SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi melantik 65 kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (3/6/2026). Pelantikan yang berlangsung khidmat ini menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat mutu pendidikan guna menyambut era Indonesia Emas 2045.

Prosesi pelantikan tersebut merujuk pada Surat Nomor 800/1856/204/2026 tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan selamat sekaligus menitipkan sejumlah pesan strategis kepada para pemimpin satuan pendidikan yang baru dikukuhkan.

“Saya berharap saudara sekalian mampu menginspirasi perubahan dan membangun budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan sekolah masing-masing,” ujar Khofifah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang baru dilantik (dok/Prokopim)

Prestasi Jawa Timur sebagai Provinsi Terdepan

Dalam pidatonya, Gubernur Khofifah memaparkan sejumlah capaian membanggakan yang telah diraih Jawa Timur berkat kolaborasi solid antara guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah konsistensi Jawa Timur selama tujuh tahun berturut-turut menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Data terbaru mencatat, pada tahun 2026 sebanyak 29.046 siswa asal Jawa Timur berhasil lolos melalui jalur SNBP, sementara 24.213 siswa lainnya diterima melalui jalur SNBT. Capaian ini dinilai sebagai buah dari kerja keras di berbagai daerah.

“Kerja keras itu terlihat dari berbagai daerah, termasuk SMK Puri Mojokerto, SMA Cerme Gresik, hingga program Mama Mau Naik Kelas di Madura. Hasilnya sangat signifikan dalam meningkatkan prestasi siswa pada jalur SNBP maupun SNBT. Setiap kerja keras tidak akan mengkhianati hasil,” tegas Khofifah.

Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Perubahan

Khofifah menekankan bahwa posisi kepala sekolah tidak sekadar bersifat administratif. Lebih dari itu, kepala sekolah merupakan pemimpin perubahan yang menentukan arah kemajuan sekolah, membangun budaya belajar, membentuk karakter peserta didik, serta melahirkan generasi unggul sebagai calon pemimpin masa depan.

“Kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB merupakan ujung tombak yang menerjemahkan kebijakan pendidikan menjadi layanan yang langsung dirasakan peserta didik dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya melahirkan siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga berintegritas. Visi ini diyakini menjadi fondasi kokoh dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kita tidak hanya menyiapkan anak-anak yang pintar, tetapi juga benar. Inilah ekosistem pembelajaran yang harus dibangun, sehingga ilmu yang dimiliki menjadi manfaat dan amal jariyah bagi semuanya,” tuturnya.

Gubernur berharap para kepala sekolah mampu mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 2035. Generasi tersebut kelak diharapkan menjadi motor penggerak bangsa yang menduduki berbagai posisi strategis pada 2045.

Komposisi dan Proses Seleksi

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa dari 65 kepala sekolah yang dilantik, sebanyak 30 orang merupakan promosi dari guru menjadi kepala sekolah, sedangkan 35 lainnya merupakan hasil mutasi dan rotasi.

Seluruhnya telah melalui tahapan seleksi ketat, evaluasi, serta pendidikan calon kepala sekolah sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami berharap seluruh kepala sekolah menjalankan tugas sesuai pakta integritas yang telah dibacakan, menjadi teladan, serta mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpin,” ujar Aries.

Penghargaan bagi Wilayah Berprestasi

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah turut menyematkan PIN Jatim Cerdas dan menyerahkan piagam penghargaan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Ketiga wilayah tersebut mencatatkan capaian tertinggi dalam jumlah siswa yang diterima di PTN melalui jalur SNBT Tahun 2026. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG – Madrasah Ibtidaiyah (MI) Insan Cendekia Al-Huda Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, menggelar kegiatan berbagi dalam nuansa “Jumat Berkah” pada Jumat, 19 Desember 2025.

Aksi sosial ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80.

Sebanyak 16 warga sekitar menerima paket bantuan berupa beras 5 kilogram, mie instan 4 bungkus, dan gula setengah kilogram.

Penyaluran dilakukan secara langsung oleh para ustadz-ustadzah, wali murid, serta anak didik MI Insan Cendekia Al-Huda yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Kepala MI Insan Cendekian Al-Huda Maratus Sholihah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai syiar madrasah dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada para siswa.

“Kami ingin anak-anak terbiasa bershodaqoh dan berbagi sejak dini. Dengan cara ini, mereka belajar bahwa keberkahan hidup datang dari kepedulian terhadap sesam”, uangkapnya (19/12).

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Para penerima bantuan tampak antusias dan berterima kasih atas kepedulian madrasah. Beberapa wali murid juga menilai kegiatan ini sebagai langkah positif dalam membangun karakter anak.

“Selain belajar di kelas, anak-anak juga diajak langsung mempraktikkan nilai berbagi. Ini sangat bermanfaat,” kata salah satu wali murid.

Momentum HAB Kementerian Agama ke-80 menjadi pengingat pentingnya peran lembaga pendidikan dalam memperkuat nilai solidaritas di tengah masyarakat.

MI Insan Cendekia Al-Huda berharap kegiatan Jumat Berkah dapat terus berlanjut dan mendapat support dari seluruh wali murid serta dapat menjadi agenda rutin, sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan.

Dengan semangat kebersamaan, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda sekaligus memperkuat citra madrasah sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembentukan akhlak mulia. (Abd/Red)

TULUNGAGUNG – Sejumlah sekolah di Kabupaten Tulungagung menggelar agenda pengambilan rapor semester ganjil pada Jumat (19/12/2025). Momentum tersebut menjadi sorotan seiring diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang mendorong pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR).

Sebagaimana diketahui, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 1 Desember 2025.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah meluncurkan Gerakan Ayah Mengambil Rapor sebagai upaya meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak.

Dalam instruksinya, BKKBN menekankan pentingnya kehadiran ayah saat menerima hasil belajar anak di sekolah. Kehadiran tersebut diharapkan menjadi bentuk keterlibatan langsung ayah dalam memahami capaian akademik sekaligus kondisi psikologis anak.

Program GEMAR pada dasarnya digagas untuk memperkuat peran ayah dalam tumbuh kembang anak.

Selama ini, pengambilan rapor kerap identik dengan kehadiran ibu. Dengan adanya gerakan ini, pemerintah berharap peran ayah dalam pendidikan anak menjadi lebih aktif dan seimbang.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut memunculkan pro dan kontra di kalangan sekolah maupun orang tua. Sejumlah sekolah di Tulungagung mengaku kesulitan menerapkan aturan tersebut secara ketat. Faktor pekerjaan, jarak tempat kerja, hingga kebiasaan lama menjadi alasan banyak ayah tidak dapat hadir saat pengambilan rapor.

Akibatnya, ibu tetap menjadi pihak yang paling banyak mengambil rapor siswa.

Seorang wali kelas di salah satu sekolah di Tulungagung yang enggan disebutkan namanya menyatakan pihak sekolah tidak bisa menolak kehadiran ibu.

“Kami memahami maksud baik gerakan ini, tetapi kondisi di lapangan berbeda. Yang terpenting orang tua hadir dan bisa berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan anak,” ujarnya, Jumat (19/12/2025).

Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang mendukung Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif untuk mendorong kesetaraan peran orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak.

Namun, sebagian orang tua juga menyampaikan keberatan. Mereka menilai kebijakan tersebut terlalu kaku dan belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial, terutama bagi keluarga dengan ayah yang bekerja di luar kota atau memiliki jam kerja yang tidak fleksibel.

“Suami saya bekerja untuk menafkahi keluarga dan tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengambil rapor. Selama ini saya yang lebih sering berkomunikasi dengan guru,” ungkap J, salah satu wali murid.

Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan keluarga di tingkat sekolah.

Meski niat baik BKKBN patut diapresiasi, fleksibilitas dalam penerapan tetap diperlukan agar tujuan utama, yakni meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, dapat tercapai tanpa mengabaikan kondisi nyata di masyarakat. (Abd/Red)