TULUNGAGUNG— Di balik perjuangan reforma agraria yang sedang diperjuangkan sebagian masyarakat di kawasan eks perkebunan Indoco–Jaeyan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, muncul fenomena yang mengundang tanda tanya besar.

Sejumlah warga mengaku mendapat tawaran “tanah murah” lengkap dengan janji percepatan penerbitan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.

Temuan ini mencuat di tengah upaya kelompok masyarakat mengajukan redistribusi lahan melalui skema TORA pada areal perkebunan yang membentang di Desa Nyawangan dan Desa Picisan.

Hasil observasi lapangan dan penelusuran dokumen yang dilakukan 90detik.com menunjukkan bahwa kawasan eks perkebunan tersebut memiliki luas sekitar 560 hektar. Hamparan lahan itu selama bertahun-tahun menjadi salah satu objek yang memunculkan dinamika agraria cukup kompleks di Kabupaten Tulungagung.

Meski sebagian masyarakat masih memperdebatkan status penguasaan lahan tersebut, secara administrasi pertanahan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) diketahui telah diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada PT Indoco Surabaya.

Dokumen perizinan usaha perkebunan (IUP) tahun 2000 menunjukkan kawasan tersebut sebelumnya terkait dengan badan hukum NV Perkongsian Dagang Indoco. HGU lama diketahui berakhir pada 31 Desember 2022 dan pada tahun 2023 diajukan permohonan hak baru oleh PT Indoco Surabaya yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa kewajiban penyediaan kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen sebagaimana ketentuan yang berlaku disebut telah dipenuhi oleh perusahaan.

Kondisi di lapangan memperlihatkan wajah perkebunan yang jauh dari kesan produktif. Sekitar 80 persen areal diketahui ditanami karet. Namun aktivitas perkebunan terlihat sangat minim.

Saat tim melakukan pemantauan, jumlah pekerja yang terlihat beraktivitas disebut tidak mencapai sepuluh orang. Ribuan pohon karet tampak tidak lagi menghasilkan getah secara optimal. Sebagian besar area bahkan dipenuhi semak belukar, ilalang, dan tanaman liar dengan ketinggian mencapai satu hingga tiga meter.

Fenomena tersebut menurut sejumlah warga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meski demikian, hingga kini kawasan tersebut belum tercatat sebagai tanah terlantar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Melihat kondisi tersebut, sebagian masyarakat kemudian membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai wadah perjuangan reforma agraria.

Di antaranya adalah Pokmas Tani Mandiri Nyawangan dan Pokmas Tani Mandiri Picisan yang saat ini mengusulkan kawasan tersebut masuk dalam program TORA.

Perjuangan tersebut mendapatkan pendampingan dari berbagai unsur, antara lain Kantor Advokat B.N.A Law Firm Tulungagung, Komunitas KJRA Kediri, serta LEMBAARA, sebuah lembaga advokasi dan reforma agraria berbadan hukum yang berkedudukan di Tulungagung.

Di tengah proses pengajuan tersebut, muncul informasi yang membuat sejumlah warga resah. Berdasarkan keterangan beberapa narasumber, terdapat pihak-pihak tertentu yang diduga menawarkan jasa pengurusan TORA secara cepat dengan klaim mampu membantu “menurunkan SK TORA dari kementerian”.

Modus yang diceritakan warga beragam. Ada yang diminta menjadi “sponsor perjuangan”, ada pula yang disebut sebagai “donatur” dengan menyerahkan sejumlah uang yang nominalnya bervariasi.

Sebagai imbal balik, para pemberi dana disebut dijanjikan akan memperoleh alokasi bidang tanah apabila program TORA nantinya berhasil disetujui pemerintah.

Yang lebih mengkhawatirkan, menurut sejumlah sumber, bidang tanah yang ditawarkan umumnya berada di lokasi strategis, subur, dan mudah diakses kendaraan. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa satu bidang lahan yang sama berpotensi dijanjikan kepada lebih dari satu pihak.

Calon penerima yang disebut-sebut mendapat penawaran tersebut tidak hanya berasal dari sekitar kawasan perkebunan. Beberapa di antaranya berasal dari wilayah lain di Kabupaten Tulungagung hingga Kabupaten Kediri.

Karena khawatir memicu konflik sosial di lingkungan masing-masing, sejumlah narasumber memilih tidak disebutkan identitasnya. Mereka mengaku pihak yang diduga menawarkan program tersebut merupakan tetangga maupun kenalan dekat.

Sejumlah pemerhati agraria mengingatkan bahwa program reforma agraria, termasuk TORA, merupakan kewenangan pemerintah yang pelaksanaannya harus melalui prosedur resmi.

Karena itu, tidak ada pihak perorangan yang dapat menjamin penerbitan SK TORA maupun memastikan seseorang akan memperoleh bidang tanah tertentu sebelum adanya keputusan resmi dari pemerintah.

Proses TORA sendiri memerlukan tahapan panjang, mulai dari inventarisasi objek dan subjek, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, hingga penetapan oleh instansi yang berwenang.

Masyarakat diminta berhati-hati terhadap segala bentuk tawaran yang menjanjikan kepastian memperoleh tanah atau percepatan penerbitan SK TORA dengan imbalan sejumlah uang.

Menanggapi temuan tersebut, CEO B.N.A Law Firm, M. Ababill M.J., S.H., M.H., C.L.A., mengaku terkejut apabila benar terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan perjuangan reforma agraria untuk kepentingan pribadi.

Pihaknya menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan pihaknya terhadap masyarakat dalam proses pengajuan TORA dilakukan secara pro bono atau tanpa pungutan biaya.

“Kami memberikan advokasi untuk urusan TORA di Tulungagung ini pro bono, tidak dibayar. Malah biaya wira-wiri naik turun gunung kadang menggunakan jatah uang dapur,” ujarnya, Selasa(16/6).

Ababill juga mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima serta tidak mudah menyerahkan uang kepada pihak mana pun yang menjanjikan kepastian memperoleh tanah melalui program reforma agraria tanpa dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, perjuangan reforma agraria harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh berubah menjadi ajang spekulasi maupun praktik percaloan yang justru dapat merugikan masyarakat kecil. (Dar/Red)

Malang— Tim basket muda Pacific Blacklanners U15 PA resmi mengumumkan roster pemain dan jajaran ofisial yang akan berlaga pada ajang Youth Development League (YDL) 2026 KU 15 PA yang akan berlangsung pada 17–20 Juni di SBM Court.

Pengumuman roster tersebut menjadi penanda bahwa seluruh persiapan tim telah memasuki tahap akhir. Setelah menjalani rangkaian latihan dan pembinaan yang intensif, para pemain kini siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan.

Melalui unggahan resminya https://www.instagram.com/p/DZml12igbKI/?igsh=MXEyeHk1OGFobzU1OA, Blacklanners Basketball Academy menegaskan bahwa setiap pemain telah melalui proses panjang yang tidak selalu terlihat oleh publik.

“Tidak semua langkah terlihat. Namun setiap latihan, setiap usaha, dan setiap proses akan berbicara saat waktunya tiba. Roster telah diumumkan. Jadwal telah dirilis. Sekarang saatnya bertanding,” tulis akun resmi Blacklanners Basketball Academy.

Tim Blacklanners U15 PA diperkuat oleh:

1. Axel
2. Danendra
3. Reyhan
4. Willie
5. Faiq
6. Richie
7. Matthieu
8. Dariodeo
9. Belmiro
10. Amos
11. Atarrahman
12. Arman

Para pemain akan didampingi oleh:

* Head Coach: Alifan
* Assistant Coach: Ruger
* Manager: Abigail

Salah satu pemain Blacklanners U15 PA, Danendra, mengaku antusias menyambut kompetisi tersebut. Menurutnya, seluruh pemain telah bekerja keras selama masa persiapan dan siap memberikan penampilan terbaik untuk tim.

“Kami sudah berlatih dengan serius dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Semua pemain memiliki semangat yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Kami ingin menunjukkan hasil latihan kami di lapangan dan berusaha meraih hasil maksimal di Youth Development League 2026,” ujar Danendra.

Danendra Senin 15/6/2026 juga berharap dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat menjadi tambahan motivasi bagi tim selama menjalani pertandingan.

“Kami mohon doa dan dukungannya. Semoga kami bisa bermain dengan baik, menjaga kekompakan tim, dan membanggakan Blacklanners Basketball Academy,” tambahnya.

Youth Development League menjadi salah satu kompetisi penting dalam pembinaan atlet basket usia muda. Selain mengasah kemampuan teknis dan mental bertanding, ajang ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menambah pengalaman serta mengukur perkembangan hasil latihan yang selama ini dijalani.

Dengan komposisi pemain yang solid serta dukungan tim pelatih dan manajemen, Blacklanners U15 PA optimistis mampu tampil kompetitif dan memberikan prestasi terbaik pada ajang Youth Development League 2026.

“Roster telah diumumkan, persiapan telah dimatangkan, dan kini saatnya Blacklanners U15 PA membuktikan kemampuan mereka di lapangan”, pungkasnya. (By/Red)

Denpasar, Bali — Para muktamirin yang menghadiri Muktamar VIII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Denpasar, Bali, pada 15–16 Juni 2026, secara kompak dan bulat kembali memberikan kepercayaan kepada Dr. H. Erman Suparno sebagai Ketua Umum dan Ir. H. Bambang Irianto sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IPHI untuk masa khidmat 2026–2031.

Keduanya terpilih secara aklamasi dalam sidang muktamar yang berlangsung penuh suasana persaudaraan, kebersamaan, dan semangat pengabdian bagi umat serta bangsa.

Keputusan aklamasi tersebut mencerminkan kuatnya dukungan para peserta muktamar terhadap kepemimpinan yang selama ini dinilai mampu menjaga soliditas organisasi sekaligus memperluas peran IPHI dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan kebangsaan.

Muktamar yang dihadiri perwakilan pengurus dan anggota IPHI dari berbagai daerah di Indonesia itu juga menjadi momentum penting untuk memperkuat arah gerak organisasi lima tahun ke depan.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih, Dr. H. Erman Suparno menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan IPHI sebagai wadah persaudaraan para haji yang mampu memperkuat persatuan umat Islam dan menjaga harmoni kehidupan berbangsa.

Menurutnya, IPHI harus hadir sebagai organisasi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.

“IPHI akan terus kami wujudkan sebagai wadah persaudaraan haji yang memperkuat ukhuwah dan persatuan umat. Di samping itu, IPHI harus diposisikan sebagai mitra penting pemerintah dalam memperkuat demokrasi, mendukung pembangunan nasional, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Erman Suparno di hadapan para muktamirin.

Dia menambahkan bahwa nilai-nilai kemabruran haji harus tercermin dalam sikap dan tindakan nyata para anggota IPHI, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Karena itu, penguatan organisasi dan peningkatan kualitas program kerja akan menjadi fokus utama kepengurusan mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal terpilih, Ir. H. Bambang Irianto, menegaskan bahwa hakikat keberadaan IPHI adalah berkhidmad kepada umat dan menjaga nilai-nilai kemabruran haji sepanjang hayat.

“IPHI itu berkhidmad. Menjaga kemabruran haji sepanjang hayat merupakan tugas utama IPHI. Selain itu, IPHI juga menjalankan fungsi dakwah yang harus terus diperkuat agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, pada periode 2026–2031, IPHI akan fokus memperkuat jaringan organisasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Penguatan jaringan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program, memperluas kolaborasi, dan memperkuat posisi IPHI sebagai organisasi yang modern serta terpercaya.

“Tekad IPHI ke depan adalah memperkuat jaringan organisasi secara nasional dan internasional. Dengan demikian, IPHI dapat diwujudkan menjadi organisasi yang profesional, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan,” katanya.

Muktamar VIII IPHI juga menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh elemen organisasi untuk menyamakan visi dan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan umat. Berbagai agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan kaderisasi, peningkatan pelayanan kepada anggota, pengembangan dakwah, hingga sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Di sela-sela pelaksanaan muktamar, Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi, turut menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih. Ia berharap kepemimpinan baru mampu membawa IPHI semakin berdaya guna dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah haji Indonesia.

“Atas nama keluarga besar PW IPHI Jawa Timur, kami mengucapkan selamat berkhidmad kepada Bapak Dr. H. Erman Suparno dan Bapak Ir. H. Bambang Irianto. Amanah di IPHI itu mulia, maka saatnya tulus berkhidmad untuk umat dan bangsa,” terang KH. Imam Mawardi kepada 90detik.com, Selasa(16/6)

Tokoh yang akrab disapa Abah Imam itu juga berharap kepengurusan PP IPHI periode 2026–2031 dapat semakin memperkuat kerja sama dengan kementerian yang membidangi urusan haji dan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga keberadaan IPHI semakin dirasakan manfaatnya oleh para jamaah.

“Semoga PP IPHI dapat menjalin kerja sama yang semakin erat dengan Kemenhaj dalam berbagai urusan jamaah haji. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan, pembinaan, dan penguatan kemabruran haji dapat berjalan lebih optimal,” tuturnya.

Dengan terpilihnya kembali Dr. H. Erman Suparno dan Ir. H. Bambang Irianto secara aklamasi, para muktamirin menaruh harapan besar agar IPHI semakin kokoh sebagai rumah besar persaudaraan haji Indonesia, menjadi kekuatan moral umat, serta terus berkontribusi dalam menjaga persatuan, memperkuat kehidupan demokrasi, dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju dan berkeadaban. (DON/Red)