BLITAR, – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar sukses menggalang komitmen kepatuhan pajak dari para pelaku usaha tambang rakyat dalam sosialisasi tata kelola Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Kamis (31/7) di Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Garum.

Sosialisasi yang dihadiri perwakilan Paguyuban Penambang Kali Putih, sopir angkutan tambang, Satpol PP, Kejaksaan Negeri Blitar, dan Forpimcam Garum ini bertujuan menyamakan persepsi tentang kewajiban perpajakan MBLB sekaligus membangun iklim usaha yang lebih tertib dan berkeadilan di sektor pertambangan rakyat.

Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi, menyatakan apresiasinya atas respons positif peserta.

“Alhamdulillah, sudah tercapai kesepakatan bahwa pajak MBLB adalah kewajiban yang perlu dipatuhi bersama. Baik penambang maupun sopir menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini, dan kami mengapresiasi semangat kolaboratif yang ditunjukkan,” tegasnya.

Ia juga merespons masukan dari sopir mengenai dugaan pungutan di luar mekanisme resmi.

“Kami terbuka terhadap aspirasi dari lapangan. Hal tersebut menjadi catatan penting dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait,” jelasnya.

Ia menegaskan prinsip pemerintah untuk menciptakan keteraturan dan kepastian, menambahkan bahwa isu di luar kewenangan Bapenda akan diteruskan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Dukungan Penambang Disertai Harapan

Ketua Paguyuban Penambang Kali Putih, Bajang, menyambut baik forum sosialisasi ini. Penambang berpengalaman lebih dari 40 tahun ini menegaskan komitmen memenuhi kewajiban pajak daerah. “Kami mendukung penuh kebijakan pajak ini,” ujar Bajang.

Namun, ia juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kewajiban.

“Kami berharap pemerintah daerah memberi kemudahan perizinan serta penataan usaha penambangan manual agar lebih legal dan terlindungi,” tambahnya.

Bajang menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan dan perlindungan hukum bagi kelangsungan usaha penambang kecil yang memberi kontribusi ekonomi lokal.

Sosialisasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola penambangan MBLB yang transparan, tertib, dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha tambang rakyat di Kabupaten Blitar. (JK/Red)

Foto, KH Imam Mawardi Ridlwan Pengasuh Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Azhaar bersama Dr. KH. Ali Arifin, Pengasuh Pesantren Sepuh Roudlotul Qur’an Selopanggung, Kediri.(dok/90detik.com).

KEDIRI, – Dr. KH. Ali Arifin, Pengasuh Pesantren Sepuh Roudlotul Qur’an Selopanggung, Kediri, menegaskan pentingnya lembaga khusus yang mempersiapkan manusia menghadapi kematian.

Menurutnya, fase krusial kehidupan ibarat “critical eleven time” dalam penerbangan, 6-11 menit terakhir pesawat sebelum mendarat ketika pramugari mengingatkan penumpang memakai sabuk pengaman.

Pernyataan ini disampaikan dalam pidato penutup Musyawarah Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Azhaar Tulungagung, yang dilaksanakan selama dua hari 11-12 Juli 2025.

“Bandara terakhir kita adalah kubur. Sayangnya, belum ada ‘pramugari spiritual’ yang cukup mengingatkan kita untuk mempersiapkan bekal saat memasuki masa kritis di ujung usia,” tegas pria yang akrab disapa Gus Fin.

Ia menjelaskan analogi lengkapnya: Seperti pesawat yang butuh 6-11 menit persiapan sebelum lepas landas, masa kecil hingga remaja adalah fase ‘pengamanan diri’ melalui lembaga pendidikan.

Namun, persiapan jelang ‘pendaratan’ (kematian, red) justru sering terabaikan.

Gus Fin menekankan, Pesantren Roudlotul Qur’an yang dipimpinnya hadir khusus memenuhi kebutuhan spiritual lansia dan pensiunan.

“Mereka yang masuk fase injury time tak boleh lagi santai. Dunia ini fatamorgana, wa mal-ḥayātud-dun-yā illā matā’ul-gurụr, sejatinya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Fokus utama adalah bekal praktis seperti bacaan salat wajib,” paparnya.

Ia mengkritisi minimnya lembaga yang berfungsi layak ‘announcement’, pramugari untuk fase akhir hidup.

“Selama ini kita punya TK hingga perguruan tinggi sebagai ‘persiapan lepas landas’. Tapi siapa yang memastikan ‘keseimbangan kursi’ dan ‘pengamanan sabuk’ kita saat hendak ‘mendarat’ di kubur?,“ ujarnya.

Acara yang digelar dua hari ini ditutup dengan penekanan Gus Fin tentang esensi pendidikan sepanjang hayat.

“Pendidikan bukan hanya untuk menjadi manusia sukses di dunia, tapi terutama untuk memastikan kita ‘selamat mendarat’,“ pungkasnya.(Red)

Editor: Joko Prasetyo

Kota Sorong, — Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Daya, George Dedaida, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya yang bertugas di wilayah Papua Barat Daya. Minggu (22/6/25).

Dalam pernyataannya, George Dedaida menekankan harapan besar masyarakat adat agar institusi Polri senantiasa menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan penuh integritas sebagai penjaga keamanan negara serta pelindung dan pengayom masyarakat.

“Selamat Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79. Kami dari Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Daya memberikan penghormatan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan pengabdian Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya di tanah Papua Barat Daya. Semoga Polri semakin profesional dan dipercaya oleh masyarakat,” ujar Dedaida di Kota Sorong.

Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa Polri akan terus hadir sebagai mitra strategis masyarakat, terutama dalam membina kerukunan dan menjaga stabilitas di wilayah yang sarat dengan keberagaman budaya dan nilai-nilai adat seperti Papua Barat Daya.

“Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, kami berharap Polri selalu mengedepankan pendekatan humanis, menghargai nilai-nilai adat, serta menjalin kemitraan yang harmonis dengan masyarakat adat. Dirgahayu POLRI ke-79. Tuhan Yesus memberkati tugas dan pengabdian mulia ini,” lanjutnya.

Peringatan HUT Bhayangkara tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran strategis Polri dalam memperkuat ketahanan sosial serta mempererat hubungan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh adat yang menjadi bagian penting dari struktur sosial Papua.

Dukungan dari lembaga adat seperti yang disampaikan George Dedaida menunjukkan kuatnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat lokal dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

(Timo)