Connect with us

Nasional

Ageng Dendy Sekjen GMNI : Zaken Kabinet bisa Memajukan dan Mensejahterakan Masyarakat Indonesia

Published

on

JAKARTA, 90detik.com -Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) merespon adanya wacana dari Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto yang akan membentuk Zaken Kabinet dalam pemerintahannya mendatang.

Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Muh. Ageng Dendy Setiawan mengatakan langkah membentuk Zaken Kabinet merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan seperti pangan, energi, ekonomi dan kondisi geopolitik.

“Ya saya rasa itu menjadi langkah yang tepat ketika ada wacana soal zaken kabinet ditengah tantangan pangan, energi, ekonomi dan kondisi geopolitik,” kata Dendy sapaan akrabnya.

Dendy juga akan mendukung upaya presiden terpilih dalam mewujudkan Zaken Kabinet yang akan diisi oleh orang-orang ahli dan mempunyai kompetensi untuk menunjang kebijakan dari pemerintahan kedepan.

“Tentunya harus kita dukung soal Zaken Kabinet dalam mewujudkan visi dan misi presiden terpilih agar berjalan secara maksimal dan tidak terjadi malfungsi dalam kabinet,” tutur Dendy.

Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya ini juga mengingatkan bahwa membentuk dan mewujudkan zaken kabinet bukanlah hal yang mudah.

Terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan hal itu, termasuk salah satunya dari koalisi partai yang juga harus memiliki kader profesional dan berintegritas untuk bergabung dalam kabinet.

“Tentunya dalam mewujudkan zaken kabinet bukanlah hal yang mudah, ada banyak tantangan seperti partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang ingin mendapatkan kursi menteri harus memiliki kader yang profesional dan berintegritas, tidak hanya karena memiliki jabatan tinggi di partai lantas mendapatkan kursi menteri, kalau harus mengambil profesional di luar partai politik itu juga bagus, ini semua agar zaken kabinet bisa terwujud,” tegasnya.

Sekjen DPP GMNI juga menyampaikan dalam mewujudkan zaken kabinet juga harus mempelajari sejarah zaken kabinet di Indonesia. Agar hal-hal yang baik dan pernah terwujud bisa dilanjutkan untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat untuk mewujudkan Indonesia Emas.

“Pemerintahan selanjutnya harus juga mempelajari sejarah zaken kabinet yang telah dilakukan di Indonesia agar hal-hal yang baik bisa dilanjutkan atau disempurnakan dan yang menjadi hambatan bisa dijadikan pelajaran agar benar benar zaken kabinet ini bisa memajukan dan mensejahterahkan masyarakat Indonesia,“tutupnya. (Jk/Red)

Jawa Timur

Menjelang Muktamar VIII IPHI di Bali, PW Jatim Ingatkan Regenerasi Bukan Berarti Rebutan Kursi

Published

on

SURABAYA – Menjelang pelaksanaan Muktamar VIII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Bali pada 15 –16 Juni 2026, muncul sejumlah spekulasi terkait pergantian kepengurusan di tingkat pusat.

Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah kemungkinan Ketua PW IPHI Jawa Timur, Emil Dardak, naik ke jajaran pengurus pusat.

Namun, isu tersebut segera diluruskan oleh Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan. Pada Kamis (28/5), pria yang akrab disapa Abah Imam itu menegaskan bahwa Emil Dardak saat ini masih fokus menjalankan khidmat di tingkat provinsi.

“Yang mengusulkan agar Mas Emil naik ke pusat, kayaknya orang yang tidak memahami PW IPHI Jawa Timur,” tegas Abah Imam.

Bahkan, ia mempertanyakan motif di balik usulan tersebut. “Mungkinkah yang usul itu justru ingin jadi ketua umum, tapi tidak punya kemampuan dan jalan?” imbuhnya.

Abah Imam mengingatkan bahwa muktamar seharusnya tidak dimaknai sebagai ajang perebutan kursi. Menurutnya, forum nasional ini merupakan wadah untuk memperkuat ukhuwah dan sinergi antar pengurus IPHI di seluruh Indonesia.

