Semarang— Polri meresmikan Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang sebagai ruang kolaborasi strategis bagi pengembangan ilmu kepolisian berbasis riset akademik.

Peresmian yang disaksikan Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., secara daring serta dihadiri langsung Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas keilmuan Polri dan melahirkan pemikiran akademik untuk kebijakan publik di masa mendatang.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri membutuhkan kolaborasi serius dengan perguruan tinggi guna memperkuat fondasi kebijakan keamanan nasional yang berbasis data. Rektor Unissula Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. menegaskan bahwa pusat studi ini merupakan komitmen Unissula untuk hadir sebagai mitra strategis Polri dalam memperkuat kualitas keamanan negara.

“Jika kepolisian suatu negara lemah maka negara itu akan mudah rapuh, tetapi jika kepolisiannya kuat maka negaranya akan berdiri tegar,” ujarnya.

“Kami ingin pusat studi ini tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi melahirkan polisi yang dicintai rakyatnya — polisi yang bekerja dengan ilmu, empati, dan keberpihakan pada keadilan substantif”, imbuhnya.

Wakapolri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama akademik merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas kebijakan Polri.

“Kolaboratif Polri dengan akademisi merupakan investasi strategis bagi kualitas kebijakan di masa depan. Dengan dibukanya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, saya berharap lahir riset nasional yang kuat, meliputi keamanan pangan, perkembangan sosial, hingga rekomendasi kebijakan Polri yang adaptif terhadap tantangan zaman,” tegasnya.

Ia mencontohkan model kemitraan serupa yang berhasil diterapkan di Inggris, Australia, dan Selandia Baru melalui pendekatan evidence-based policing yang terbukti meningkatkan kepercayaan publik.

Pusat Studi Kepolisian FH Unissula diproyeksikan menjadi simpul dialog intelektual dan pusat kajian strategis dalam memperkuat keamanan publik.

Sejumlah pakar akan terlibat dalam penelitian kebijakan, pelatihan kepolisian, serta pengembangan literasi ketahanan pangan. Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana berharap pusat studi ini menjadi pemantik kemajuan.

“Semoga pusat studi ini menyemangati Polri dalam bekerja dan memperluas tradisi riset yang mendukung keamanan masyarakat,” ucapnya.

Wakapolri juga menegaskan bahwa Polri terus memperkuat landasan akademik kelembagaan melalui sembilan pusat studi baru termasuk siber, anti korupsi, masyarakat, hingga lalu lintas.

Polri juga mendorong pelaksanaan Asta Cita pemerintah melalui penegakan hukum judi online dan narkoba, termasuk pemusnahan barang bukti terbesar sepanjang sejarah sebesar 214,8 ton (Rp 29,37 triliun).

Selain itu, Polri mendukung ketahanan pangan nasional dengan produksi 2,5 juta ton komoditas pada 624 ribu hektare lahan serta memperluas program makanan bergizi melalui pembangunan 1.084 SPPG di seluruh Indonesia.

Dengan diresmikannya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, Polri optimis bahwa integrasi sains akademik dan pengalaman lapangan akan melahirkan model kepolisian yang adaptif, humanis, dan berbasis riset.

Polri percaya pusat studi ini akan berkembang sebagai Center of Excellence sekaligus mitra permanen dalam penguatan kebijakan keamanan nasional serta mewujudkan kepolisian yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat. (By/Red)

Kabupaten Sorong Selatan Teminabuan – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya terus memperkuat pendekatan persuasif kepada masyarakat akar rumput melalui kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke kampung-kampung, (29/11/2025).

Upaya ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman, kondusif, dan terkendali menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegiatan diskusi santai ini dipusatkan di Kantor Distrik Teminabuan dan dihadiri oleh Kepala Distrik Teminabuan, Jhors Salambau, Kepala Kampung Wersar, serta sejumlah tokoh masyarakat dan warga.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik Teminabuan, Jhors Salambau, menyampaikan harapan agar pihak Polres Sorong Selatan meningkatkan pengamanan pada seluruh lini untuk mencegah masuknya minuman keras (miras) melalui jalur laut maupun jalur darat.

“Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, miras sangat rawan memicu permasalahan di masyarakat. Kami berharap kepolisian dapat memperketat pengawasan guna mencegah penyelundupan miras,” ujar Salambau.

Sementara itu, Kepala Kampung Wersar menekankan bahwa peredaran miras yang masih marak menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan kamtibmas. Ia mengusulkan agar kepolisian bersama pemerintah daerah dapat membangun Pos Kamling di berbagai kampung serta meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas.

“Kami berharap Bhabinkamtibmas lebih dekat dengan masyarakat. Selain miras, maraknya aktivitas perjudian juga perlu menjadi perhatian. Diperlukan langkah tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelaku,” tegasnya.

Kegiatan silaturahmi ditutup dengan penyerahan tali asih secara simbolis kepada para tokoh dan masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas dukungan mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.

Polda Papua Barat Daya menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen menghadirkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya dalam menyambut momentum Nataru 2025–2026. (Tim/Red)

BLITAR – Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tipikor (BIDIK) menggelar perayaan Milad ke-9 di kawasan Wisata Kampung Coklat, Kabupaten Blitar, pada Sabtu (29/11/2025).

Acara yang mengusung semangat nasionalisme ini dijadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Tema besar “Bangkitkan! Jiwa Nasionalisme Cinta Tanah Air Menuju Indonesia Lebih Maju Bersih dari Tindak Pidana Korupsi” menandai komitmen organisasi tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DPP BIDIK, Alamsyah, Sekretaris Jenderal Rona Budiman, perwakilan OPD Blitar Raya,anggota DPRD, Forkopimda, serta undangan lainnya.

Acara puncak ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD BIDIK Jatim, Sultan Abimanyu, yang kemudian diserahkan secara simbolis kepada Ketua Umum BIDIK, Alamsyah.

Pemotongan tumpeng dalam perayaan Milad ke-9 Ormas BIDIK di Blitar, (dok/JK).

Dalam sambutannya, Ketua DPD BIDIK Jawa Timur, Sultan Abimanyu, menegaskan komitmen organisasinya untuk membangun sinergi yang humanis dengan pemerintah dan masyarakat.

“Kami ingin bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kami bersifat humanis. Apabila kami mempunyai satu hal untuk didiskusikan, jangan dijadikan suatu beban. Jika ada kritik dan saran, tolong disampaikan,” tegas Sultan Abimanyu di hadapan para hadirin.

Ia juga berpesan kepada seluruh kader BIDIK untuk senantiasa menjaga martabat dan nama baik organisasi dengan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam setiap aksi tugas di lapangan.

Sementara itu, Ketua Umum BIDIK, Alamsyah, dalam pidatonya mengungkapkan perjalanan sembilan tahun organisasi itu penuh dengan tantangan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kota Blitar yang telah menjadi tuan rumah perayaan milad kali ini.

“Selama 9 tahun perjalanan kami tentunya tidak mudah. Alhamdulillah Blitar sebagai perayaan yang ke-9 menjadikan apresiasi kami di DPP,” ujarnya.

Dijelaskannya, BIDIK yang berpusat di Jawa Barat kini telah memperluas jangkauannya dengan memiliki struktur organisasi di berbagai provinsi, mulai dari Sumatera, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa, hingga Sulawesi. Keberadaan BIDIK, ditegaskannya, adalah untuk menjadi mitra strategis aparatur pemerintah dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi.

DPP BIDIK juga memberikan penghargaan kepada DPD Jawa Timur beserta jajarannya yang dinilai sukses menyelenggarakan peringatan Milad ke-9. (JK/Red)