Redaksi
Menguji Ketahanan Pangan: Tidak Cukup Bertumpu pada Sawah

Jakarta— Ketahanan pangan kembali menjadi agenda strategis pemerintah di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, serta ketidakpastian rantai pasok dunia. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan sektor pangan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, bukan hanya untuk menjamin pasokan domestik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memperkuat fondasi kemandirian nasional.
Namun, pertanyaannya: apakah ketahanan pangan cukup hanya bertumpu pada sawah?
Pendekatan yang kini mulai dibangun pemerintah menunjukkan arah yang lebih luas. Ketahanan pangan tidak lagi dipahami semata sebagai urusan produksi beras, melainkan penguatan ekosistem pangan nasional secara terintegrasi, mulai dari pertanian, peternakan, hingga sektor kelautan dan perikanan.
Hal itu tercermin dari langkah Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya udang di kawasan tambak modern Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) seluas 65 hektare di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa proyek-proyek produktif akan menjadi prioritas pemerintah dalam bulan-bulan mendatang.
“Produktif artinya harus menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, menghasilkan nilai tambah untuk devisa negara sekaligus meningkatkan penghasilan rakyat,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan pangan tidak lagi semata dipandang sebagai agenda konsumsi, melainkan bagian dari strategi ekonomi nasional.
Tambak budidaya udang di Kebumen menjadi salah satu contoh konkret. Kawasan tersebut disebut mampu menyerap 650 tenaga kerja lokal serta menghasilkan hingga 40 ton udang per hektare, dengan nilai ekonomi tinggi karena harga komoditas yang mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram.
Artinya, sektor pangan, khususnya perikanan modern, dapat menjadi mesin pencipta lapangan kerja sekaligus sumber devisa baru.
Lebih jauh, Presiden juga menyoroti persoalan klasik kebocoran kekayaan nasional.
“Indonesia sungguh sangat kaya, tetapi terlalu banyak kekayaan kita bocor. Kebocoran ini harus kita hentikan. Kekayaan bangsa harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir saja,” ujarnya.
Pesan ini memperlihatkan bahwa penguatan sektor produktif, termasuk pangan, tidak hanya bicara produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola ekonomi nasional yang lebih adil.
Di titik inilah definisi ketahanan pangan menjadi lebih relevan.
Selama ini, narasi ketahanan pangan terlalu sering identik dengan beras. Padahal kebutuhan pangan masyarakat jauh lebih kompleks. Ketahanan pangan bukan hanya soal karbohidrat, tetapi juga kecukupan protein, diversifikasi sumber pangan, serta kemampuan negara mengelola seluruh potensi sumber dayanya.
Sebagai negara maritim, Indonesia justru memiliki keunggulan besar yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Dietriech G Bengen, menilai sektor kelautan dapat menjadi salah satu fondasi penting ketahanan pangan nasional.
Dalam situasi ketidakstabilan ekonomi yang kerap diiringi lonjakan harga pangan, subsektor perikanan dinilai mampu menjadi penyangga pasokan protein melalui penguatan akuakultur maupun perikanan tangkap yang dikelola secara berkelanjutan.
Tak hanya menopang kebutuhan domestik, sektor ini juga menyimpan nilai ekonomi tinggi. Komoditas seperti udang, tuna, rumput laut, hingga kepiting telah lama menjadi produk unggulan Indonesia di pasar global.
Namun demikian, optimisme tersebut tidak boleh menutup realitas bahwa sektor pertanian tetap menghadapi tantangan serius.
Indonesia memang pernah mencatat tonggak sejarah penting pada 1984 ketika berhasil mencapai swasembada beras. Produksi nasional kala itu mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Tetapi keberhasilan tersebut tidak berlangsung permanen.
Alih fungsi lahan pertanian, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, stagnasi produktivitas, hingga ketergantungan pada impor menunjukkan bahwa persoalan pangan nasional jauh lebih kompleks daripada sekadar meningkatkan angka produksi.
Di tingkat petani, tantangan paling nyata justru terletak pada biaya produksi yang terus meningkat.
Untuk menanam padi di lahan seluas 1 hektare, biaya realistis saat ini berkisar antara Rp10 juta hingga Rp18 juta per musim tanam. Angka itu mencakup kebutuhan benih, pengolahan lahan, pupuk, pestisida, biaya tanam, hingga panen.
