Redaksi
Menguji Ketahanan Pangan: Tidak Cukup Bertumpu pada Sawah

Jakarta— Ketahanan pangan kembali menjadi agenda strategis pemerintah di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, serta ketidakpastian rantai pasok dunia. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan sektor pangan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, bukan hanya untuk menjamin pasokan domestik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memperkuat fondasi kemandirian nasional.
Namun, pertanyaannya: apakah ketahanan pangan cukup hanya bertumpu pada sawah?
Pendekatan yang kini mulai dibangun pemerintah menunjukkan arah yang lebih luas. Ketahanan pangan tidak lagi dipahami semata sebagai urusan produksi beras, melainkan penguatan ekosistem pangan nasional secara terintegrasi, mulai dari pertanian, peternakan, hingga sektor kelautan dan perikanan.
Hal itu tercermin dari langkah Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya udang di kawasan tambak modern Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) seluas 65 hektare di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa proyek-proyek produktif akan menjadi prioritas pemerintah dalam bulan-bulan mendatang.
“Produktif artinya harus menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, menghasilkan nilai tambah untuk devisa negara sekaligus meningkatkan penghasilan rakyat,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan pangan tidak lagi semata dipandang sebagai agenda konsumsi, melainkan bagian dari strategi ekonomi nasional.
Tambak budidaya udang di Kebumen menjadi salah satu contoh konkret. Kawasan tersebut disebut mampu menyerap 650 tenaga kerja lokal serta menghasilkan hingga 40 ton udang per hektare, dengan nilai ekonomi tinggi karena harga komoditas yang mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram.
Artinya, sektor pangan, khususnya perikanan modern, dapat menjadi mesin pencipta lapangan kerja sekaligus sumber devisa baru.
Lebih jauh, Presiden juga menyoroti persoalan klasik kebocoran kekayaan nasional.
“Indonesia sungguh sangat kaya, tetapi terlalu banyak kekayaan kita bocor. Kebocoran ini harus kita hentikan. Kekayaan bangsa harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir saja,” ujarnya.
Pesan ini memperlihatkan bahwa penguatan sektor produktif, termasuk pangan, tidak hanya bicara produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola ekonomi nasional yang lebih adil.
Di titik inilah definisi ketahanan pangan menjadi lebih relevan.
Selama ini, narasi ketahanan pangan terlalu sering identik dengan beras. Padahal kebutuhan pangan masyarakat jauh lebih kompleks. Ketahanan pangan bukan hanya soal karbohidrat, tetapi juga kecukupan protein, diversifikasi sumber pangan, serta kemampuan negara mengelola seluruh potensi sumber dayanya.
Sebagai negara maritim, Indonesia justru memiliki keunggulan besar yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Dietriech G Bengen, menilai sektor kelautan dapat menjadi salah satu fondasi penting ketahanan pangan nasional.
Dalam situasi ketidakstabilan ekonomi yang kerap diiringi lonjakan harga pangan, subsektor perikanan dinilai mampu menjadi penyangga pasokan protein melalui penguatan akuakultur maupun perikanan tangkap yang dikelola secara berkelanjutan.
Tak hanya menopang kebutuhan domestik, sektor ini juga menyimpan nilai ekonomi tinggi. Komoditas seperti udang, tuna, rumput laut, hingga kepiting telah lama menjadi produk unggulan Indonesia di pasar global.
Namun demikian, optimisme tersebut tidak boleh menutup realitas bahwa sektor pertanian tetap menghadapi tantangan serius.
Indonesia memang pernah mencatat tonggak sejarah penting pada 1984 ketika berhasil mencapai swasembada beras. Produksi nasional kala itu mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Tetapi keberhasilan tersebut tidak berlangsung permanen.
Alih fungsi lahan pertanian, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, stagnasi produktivitas, hingga ketergantungan pada impor menunjukkan bahwa persoalan pangan nasional jauh lebih kompleks daripada sekadar meningkatkan angka produksi.
Di tingkat petani, tantangan paling nyata justru terletak pada biaya produksi yang terus meningkat.
Untuk menanam padi di lahan seluas 1 hektare, biaya realistis saat ini berkisar antara Rp10 juta hingga Rp18 juta per musim tanam. Angka itu mencakup kebutuhan benih, pengolahan lahan, pupuk, pestisida, biaya tanam, hingga panen.
Dalam kondisi ideal, hasil panen 6 hingga 8 ton per hektare memang memungkinkan. Namun di banyak daerah, capaian 4 hingga 6 ton justru lebih realistis.
Dengan asumsi harga gabah berada di kisaran Rp5.500 hingga Rp6.500 per kilogram, keuntungan petani kerap tergerus setelah dikurangi biaya produksi, terutama saat dihadapkan pada pupuk langka, cuaca ekstrem, atau serangan hama.
Artinya, menggantungkan ketahanan pangan hanya pada sawah justru berisiko menciptakan kerentanan baru.
Di sisi lain, sektor kelautan pun bukan tanpa tantangan. Praktik penangkapan ikan ilegal, keterbatasan pelabuhan perikanan, minimnya cold storage, persoalan distribusi logistik, hingga ancaman perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Karena itu, strategi ketahanan pangan nasional membutuhkan pendekatan yang benar-benar terintegrasi.
Pertanian rakyat harus diperkuat. Sistem irigasi perlu dibenahi. Akses pupuk wajib dijamin. Harga panen harus tetap sehat bagi petani. Pada saat yang sama, potensi kelautan dan perikanan harus dioptimalkan secara modern, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah.
Ketahanan pangan pada akhirnya bukan sekadar soal memperbesar produksi.
Ia adalah soal keberlanjutan, pemerataan akses, kesejahteraan produsen pangan, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan negara mengelola seluruh sumber dayanya secara adil dan efisien.
Jika sawah adalah fondasi ketahanan pangan nasional, maka laut adalah kekuatan besar yang selama terlalu lama menunggu untuk dimaksimalkan. (By/Red)
Redaksi
Gelar Sidak di Sejumlah Pasar, Forkopimda Kabupaten Blitar Pastikan Stabilitas Harga Sembako

BLITAR – Bupati Blitar H. Rijanto bersama jajaran Forkopimda melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) Program Strategis Nasional, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Blitar H. Rijanto dan diikuti unsur Forkopimda. Dari Polres Blitar, hadir Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., didampingi Kasat Reskrim AKP Bayu Adjie Sudarmono, S.T.K., S.I.K., M.H.
Sidak dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kabupaten Blitar, di antaranya Pasar Kanigoro dan Pasar Kademangan serta beberapa pasar lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi pasar, ketersediaan bahan kebutuhan pokok, serta perkembangan harga barang di tingkat pedagang.
Kehadiran Kapolres Blitar bersama Forkopimda merupakan bentuk dukungan Polri dalam mengawal program strategis nasional, sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.
Melalui sinergi dan kolaborasi lintas instansi, diharapkan stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Blitar dapat terus terjaga.(Hms/Jef)
Redaksi
Sidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot

TULUNGAGUNG— Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, bersama Dwi Yoga Ambal Ariski, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (3/11/2026), diwarnai keberatan sejumlah saksi yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa.
Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra tersebut menjadi perhatian setelah beberapa saksi a de charge atau saksi yang meringankan terdakwa mengaku tidak leluasa menyampaikan keterangan. Mereka menilai sejumlah penjelasan kerap dipotong, disertai teguran bernada keras, bahkan sebelum substansi yang hendak disampaikan selesai diuraikan.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap bagaimana majelis hakim memberikan ruang yang berimbang bagi saksi yang dihadirkan pihak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Salah satu saksi yang menjadi perhatian adalah Baroroh, sekretaris pribadi (Sekpri) Ibu Bupati Ny. Endang, yang memberikan keterangan mengenai uang dalam tas ransel senilai sekitar Rp30,5 juta serta uang Rp200 juta yang dikaitkan dengan OTT KPK pada 11 April 2026.
Di hadapan persidangan, Baroroh mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar penjelasan dari Oky, staf Bagian Umum, mengenai tas ransel berisi uang sekitar Rp30,5 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, merupakan uang “rembes” perjalanan dinas ajudan dan Sekpri bulan April 2026 yang belum diganti Bagian Umum.
Baroroh juga menjelaskan bahwa saat dirinya menanyakan uang Rp200 juta yang diberitakan sebagai barang bukti OTT KPK, Oky menyampaikan bahwa uang tersebut diambil dari brankas Bagian Umum.
Namun, ketika keterangan itu disampaikan, Hakim Ketua I Made Yulianda, S.H., M.H., mempertanyakan kapasitas saksi serta pengetahuannya mengenai rincian uang di dalam brankas Bagian Umum.
