Connect with us

Nasional

Survei KedaiKOPI: 88,8 Persen Masyarakat Puas dengan Manajemen Pemerintah dalam Mudik Lebaran 2026

Published

on

Jakarta— Sebagian besar masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran 2026 mengaku puas terhadap manajemen mudik yang diselenggarakan pemerintah. Lembaga Survei KedaiKOPI mencatat, sebanyak 88,8 persen responden merasa puas, dengan nilai rata-rata kepuasan sebesar 7,18 dari skala 1 sampai 10.

Hasil itu disampaikan oleh Head of Research KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, dalam pemaparan survei tahunan KedaiKOPI terkait pelaksanaan mudik Lebaran, Senin (6/4/2026). Survei dilakukan pada 23–30 Maret 2026 terhadap 1.101 responden yang memenuhi kriteria sebagai pemudik Lebaran 2026.

“Dari skala 1 sampai 10, kita mendapatkan nilai sebesar 7,18. Maka dari skala tersebut kita dapat kategorikan bahwa responden yang melakukan mudik cukup puas dengan layanan atau manajemen mudik yang telah dilakukan oleh pemerintah,” kata Ashma.

Ashma mengatakan, kepuasan tersebut diukur dari dua aspek besar, yaitu layanan armada transportasi umum, serta infrastruktur dan kebijakan manajemen mudik secara keseluruhan.

Pada aspek layanan armada, kepuasan tertinggi secara konsisten tercatat pada kenyamanan armada yang berlaku untuk bus, kereta api, maupun travel atau shuttle resmi. Namun, masing-masing moda juga mencatatkan titik lemah tersendiri.

Untuk pengguna bus, aspek yang mendapat penilaian paling rendah adalah kenyamanan terminal bus. Bagi penumpang kereta api, keluhan terbesar datang dari ketersediaan kuota tiket, di mana angkanya turun signifikan dibanding tahun lalu, dari 84,8 persen menjadi 76,1 persen atau berkurang 8,7 persen. Sementara itu, pengguna travel resmi mengeluhkan kenyamanan saat menunggu di pool atau titik penjemputan.

Di moda kapal laut, kepuasan tertinggi dirasakan saat proses antrean masuk ke kapal, sedangkan aspek terendah adalah keteraturan saat mengantri membeli tiket di pelabuhan. Adapun untuk pengguna pesawat, kenyamanan di dalam kabin mendapat apresiasi tertinggi, sementara ketersediaan kuota tiket menjadi aspek terendah, meski angkanya justru naik dari 76,2 persen tahun lalu menjadi 80 persen tahun ini.

“Kesulitan yang dirasakan dalam mengakses tiket kereta api lebih banyak dirasakan oleh responden tahun ini dibandingkan tahun lalu. Turun tertingginya ada pada ketersediaan kuota tiket kereta api, yang tahun lalu 84,8 persen, sekarang hanya 76,1 persen,” kata Ashma.

Dari sisi infrastruktur jalan, kepuasan terhadap jalan tol secara konsisten lebih tinggi dibanding jalan non-tol. Pada pengguna jalan tol, kepuasan di hampir semua aspek berkisar di angka 91–92 persen. Aspek yang paling diapresiasi adalah kondisi saat memasuki jalan tol (92,7 persen) dan keamanan serta penerangan jalan tol (92,2 persen). Khusus untuk penerangan jalan tol, angka ini melonjak tajam dibanding tahun lalu yang hanya 77,2 persen, atau naik 15 persen.

Sebaliknya, untuk jalan non-tol, ketersediaan rambu lalu lintas yang dinilai cukup dan jelas mendapat apresiasi tertinggi di angka 85,8 persen. Aspek yang paling dikeluhkan adalah kemulusan jalan di dalam kabupaten atau kota tujuan (73,1 persen), turun dari 82,9 persen pada 2025.

“Ada peningkatan di aspek keamanan dan penerangan jalan tol. Yang tahun lalu puas hanya sebesar 77,2 persen, tahun ini naik menjadi 92,2 persen. Jadi memang ada peningkatan penerangan di jalan tol tahun ini dan itu diapresiasi dalam menjaga keamanan mudik 2026,” kata Ashma.

