Connect with us

Nasional

Warga Tulungagung Geruduk Kantor ATR/BPN dan DPRD, Ultimatum Pembersihan Mafia dan Proyek Ilegal hingga Oktober

Published

on

TULUNGAGUNG— Ratusan massa yang mengatasnamakan diri ‘Pejuang Gayatri Rajapati’ menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Tulungagung, Kamis (11/9/2025). Aksi ini menyodorkan sejumlah tuntutan kritikal kepada pemerintah daerah, lengkap dengan tenggat waktu eksekusi, mulai dari 2×24 jam hingga bulan Oktober 2025.

Massa yang terorganisir itu membacakan 27 poin tuntutan yang terbagi dalam tiga skala prioritas, jangka instan, jangka pendek, dan jangka menengah. Inti dari seluruh tuntutan adalah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan.

Tuntutan Instan: Eksekusi 2×24 Jam.

Dalam waktu dua hari ke depan, massa menuntut aksi tegas untuk menegakkan hukum. Poin utama mencakup pemberantasan kejahatan lingkungan hidup dan galian C ilegal, penertiban pelanggaran Larangan Pemindahan Hak atas Tanah (LP2B), serta penghentian proyek kuburan elit “Shangrila Memorial Park” di Desa Ngepoh yang diduga ilegal karena tidak diatur Perda.

Mereka juga menuntut pembubaran dan revisi keanggotaan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Dr. Iskak yang dinilai sebagai bentuk “lokalisasi pelacuran profesi dan balas jasa politik”, bukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Seluruh dinas dan desa didesak segera menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan memberantas praktik percaloan serta pungutan liar (pungli) di semua instansi.

“Jangan gunakan spanduk ‘Zona Integritas’ hanya sebagai hiasan dinding tanpa makna,” demikian bunyi salah satu tuntutan, mengkritik praktik korupsi yang masih merajalela.

Soroti Nasib Warga Kaligentong dan Kerukunan Pimpinan.

Untuk jangka pendek (14 hari), aksi menyoroti dua hal yang menyentuh. Pertama, mereka meminta DPRD hingga DPR RI memberikan solusi terbaik bagi warga Kaligentong yang digambarkan “menangis darah dan seolah belum merdeka”.

Kedua, secara tidak biasa, aksi ini juga menyerukan kerukunan pucuk pimpinan daerah. “Pucuk pimpinan harus rukun karena menjadi teladan masyarakat dan mengabaikan kepentingan politik sektarian serta keuntungan pribadi,” seru salah satu orator.

Tenggat Oktober, Ancaman Hak Angket dan Aksi Lebih Besar.

Bagian paling tegas dari tuntutan adalah untuk jangka menengah, dengan ancaman yang jelas. Massa memberi tenggat hingga Oktober 2025 kepada DPRD Tulungagung untuk menggunakan hak angket atau hak interpelasinya.

Hak tersebut harus digunakan jika dua hal ini tidak ditindaklanjuti pemerintah: pertama, memberantas proyek makam ilegal “Shangrila” oleh PT. Sang Lestari Abadi; kedua, jika pemerintah daerah dinilai tidak berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberantas perusakan alam dan penambangan galian C ilegal.

“Apabila tidak segera dilakukan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” demikian pernyataan akhir dari tuntutan yang dibacakan, memberikan tekanan serius terhadap pemerintah dan DPRD.

Selain itu, 27 poin tuntutan juga mencakup percepatan reformasi birokrasi yang menyeluruh, mulai dari rekrutmen berbasis merit, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui BUMDes dan koperasi, perlindungan UMKM dari pasar modern, hingga pembinaan bagi pelaku seni dan pemuda.

Pun, kesempatan ini para masa aksi ditemui pimpinan DPRD, Bupati , Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Aksi berlangsung tertib dan dikawal ketat oleh aparat gabungan dari TNI – Polri, Satpol PP Pemkab Tulungagung.
(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jawa Timur

Skandal di Sektor Pendidikan? Pejuang Gayatri ; Dugaan KKN Massa Aksi Teriak Panggil KPK

Published

on

TULUNGAGUNG — Suara perlawanan terhadap dugaan korupsi di sektor pendidikan menggema di depan Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis(11/9).

Ratusan massa dari Pejuang Gayatri menggelar aksi damai, namun orasi mereka jauh dari damai. Mereka mengecam keras adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tubuh Dinas Pendidikan Tulungagung.

Dalam orasi yang penuh data dan sindiran tajam, Yoyok Nugroho, salah satu orator, menyampaikan bahwa tuntutan mereka bukan semata asumsi, melainkan berdasar pada Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) resmi yang telah dikantonginya.

“Kami tidak bicara kosong. Ini bukan gosip. Kami punya DPA. Dan angka tidak pernah berdusta,” tegas Yoyok dalam orasinya.

Mark Up Anggaran: Ketika Angka Lebih Jujur dari Retorika.

Salah satu dugaan paling mencolok yang disampaikan adalah pengadaan laptop seharga Rp15.600.000 per unit. Padahal, menurut Yoyok, harga laptop sejenis di e-commerce hanya sekitar Rp9–10 juta, bahkan sudah termasuk PPN.

“Di Dinas Pendidikan, laptop harga dibawah 10 juta, tapi di DPA seharga 15.600.000, dan ada ratusan laptop”, seru Yoyok di tengah sorakan massa yang membalas dengan teriakan, “Panggil KPK, Panggil KPK, Panggil KPK”.

Yang lebih fantastis lagi adalah pengadaan Interactive Flat Panel rakitan 86 inci yang tercatat seharga Rp210 juta per unit. Padahal, di berbagai toko daring SIPLah dan marketplace edukasi, harga produk serupa tak pernah menyentuh Rp100 juta.

“Tv juga seperti itu, tv rakitan 86 inci harga 210 juta, padahal di siplah hanya dibawah 100 juta. Kami ada bukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Keberadaan dewan hanya kemubadiran bagi masyarakat indonesia, kalau mereka berani keluar menemui kami, maka data juga akan kita keluarkan”, ungkapnya.

Ketika Pendidikan Tak Lagi Membebaskan.

Lebih dari sekadar persoalan teknis anggaran, aksi ini juga menyinggung dimensi moral dan filosofi dari dunia pendidikan.

“Pendidikan itu seharusnya ladang pembebasan. Tapi kalau anggarannya dijadikan ladang permainan, maka yang tumbuh bukan generasi emas, tapi generasi yang mewarisi kebusukan sistem,” tegas Billy salah satu korlap Pejuang Gayatri.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung belum memberikan keterangan. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Operasi Tumpas Narkoba 2025 : Polres Blitar Amankan 13 Tersangka

Published

on

BLITAR— Polres Blitar Polda Jatim berhasil mengungkap mengungkap 10 kasus dengan total 13 tersangka dari kasus peredaran narkotika, obat-obatan terlarang (okerbaya), dan minuman keras melalui Operasi Tumpas Narkoba 2025.

Rinciannya terdiri 6 tersangka kasus psikotropika dan okerbaya dengan 6 tersangka, serta 1 kasus peredaran minuman keras dengan 1 tersangka.

Dari hasil operasi, petugas mengamankan barang bukti mulai dari sabu-sabu, pil Double L, hingga ribuan botol minuman keras illegal.

Barang bukti yang disita cukup beragam, di antaranya narkotika jenis sabu seberat 40 gram, 17.226 butir pil Double L, Logo Y, Dextro, dan DMP, , psikotropika 69 butir Alprazolam, serta.

Selain itu, polisi juga mengamankan 1.750 botol arak, 12 unit handphone berbagai merek, serta uang tunai Rp 615.000.

Dari hasil pengungkapan ini, diperkirakan 6.485 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya narkoba dan minuman keras, dengan nilai jual barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp 177 juta.

Kasus Peredaran Okerbaya Pada 4 September 2025, Satresnarkoba Polres Blitar Polda Jatim mengungkap peredaran pil Double L di wilayah Kediri dan Blitar.

Dua tersangka, dengan inisial J.N.S.(37) dan A.Y. (39), diamankan bersama barang bukti 889 butir pil Double L serta peralatan pendukung lainnya.

Keduanya dijerat dengan Pasal 435 jo Pasal 436 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp 5 miliar.

Beberapa hari kemudian, pada 8 September 2025, polisi kembali mengamankan dua tersangka lain, yakni M. Y. alias Melon dan A. L. S. alias Pete, dengan barang bukti 959 butir pil Double L.

Penangkapan dilakukan di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dan di wilayah Kota Blitar.

Kasus Peredaran Minuman Keras illegal Masih di tanggal 8 September 2025, polisi juga berhasil menggagalkan peredaran 1.750 botol arak yang diangkut menggunakan sebuah truk di Jalan Raya Selopuro, Blitar.

Tersangka M.A., warga Garum, Blitar, diamankan bersama barang bukti 35 kardus arak.

Pelaku dijerat dengan Pasal 492 KUHP tentang penjualan minuman keras ilegal, dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.

Kapolres Blitar AKBP Arif Fazzlurahman menegaskan bahwa Operasi Tumpas Narkoba 2025 merupakan bukti nyata keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras ilegal di wilayah hukumnya.

Menurut AKBP Arif, setiap butir narkoba dan botol miras yang berhasil kita sita, berarti kita telah menyelamatkan banyak nyawa dari kerusakan dan kehancuran.

“Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum demi terciptanya masyarakat yang aman, sehat, dan terbebas dari narkoba,” tegas Kapolres Blitar AKBP Arif Fazzlurahman.

Dengan keberhasilan mengungkap 10 kasus serta mengamankan 13 tersangka dalam Operasi Tumpas Narkoba 2025, Polres Blitar menunjukkan komitmennya menjaga generasi muda dari ancaman narkoba dan miras ilegal.

Operasi ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pelaku bahwa aparat kepolisian tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi peredaran barang haram di Kabupaten Blitar. (Jk/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Penyegaran Metode Yanbu’a: 300 Guru Al Azhaar Kedungwaru Duduk Bersila di Gedung Dakwah Tulungagung

Published

on

TULUNGAGUNG— Suasana khidmat menyelimuti Gedung Dakwah Abi KH. M. Ihya Ulumiddin pada Sabtu pagi (13/9/2025). Gedung yang selama ini menjadi ruang spiritual dan intelektual itu semakin terasa berkahnya, ketika ratusan guru Al-Qur’an dari Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung duduk bersila mengikuti penyegaran Metode Yanbu’a, sebuah metode pembelajaran membaca Al-Qur’an yang berasal dari Pondok Pesantren Yanbu’ul Qur’an Kudus, dengan cabang pentingnya di Mojokerto.

Sebanyak 300 guru mengikuti kegiatan ini, bukan sekadar untuk mendengar ceramah, melainkan untuk memperdalam dan menyegarkan kembali pemahaman serta penerapan metode Yanbu’a kepada para santri.

Ketua Muroqobah Yanbu’a Kabupaten Tulungagung, Kyai Abdullah Hadirin, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kehadiran narasumber utama, Dr. KH. Muhammad Jauhari Nadzirun dari Lajnah Muroqobah Yanbu’a Mojokerto.

“Terima kasih atas kerawuhan guru kita semua, Dr. KH. Jauhari Nadzirun. Semoga penyegaran ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, pengasuh Pesantren Al Azhaar, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menekankan pentingnya sanad dalam mengajar Al-Qur’an, termasuk dalam penerapan metode Yanbu’a.

“Sanad Yanbu’a di Al Azhaar ini bersambung ke Mbah KH. Aminuddin Ridlo, dan Mbah Yai Amin adalah murid langsung dari Mbah KH. Arwani Kudus,” tuturnya dalam sambutan yang menggugah.

Sebagai narasumber utama, Gus Jauhari, sapaan akrab Dr. KH. Muhammad Jauhari Nadzirun memberikan materi penyegaran dengan penuh semangat.

Ia menekankan bahwa kualitas guru adalah inti dari keberhasilan pendidikan Al-Qur’an.

“Metode itu penting, tapi yang lebih penting adalah guru,” tegasnya.

Gus Jauhari juga mengajak para guru untuk meninggalkan hal-hal negatif di masa lalu, agar dapat fokus pada pengabdian sebagai pengajar Al-Qur’an. Ia menekankan pentingnya keistiqomahan, kesabaran, serta ketelatenan dalam mendidik.

Tak kalah penting, menurutnya, adalah memahami karakter murid dan wali murid.

“Guru itu ruh. Maka, mengajarlah dengan hati agar sampai ke hati murid. Di situlah letak ketulusan dalam mengajar,” pesannya mengakhiri materi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali semangat guru-guru Al-Qur’an di Tulungagung.

Selain memperdalam pemahaman teknis metode Yanbu’a, para guru juga mendapatkan suntikan ruhiyah dan motivasi untuk tetap istiqomah mendidik generasi Qur’ani. (DON/Red)

Continue Reading

Trending