Baroroh mengakui tidak mengetahui seluruh rincian uang tersebut. Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak saksi, suasana kemudian memanas setelah saksi mendapat teguran agar memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbohong.
Saksi mengaku keberatan karena merasa keterangannya belum selesai disampaikan, sementara dirinya telah menjawab berdasarkan informasi yang memang diketahui.
Sorotan berikutnya datang dari Hery Widodo, saksi a de charge yang memberikan penjelasan mengenai Surat Pernyataan pengunduran diri ASN dari status kepegawaian maupun jabatan.
Hery menyampaikan pandangan bahwa sebuah Surat Pernyataan yang ditandatangani seseorang tidak otomatis dapat langsung dieksekusi. Menurutnya, surat pernyataan sepihak tidak bisa disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dokumen tersebut, dalam pandangan Hery, dapat menjadi alat bukti, tetapi akibat hukum dan pelaksanaannya tetap harus diuji berdasarkan isi dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ketika hendak menjelaskan lebih jauh argumentasi tersebut, Hakim Ketua I Made Yulianda disebut menyela dengan pernyataan agar saksi “jangan menyesatkan ASN”.
Hery merasa tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menguraikan dasar pandangan hukumnya. Situasi tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang persidangan.
Usai sidang, Hery menyampaikan kekecewaannya terhadap proses pemeriksaan yang menurutnya tidak memberikan ruang memadai bagi saksi untuk menyampaikan keterangan secara utuh.
“Saya datang ke persidangan dengan itikad baik, dengan harapan besar bahwa ruang sidang adalah tempat di mana kebenaran materiil akan dicari, didalami, dan diuji secara objektif. Saya berharap dapat menyampaikan keterangan saya secara utuh, bebas, dan tanpa tekanan,” ungkap Hery kepada 90detik.com Rabu(4/11).
Dirinya mengaku beberapa kali keterangannya dipotong dan dibatasi sehingga tidak dapat menjelaskan latar belakang persoalan secara kronologis dan komprehensif.
“Padahal, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dan seharusnya digali secara mendalam,” lanjutnya.
Hery juga menyayangkan tidak adanya kesempatan yang menurutnya cukup untuk mendalami substansi, konteks, motif, serta rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi perkara tersebut.
“Saya merasa hakim lebih mengejar percepatan persidangan daripada menggali kebenaran yang seadil-adilnya,” tegasnya.
Pihaknya menilai situasi tersebut membuat haknya sebagai saksi untuk didengar secara berimbang atau audi alteram partem terasa tercederai.
“Kekecewaan ini bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan jeritan nurani seorang warga negara yang ingin diperlakukan adil di hadapan hukum. Saya sangat menghormati Majelis Hakim, namun siapa pun juga berhak mendapatkan proses peradilan yang fair, transparan, dan manusiawi,” ujarnya.
Persoalan lain muncul ketika mantan Camat Ngantru memberikan keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan rutin tahunan di tingkat kecamatan.
Saksi menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan tetap diupayakan berjalan meskipun belum tersedia anggaran. Menurut keterangannya, sebagian kebutuhan kegiatan tersebut didukung dari tambahan penghasilan pribadi yang bersumber dari kegiatan PPATs.
Namun, Hakim Anggota Manambus Pasaribu, S.H., M.H., meminta saksi menunjukkan bukti pendapatan PPATs tersebut.
Saksi menyatakan keberatan karena menganggap hal itu merupakan pendapatan pribadi yang sah dan merasa tidak nyaman apabila harus membuka rincian pendapatannya di ruang persidangan.
Peristiwa ini turut memunculkan diskusi mengenai relevansi pertanyaan dalam pembuktian serta batas antara kepentingan pemeriksaan perkara dan informasi pribadi saksi.
Tak hanya soal pemotongan keterangan, pihak saksi juga menyoroti kesan adanya perbedaan perlakuan antara saksi pembela dan JPU KPK.
Menurut kronologi yang disampaikan pihak saksi, saksi a de charge merasa lebih sering mendapat teguran, sementara JPU KPK dinilai lebih leluasa selama persidangan, termasuk ketika menggunakan telepon genggam.
Bahkan, terdapat teguran kepada saksi pembela agar duduk tegak, sementara menurut pengamatan pihak saksi, perlakuan serupa tidak diberikan kepada JPU KPK.
Kesan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya keberatan terhadap suasana persidangan hari itu.
Meski demikian, penilaian mengenai adanya perbedaan perlakuan tersebut masih merupakan pandangan pihak saksi dan perlu dikonfirmasi kepada majelis hakim maupun JPU KPK.
Dalam proses peradilan pidana, majelis hakim memiliki kewenangan memimpin persidangan, mengatur ketertiban, serta mengajukan pertanyaan untuk menggali fakta. Namun, kewenangan tersebut harus tetap dijalankan dengan menjunjung prinsip imparsialitas dan memberikan kesempatan yang wajar kepada seluruh saksi.
Keterangan saksi a de charge merupakan bagian dari proses pembuktian yang tidak boleh diabaikan hanya karena berasal dari pihak terdakwa. Sebaliknya, keterangan tersebut harus diuji secara kritis sebagaimana keterangan saksi yang diajukan penuntut umum.
Begitu pula pandangan Hery Widodo mengenai Surat Pernyataan pengunduran diri ASN. Argumentasi tersebut perlu ditempatkan sebagai pendapat saksi yang harus diuji berdasarkan fakta, isi dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Rangkaian peristiwa di Ruang Cakra tersebut akhirnya menyisakan sejumlah pertanyaan, apakah pemotongan keterangan merupakan bagian dari pengendalian persidangan, atau justru membuat saksi pembela kehilangan kesempatan menjelaskan fakta secara utuh?
Apakah standar ketertiban dan etika persidangan telah diterapkan secara setara kepada seluruh pihak?
Dan bagaimana majelis hakim memastikan bahwa keterangan yang meringankan maupun memberatkan terdakwa sama-sama memperoleh ruang pemeriksaan yang proporsional?
Keberatan saksi tentu tidak serta-merta membuktikan adanya keberpihakan hakim. Namun, setiap keberatan yang menyangkut proses persidangan patut menjadi perhatian demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Sebab, keadilan tidak cukup hanya diputuskan melalui palu hakim. Keadilan juga harus terasa dalam setiap proses, setiap pertanyaan, dan setiap kesempatan bagi seseorang untuk menyampaikan kebenaran yang diketahuinya.
Persidangan perkara korupsi harus menjadi panggung pembuktian yang objektif, bukan ruang yang menimbulkan kesan bahwa suara salah satu pihak kurang memperoleh tempat.
Integritas peradilan pada akhirnya tidak hanya dinilai dari amar putusan, tetapi juga dari bagaimana proses menuju putusan itu dijalankan secara adil, transparan, dan tidak memihak. (DON/Red)
Redaksi
Polres Blitar Pantau Stok BBM di Sejumlah SPBU, Kapolres Imbau Masyarakat Tak Perlu Menimbun

BLITAR – Jajaran Polsek Polres Blitar melakukan pemantauan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pada Minggu (18/10), guna memastikan kondisi stok dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tetap terpantau.
Selain melakukan monitoring stok BBM, Anggota Jajaran Polsek Polres juga mengintensifkan patroli ke sejumlah SPBU untuk mengantisipasi kepadatan antrean kendaraan serta menjaga situasi lalu lintas tetap aman dan lancar.
Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H, mengimbau masyarakat agar tetap tenang tidak Panic buying dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, terlebih hingga melakukan penimbunan.
Menurutnya, masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan. Pembelian secara berlebihan justru berpotensi mengganggu pemerataan pelayanan bagi pengguna kendaraan lainnya.
Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Blitar.
Berdasarkan hasil monitoring, ketersediaan BBM di sebagian besar SPBU yang dipantau masih tersedia, dengan jumlah stok yang bervariasi untuk jenis Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Bio Solar, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar, anggota jajaran Polsek dan anggota Polres melaksanakan patroli dan pelayanan pengamanan di area SPBU.
Dari hasil patroli, antrean pengisian BBM terpantau normal, lancar, dan terkendali. Antrean kendaraan yang ada masih berada di dalam area SPBU sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan sekitar.
Kegiatan monitoring dan patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.(Jef/Hms)
Redaksi3 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional2 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi2 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi2 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Hukum4 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa2 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Opini4 hari agoDana BOS Jatim Rp 4.089 Triliun Diadukan ke KPK, Kewenangan , Klasifikasi Swakelola dan Aliran Dipertanyakan
Peristiwa1 minggu agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi













