TULUNGAGUNG, – Kabar mengejutkan muncul dari Tulungagung dalam kasus viral terkait peranan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tulungagung yang diduga terlibat dalam praktik jual beli alat pemadam api ringan (APAR) dengan harga selangit.

Sujanarko, Eks Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga sebagai Pemerhati Kebijakan Publik, menegaskan bahwa jika benar berita yang beredar di media, di mana damkar menjual APAR ukuran 3 kg seharga Rp600 ribu dan jauh di atas harga pasaran yang hanya sekitar Rp200 ribu, maka tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etik yang serius.

Menurutnya, tindakan itu bukan hanya menandakan adanya konflik kepentingan, tetapi juga melangkahi batasan fungsi utama damkar yang seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas dagang.

“Jika dinas damkar memanfaatkan wibawa dan fasilitas pemerintah daerah untuk kegiatan jual beli tersebut, maka seluruh proses itu patut diaudit secara menyeluruh,” tegasnya, kepada 90detik.com, pada Rabu(16/4).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dalam perolehan selisih keuntungan yang didapat oleh dinas damkar.

“Apabila proses jual beli ini memang menggunakan kewenangan atau fasilitas damkar, seharusnya keuntungan tersebut masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika terbukti ada kerja sama dengan pihak supplier yang melibatkan harga jual, kita harus teliti apakah ini bisa dikategorikan sebagai suap,” ujarnya.

Isu ini menuai pertanyaan dari kalangan masyarakat Tulungagung yang mengharapkan integritas dan kejujuran dari aparatur pemerintah.

Kritikan tajam ini diharapkan dapat mendorong pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh demi menjaga nama baik lembaga serta kepercayaan publik. (DON-red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG– Praktik tak terpuji diduga terjadi di Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tulungagung. Seorang oknum pegawai di dinas tersebut terungkap menerima fee atau bonus dari penjualan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditawarkan oleh toko grosir CV ABELIA APARINDO, mencuatkan isu korupsi di lingkungan pemerintahan lokal.

Pemilik CV ABELIA APARINDO, berinisial JN, mengungkapkan kepada media bahwa fee yang diberikan kepada oknum pegawai Damkar berkisar antara 10% hingga 20% dari harga jual setiap unit APAR.

“Biasanya, dalam satu bulan, Dinas Damkar bisa menjual rata-rata sekitar 10 barang,” ujarnya pada Selasa (15/04).

JN menambahkan, kerjasama ini sudah berjalan selama lima tahun.

“Kerjasama kami dengan Dinas Damkar Tulungagung sudah berjalan 5 tahun”, ungkapnya.

Namun, saat ditanya terkait adanya kontrak resmi, ia menyatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis.

Mereka hanya berkomunikasi secara informal saat pegawai dinas menghubungi untuk pengiriman barang.

“Terkait kerja sama kontrak tidak ada. Kami hanya melayani dari pegawai Dinas Damkar bila dihubungi,” terangnya.

Ketika ditanya, mengenai identitas oknum pegawai yang menerima fee, JN memilih untuk tidak menyebutkan namanya, menjelaskan bahwa pemesanan biasanya dilakukan oleh pegawai yang sedang piket.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tulungagung, Hartono, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan mengenai dasar hukum yang mengatur transaksi jual beli APAR di kantor Dinas setelah dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Kasus ini memicu kecemasan masyarakat.

Salah satu warga Sumbergempol berinisial H, yang pernah melakukan transaksi di Dinas Damkar Tulungagung pada 25 Februari 2025, membagikan pengalaman dalam pembelian APAR seharga Rp 600.000 dengan berat 3 kg.

Ia menunjukkan kwitansi sebagai bukti pembelian APAR.

Kasus ini menjadi sorotan publik, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari instansi pemerintah.

Tindakan tegas diharapkan untuk meminimalisir praktik korupsi dan menjaga integritas layanan publik di Kabupaten Tulungagung. (DON-red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG – Keprihatinan mendalam menyelimuti pasar rakyat Tulungagung, di tengah sorotan tajam mengenai kondisi keamanan yang memprihatinkan.

Sebelumnya, pemberitaan 90detik.com mengungkapkan bahwa hidran dan alat pemadam kebakaran (APAR) di lokasi tersebut diduga sudah tidak berfungsi.

Hartono, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tulungagung, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap keberadaan alat pemadam kebakaran.

“Disperindag telah melakukan identifikasi dan evaluasi keberadaan alat pemadam tersebut, baik alat pemadam api ringan maupun hidran,” ujarnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hampir semua pasar telah dilengkapi dengan alat pemadam api ringan.

Namun, Hartono mengakui masih ada pasar yang kekurangan jumlah alat pemadam.

“Pasar yang belum ada atau kurang jumlah alat pemadam tentunya ke depan diusulkan supaya ada pengadaan atau penambahan, sedangkan yang sudah ada harus dimaksimalkan pemeliharaannya,” terangnya.

Dalam situasi darurat seperti kebakaran, keberadaan sarana pemadam sangat krusial untuk mempercepat penanganan bencana yang bisa mengancam keselamatan masyarakat dan aset.

Hartono pun menghargai masukan ini sebagai bahan evaluasi ke depan.

“Terima kasih atas masukannya dan menjadi bahan evaluasi kami ke depan, guna memberikan pelayanan dan rasa nyaman kepada masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Ketua PSM Tugu Lawang Nusantara, Oky Anggoro, menyayangkan kurangnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sangat disayangkan, Damkar terkesan lempar tanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa banyak hidran yang diduga tidak berfungsi dengan baik.

“Jika Damkar memang mengalami kekurangan tenaga, pihaknya harus segera mengambil langkah dan solusi yang tepat. Kurangnya pemeliharaan rutin pada hidran dapat menyebabkan kerusakan, kebocoran, atau penyumbatan, yang berpotensi menimbulkan masalah saat dibutuhkan”, ungkapnya, Minggu(13/4).

Sementara itu, masyarakat di pasar sering kali tidak menyadari pentingnya keberadaan hidran, sehingga mereka tidak menjaga dan melaporkan kerusakan.

“Banyak dugaan kasus yang menunjukkan bahwa hidran tidak didukung dengan alat pemadam api yang memadai, yang mengakibatkan respon yang lambat dalam memadamkan kebakaran,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa kolaborasi yang minim antara Damkar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam penanganan keselamatan kebakaran perlu ditingkatkan.

Kerjasama binaan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

“Kita harus bersatu dalam mengedukasi masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan menetapkan standar operasional yang jelas demi keselamatan publik,” pungkasnya. (DON-red)

Editor: Joko Prasetyo