Jawa Timur
Tuntutan Format Se-kabupaten Blitar Diakomodir Pemkab, Ketua Format : Alhamdulillah, Namun Masih Kita Koordinasikan

BLITAR, 90detik.com- Forum Masyarakat RT dan RW (Format) 28 Kelurahan se-kabupaten Blitar melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bertempat di Ruang Rapat Candi Simping, Kantor Bupati Blitar Kanigoro pada Senin (04/12).
Rapat tersebut menindaklanjuti pertemuan Format, yang melakukan rapat dengar pendapat (hearing) di Kantor DPRD pada 16 November 2023 lalu. Mengenai lima tuntutan Format terutama pemberian insentif setiap bulan kepada RT/ RW, sarana prasarana operasional dan kinerja anggaran pada setiap wilayah RT/RW.
Rakor ini dipimpin Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Eka Purwanta, BPKAD, Kabag Hukum, OPD terkait dan Ketua Format Swantantio Hani Irawan serta perwakilan RT/RW.
Usai Rakor Ketua Format Swantantio Hani Irawan dalam kesempatan ini mengatakan, dalam rakor tadi sudah ada kepastian payung hukum mengenai masalah insentif, namun demikian pihaknya juga menyayangkan, dari yang diusulkan masih belum sesuai dengan harapan.
”Sempat ada keraguan kami adanya mutasi besar- besaran yang dilakukan oleh Bupati mengenai tuntutan dari Format. Dikarenakan Kabag Tata Pemerintahan yang kosong diganti PLT yang baru dan harus belajar awal lagi, namun demikian syukur alhamdulilah sudah ada payung hukumnya, kalau tidak salah pada Perbub No.38 Tahun 2023”, ujar Swantantio yang akrab disapa Tiyok yang juga sebagai Ketua LSM LASKAR ini.
Tiyok juga menjelaskan, dari keputusan tadi insentif yang diberikan kepada RT/RW sebesar Rp 125 ribu per bulan dan jauh dari Harapannya. Namun hal ini juga belum final karena juga masih ada kajian dan disampaikan kepada gubernur. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan perwakilan anggota Format lainnya.

Caption foto; Suasana saat Rakor Format Se-kabupaten Blitar dengan Pemkab di ruang rapat Candi Simping. (Sumber foto doc: Jk)
Untuk empat tuntutan yang lain, karena keterbatasan anggaran, menurutnya ini hal yang aneh karena status kelurahan sama seperti kota dan seharusnya mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar.
”Ini hal yang aneh dalam penganggaran di kelurahan, kok bisa diambil yang paling rendah dari dana desa maupun anggaran dana desa. Seharusnya karena statusnya adalah kelurahan harus lebih besar dikarenakan kelurahan tidak mengelola aset, dan aset langsung dikelola oleh Pemkab,” terangnya.
Bukan itu saja, menurutnya ada hal yang aneh terkait empat tuntutan lainnya, RT/RW dalam pembahasan anggaran diminta untuk hadir dalam setiap musyawarah kelurahan (Muskel) dan menyampaikan usulan dalam rapat tersebut.
”Ini yang tidak wajar, untuk itu kami masih menunggu keputusan lebih lanjut, apabila tuntutan kami terkait anggaran pemeliharaan RT/RW dan lainnya serta insentif yang diberikan tidak sesuai kami akan melakukan aksi demo lebih besar lagi”, pungkasnya.
Sementara itu, Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Eka Purwanta menyampaikan, yang menjadi tuntutan dari Format se-kabupaten Blitar tadi sudah dijelaskan dan tentunya melalui mekanisme yang ada.
“Alhamdulillah, apa yang mereka harapkan bisa diakomodir melalui proses dan aturan yang ada. Dan akan dianggarkan pada tahun depan”, ujarnya.
Eka menambahkan, bilamana ke depannya masih ada yang kurang untuk dikomunikasikan bersama, dan harapannya bisa lebih baik.
”Mari kita kawal bersama dan apabila ada permasalahan untuk dikomunikasikan dengan tata cara yang lebih bagus, sehingga bisa kita harapkan sesuai dengan harapan”, pungkasnya. (Jk)
Jawa Timur
Polda Jatim Lakukan Pengawasan SPPG Polres Gresik Pastikan Kualitas dan Kebersihan MBG

GRESIK— Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terus melaksanakan Pengawasan dan Asistensi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di jajaran satuan wilayah Polda Jatim.
Seperti halnya SPPG Polres Gresik di Buyos Yosowilangon, Kecamatan Manyar yang tak luput dari Asistensi yang dilakukan oleh Itwasda Polda Jatim.
Kegiatan ini menjadi upaya strategis untuk memastikan program Makanan Bergizi (MBG) Polri berjalan optimal, higienis, serta minim risiko.
Pengawasan yang dipimpin oleh Ketua Tim Asistensi, Kombes Pol. Yayat Ruhiyat itu turut hadiri Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, didampingi Wakapolres Kompol Danu Anindhito Kuncoro Putro, serta jajaran pejabat utama dan operator SPPG.
Dalam pemaparannya, Wakapolres Gresik Kompol Danu menjelaskan bahwa dapur utama SPPG Gresik seluas 426,5 m² di Komplek Bumi Yosowilangon telah beroperasi sejak 1 September 2025 dengan melibatkan 43 relawan.
“Hingga kini, layanan sudah menjangkau 3.206 penerima manfaat yang terdiri dari 13 sekolah, 1 SLB, dan 16 Posyandu,” ujarnya, Sabtu (4/10/25).
Polres Gresik juga menyiapkan rencana pengembangan dengan membangun Tiga dapur tambahan di Eks Mapolres Lama Jalan Basuki Rahmat, Eks Gedung Lap Tembak Jalan Brantas Randuagung, serta Lapangan Sunan Giri Manyarejo.
“Lokasi ini ditargetkan memperluas cakupan distribusi makanan bergizi,” tambah Kompol Danu.
Dalam arahannya, Kombes Pol. Yayat Ruhiyat menegaskan pentingnya standar operasional tanpa celah.
Ia menekankan wajib pelatihan bagi ahli gizi dan relawan dapur tentang keamanan pangan siap saji.
Kombes Pol. Yayat Ruhiyat juga mewajibkan standar kualitas bahan baku, makanan jadi, alat masak, dan alat makan harus sesuai regulasi.
Selain itu, sebelum didistribusikan, MBG harus diuji keamanan harian melalui food security test.
“MBG harus Higienitas total dari dapur hingga distribusi dan Prinsip Zero Mistakes untuk memastikan MBG Polri berjalan tanpa kesalahan,” tegas Kombes Pol. Yayat Ruhiyat.
Ia mengingatkan pentingnya mengenai program MBG, sekaligus menyebutkan bahwa Itwasda, Ditreskrim, Kabiddokkes, dan Kabidlabfor Polda Jatim akan melakukan pengawasan berkala.
Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan komitmen jajarannya untuk menjunjung tinggi aspek kebersihan.
“Agar diperhatikan betul terkait higienitas. Semua menu harus dicek kelayakannya sebelum didistribusikan, jangan sampai terjadi kesalahan seperti isu MBG belakangan ini,” ujar Kapolres Gresik.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung area dapur SPPG Polres Gresik. Tim Asistensi melihat langsung proses pengolahan makanan. (DON)
Jawa Timur
Polda Jatim Serahkan 3 Jenazah Santri Ponpes Al Khoziny ke Keluarga

SURABAYA— Tiga jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo diserahkan kepada keluarga masing-masing oleh Biddokkes Polda Jatim,Minggu (5/10/2025) dini hari.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan penyerahan jenazah di RS Bhayangkara Polda Jatim tersebut setelah Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim melakukan identifikasi.
“Ketiga jenazah sudah diserahkan ke keluarga setelah Tim DVI berhasil mengidentifikasi,” kata Kombes Pol Abast, Minggu (5/10).
Kabid Humas Polda Jatim juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa para santri Ponpes Al Khoziny.
“Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Polda Jatim, kami turut berduka cita, semoga arwah adik – adik kita ini mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan,”ungkapnya.
Sementara itu Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Pol. Dr. dr. Mohammad Khusnan Marzuki mengatakan bahwa ketiga jenazah yang berhasil diidentifikasi adalah santri asal Kota Surabaya.
“Setelah disholatkan di RS Bhayangkara, peti jenazah dibawa menggunakan ambulans menuju rumah duka masing-masing,”kata Kombes Pol M.Khusnan.
Ia juga mengatakan, sebelumnya seluruh proses indentifikasi dilakukan secara cermat melalui pemeriksaan medis, odontologi (gigi), sidik jari, serta pencocokan properti korban.
“Kami cocokan dengan data ante mortem yang diberikan oleh pihak keluarga,”ujarnya.
Kombes Pol M.Khusnan turut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa para santri Ponpes Al Khoziny.
“Kami turut berduka cita, semoga arwah beliau-beliau adik-adik saya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” pungkasnya. (DON)
Jawa Timur
Tim DVI Polda Jatim Berhasil Identifikasi 3 Jenazah Korban Robohnya Bangunan Ponpes Al-Khoziny

SURABAYA– Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur kembali mengumumkan perkembangan hasil identifikasi terhadap korban robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo.
Hingga Sabtu malam (4/10/2025), Tiga jenazah kembali berhasil diidentifikasi.
Hal itu disampaikan oleh Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Pol. Dr. dr. Mohammad Khusnan Marzuki, dalam keterangan resminya di Posko Post Mortem, RS Bhayangkara Polda Jatim,Sabtu malam (4/10).
Kombes Pol M.Khusnan mengatakan bahwa seluruh proses dilakukan secara cermat melalui pemeriksaan medis, odontologi (gigi), sidik jari, serta pencocokan properti korban dengan data ante mortem yang diberikan oleh pihak keluarga.
“Tim DVI Polda Jatimb berhasil mengidentifikasi Tiga jenazah yang baru dievakuasi,” ujar Kombes Pol Khusnan.
Tiga jenazah yang berhasil teridentifikasi diantaranya adalah :
1. Jenazah dengan nomor PM RSB B002 teridentifikasi melalui pemeriksaan gigi, medis, dan properti. Hasilnya sesuai dengan data ante mortem nomor 036 atas nama Firman Nur, laki-laki berusia 16 tahun, warga Tembok Lor 3/8A, Surabaya.
2. Jenazah dengan nomor PM RSB B003 teridentifikasi melalui pemeriksaan medis dan properti, yang sesuai dengan data ante mortem AM 007 atas nama Muhammad Azka Ibadurrahman, laki-laki 13 tahun, warga Jalan Randu Indah Nomor 14, Kenjeran, Surabaya.
3. Jenazah dengan nomor PM RSB B006 teridentifikasi melalui sidik jari, gigi, medis, dan properti. Hasil pencocokan menunjukkan identitas korban sebagai Daul Milal, laki-laki 15 tahun, warga Sidokapasan Gang 8 Nomor 18, Surabaya, berdasarkan data ante mortem AM 019.
Kombes Pol Khusnan menambahkan, dengan teridentifikasinya Tiga jenazah tersebut, maka hingga Sabtu malam (4/10) total Delapan dari 17 jenazah telah berhasil diidentifikasi.
Selain itu juga terdapat Satu body part yang juga ditemukan di lokasi reruntuhan.
“Operasi DVI masih terus berjalan. Tim kami saat ini masih melakukan pendalaman data ante mortem dan post mortem untuk memastikan identifikasi seluruh korban dapat segera diselesaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kabiddokkes Polda Jatim menyebut bahwa proses identifikasi ini didukung oleh Pusdokkes Polri, tim Inafis Polda Jatim, serta Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI).
Mengenai proses penyerahan jenazah kepada pihak keluarga, ia memastikan bahwa malam ini juga seluruh jenazah yang telah teridentifikasi akan diserahkan kepada keluarga masing-masing.
“Kami akan serahkan malam ini juga, karena tentu keluarga sangat menghendaki agar segera dapat membawa pulang almarhum. Kami turut berduka cita yang mendalam, semoga arwah adik-adik kita diterima di sisi Allah SWT,” ungkap Kombes Khusnan.
Sementara itu, terkait temuan body part, Kabiddokkes Polda Jatim menjelaskan bahwa bagian tubuh tersebut berupa kaki kanan dan belum dihitung sebagai satu jenazah.
“Besok pagi sekitar pukul 08.00, kami akan kirim sampel DNA ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil DNA ini akan menentukan kecocokan dengan data ante mortem yang ada,” tegasnya.
Dari total 18 kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI Polda Jatim, terdiri atas 17 jenazah utuh dan satu body part, Delapan di antaranya telah berhasil diidentifikasi.
Proses identifikasi akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban dapat diketahui identitasnya dengan pasti. (DON)
- Nasional2 hari ago
APBD Jebol untuk Gaji Pegawai, Jalan Rusak di Tulungagung Jadi Anak Tiri
- Nasional3 hari ago
Dua Orang di Tulungagung Dipukuli Usai Tolak Pemalakan, Aksi Brutal Terekam CCTV
- Nasional2 hari ago
Misteri Miliaran Rupiah, PPJ Disetor Rakyat, Jalan Tetap Gelap; Apakah Ada Tabir di BPKAD Tulungagung ?
- Jakarta2 minggu ago
Masa Depan Profesi Advokat Terancam: Dari Dewan Advokat Nasional hingga Advokat Jadi Penonton Persidangan
- Nasional2 minggu ago
PAD Terancam Bocor! Pungli Parkir Diduga Libatkan Oknum Dishub Tulungagung
- Nasional1 minggu ago
BPN Dinilai Abaikan Aksi Damai, Diminta Presiden Prabowo Turunkan Satgas Mafia Tanah ke Tulungagung
- Nasional1 minggu ago
Usai KPK OTT Hibah Jatim, Aktivis Peringatkan “Prabowo Subianto Big Projects” Rawan Korupsi
- Nasional5 hari ago
Bakar Ban dan Hentakkan Orasi, Massa Pejuang Gayatri Tuntut Bupati Tegas Urusan Korupsi Pendidikan dan Tambang Ilegal