Ashma lalu menjelaskan, kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah, seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow, mendapat sambutan positif dari 80,8 persen responden. Sementara itu, 82 persen pemudik menyatakan puas dengan layanan posko kesehatan yang tersedia selama perjalanan mudik.

“Kepuasan terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas sebelumnya mencapai 91,2 persen dan posko kesehatan 92,9 persen di tahun 2025. Pola yang sama kami temukan di tahun ini, mayoritas masih puas, namun persentasenya turun dibanding tahun lalu,” ujar Ashma.

Di rest area, ketersediaan bahan bakar menjadi aspek yang paling diapresiasi, dengan 87,1 persen responden merasa puas. Namun, kebersihan toilet menjadi catatan tersendiri, hanya 77,8 persen yang merasa puas, turun dari 86,2 persen pada tahun sebelumnya.

“Ini mungkin juga dikarenakan memang pengguna toilet di saat periode mudik lebih banyak, sehingga kebersihan toiletnya cukup agak sulit untuk dijaga secara konsisten,” ujar Ashma.

Untuk layanan darurat, 77,8 persen responden menyatakan puas, turun 12,5 persen dari 2025. Sementara kepatuhan pengendara lain mendapat angka kepuasan paling rendah di antara semua aspek yang diukur, yakni 71,9 persen, turun 10,1 persen dibanding tahun lalu.

Salah satu kebijakan yang paling diapresiasi pemudik adalah pemisahan akses pelabuhan berdasarkan jenis kendaraan, yang berlaku di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk mulai 13–29 Maret 2026. Sebanyak 91,5 persen responden menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, dengan nilai rata-rata dukungan 7,66 dari skala 10.

Adapun survei KedaiKOPI juga mengukur kinerja kepolisian dari dua sisi, yaitu polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di jalan, serta polisi yang menjaga keamanan lingkungan rumah yang ditinggal pemudik.

Dari sisi Polantas, Ashma menjelaskan 80,6 persen responden merasa puas terhadap kinerja Polantas dalam menjaga kelancaran arus mudik, dan 81,7 persen puas terhadap kinerjanya dalam menjaga keamanan arus mudik. Meski masih di atas 80 persen, Ashma mengatakan kedua angka ini turun dibanding 2025, di mana masing-masing turun 5,7 persen dan 6,2 persen.

Dari sisi keamanan rumah, 86,7 persen responden percaya bahwa aparat lingkungan seperti RT/RW atau satpam mampu menjaga rumah mereka selama ditinggal mudik, dengan nilai rata-rata kepercayaan 7,78. Adapun kepercayaan terhadap kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan permukiman tercatat pada angka 79,4 persen dengan rata-rata 7,20.

“Jika kita fokus pada seluruh aspek yang ditanyakan terkait kinerja polisi, yaitu menjaga kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan arus mudik, hingga menjaga keamanan di lingkungan rumah, maka nilai rata-rata kepuasannya adalah 7,81. Jumlah responden yang merasa puas terhadap kinerja Polri secara keseluruhan sebanyak 84,1 persen,” pungkas Ashma. (By/Red)

Nasional

PW IPHI Jatim Gelar Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional, Jawab Kebutuhan 85 % Jamaah Indonesia yang Baru Pertama ke Tanah Suci

Published

on

Surabaya— Sebagian besar jamaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci untuk pertama kalinya. Mereka datang dengan semangat ibadah yang tinggi, namun tidak sedikit yang juga membawa rasa bingung, cemas, bahkan panik ketika harus menjalankan rangkaian ibadah yang kompleks di tengah jutaan umat dari berbagai negara. Dalam kondisi tersebut, kehadiran pembimbing haji menjadi faktor yang sangat menentukan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan benar, tenang, dan khusyuk.

Karena itu, sertifikasi pembimbing haji tidak lagi dipandang sekadar sebagai selembar dokumen administrasi, melainkan menjadi jaminan bahwa seorang pembimbing benar-benar memiliki kesiapan secara fisik, mental, keilmuan, serta empati dalam mendampingi jamaah. Tanpa pembimbing yang kompeten, jamaah berpotensi mengalami kebingungan dalam menjalankan ritual ibadah. Sebaliknya, dengan pendampingan yang profesional, jamaah dapat lebih fokus beribadah dan merasa aman selama berada di Tanah Suci.

Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, pada Senin (6/7/2026), menjelaskan bahwa PW IPHI Jawa Timur sebagai mitra strategis Kementerian Haji (Kemenhaj) akan menyelenggarakan Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional pada akhir Agustus 2026. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen IPHI dalam meningkatkan kualitas pembimbing haji di Indonesia.

Menurutnya, IPHI bukan sekadar organisasi alumni haji, melainkan rumah besar yang memahami secara langsung pentingnya pendampingan bagi jamaah sejak persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.

“Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional merupakan ikhtiar IPHI untuk mendampingi dan menjaga jamaah haji dengan para pembimbing profesional. Mengapa? Mereka adalah tamu Allah yang harus dilayani dengan sepenuh hati,” jelas Abah Imam.

Abah Imam, sapaan akrab KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa sertifikasi pembimbing haji merupakan salah satu kunci untuk memastikan jamaah Indonesia memperoleh bimbingan yang profesional, terstruktur, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Menurutnya, proses sertifikasi menjadi penting karena mayoritas jamaah Indonesia merupakan jamaah pemula yang membutuhkan pendampingan intensif sejak awal hingga akhir pelaksanaan ibadah.

Ia menilai pembimbing haji tidak cukup hanya memiliki pengalaman berhaji, tetapi juga harus memenuhi standar kompetensi, memahami regulasi penyelenggaraan haji, menguasai fikih manasik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran dan empati kepada jamaah yang berasal dari berbagai latar belakang.

Lebih lanjut, Abah Imam menjelaskan bahwa IPHI selama ini berperan sebagai mitra strategis Kemenhaj dalam penguatan kapasitas pembimbing melalui pelatihan, sertifikasi, pengawasan, serta membangun jaringan pembimbing haji yang profesional di berbagai daerah.

Dirinya menambahkan, penyelenggaraan sertifikasi pada akhir pekan Agustus 2026 bertujuan untuk melakukan standardisasi kompetensi para calon pembimbing haji sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.

“Kegiatan ini menjadi upaya untuk menghasilkan tenaga pembimbing yang profesional sekaligus memberikan perlindungan kepada jamaah haji. Dengan pembimbing yang kompeten, risiko kesalahan dalam pelaksanaan ibadah, kebingungan, hingga berbagai persoalan yang mungkin dihadapi selama berada di Tanah Suci dapat diminimalkan,” ujarnya.

Abah Imam yang juga aktif di Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur menegaskan bahwa pembimbing haji memiliki peran yang sangat luas. Mereka tidak hanya membimbing tata cara ibadah, tetapi juga menjadi pendamping psikologis, pemberi solusi, sekaligus penolong ketika jamaah menghadapi berbagai persoalan selama menjalankan ibadah haji.

“Para pembimbing membantu jamaah dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, termasuk para lansia selama berada di Tanah Haramain,” jelasnya.

Abah Imam juga mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional yang diselenggarakan PW IPHI Jawa Timur. Bahkan, untuk angkatan ketiga yang akan digelar pada akhir Agustus mendatang, seluruh kuota peserta telah terpenuhi.

“Peminat Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional sangat tinggi sehingga kuota peserta telah penuh. Semoga bermanfaat dan berkah,” tutup Abah Imam.

Sebagai informasi, persyaratan mengikuti Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional yang diselenggarakan PW IPHI Jawa Timur relatif sederhana, yakni telah menunaikan ibadah haji, berusia minimal 30 tahun, serta memiliki pendidikan terakhir minimal sarjana (S1).

Program ini menjadi jawaban atas fakta bahwa sekitar 85 persen jamaah haji Indonesia merupakan jamaah yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji. Mereka berasal dari berbagai kelompok usia, latar belakang pendidikan, serta banyak di antaranya merupakan jamaah lanjut usia yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Melalui sertifikasi tersebut, PW IPHI Jawa Timur berharap dapat melahirkan pembimbing-pembimbing haji yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik sehingga jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, benar sesuai syariat, serta meraih predikat haji yang mabrur. (DON/Red)

Continue Reading

Nasional

Melawan Saat Diciduk, Terduga Jambret Spesialis Tulungagung Dilumpuhkan Tim Resmob Macan Agung

Published

on

TULUNGAGUNG— Perburuan terhadap dua pria yang diduga menjadi pelaku penjambretan berulang di Kabupaten Tulungagung akhirnya membuahkan hasil. Tim Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung meringkus keduanya di dua lokasi berbeda di wilayah Malang, Kamis (2/7/2026).

Salah satu terduga pelaku yang diketahui merupakan residivis terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan setelah diduga melawan saat hendak ditangkap.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial AF (39), warga Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dan AA (26), warga Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Dari keduanya, AF diketahui merupakan residivis.

AF dibekuk di rumahnya di Desa Ngebruk. Saat proses penangkapan, ia diduga melakukan perlawanan dan mengabaikan peringatan petugas. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kiri AF untuk menghentikan aksinya.

Sementara itu, AA diamankan tanpa perlawanan di kawasan Gadang, Kota Malang.

Usai ditangkap, kedua terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolres Tulungagung. AF lebih dahulu menjalani perawatan di RS Bhayangkara Tulungagung akibat luka tembak yang dialaminya. Saat menjalani pemeriksaan, ia terlihat menggunakan kursi roda.

Kanit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung, Aiptu Fendy Setiawan, mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif setelah polisi menerima sejumlah laporan penjambretan di wilayah Tulungagung.

“Dari hasil penyelidikan, kami berhasil mengetahui identitas dan lokasi keberadaan kedua terduga pelaku. Tim kemudian melakukan pengejaran ke wilayah Malang dan berhasil mengamankan keduanya. Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan,” tegasnya.

Penyidik menduga kedua terduga pelaku telah berulang kali beraksi di Kecamatan Rejotangan, tepatnya di Desa Blimbing, Desa Tenggur, dan Desa Panjerejo. Namun, polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi kejadian lain beserta korban yang belum melapor.

Selain mengungkap peran masing-masing terduga pelaku, Satreskrim Polres Tulungagung juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan keduanya dalam jaringan pelaku kejahatan jalanan yang beroperasi lintas daerah.

Polisi mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban penjambretan dengan ciri-ciri pelaku serupa agar segera melapor. Laporan dari masyarakat diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap seluruh rangkaian aksi yang diduga dilakukan kedua terduga pelaku sekaligus melengkapi proses pembuktian. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Hari Bhayangkara ke-80, Ketua KPU Blitar: Polri Berperan Besar Jaga Kondusivitas dan Sukseskan Demokrasi

Published

on

BLITAR – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dinilai menjadi momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga independensi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU kabupaten Blitar Sugino, dalam ucapan peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Ia menegaskan, Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi utama keberlangsungan pembangunan dan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, kehadiran Polri selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa nyaman.

“Polri merupakan lembaga yang sangat penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perannya sangat besar dalam menjaga kondusivitas negeri yang kita cintai ini sehingga rasa aman, damai, dan tenang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya pada Rabu (01/07) melalui keterangan tertulis saat pada awak media, 90detik.com.

Pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, ia berharap semangat pengabdian yang menjadi jati diri insan Bhayangkara terus diperkuat.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Polri ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan komitmen untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin maju, Presisi, modern, serta terus menjadi institusi yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Polri dan KPU kabupaten Blitar selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pun, ia juga menyampaikan dukungan pengamanan dari jajaran kepolisian menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan seluruh tahapan pesta demokrasi berjalan aman, lancar, dan kondusif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah berperan aktif, berkolaborasi, dan bersinergi dengan KPU Blitar dalam mengawal Pemilu dan Pilkada 2024 sehingga seluruh proses demokrasi dapat berlangsung sukses, aman, dan kondusif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi perayaan hari jadi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, Polri diharapkan semakin profesional, independen, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mempertahankan kepercayaan publik.

“Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi agar perbaikan menuju kebaikan terus dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, Polri akan semakin menjadi institusi yang independen, terpercaya, dan dicintai masyarakat. Salam Presisi,” pungkasnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending