Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat kepatuhan industri terhadap standar pengelolaan lingkungan hidup.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang digelar pada 18 November 2025 di Aula Ditipidter.

Kegiatan bertema “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Menuju Industri yang Berkelanjutan” ini dihadiri oleh perwakilan dari 45 perusahaan pengguna batubara penghasil limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash (FABA), serta unsur Polri dan instansi teknis terkait.

Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis sekaligus wadah bertukar pengetahuan antara aparat penegak hukum dan pelaku industri.

Tiga narasumber dari KLHK menyampaikan materi tentang persetujuan teknis, kewajiban pengelolaan limbah, mekanisme sanksi administratif, hingga metode remediasi dan pemulihan lahan tercemar.

Industri juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan penyidik Dittipidter dan pejabat teknis KLHK untuk membahas tantangan perizinan serta implementasi aturan di lapangan.

Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung transformasi industri menuju standar keberlanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Melalui sosialisasi ini, industri dapat memahami kewajiban serta standar teknis yang harus dipenuhi,” ujar Brigjen Irhamni.

Ia menambahkan bahwa kepatuhan industri merupakan kunci menciptakan tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

“Polri berkomitmen mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang lebih kuat. Harmonisasi antara regulasi, pengawasan, dan kepatuhan sektor industri sangat penting untuk mendukung agenda Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor serta menghasilkan rekomendasi teknis bagi peningkatan pengelolaan limbah B3 di tanah air.

Di sisi lain, industri diharapkan semakin proaktif memenuhi persyaratan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha. (By/Red)

Jakarta— Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi anggota Polri di instansi lain. Meskipun, ia mengaku kehadiran polisi di Kemenhut sangat membantu.

“Saya menghormati keputusan MK. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi sebagai pemimpin di Kementerian Kehutanan, kehadiran unsur kepolisian di Kemenhut sangat membantu,” ungkap Menteri Raja Juli dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/25).

Menurutnya, salah satu posisi yang diisi anggota Polri adalah Irjen Kemenhut, Djoko Poerwanto. Ia mengatakan, keberadaan polisi membantu pengawasan internal Kemenhut.

“Irjen yang kebetulan dari polisi sangat membantu pengawasan internal dan untuk perbaikan tata kelola (good governance). Stafsus saya yang juga dari polisi benar-benar membantu untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Ditegaskannya, posisi anggota Polri di Kemenhut adalah kebutuhannya. Sebab, dengan adanya anggota Polri, kerja di Kemenhut sangat terbantu di bidang internal, perbaikan tata kelola, dan antisipasi Karhutla.

“Dan, faktanya, saya mengirim surat ke Kapolri meminta beliau menugaskan orang terbaiknya untuk membantu saya melaksanakan tugas yang tidak mudah itu,” jelasnya. (By/Red)

Jakarta— Keluarga aktivis buruh almarhumah Marsinah mengaku bangga atas kepedulian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap kaum buruh di Indonesia.

Sikap Kapolri dinilai sejalan dengan semangat perjuangan Marsinah yang membela hak-hak pekerja.

“Kami, kakak Marsinah, merasa bangga Bapak Kapolri peduli ke buruh dan melindungi buruh seperti yang diperjuangkan adik kami, Ibu Marsinah,” ujar kakak Marsinah, Marsini, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Menurut Marsini, Jenderal Sigit telah memberikan perhatian besar terhadap nasib para buruh, termasuk menyediakan ruang penyelesaian sengketa industri dan membantu mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Bapak Kapolri mengurus yang korban PHK, juga peduli kesejahteraannya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Marsini juga mengundang Kapolri untuk berkunjung ke Nganjuk, Jawa Timur, kota kelahiran Marsinah, sekaligus berziarah ke makam sang adik.

“Bapak Kapolri, saya undang berziarah dan berkunjung ke Nganjuk bersama Pak Andi Gani yang ingin membuatkan museum dan rumah singgah Ibu Marsinah di Nganjuk,” ucap Marsini di hadapan Jenderal Sigit.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada aktivis buruh Marsinah pada peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara hari ini.

Marsinah dikenal sebagai simbol perjuangan kaum pekerja di Indonesia. Ia ditemukan meninggal dunia setelah memperjuangkan keadilan bagi rekan-rekannya di Sidoarjo pada 1993.

Kini, perjuangan Marsinah dikenang dan diabadikan sebagai bagian penting dalam sejarah gerakan buruh di Tanah Air. (By/Red)