Kota Sorong PBD — Semangat kolaboratif antara aparat keamanan dan masyarakat kembali diperlihatkan melalui pelaksanaan patroli gabungan yang digelar oleh Polresta Sorong Kota bersama unsur TNI, Satpol PP, dan perwakilan kepala-kepala suku, Selasa malam (02/09).

Dalam kegiatan tersebut, tidak kurang dari 130 personel gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari Polresta, Brimob Resimen III, Kodim 1802, POMAL, POMAD, Satpol PP Provinsi dan Kota, serta elemen masyarakat adat.

Rute patroli mencakup jalan-jalan utama dan kawasan rawan aktivitas malam seperti Jalan F. Kalasuat, Malanu Kampung, Kilo 12 Masuk, dan Basuki Rahmat.

Patroli dilakukan dalam dua sesi yaitu sore hari menyisir wilayah Sorong Barat, dan malam hari fokus pada kawasan Sorong Timur.

Masyarakat yang ditemui sepanjang rute dihimbau untuk tertib berlalu lintas, menggunakan helm saat berkendara, serta proaktif melaporkan apabila terjadi aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

“Kegiatan ini bukan hanya tugas keamanan biasa. Ini adalah bentuk nyata keterlibatan semua unsur aparat, pemda, dan perwakilan kepala-kepala suku untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Kompol Indra, S.IK, selaku Kabag Ops Polresta Sorong Kota.

Ia menambahkan, pelibatan perwakilan dari beberapa kepala-kepala suku merupakan bagian dari strategi pendekatan kultural yang sangat efektif di wilayah Sorong, mengingat peran penting para kepala suku dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat.

“Kami percaya bahwa sinergi inilah yang akan membawa dampak nyata. Ketika aparat hadir bersama tokoh adat, pesan keamanan menjadi lebih kuat diterima masyarakat,” katanya.

Kompol Indra juga menekankan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut selama beberapa hari ke depan, sebagai bagian dari langkah antisipatif atas potensi gangguan kamtibmas, khususnya setelah adanya sejumlah kejadian sosial yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.

Kegiatan patroli berlangsung aman dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Banyak warga yang secara spontan menyampaikan apresiasi atas kehadiran gabungan TNI–POLRI di lingkungan mereka.

Dengan terus digalakkan nya kegiatan semacam ini, diharapkan Kota Sorong dapat menjadi contoh wilayah yang berhasil menjaga stabilitas keamanan melalui pendekatan kolaboratif yang inklusif antara negara dan masyarakat. (Timo)

Kota Sorong, PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan keseriusannya dalam membangun daerah melalui digitalisasi, terutama di daerah-daerah tertinggal dan terpencil.

Melalui forum Rapat Koordinasi yang diadakan di Aston Sorong Hotel dan Conference Center, Pemerintah Provinsi bersama Kemenko Polhukam RI menyusun langkah-langkah taktis untuk memastikan seluruh masyarakat Papua Barat Daya segera menikmati akses internet yang adil dan merata.

Acara ini diprakarsai oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, dengan mengusung tema:

“Peningkatan Konektivitas Internet Guna Pemerataan Akses Digital di Papua Barat Daya.” Pertemuan ini menyatukan berbagai pihak, mulai dari perwakilan kementerian, pemerintah daerah, hingga operator telekomunikasi nasional.

Menurut Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., pemerataan konektivitas digital di provinsi baru ini merupakan langkah penting untuk memutus kesenjangan akses informasi dan pelayanan publik antara kota dan pedalaman.

“Wilayah kami masih menghadapi kendala jaringan di banyak tempat, termasuk gunung, pulau-pulau kecil, dan perkampungan terpencil. Ini berdampak besar terhadap pendidikan, kesehatan, serta perekonomian warga,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini tidak hanya membahas pembangunan infrastruktur fisik jaringan, tapi juga mendorong edukasi dan literasi digital.

Tujuannya agar masyarakat Papua Barat Daya tak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pelaku dalam ekonomi digital.

Program “Internet Masuk Kampung” untuk menjangkau daerah 3T;

Penguatan sinergi antarinstansi dan operator;

Penyusunan peta jalan pemerataan infrastruktur dan edukasi digital;

Kebijakan khusus keamanan digital sebagai perlindungan masyarakat.

Dengan adanya forum ini, Papua Barat Daya menjadi contoh nyata bagaimana transformasi digital tidak hanya milik kota besar, tetapi juga hak semua warga negara, dari pesisir hingga gunung, dari pusat hingga pelosok.

Upaya ini sesuai dengan arahan regulasi nasional dan komitmen Presiden RI untuk pemerataan pembangunan berbasis digital di seluruh Indonesia, termasuk wilayah-wilayah baru seperti Papua Barat Daya. (Timo)

Kota Sorong, PBD— Dalam rangka memperkuat kebersamaan dan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya, Lantamal XIV Sorong melalui Letkol Laut (T) Wahyu Nugroho Budiharjo, ST, yang mewakili Danlantamal XIV Sorong Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto, CHRMP, MTr, Opsla, menghadiri Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya 2025.

Acara yang berlangsung pada Selasa, 12 Agustus 2025, di sebuah hotel di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, mengangkat tema “Papua Bersatu Indonesia Maju Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu, Rajut Nyaman Tenun Kebangsaan.”

Kegiatan ini dihadiri tokoh-tokoh penting dari berbagai lapisan, termasuk Wakil Gubernur Papua Barat Ahmad Nausrau, S.Pd.I, Kabinda Papua Barat Daya, Wakapolda Kombespol Semmy Ronny Thabaa, serta para kepala suku dan tokoh masyarakat adat dari seluruh penjuru wilayah Papua Barat Daya.

Jambore ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat adat dengan pemerintah daerah, dalam upaya bersama membangun kesejahteraan dan kemajuan di tanah Papua.

Dalam sambutannya, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Alfons Kambu, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah sebagai pondasi utama pembangunan.

Alfons menegaskan bahwa otonomi khusus yang diberikan kepada Papua harus menjadi peluang emas bagi masyarakat adat untuk aktif berperan sebagai pelaku pembangunan, bukan sekadar objek yang dipimpin.

“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Papua Barat Daya inklusif dan berkelanjutan, dengan masyarakat adat sebagai subjek utama. Budaya dan nilai-nilai adat harus tetap terjaga dalam bingkai NKRI demi terciptanya generasi yang sehat dan mandiri,” ujarnya.

Lebih jauh, Alfons mengingatkan bahwa kemajuan tidak akan dapat dicapai secara parsial tanpa adanya kolaborasi yang erat dan berkelanjutan antara masyarakat adat dan seluruh unsur pemerintahan.

Hal ini diwujudkan melalui regulasi yang jelas dan kewenangan yang dijalankan dengan baik, yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya cita-cita bersama: generasi sehat, ekonomi mandiri, dan kampung terpadu.

Acara jambore ini juga menjadi panggung bagi berbagai diskusi, sharing pengalaman, serta penguatan komitmen bersama untuk memastikan agar pembangunan di Papua Barat Daya dapat berjalan dengan prinsip keadilan sosial dan berwawasan lingkungan.

Para peserta bersepakat untuk terus mengawal dan memajukan potensi lokal yang ada agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat adat.

Sebagai perwakilan TNI AL, Lantamal XIV Sorong juga menegaskan dukungan penuh terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan di daerah ini.

Sinergi antara militer, pemerintah daerah, dan masyarakat adat dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di Papua Barat Daya.

Dengan terselenggaranya Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya 2025, diharapkan seluruh pihak yang terlibat mampu menjalankan peran masing-masing secara optimal, sehingga Papua Barat Daya benar-benar dapat menjadi daerah yang maju, inklusif, dan mandiri dalam bingkai persatuan Indonesia. (Timo)