Connect with us

Nasional

Ageng Dendy Sekjen GMNI : Zaken Kabinet bisa Memajukan dan Mensejahterakan Masyarakat Indonesia

Published

on

JAKARTA, 90detik.com -Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) merespon adanya wacana dari Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto yang akan membentuk Zaken Kabinet dalam pemerintahannya mendatang.

Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Muh. Ageng Dendy Setiawan mengatakan langkah membentuk Zaken Kabinet merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan seperti pangan, energi, ekonomi dan kondisi geopolitik.

“Ya saya rasa itu menjadi langkah yang tepat ketika ada wacana soal zaken kabinet ditengah tantangan pangan, energi, ekonomi dan kondisi geopolitik,” kata Dendy sapaan akrabnya.

Dendy juga akan mendukung upaya presiden terpilih dalam mewujudkan Zaken Kabinet yang akan diisi oleh orang-orang ahli dan mempunyai kompetensi untuk menunjang kebijakan dari pemerintahan kedepan.

“Tentunya harus kita dukung soal Zaken Kabinet dalam mewujudkan visi dan misi presiden terpilih agar berjalan secara maksimal dan tidak terjadi malfungsi dalam kabinet,” tutur Dendy.

Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya ini juga mengingatkan bahwa membentuk dan mewujudkan zaken kabinet bukanlah hal yang mudah.

Terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan hal itu, termasuk salah satunya dari koalisi partai yang juga harus memiliki kader profesional dan berintegritas untuk bergabung dalam kabinet.

“Tentunya dalam mewujudkan zaken kabinet bukanlah hal yang mudah, ada banyak tantangan seperti partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang ingin mendapatkan kursi menteri harus memiliki kader yang profesional dan berintegritas, tidak hanya karena memiliki jabatan tinggi di partai lantas mendapatkan kursi menteri, kalau harus mengambil profesional di luar partai politik itu juga bagus, ini semua agar zaken kabinet bisa terwujud,” tegasnya.

Sekjen DPP GMNI juga menyampaikan dalam mewujudkan zaken kabinet juga harus mempelajari sejarah zaken kabinet di Indonesia. Agar hal-hal yang baik dan pernah terwujud bisa dilanjutkan untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat untuk mewujudkan Indonesia Emas.

“Pemerintahan selanjutnya harus juga mempelajari sejarah zaken kabinet yang telah dilakukan di Indonesia agar hal-hal yang baik bisa dilanjutkan atau disempurnakan dan yang menjadi hambatan bisa dijadikan pelajaran agar benar benar zaken kabinet ini bisa memajukan dan mensejahterahkan masyarakat Indonesia,“tutupnya. (Jk/Red)

Nasional

Kepengrusan DPD dan DPC PJS se Sumbar Diambil Alih DPP

Published

on

Kepengrusan DPD dan DPC PJS se Sumbar Diambil Alih DPP

 

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) mengambil langkah tegas menjelang agenda strategis organisasi, yakni Musyawarah Nasional (Munas) III pada 21-24 Juli 2026 dan persiapan pendaftaran sebagai konstituen Dewan Pers.

Melalui Surat Nomor 13/DPP-PJS/VI/2026 tertanggal 29 Juni 2026, DPP PJS secara resmi mengambil alih kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS Sumatera Barat beserta seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS se-Sumatera Barat. Langkah tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja kepengurusan di daerah.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menjelaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan internal agar seluruh tahapan menuju pendaftaran ke Dewan Pers dapat berjalan sesuai target.

“DPP memberikan kesempatan kepada Ketua DPD PJS Sumatera Barat untuk memenuhi target penambahan anggota sebagai salah satu syarat menuju pendaftaran ke Dewan Pers. Namun hingga batas waktu yang telah diberikan, target tersebut belum tercapai. Karena itu, DPP mengambil langkah strategis agar roda organisasi tetap berjalan,” ujar Mahmud, pada Senin (29/6).

Dalam surat tersebut dijelaskan, DPP sebelumnya telah memberikan tenggat waktu kepada Ketua DPD PJS Sumatera Barat, Al Imran, untuk memenuhi target pendaftaran anggota PJS. Target itu dinilai penting sebagai bagian dari persiapan administrasi organisasi menuju verifikasi Dewan Pers.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi, target tidak dapat dipenuhi. Atas dasar itu, DPP memutuskan mengambil alih kepengurusan DPD PJS Sumatera Barat beserta seluruh DPC dibawahnya di bawah kendali DPP.

Meski demikian, Mahmud menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan merupakan bentuk sanksi personal, melainkan langkah organisasi yang bersifat mendesak untuk memastikan seluruh agenda strategis PJS berjalan.

Hal ini juga pernah dilakukan untuk DPD Sumut, DPD NTB, DPD Riau, DPD Gorontalo dan DPD Kepri.

“Keputusan ini semata-mata untuk menjamin roda organisasi tetap berjalan dengan baik, ke dalam maupun ke luar organisasi. Fokus kami saat ini adalah memantapkan seluruh persiapan menuju Munas III dan pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers,” tegas Mahmud.

Mahmud juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DPD maupun DPC PJS Sumatera Barat atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama ini dalam membesarkan organisasi.

Dengan langkah pembenahan tersebut, Mahmud optimis seluruh tahapan konsolidasi organisasi dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga target besar PJS untuk menjadi salah satu konstituen Dewan Pers dapat terwujud sesuai agenda yang telah ditetapkan.(*)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Pesantren Krapak Mayong Memuliakan Anak Yatim di Hari Sepuluh Muharom 1448 H

Published

on

LAMONGAN – Suara adzan asar baru saja reda di langit Mayong. Jama’ah Ngaji Selapan Sabtu Wage berduyun-duyun memenuhi teras Pesantren Krapak Mayong. Hari itu bukan sembarang Jumat. Tanggal 10 Muharom, Yaumi Asy Syuro, hari yang oleh para nabi dijadikan momentum pertaubatan.

Kang Imam Suyuti, sekretaris pesantren, pada Jum’at (26/6) menyebut sore itu sebagai “sore istighfar.”

Ia menjelaskan bahwa jamaah diajak menundukkan kepala, melafalkan doa pengampunan sebelum magrib.

“Hari asy syuro adalah hari taubat. Jama’ah diajak membaca istighfar agar hati kembali bening,” katanya lirih.

Di tengah lantunan doa, hadir pula KH. Imam Mawardi Ridlwan. Sekretaris PW IPHI Jawa Timur itu mengingatkan, bahwa anak yatim adalah sumber keberkahan.

“Memuliakan mereka bukan sekadar memberi santunan. Tapi juga perhatian, kelembutan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujarnya.

KH Imam Mawardi Ridlwan, bersama anak yatim. (dok/DON).

Sebanyak 80 anak yatim sore itu menerima santunan. Mereka duduk berjejer, dengan wajah polos penuh harap.

Abah Imam, yang kini juga menjabat Wakil Ketua LD PWNU Jawa Timur, menundukkan kepala penuh syukur.

“Terima kasih kepada para donatur. Menyantuni anak yatim akan menumbuhkan kelembutan hati,” ucapnya.

Pesantren Krapak Mayong sore itu bukan sekadar tempat ngaji. Ia menjelma ruang pertaubatan, ruang kelembutan, ruang keberkahan. Santunan anak yatim menjadi tanda bahwa hati manusia masih bisa dilunakkan oleh doa, oleh kasih, oleh rasa syukur.

“Kalau mau, saya bisa mengembangkan berita ini ke arah refleksi sosial: apakah tradisi Asy Syuro masih relevan di tengah masyarakat modern, atau bagaimana santunan anak yatim bisa menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Semoga santunan anak yatim dapat berjalan setiap tahun dihari Asy Syuro“. pungkasnya.(DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Blitar: Seleksi SPMB Ditentukan Sistem, Bukan Sekolah

Published

on

BLITAR – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar, Indiyah Nurhayati, memberikan penjelasan terkait tidak diterimanya atlet skateboard berprestasi, di SMAN 3 Kota Blitar. Melalui jalur prestasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Pihaknya menegaskan, proses seleksi pada jalur prestasi dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan dokumen yang diunggah peserta.

Karena itu, hasil penilaian maupun pemeringkatan tidak ditentukan oleh pihak sekolah ataupun Cabang Dinas Pendidikan.

“Magdalena mendaftar di SMAN 3 Kota Blitar pada SPMB Tahap 2 melalui jalur prestasi lomba non akademik. Yang bersangkutan mengunggah piagam Juara II cabang olahraga skateboard tingkat provinsi, kemudian sistem secara otomatis memberikan nilai 16 poin. Bukan Cabang Dinas maupun sekolah yang memberikan angka,” ujarnya, pada Sabtu (27/6) saat dihubungi awak media 90detik.com melalui pesan singkat.

Berdasarkan data SPMB, pada jalur prestasi nonakademik di SMAN 3 Kota Blitar terdapat 109 pendaftar. Dari hasil pemeringkatan sistem, Magdalena berada di peringkat ke-63, sedangkan kuota yang tersedia pada jalur tersebut hanya 11 kursi.

“Dengan hasil pemeringkatan tersebut, yang bersangkutan belum masuk dalam kuota penerimaan di SMAN 3 Kota Blitar,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan Magdalena tetap diterima di sekolah negeri. Atlet yang memiliki prestasi di cabang olahraga skateboard itu dinyatakan lolos di SMAN 1 Kademangan pada SPMB Tahap 3 melalui jalur prestasi nilai akademik.

“Proses yang dilakukan peserta dapat dilihat pada sistem. Yang bersangkutan sudah diterima di SMAN 1 Kademangan melalui jalur prestasi nilai akademik,” katanya.

Sebelumnya, dari beberapa informasi yang beredar Ketua Umum KONI Kota Blitar, M. Samanhudi Anwar, menyampaikan keprihatinannya atas tidak diterimanya Magdalena di SMAN 3 Kota Blitar melalui jalur prestasi.

Magdalena diketahui merupakan atlet skateboard peraih medali emas pada Porprov Jawa Timur VIII Tahun 2023 serta medali perak pada Porprov Jawa Timur IX Tahun 2025.

Hingga berita ini diterbitkan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar menegaskan bahwa proses seleksi SPMB dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan dokumen yang diunggah peserta.

Sementara itu, Magdalena Emelya Steimer telah dinyatakan diterima di SMAN 1 Kademangan melalui jalur prestasi nilai akademik pada Tahap 3 SPMB. (JK/Red)

Continue Reading

Trending