Banten— Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin penanaman jagung serentak kuartal IV Polri dalam rangka mendukung swasembada pangan di Desa Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (8/10/2025).

Dalam kegiatan ini, Wapres juga didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penanaman jagung merupakan komitmen Polri sejak awal mendukung program swasembada pangan.

“Polri terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan dukungan penuh dari berbagai Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah, para stakeholder terkait serta seluruh elemen masyarakat,” kata Sigit dalam sambutannya.

Menurut Sigit, dengan adanya kolaborasi tersebut, potensi lahan dari program ketahanan pangan Polri telah mencapai 1,19 juta hektar, yang terdiri atas 881.743 hektar lahan binaan Polri dan 313.941 hektar Lahan Baku Sawah.

“Dari total luasan tersebut, 554.105 hektar telah ditanami jagung yang terdiri dari 484.771 hektar lahan binaan Polri dan 69.334 hektar lahan baku sawah,” ujar Sigit.

Pada lahan yang telah ditanam selama periode Januari sampai dengan September 2025, dihasilkan 2,83 juta ton jagung yang terdiri atas panen kuartal I sebesar 193.333 ton dari lahan seluas 16.656 hektar.

Panen Kuartal II meningkat signifikan dengan capaian 1,89 juta ton dari 343.363 hektar lahan, dan kuartal III sebesar 751.442 ton dari 166.512 hektar lahan.

“Tentunya, capaian ini turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi jagung nasional periode Januari sampai Agustus 2025, yang mencapai 11,42 juta ton. Produksi tersebut meningkat 1,39 juta ton, atau 13,95% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yaitu sebesar 10,03 juta ton,” tutup Sigit. (By/Red)

Jakarta — Suara desakan keras menggema dari Maluku Barat Daya. Fredi Moses Ulemlem, SH., MH., kembali menggebrak dengan pernyataan tegas yang menantang pemerintah pusat dan kepolisian daerah.

Ia menuntut agar dua kasus besar yang diduga mengendap di Polda Maluku proyek Jalan Wetar dan dana Covid-19 segera dituntaskan tanpa pandang bulu.

“Saya, Fredi Moses Ulemlem, menantang Presiden Prabowo Subianto dan Kapolda Maluku untuk berani membongkar kasus korupsi Jalan Wetar dan kasus Covid-19 di Maluku Barat Daya. Jangan biarkan kasus ini didiamkan dan keadilan dibungkam,” tegasnya dalam surat terbuka tertanggal 8 Oktober 2025.

Tak berhenti di situ, Fredi juga melontarkan ultimatum keras kepada Presiden.

“Saya, Fredi Moses Ulemlem, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolda Maluku jika Kapolda tidak mampu menuntaskan kasus Jalan Wetar Maluku Barat Daya dan kasus Covid-19. Penegakan hukum tidak boleh mandek di tangan pejabat yang ragu menegakkan keadilan,” ujarnya.

Dua perkara tersebut telah menjadi sorotan sejak Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan intensif pada 2024.

Namun hingga kini, publik belum mendengar hasil yang jelas. Masyarakat Maluku Barat Daya merasa kecewa dan mempertanyakan komitmen aparat dalam menegakkan supremasi hukum.

Fredi menegaskan bahwa proyek Jalan Wetar dan dana Covid-19 adalah dua urat nadi kepentingan publik yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan sempit.

“Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan rakyat terhadap institusi negara akan hancur,” katanya.

Ia mendesak agar Ditreskrimsus Polda Maluku segera mengumumkan hasil penyelidikan dan menetapkan tersangka bila bukti sudah cukup.

Fredi menilai, diamnya kasus ini selama hampir satu tahun menjadi preseden buruk bagi citra aparat penegak hukum di daerah.

Kini, bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Desakan publik agar kasus ini dibuka lebar dan diusut tuntas menjadi ujian nyata atas komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan reformasi hukum di daerah.

Apakah Presiden akan mengambil langkah tegas atau membiarkan kasus ini kembali tenggelam di gelombang sunyi birokrasi? (By/Red)

Kota Sorong PBD– Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kesehatan menggelar pencanangan pembagian kelambu massal yang berlangsung di Posyandu Bahagia, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Selasa (07/10/2025).

Kegiatan ini langsung dibuka oleh Walikota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yemima Elisabeth Windesi Lobat, S.KM, M.AP.

Walikota Septinus Lobat menyampaikan bahwa malaria masih menjadi tantangan serius di Kota Sorong.

“Upaya pencegahan melalui penggunaan kelambu berinsektisida dan pengendalian vektor sangat penting untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak,” katanya.

Pembagian kelambu massal ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah kota dalam mendukung target nasional eliminasi malaria pada tahun 2029.

Walikota juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan kelambu secara benar untuk memastikan perlindungan maksimal.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yemima Elisabeth Windesi Lobat, menambahkan, Dinkes juga melakukan serangkaian tindakan pengendalian lain seperti pemeriksaan malaria dan penyemprotan insektisida di wilayah-wilayah dengan angka kasus tinggi.

“Kasus malaria di Kota Sorong menurun dari 3.900 di 2024 menjadi 2.818 di 2025, menunjukkan progres positif berkat kerja keras semua pihak,” ungkap Yemima.

Dinas Kesehatan mendistribusikan sekitar 15.000 hingga 16.000 kelambu kepada masyarakat melalui puskesmas di seluruh Kota Sorong, sebagai langkah konkret menekan penyebaran malaria.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan tepat waktu.

Dengan semangat gotong royong dan kesadaran kolektif, Walikota berharap eliminasi malaria di Kota Sorong bukan hanya target, melainkan kenyataan yang segera terwujud demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (Timo)