MBD — Maraknya praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), kian menjadi sorotan publik. Kondisi ini mendorong Sekretaris Umum Gerakan Mahasiswa MBD (GEMA MBD), Meri M. Awirana, angkat bicara dan mendesak pemerintah daerah serta DPRD untuk bertindak lebih serius. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (02/05/2026).

Dalam keterangannya kepada awak media, Meri menjelaskan bahwa Pulau Letti merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai gerbang wilayah perairan nasional di bagian selatan. Selain itu, kawasan ini dikenal memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah, dengan ekosistem yang lengkap mulai dari padang lamun, terumbu karang, hingga jalur migrasi ikan bernilai ekonomi tinggi.

“Potensi ini bukan hanya menjadi kekayaan alam, tetapi juga sumber utama kehidupan masyarakat setempat yang sejak lama bergantung pada hasil laut,” ujar Meri.

Namun, dalam satu dekade terakhir, kondisi perairan Pulau Letti dinilai semakin mengkhawatirkan. Maraknya praktik penangkapan ikan ilegal, baik oleh pelaku domestik maupun kapal asing tanpa izin, menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut.

Menurut Meri, praktik ilegal fishing tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam kedaulatan negara serta merampas hak masyarakat lokal atas sumber daya yang seharusnya mereka kelola.

GEMA MBD mencatat sejumlah dampak serius yang ditimbulkan. Dari sisi ekonomi, nelayan lokal mengalami penurunan hasil tangkapan secara drastis, yang berdampak langsung pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari sisi lingkungan, penggunaan alat tangkap merusak seperti pukat harimau dan bahan peledak telah menyebabkan kerusakan terumbu karang serta ekosistem laut yang sulit dipulihkan.

Sementara itu, dari sisi sosial, kondisi ini memicu ketegangan akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya laut. Bahkan, situasi tersebut berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, pengangguran, hingga mendorong perpindahan penduduk.

Lebih lanjut, Meri menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama terus berlangsungnya praktik ilegal fishing di kawasan tersebut. Keterbatasan armada dan fasilitas di instansi terkait, termasuk aparat Polairud dan TNI AL, dinilai menjadi kendala serius.

“Jumlah kapal pengawasan sangat terbatas, bahkan sebagian dalam kondisi tidak layak operasi. Peralatan pendukung seperti sistem navigasi dan komunikasi juga masih minim,” jelasnya.

Akibatnya, banyak wilayah perairan yang tidak terjangkau pengawasan dan menjadi celah bagi pelaku ilegal fishing untuk beroperasi secara bebas.

Atas kondisi tersebut, GEMA MBD secara tegas mendesak DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi II, serta Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengambil langkah konkret. Organisasi ini mengajukan sejumlah tuntutan strategis, antara lain pengalokasian anggaran yang memadai untuk pengadaan dan perbaikan kapal pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan kerja sama lintas instansi, serta pelaksanaan evaluasi kebijakan secara berkala.

“Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan langkah komprehensif dan terencana untuk menyelamatkan sumber daya laut serta kesejahteraan masyarakat,” tegas Meri.

Ia juga mengungkapkan bahwa praktik ilegal fishing tidak hanya terjadi di Pulau Letti, tetapi juga ditemukan di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Maluku Barat Daya, seperti Pulau Damer, Romang, Wetar, dan pulau-pulau sekitarnya.

GEMA MBD menegaskan bahwa penanganan ilegal fishing merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat ditunda. Mereka berharap pemerintah segera bertindak tegas demi menjaga kedaulatan negara, melindungi masyarakat pesisir, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan bagi generasi mendatang. (By/Red)

Surabaya— Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kota Surabaya berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada serikat pekerja dan elemen mahasiswa atas sinergi yang terjalin selama kegiatan berlangsung.

Ucapan apresiasi itu disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas kedewasaan seluruh elemen masyarakat dalam merayakan momentum Hari Buruh dengan damai, tanpa gesekan, serta tetap mengedepankan dialog konstruktif.

Kapolrestabes Surabaya menilai keberhasilan pengamanan May Day tahun ini tidak hanya menjadi hasil kerja pihak Kepolisian, namun juga lahir dari komitmen bersama antara buruh, mahasiswa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas Kota Pahlawan.

Kombes Pol Luthfi Sulistiawan menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh sejatinya merupakan ruang demokrasi yang sah bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan harapan terkait kesejahteraan, perlindungan kerja, hingga keadilan sosial.

Menurutnya, suasana kondusif dalam perayaan May Day 2026 di Surabaya menunjukkan tingkat kedewasaan demokrasi yang semakin baik.

“Terima kasih kepada seluruh serikat pekerja dan elemen mahasiswa yang telah menunjukkan komitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan suasana damai selama rangkaian kegiatan May Day berlangsung,” ungkap Kombes Luthfi, Sabtu (2/5/26).

Ia menegaskan kolaborasi ini membuktikan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara tertib, santun, dan tetap menghormati kepentingan masyarakat luas.

Kombes Luthfi juga menambahkan, Polrestabes Surabaya akan terus membuka ruang komunikasi dan memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat demi menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

“Semangat kebersamaan seperti ini perlu terus dijaga. Kota Surabaya membutuhkan energi positif dari semua pihak agar tetap menjadi ruang hidup yang aman, produktif, dan harmonis,” lanjutnya.

Pelaksanaan May Day 2026 di Surabaya dinilai menjadi gambaran positif bagaimana momentum Hari Buruh dapat diperingati secara humanis, bermartabat, dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam berbagai kegiatan yang berlangsung, massa buruh dan mahasiswa terlihat menyampaikan aspirasi dengan tertib, sementara aparat kepolisian menjalankan pengamanan secara humanis dan persuasif.

Atmosfer kebersamaan tersebut memperkuat pesan bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan konflik.

Sebaliknya, dialog yang sehat antara masyarakat dan aparat justru mampu menciptakan stabilitas sosial yang produktif.

Dengan berakhirnya peringatan Hari Buruh 2026 secara aman dan kondusif, Surabaya kembali menunjukkan diri sebagai kota yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban publik.

Keberhasilan May Day 2026 menjadi catatan penting bagi seluruh pihak bahwa kolaborasi lintas elemen dapat menciptakan iklim sosial yang sehat.

Semangat “senantiasa menjadi lebih baik” yang digaungkan dalam momentum ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi budaya kolektif dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan kehidupan kota yang semakin inklusif. (DON/Red)

Jakarta— Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) membenahi struktur Pimpinan Daerah (PIMDA) Papua Selatan sebagai bagian dari konsolidasi menuju Pemilu Legislatif 2029. Langkah ini diputuskan dalam rapat di Kantor Pusat PKN, Jakarta, dengan fokus pada penguatan organisasi dan kesiapan Verifikasi Faktual (Verfak) oleh KPU.

Penataan kepengurusan merujuk pada SK Nomor 039/SK/PIMNAS-PKN/IV/2026 (masa bakti 2026–2031) yang menggantikan SK sebelumnya. Tujuannya untuk memastikan organisasi lebih solid, efektif, dan terarah.

Ketua PKN Papua Selatan, Emanuel Eko Priyono, menegaskan konsolidasi menjadi kunci memperkuat partai hingga tingkat cabang dan distrik. “PKN harus hadir nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya Jumat,1 Mei 2026.

Ketua Bidang Organisasi PIMNAS PKN, Prayoto Ateng, menambahkan sinergi kader dari pusat hingga akar rumput penting untuk memperluas dukungan dan meraih kursi legislatif 2029.

Sementara itu, Sekretaris PKN Papua Selatan, Anton Bambang, menekankan kesiapan administrasi dalam menghadapi verfak KPU. “Kader harus sigap agar PKN lolos verifikasi dan tampil optimal,” katanya.

PKN Papua Selatan juga memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan politik.

Dengan konsolidasi ini, PKN optimistis meningkatkan elektabilitas dan bersaing kuat pada Pemilu 2029. (By/Red)