“Konsolidasi IPHI akan efektif manakala para pengurus saling menguatkan peran masing-masing. Tidak ada yang jadi benalu,” tegasnya.

Tiga Bidang Strategis yang Perlu Diperkuat

Sebagai wakil ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Abah Imam berharap Muktamar VIII IPHI di Bali mampu membahas arah gerak dakwah yang lebih strategis, khususnya di era digital.

Ia menilai para pengurus wilayah memiliki peluang untuk merumuskan program-program yang relevan dengan kebutuhan jamaah haji.

Abah Imam merinci tiga bidang prioritas yang harus diperkuat ke depan, yaitu dakwah, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

“IPHI ditata untuk berkhidmat pada jamaah, masyarakat, dan bangsa,” ucapnya.

Jaga IPHI dari Politik Praktis

Di akhir pernyataannya, Abah Imam mengajak seluruh elemen IPHI untuk menjaga persatuan bangsa serta mengedepankan akhlakul karimah dalam setiap pelaksanaan muktamar. Ia menekankan pentingnya memberikan kontribusi nyata, bukan justru sibuk dengan urusan kursi.

“Berkhidmat di IPHI itu ibadah. Sebaiknya tulus ikhlas. Dan kita jaga IPHI jangan diseret ke ranah politik praktis. Tapi boleh menjalankan strategi politik kebangsaan,” tutupnya.

Muktamar VIII IPHI di Bali rencananya akan digelar pada pertengahan Juni 2026. Seluruh pengurus wilayah diharapkan dapat hadir untuk merumuskan program kerja nasional yang lebih berpihak pada pemberdayaan jamaah haji dan masyarakat luas.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Nasional

Badan Gizi Nasional Hentikan Sementara Operasional 28 SPPG di Blitar, IPAL Tak Sesuai Standar

Published

on

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberhentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Jawa Timur. Langkah ini diambil karena puluhan SPPG tersebut tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau IPAL yang ada belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Keputusan tertuang dalam surat bernomor 2741/D.TWS/05/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, mewakili Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Surat dengan sifat segera itu terbit pada 25 Mei 2026.

Berdasarkan pendataan berjenjang oleh Koordinator Regional Provinsi Jawa Timur melalui para Kepala SPPG, ditemukan bahwa puluhan unit pelayanan di Blitar belum dilengkapi IPAL yang memadai. Padahal, IPAL merupakan infrastruktur krusial untuk menjaga kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka dengan ini ditetapkan Pemberhentian Operasional Sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlampir terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan,” demikian kutipan surat tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah untuk SPPG yang bersangkutan.

Kategori sanksi yang dikenakan adalah Non Kejadian Menonjol (Perbaikan Major), artinya perbaikan yang diperlukan bersifat signifikan namun bukan karena bencana atau keadaan darurat.

Para Kepala SPPG juga diwajibkan menyelesaikan seluruh proses pembayaran yang menggunakan Virtual Account (VA) dalam waktu 1×24 jam untuk periode operasional sebelum surat ini diterbitkan.

Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah pihak SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II.

Setelah diverifikasi dan dinyatakan selesai, operasional dapat kembali berjalan. Penyerahan bukti dilakukan melalui tautan: https://forms.gle/2XeULzQ33AA6aLJw6

Berikut adalah daftar SPPG di Kabupaten dan Kota Blitar yang terkena sanksi:

Kabupaten Blitar:

