharap pemerintah segera turun tangan dan jangan menunggu ada korban dulu,” kata AR, Minggu (14/6).

Kekecewaan serupa juga disampaikan Ketua Umum LSM Jati Nusantara, M Najibulloh. Ia menyayangkan kondisi pekerjaan jalan penghubung Tulungagung–Blitar yang dinilai seperti berhenti di tengah jalan.

Menurutnya, warga sempat berharap setelah dilakukan penumpukan material di atas ruas jalan yang rusak, pekerjaan akan segera dilanjutkan dengan pengaspalan. Namun harapan itu pupus setelah berbulan-bulan berlalu tanpa ada kelanjutan pengerjaan.

“Kami mengira setelah ada penumpukan material, pekerjaan akan diteruskan dengan pengaspalan. Tapi faktanya sampai berbulan-bulan tidak ada kelanjutan. Justru material itu membuat jalan semakin tidak nyaman dilalui dan debunya beterbangan saat kendaraan lewat,” ujarnya.

Najibulloh menilai kondisi tersebut berpotensi memperburuk kenyamanan pengguna jalan dan mengganggu kesehatan warga sekitar akibat debu yang terus beterbangan.

Menurut warga, berbagai keluhan sebenarnya telah beberapa kali disampaikan secara lisan kepada pihak terkait. Namun hasilnya dinilai belum terlihat di lapangan.

Nada frustrasi warga bahkan mulai mengarah pada sindiran terhadap pola respons pemerintah terhadap persoalan publik.

“Kami mau mengadukan ke siapa lagi? Apa harus viral dulu di media sosial baru bisa diperbaiki?” keluh warga.

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Di tengah maraknya persoalan infrastruktur yang baru mendapat perhatian setelah ramai diperbincangkan di media sosial, warga Pucunglor mulai merasa keluhan mereka seperti berjalan di tempat.

Bagi masyarakat setempat, persoalan ini tidak lagi semata tentang ruas jalan sepanjang 50 meter. Lebih dari itu, ini menjadi ujian sederhana mengenai seberapa cepat pemerintah merespons kebutuhan dasar warga.

Sebab, jalan layak bukan sekadar fasilitas, melainkan hak publik yang semestinya mendapat perhatian tanpa harus menunggu viral atau muncul korban.

Hingga berita ini ditulis, kondisi jalan rusak di Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan lanjutan.

Warga pun menunggu, apakah keluhan mereka benar-benar didengar, atau justru harus lebih dulu ramai di jagat maya.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo