Serang—  Densus 88 AT Polri melalui Satgaswil Banten kembali memperkuat upaya pencegahan ekstremisme melalui kegiatan Transformasi Ideologi bertajuk “Jalan Menuju Wasathiyah”.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan pembelajaran bersama untuk membangun kesadaran ideologi yang sehat, moderat, serta memperkuat komitmen kebangsaan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Le Dian Hotel & Cottages, Kota Serang, Selasa (29/9/2026), diikuti oleh 61 peserta eks Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Banten. Kegiatan turut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, organisasi keagamaan, serta sejumlah tokoh eks JI dari luar Banten.

Kasatgaswil Banten Densus 88 AT Polri, Kombespol Mayndra Eka W., S.H., S.I.K., M.K.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber yang hadir. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari roadmap yang telah disepakati bersama Densus 88 AT Polri dan para eks JI pascapembubaran JI.

“Program ini merupakan rangkaian roadmap yang diharapkan dapat mendorong para peserta untuk semakin terintegrasi dan berperan positif di tengah masyarakat, serta meningkatkan komitmen untuk memajukan bangsa Indonesia dengan iman, takwa, dan amanah,” ujarnya.

Mayndra menjelaskan, Densus 88 AT Polri telah melaksanakan 19 kegiatan pemberdayaan eks JI di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan program tersebut juga didukung oleh mitra daerah yang secara aktif bersinergi dalam proses pencegahan dan deradikalisasi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Banten, Dr. H. Amrullah, M.Si., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama merupakan kekayaan sekaligus kekuatan bangsa Indonesia yang perlu dirawat melalui toleransi, sikap saling menghormati, serta penguatan persatuan dan kesatuan.

Menurutnya, proses transformasi diharapkan dapat memperkuat kesamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Kegiatan Transformasi Ideologi JI juga dipandang sebagai bagian dari gerakan moral untuk membangun kesadaran bersama dan memperkuat komitmen kebangsaan.

Dalam kesempatan yang sama, Ps. Kasubdit IV Kamneg Ditintelkam Polda Banten, Kompol Deni Ramdani, menyampaikan bahwa diskusi tersebut penting sebagai ruang bersama untuk meningkatkan pemahaman mengenai ideologi terorisme sekaligus memperkuat upaya pencegahannya di tengah masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memahami ideologi dan pola penyebaran narasi kekerasan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali faktor-faktor yang dapat memengaruhi seseorang terpapar paham kekerasan. Penguatan nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat.

Kegiatan “Jalan Menuju Wasathiyah” turut menghadirkan sejumlah tokoh eks JI, yaitu Ustadz Para Wijayanto, Ustadz Muh. Choirul Anam, dan Ustadz Zarkasih, sebagai narasumber. Para peserta mendapatkan materi mengenai Rumah Wasathiyah, pemutaran film “Refleksi 1 Tahun Pembubaran Jamaah Islamiyah”, serta sesi problem solving melalui pemaparan, diskusi, dan tanya jawab.

Selain itu, kegiatan diisi dengan penguatan wawasan kebangsaan, motivasi dan tausiyah, serta evaluasi melalui pengisian kuesioner. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan menjadi ruang interaksi langsung antara peserta dengan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan narasumber.

Melalui kegiatan tersebut, Densus 88 AT Polri bersama para mitra di wilayah Banten terus mendorong proses transformasi yang berkelanjutan, dengan mengedepankan dialog, penguatan wawasan kebangsaan, nilai keagamaan yang moderat, serta peran aktif peserta dalam kehidupan bermasyarakat. (By/Red)

Surabaya— Satu per satu kesaksian dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo mengungkap cerita tentang pergerakan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Persoalannya bukan hanya mengenai nominal dana yang disebut berpindah tangan. Para saksi juga membeberkan bagaimana uang dihimpun, dicairkan, diserahkan, hingga kemudian dicari mekanisme untuk mempertanggungjawabkannya melalui administrasi pemerintahan.

Sembilan pejabat dan mantan pejabat Pemkab Tulungagung memberikan keterangan di persidangan. Mereka adalah Yulius Rahma Isworo, Hari Setiawan, Gatot Suwarno, Agus Sulistiono, Ahmat Rifai Sodik, Dwi Hari Subagyo, Agus Prijanto Utomo, Suko Winarno, dan Eko Hery Susanto.

Salah satu isu yang mengemuka adalah penggunaan anggaran yang disebut tidak selalu berkaitan dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam administrasi.

Keterangan tersebut membuat proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi bagian penting yang kini diuji di hadapan majelis hakim.

Kepala Bakesbangpol Tulungagung Agus Prijanto Utomo menjadi salah satu saksi yang mengungkap adanya pengumpulan dana sekitar Rp425 juta.

Dalam keterangannya, Agus menyebut sebagian dana berasal dari uang pribadi. Sekitar Rp75 juta disebut bersumber dari hasil penjualan mobil pada 2026. Selain itu, terdapat sekitar Rp25 juta yang disebut berasal dari sisa kegiatan.

Dana tersebut kemudian dicairkan melalui bendahara bernama Nurul.

“Setelah terkumpul, uang kemudian diserahkan kepada Dwi Yoga Ambal Ariski,” ujar Agus dalam persidangan, Selasa (29/9).

Keterangan tersebut kemudian mengarah pada persoalan mengenai asal dana dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Sebab, apabila uang dicairkan dengan menggunakan dasar kegiatan tertentu tetapi kemudian dipergunakan untuk kebutuhan berbeda, maka dokumen pencairan maupun laporan pertanggungjawaban menjadi bagian yang perlu dibuktikan lebih lanjut.

Pola berbeda namun masih berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran disampaikan Suko Winarno, mantan Kepala Bapenda Tulungagung yang menjabat pada Oktober hingga Desember 2025.

Suko menyebut adanya tambahan anggaran sekitar Rp200 juta. Dari tambahan tersebut, menurut kesaksiannya, terdapat permintaan 50 persen yang dikaitkan dengan kegiatan Bupati.

Namun, dana yang disebut berhasil dikumpulkan sekitar Rp50 juta dan kemudian diserahkan kepada Gatut Sunu.

Suko mengaku uang tersebut terlebih dahulu berasal dari kantong pribadinya. Setelah diserahkan, uang tersebut kemudian disebut diganti melalui mekanisme internal.

Dalam pertanggungjawabannya, Suko menyebut penggantian uang tersebut diminta dimasukkan melalui perjalanan dinas.

Kesaksian ini kembali menyoroti hubungan antara pengeluaran uang dan dokumen kegiatan pemerintahan. Apakah perjalanan dinas yang menjadi dasar pertanggungjawaban benar-benar dilaksanakan dan apakah bukti administrasinya sesuai dengan pengeluaran menjadi bagian yang akan diuji dalam persidangan.

Saksi lainnya, Gatot Suwarno, mengungkap pernah membawa uang dengan total sekitar Rp500 juta.

Salah satu kejadian yang diterangkannya berlangsung pada April 2026, bertepatan dengan momentum Lebaran.

Gatot mengaku mendapat permintaan untuk menemui seseorang bernama Hendra. Dari pertemuan tersebut, ia mengambil sebuah tas yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati.

Namun, Gatot menegaskan dirinya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada di dalam tas tersebut.

Sementara itu, Agus Sulistiono yang ketika itu menjabat Sekretaris Dinas PUPR mengungkap pembicaraan mengenai permintaan 10 persen dari sebuah proyek dengan nilai sekitar Rp3 miliar.

Persentase tersebut setara dengan sekitar Rp300 juta.

Menurut Agus, persoalan tersebut pernah dibahas dalam pertemuan bersama para UPT PJJ di ruang Sekretaris Dinas. Pertemuan itu, menurut dia, membahas kesanggupan untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.

Keterangan mengenai pengelolaan paket pekerjaan juga disampaikan Ahmat Rifai Sodik.

Ia menjelaskan mengenai catatan paket PL dan non-PL di lingkungan Dinas PUPR. Dalam keterangannya, Ahmat menyebut terdapat paket non-PL yang dinilai tidak sesuai dengan arahan Bupati lantaran banyak vendor yang masuk.

Ahmat juga mengungkap adanya permintaan pinjaman sebesar Rp500 juta kepada kontraktor bernama Dwi Basuki.

Uang tersebut, menurut keterangannya, kemudian diberikan kepada seseorang bernama Tri.

Berbagai kesaksian itu memperlihatkan bahwa perkara yang menjerat Gatut Sunu tidak hanya menyentuh persoalan jumlah uang.

Rantai pengelolaan dana menjadi bagian yang turut mendapat perhatian, siapa yang mengumpulkan, dari mana sumbernya, siapa yang mencairkan, kepada siapa uang diserahkan, untuk apa digunakan, serta bagaimana pengeluaran tersebut dicatat dalam administrasi pemerintahan.

Meski demikian, seluruh keterangan para saksi masih merupakan bagian dari proses pembuktian perkara.

Dugaan mengenai kegiatan yang tidak dilaksanakan, penggunaan anggaran untuk kebutuhan lain, maupun mekanisme penggantian dana masih harus dikonfirmasi melalui dokumen, bukti transaksi dan aliran dana, keterangan saksi lain, serta keterangan para terdakwa.

Penentuan fakta hukum sepenuhnya bergantung pada keseluruhan alat bukti yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo.

TUBAN — Lahan di sisi utara SMP Techno Insan Kamil Tuban mulai menandai babak baru. Di tempat tersebut, sebuah masjid yang diharapkan menjadi pusat ibadah, pendidikan, dakwah, sekaligus pembinaan umat mulai dibangun.

Peletakan batu pertama Masjid Bina Insan Kamil dilakukan pada Sabtu pagi (26/9/2026), usai pelaksanaan Halaqoh Dakwah Islam Wasathiyah. Prosesi tersebut dilakukan Prof. Dr. KH. M. Ali Azis, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, bersama para ulama, tokoh masyarakat, pengurus yayasan, serta perwakilan orang tua siswa.

Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Dr. KH. Syukron Djazilan Badri, Sekretaris MUI Tuban KH. Taufiqurman Rifa, Ketua LD PCNU Tuban Gus Sholeh, Asisten Bupati Tuban H. Agus Wijaya, jajaran pengurus Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika), serta para pengurus POTS (Persatuan Orang Tua Siswa) Bina Insan Kamil Tuban.

Ketua Pembina Yabika, Ir. H. Kholiq Chunsiyah, mengatakan pembangunan masjid merupakan kebutuhan yang tidak lagi bisa ditunda. Hal itu seiring bertambahnya jumlah santri di lingkungan Yabika Tuban.

“Saat ini di lingkungan Yabika Tuban sudah ada 1.300 santri. Ruang ibadah yang ada tak lagi memadai. Semoga Allah Ta’ala menggerakkan para aghniyah untuk jariyah,” ujarnya.

Menurut Kholiq, keterbatasan kemampuan finansial yayasan tidak boleh menjadi penghalang. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat, pembangunan masjid diharapkan dapat direalisasikan.

Masjid Bina Insan Kamil dirancang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi, dengan ukuran bangunan 20 x 20 meter. Namun, pembangunan tersebut tidak semata diarahkan untuk menghadirkan sebuah bangunan fisik.

Masjid itu nantinya diharapkan menjadi tempat pelaksanaan salat berjamaah, halaqah dan pengembangan ilmu secara berkelanjutan, pembinaan para asatidz, serta ruang ibadah bagi masyarakat sekitar.

Ketua Umum Yabika, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa keberadaan masjid memiliki makna lebih luas daripada sekadar tempat ibadah.

“Masjid adalah pusat peradaban. Membangun tembok saja belum cukup. Yang kita bangun adalah generasi pemakmur masjid, santri yang ahli ibadah, berakhlak mulia, dan berkarya bagi agama serta bangsa,” tegasnya.

Karena itu, ia mengajak para wali murid dan masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan tersebut. Masjid, menurutnya, akan menjadi milik bersama sekaligus menjadi ladang amal jariyah bagi siapa pun yang berkontribusi.

Prosesi peletakan batu pertama berlangsung dalam suasana khidmat. Ustadz Asrofi memimpin para hadirin membaca wirid. Prof. KH. M. Ali Azis menjelaskan bahwa wirid yang dibaca merupakan wirid dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani.

Doa tersebut menjadi bagian dari ikhtiar agar pembangunan masjid diberikan kelancaran, keberkahan, dan segera terwujud sebagai rumah Allah yang makmur serta memberikan manfaat bagi lingkungan.

Sementara itu, Ketua LD PWNU Jawa Timur KH. Syukron Djazilan Badri berharap Masjid Bina Insan Kamil nantinya tidak berhenti sebagai tempat sujud. Masjid tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat dakwah yang menyejukkan, merangkul masyarakat, serta menguatkan nilai-nilai Islam Wasathiyah atau jalan tengah.

Untuk mendukung pembangunan, Yabika membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin ikut beramal jariyah. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk dana maupun material bangunan, seperti semen, pasir, kerikil, batu bata, besi, marmer, genteng, dan kebutuhan pembangunan lainnya.

Bantuan dapat diserahkan langsung ke lokasi pembangunan atau dijemput oleh panitia.

“Jariyah semen, batu yang diikhlaskan maka kelak menjadi investasi di akhirat. Mari kita beriringan, membangun masjid, membangun diri, dan membangun peradaban,” terang KH. Imam Mawardi Ridlwan.

Pembangunan Masjid Bina Insan Kamil pun diharapkan menjadi ikhtiar bersama untuk menghadirkan ruang ibadah yang lebih memadai sekaligus membentuk generasi yang tidak hanya dekat dengan masjid, tetapi juga mampu memakmurkan dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. (DON/Red)