1. SPPG Blitar Kademangan Plosorejo
2. SPPG Blitar Kanigoro Gaprang
3. SPPG Blitar Kanigoro Tlogo 3
4. SPPG Blitar Kesamben Jugo
5. SPPG Blitar Garum Tawangsari
6. SPPG Blitar Garum Sidodadi
7. SPPG Blitar Udanawu Sukorejo
8. SPPG Blitar Gandusari Tulungrejo
9. SPPG Blitar Wlingi Klemunan
10. SPPG Blitar Kademangan Plumpungrejo
11. SPPG Blitar Garum Pojok
12. SPPG Blitar Wonodadi Kunir
13. SPPG Blitar Garum Bence
14. SPPG Blitar Talun Jeblog
15. SPPG Blitar Srengat Srengat 2
16. SPPG Blitar Kanigoro Sawentar
17. SPPG Blitar Garum Sidodadi 2
18. SPPG Blitar Ponggok Karangbendo 2
19. SPPG Blitar Nglegok Krenceng
20. SPPG Blitar Ponggok Jatilengger
21. SPPG Blitar Wonodadi Kunir 2
22. SPPG Blitar Ponggok Ponggok 2
23. SPPG Blitar Ponggok Karangbendo

Kota Blitar:

24. SPPG Kota Blitar Sananwetan Bendogerit 3
25. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Tanggung 2
26. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Sentul
27. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Tanggung
28. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Kepanjenkidul 3

Badan Gizi Nasional meminta seluruh kepala SPPG untuk segera menindaklanjuti surat ini dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari perwakilan SPPG yang terkena sanksi.(By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Ta’rif Arafah, Momentum Kembali kepada Allah di Pesantren Al Azhaar Tulungagung

Published

on

TULUNGAGUNG— Di tengah umat manusia sibuk mengejar urusan dunia, Hari Arafah hadir mengajak manusia kembali mengenal dirinya dan mendekat kepada Allah Ta’ala.

Pengasuh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung, KH. Imam Mawardi Ridlwan, pada Selasa (26/5/2026) menjelaskan bahwa Hari Arafah merupakan salah satu hari paling istimewa dan mulia dalam Islam. Hari tersebut hanya datang sekali dalam setahun, tepat pada 9 Dzulhijah.

“Di tengah umat manusia mengejar dunia, Arafah mengajak kita kembali kepada Allah. Lihat siapa dirimu, kenali siapa Tuhanmu, dan berjalanlah di jalan Allah dengan taubat yang tulus,” tutur beliau.

Abah Imam menjelaskan, pada hari itu jutaan jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Namun, bagi kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, tetap diberikan kesempatan untuk turut menghadirkan suasana spiritual Hari Arafah melalui kegiatan Ta’rif Arafah.

“Ta’rif Arafah merupakan aktivitas berkumpul di Hari Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji,” jelasnya.

Menurut beliau, kegiatan tersebut menjadi kesempatan istimewa untuk berdzikir, berdoa, membaca Al-Qur’an, dan memperbanyak taubat kepada Allah Ta’ala. Tradisi ini telah lama dilaksanakan di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung setiap Yaum At-Ta‘rīf pada 9 Dzulhijah.

Abah Imam memilih waktu setelah sholat asar, bertepatan dengan saat para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah.

“At-Ta‘rīf Arafah diisi dengan dzikir dan doa bersama. Setelah itu dilanjutkan berbuka puasa, sholat maghrib berjamaah, kemudian takbir hari raya,” ungkapnya.

Dalam penutup keterangannya, Abah Imam menegaskan bahwa Ta’rif Arafah menjadi momentum bagi manusia untuk mengenal kembali hakikat dirinya sebagai hamba Allah yang lemah dan penuh dosa.

“Kegiatan ini agar kita sadar sebagai hamba yang lemah, banyak dosa, dan tidak memiliki daya kecuali dengan pertolongan Allah Ta’ala. Inilah saat terbaik untuk bertaubat di hari yang istimewa,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Hari Arafah dikenal sebagai hari pengakuan dan penghambaan diri kepada Allah. Para jamaah haji mengenakan pakaian putih sederhana sebagai simbol kefanaan dunia, mengangkat tangan, menangis, dan memohon ampunan kepada Allah Ta’ala. Suasana spiritual tersebut kemudian dihadirkan oleh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung melalui kegiatan Ta’rif Arafah yang diikuti para santri dan guru di hall utama pesantren selepas sholat asar. (DON/Red)

Continue Reading

Trending