Dalam kondisi ideal, hasil panen 6 hingga 8 ton per hektare memang memungkinkan. Namun di banyak daerah, capaian 4 hingga 6 ton justru lebih realistis.
Dengan asumsi harga gabah berada di kisaran Rp5.500 hingga Rp6.500 per kilogram, keuntungan petani kerap tergerus setelah dikurangi biaya produksi, terutama saat dihadapkan pada pupuk langka, cuaca ekstrem, atau serangan hama.
Artinya, menggantungkan ketahanan pangan hanya pada sawah justru berisiko menciptakan kerentanan baru.
Di sisi lain, sektor kelautan pun bukan tanpa tantangan. Praktik penangkapan ikan ilegal, keterbatasan pelabuhan perikanan, minimnya cold storage, persoalan distribusi logistik, hingga ancaman perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Karena itu, strategi ketahanan pangan nasional membutuhkan pendekatan yang benar-benar terintegrasi.
Pertanian rakyat harus diperkuat. Sistem irigasi perlu dibenahi. Akses pupuk wajib dijamin. Harga panen harus tetap sehat bagi petani. Pada saat yang sama, potensi kelautan dan perikanan harus dioptimalkan secara modern, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah.
Ketahanan pangan pada akhirnya bukan sekadar soal memperbesar produksi.
Ia adalah soal keberlanjutan, pemerataan akses, kesejahteraan produsen pangan, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan negara mengelola seluruh sumber dayanya secara adil dan efisien.
Jika sawah adalah fondasi ketahanan pangan nasional, maka laut adalah kekuatan besar yang selama terlalu lama menunggu untuk dimaksimalkan. (By/Red)
Redaksi
Dugaan Korupsi Tanah Kanjengan: Kejari Bedah Anggaran Rp10 Miliar hingga Jasa Notaris Rp125 Juta

TULUNGAGUNG— Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan senilai sekitar Rp10 miliar terus bergulir. Memasuki tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung melakukan penggeledahan di dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Tulungagung, Selasa (30/6/2026).
Penggeledahan dilakukan secara serentak dengan menerjunkan dua tim penyidik. Langkah tersebut bertujuan untuk mengumpulkan sekaligus mengamankan berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Penyidik menilai dokumen-dokumen tersebut memiliki peran penting dalam mengungkap apakah terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan lahan yang dibiayai menggunakan uang negara tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni, menjelaskan bahwa penyidikan perkara ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Laporan tersebut mempertanyakan belum terbitnya sertifikat hak pakai atas tanah yang telah dibeli Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2022.
“Kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan di Disbudpar Tulungagung tahun 2022,” kata Roni.
Dari hasil penyelidikan awal, penyidik tidak hanya menyoroti nilai pembelian tanah yang mencapai sekitar Rp10 miliar. Biaya pendukung dalam proses pengadaan juga menjadi perhatian, di antaranya jasa notaris sebesar Rp125 juta serta biaya appraisal atau penilaian aset senilai Rp57 juta.
Menurut Roni, terdapat sejumlah indikasi yang saat ini masih didalami penyidik. Salah satunya berkaitan dengan nilai pengadaan tanah yang dinilai cukup tinggi. Di sisi lain, hingga kini sertifikat hak pakai atas aset tersebut belum juga diterbitkan meski transaksi pembelian telah berlangsung sejak empat tahun lalu.
“Kami menemukan harga pengadaan tanah yang cukup mahal. Di sisi lain, sampai sekarang surat hak pakai belum terbit. Hal itu menjadi salah satu fokus penyelidikan kami,” ujarnya.
Penyelidikan kasus tersebut telah dimulai sejak Mei 2026. Selama proses itu, sedikitnya 30 orang saksi telah dimintai keterangan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan, mantan pemilik lahan, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan pada saat transaksi dilakukan.
Kejari memastikan pemeriksaan saksi masih akan terus berkembang seiring ditemukannya alat bukti baru. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mantan bupati yang menjabat saat pengadaan tanah dilakukan juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses penyidikan.
“Saksi yang telah kami periksa meliputi pejabat yang berwenang dalam proses pengadaan, pemilik lama tanah, dan tidak menutup kemungkinan bupati yang menjabat saat itu juga akan dimintai keterangan,” jelas Roni.
Dalam penggeledahan yang dilakukan di dua OPD tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan langsung dengan proses pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan. Seluruh dokumen akan dipelajari dan dicocokkan dengan keterangan para saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.
“Kami telah memperoleh sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pengadaan tanah tersebut,” ungkapnya.
Selain mengumpulkan alat bukti, Kejari Tulungagung juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan penghitungan potensi kerugian keuangan negara. Hasil audit tersebut nantinya menjadi salah satu unsur penting dalam melengkapi proses penyidikan sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab.
Roni menegaskan, Kejari berkomitmen menuntaskan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap seluruh rangkaian penyidikan dapat segera diselesaikan sehingga fakta-fakta hukum dalam pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan dapat terungkap secara utuh.
“Kami berharap penanganan perkara ini dapat segera tuntas sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap secara jelas dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” pungkasnya. (DON/Red)
Redaksi
Anak Kelas Satu MI Tahfidz Ngelo Terima Cempe, Pendidikan Wirausaha Sejak Dini Disiapkan dari Pesisir Pantai Sine

TULUNGAGUNG – Suasana halaman MI Tahfidz Ngelo, Kecamatan Besuki, pada Kamis (25/6), tampak berbeda.
Puluhan siswa kelas satu terlihat sumringah saat menerima seekor cempe atau anak kambing sebagai bagian dari program pendidikan berbasis kewirausahaan yang menjadi ciri khas madrasah tersebut.
Program ini menjadi penutup rangkaian kegiatan Muharroman dan tasyakuran MI Tahfidz Ngelo.
Di kawasan pesisir Pantai Sine, semangat bekerja keras dan berwirausaha telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nilai itu diwariskan dari orang tua kepada anak-anak sejak usia dini.
Berangkat dari realitas tersebut, MI Tahfidz Ngelo mengembangkan model pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga membangun karakter mandiri melalui pengalaman nyata.
Kepala MI Tahfidz Ngelo, Ulil Abshor, mengatakan kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh lokasi sekolah, melainkan oleh keberanian menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan.
“Sejak kelas satu, anak-anak kami diberi cempe atau anak kambing untuk dipelihara di rumah. Mereka belajar merawat, memberi makan, menjaga kesehatan ternak, hingga memahami tanggung jawab atas amanah yang diberikan,” ujarnya usai kegiatan.
Menurut Ulil, proses tersebut menjadi media belajar yang sangat efektif. Anak-anak diperkenalkan pada makna usaha sejak dini, mulai dari menghadapi risiko ketika ternak sakit, mencari solusi atas berbagai persoalan, hingga membangun keberanian mengambil keputusan.
“Anak-anak belajar bahwa setiap usaha membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan tanggung jawab. Dari pengalaman sederhana itu mereka mulai memahami nilai ekonomi sekaligus belajar tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, program tersebut juga menjadi sarana menanamkan kepedulian terhadap makhluk hidup serta membangun rasa percaya diri. Ketika kambing tumbuh sehat bahkan berkembang biak, para siswa akan merasakan hasil dari kerja keras yang mereka lakukan bersama keluarga.
Pengasuh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, KH Imam Mawardi Ridlwan, mengapresiasi langkah MI Tahfidz Ngelo yang berani menghadirkan pendidikan berbasis praktik.
Menurutnya, usia sekolah dasar merupakan masa emas pembentukan karakter sehingga anak perlu diberi pengalaman nyata, bukan sekadar teori.
“Usia dini adalah usia emas. MI Tahfidz Ngelo tidak berhenti pada konsep, tetapi langsung memberikan praktik. Dari situ lahir kreativitas, keberanian mengambil risiko, serta mentalitas yang ulet,” tuturnya.
Abah Imam menilai pembelajaran semacam ini akan menjadi bekal penting bagi anak-anak dalam menghadapi perubahan zaman.
Selain memperoleh pendidikan agama melalui program tahfidz, mereka juga memiliki kemampuan berpikir kreatif, mandiri, serta terbiasa menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Program pemberian cempe kepada siswa kelas satu menjadi simbol bahwa pendidikan karakter dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Anak-anak tidak hanya diajak menghafal pelajaran, tetapi juga dilatih mengelola amanah, bekerja keras, dan memahami proses sebelum memperoleh hasil.
Melalui pendekatan tersebut, MI Tahfidz Ngelo berharap mampu melahirkan generasi pesisir yang religius, produktif, dan memiliki jiwa kewirausahaan sejak usia dini.
Dari seekor anak kambing yang dirawat dengan penuh tanggung jawab, tumbuh harapan besar akan lahirnya generasi emas yang mandiri, inovatif, serta siap berkarya bagi masyarakat. (DON/Red)
Redaksi
Tampil di POLIPONI Malang 2026, Sheila On 7 Sukses Satukan Penonton Lintas Generasi

KOTA MALANG – Sheila On 7 sukses mengobati kerinduan para penggemarnya dalam gelaran Festival Musik POLIPONI Si Paling Konser 2026 yang digelar di Lapangan Rampal, Kota Malang, Sabtu (20/6) malam.
Penampilan grup band asal Yogyakarta itu menjadi salah satu yang paling dinanti dan berhasil menyatukan penonton lintas generasi.
Ribuan penonton yang memadati lokasi konser tampak larut menikmati penampilan Duta, Eros, dan Adam. Sejumlah lagu hits yang telah akrab di telinga penikmat musik Tanah Air dibawakan dengan penuh energi, mulai dari Kita, Berai, Sephia, hingga Sebuah Kisah Klasik.
Sepanjang penampilan, para penonton kompak bernyanyi bersama, menciptakan suasana nostalgia yang hangat di bawah gemerlap panggung megah POLIPONI Malang 2026.

Vokalis SO7 Duta, menyanyikan lagu “Dan“ salah satu lagu legendaris dari grup band asal Yogyakarta.(dok/is)
Di sela-sela penampilannya, vokalis Sheila On 7, Duta, menyapa para penonton dengan gaya khasnya yang sederhana.
“Kita banyakin nyanyi aja yuk. Gak usah terlalu banyak ngobrol-ngobrol,” ujar Duta yang langsung disambut riuh tepuk tangan dan sorakan penonton.
Antusiasme penggemar terlihat sejak pagi hari. Tidak sedikit penonton yang datang dari luar Kota Malang untuk menyaksikan langsung penampilan band yang telah eksis lebih dari dua dekade tersebut.
Salah seorang penonton asal Kediri, Yoyok, mengaku rela datang sejak pagi demi mendapatkan posisi terbaik di area konser.
“Bela-belain datang pagi dari Kediri biar bisa lihat Sheila On 7,” katanya.
Festival musik POLIPONI Si Paling Konser 2026 sendiri menghadirkan sederet musisi papan atas Indonesia. Acara dibuka oleh Coldiac, band asal Malang, setelah gerbang dibuka pada pukul 12.30 WIB.
Selanjutnya, penampilan Biru Baru pada pukul 15.10 WIB turut memanaskan suasana. Memasuki sore hingga malam hari, panggung POLIPONI diisi oleh Sal Priadi, Barasuara, dan Fiersa Besari.
Penampilan Sheila On 7 menjadi salah satu puncak acara yang paling ditunggu penonton. Setelah itu, festival ditutup dengan penampilan Maliq & D’Essentials yang menambah semarak malam di Lapangan Rampal.
Gelaran POLIPONI Si Paling Konser 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat Malang, tetapi juga berhasil menarik penonton dari berbagai daerah di Jawa Timur, menjadikannya salah satu festival musik terbesar yang digelar di Kota Malang tahun ini.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional2 minggu agoHarga Telur Jebol di Bawah Rp20 Ribu, Peternak Blitar di Ambang Gulung Tikar
Nasional2 minggu agoWarga Tulungagung Laporkan Dugaan Penipuan Proyek SPPG MBG, Nama Plt Bupati Disebut dalam Pengaduan
Nasional3 minggu agoHimpunan Aktivis Malang Laporkan Dugaan Korupsi Rp12,5 Miliar di Perumda Tugu Tirta ke KPK
Nasional1 minggu agoHeboh, Dugaan Massa Dibayar Rp50 Ribu, Polemik MBG di Tulungagung Makin Panas
Peristiwa3 hari agoWarga Desa Nglongsor Tuntut Kejelasan Dugaan Perselingkuhan Oknum Perangkat Desa
Nasional2 minggu agoAPBD Terkuras Rp10 Miliar, Namun Legalitas Aset Belum Tuntas, Siapakah yang Bertanggungjawab ?
Jawa Timur2 minggu agoRibuan Warga dan Mitra MBG di Trenggalek Gelar Aksi Damai, Desak Program Tetap Berlanjut dengan Evaluasi Menyeluruh
Nasional3 minggu agoSE Nomor 12 Tahun 2026 Terbit, Layanan MBG Dihentikan Selama Masa Libur dan Fasilitas SPPG Dilarang Digunakan












