SURABAYA – Lebih kurang 2.014 personel gabungan dari berbagai unsur dikerahkan untuk memastikan prosesi pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kota Surabaya berjalan aman, nyaman, dan tertib.

Pengamanan dimulai dengan apel kesiapan yang digelar di Parluh 17, Kampus Universitas Dr. Soetomo Surabaya, pada Jumat, 27 Juni 2025.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menekankan bahwa agenda tahunan ini tidak hanya harus dikawal dengan baik, namun juga dilakukan dengan pendekatan yang menenangkan suasana.

“Ini kegiatan yang harus kita amankan dan kita bikin nyaman,” ujar Kombes Pol Lutfi, pada Jumat (27/06).

Kombes Lutfi juga mengingatkan kepada seluruh petugas, terutama yang berada di lini depan dan bersentuhan langsung dengan massa, untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak memancing gesekan.

Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran lalu lintas yang mencolok selama rangkaian kegiatan berlangsung, maka tindakan tegas tetap akan diberikan.

“Kalau ada pelanggaran lalu lintas, silakan rekan-rekan lalu lintas untuk ditindak,” tegasnya.

Kombespol Lutfi menjelaskan bahwa pengamanan kali ini melibatkan 2.014 personel gabungan, terdiri dari unsur TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta personel Pengamanan Teratai (Pamter).

“Nanti akan kita lakukan 10 titik penyekatan 6 titik pengalihan arus,” terangnya.

Penyekatan dilakukan di Bundaran Waru/Cyto,Merr Gunung Anyar,SP5 Romokalisari,Terminal Benowo,Jembatan Karangpilang,SP3 Menganti,Lakarsantri SP4 Kedungcowek,Bundaran Karang Poh,SP4 Dupak Demak, Jembatan Kedungbaruk.

Kemudian 6 pengalihan arus yaitu Taman Pelangi,Kebun Binatang, TL POS Siola, Taman Bungkul, Depan Grahadi dan jalan Polisi Istimewa.

Langkah penyekatan ini dimaksudkan sebagai upaya preventif guna menghindari terjadinya kerumunan massa penggembira yang bergerombol atau melakukan konvoi menjelang atau sesudah pengesahan.

“Jika ada yang bergerombol dan konvoi akan kita himbau untuk kembali,” pungkas Kombes Lutfi. (DON)

Kota Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di seluruh wilayah.

Kepala Bidang Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, Frans Salmon Thesia, S.E., M.Tr. AP, mengatakan hal ini saat ditemui wartawan di Hotel Belagri, Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Kota, Kamis (26/6/2025).

Menurutnya, Kabid Satpol PP tengah mempersiapkan seluruh perangkat organisasi guna memperkuat pengawasan dan bimbingan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

“Kami saat ini sedang menyusun kekuatan tim dan sistem yang akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan, seperti menjaga ketertiban kota, menindak pelanggaran, dan mengatasi gangguan ketenteraman,” ujarnya.

Frans menjelaskan, Satpol PP Papua Barat Daya telah memiliki sejumlah perangkat dasar seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan dokumen Strategi Penegakan (SP).

Kata Thesya, Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar hukum dan acuan kerja yang wajib dalam pelaksanaan fungsi Satpol PP di daerah.

Salah satu fokus utama dalam waktu dekat adalah pemberantasan peredaran minuman keras (miras) ilegal dan rokok tanpa cukai, yang dinilai menjadi sumber gangguan sosial dan tindak kriminal di masyarakat.

“Razia miras akan kembali kita intensifkan seperti tahun lalu, bahkan dengan skala yang lebih besar. Kami akan menutup tempat-tempat penjualan miras ilegal dan juga menyasar rokok ilegal. Ini semua demi menciptakan ruang hidup yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Frans.

Upaya ini, lanjutnya, akan dilakukan melalui pembentukan tim gabungan lintas sektor yang melibatkan pemerintah kota, Satpol PP, dan instansi terkait.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan masyarakat agar tidak terjadi tindakan sepihak yang bisa menimbulkan kesan kekerasan atau premanisme.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara legal, profesional, dan terstruktur. Karena itu, pembentukan tim resmi sangat penting agar semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dengan meningkatnya kasus gangguan sosial seperti anak jalanan, miras ilegal, dan pelanggaran aturan, masyarakat pun berharap kehadiran Satpol PP bisa menjadi pelindung, bukan sekadar penegak hukum.

(Timo)

Maybrat, Papua Barat Daya (21/6/2025) — Wujud nyata kehadiran negara kembali terasa di tanah Papua, tepatnya di Kabupaten Maybrat, yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi dampak berat akibat konflik sosial. Sinergitas TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam mengawal serta mengamankan kunjungan penting dari pejabat tinggi pemerintah pusat dan daerah ke wilayah rawan tersebut.

Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan secara terpadu oleh jajaran Polres Maybrat, Satgas BKO Brimob Polda Papua Barat Daya, Kodim 1809/Maybrat, serta Satgas Yonif 10 Marinir/SBY, berlangsung dalam suasana penuh kewaspadaan namun tetap kondusif. Fokus utama mereka adalah menjamin kelancaran kunjungan dan keselamatan para pejabat negara saat menyambangi Distrik Aifat Selatan, daerah yang sebelumnya sempat masuk dalam kategori zona merah konflik sosial.

Rombongan pejabat terdiri dari Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, serta Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, yang didampingi oleh jajaran Forkopimda Maybrat. Mereka secara langsung meninjau kondisi warga yang terdampak konflik, sekaligus menyerap aspirasi melalui forum dengar pendapat.

Dalam kunjungan itu, dilakukan juga konsultasi publik oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang menghadirkan warga secara langsung untuk menyampaikan keluhan, harapan, dan masukan terkait perlindungan hak asasi manusia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sebagai bentuk respons konkret atas peristiwa yang pernah mengguncang kehidupan sosial di Maybrat.

Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Thomas Harming Suwarta, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah bukan hanya simbolik, tapi untuk merespons aspirasi masyarakat secara langsung. “Kami hadir bukan hanya untuk melihat, tapi untuk mendengar dan merespons secara konkret. Ini adalah instruksi langsung dari Menteri Hukum dan HAM RI agar negara hadir nyata di tengah rakyatnya,” ujarnya.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya proses rekonsiliasi dan pembangunan ulang kepercayaan antarwarga. “Saya mengajak seluruh warga yang memiliki kerabat atau saudara yang masih terlibat dalam konflik atau perbedaan pemahaman untuk membuka pintu rekonsiliasi. Kita bangun kembali Maybrat dengan hati yang damai,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa hasil kunjungan ini akan diterjemahkan ke dalam kebijakan provinsi, termasuk penganggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan sosial.

Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan seluruh elemen keamanan. “Keberhasilan pengamanan ini adalah hasil dari soliditas TNI–Polri. Sinergi ini menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung proses pemerintahan serta pelayanan publik, terutama di wilayah rawan,” katanya.

Sementara itu, Dandim 1809/Maybrat, Letkol Inf. Afrianto Dolly, juga menegaskan komitmen TNI dalam menjaga keamanan rakyat. “Kami hadir untuk mendampingi masyarakat dalam setiap proses pemulihan. TNI–Polri bersatu untuk rakyat, demi Papua yang damai dan sejahtera.”

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup di sepanjang jalur yang dilewati rombongan, termasuk Pos Titik Kuat Faankario Satgas Marinir, lokasi pembangunan Gereja Fito Kisor, serta berbagai titik strategis lainnya. Semua langkah dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap jalannya agenda kenegaraan ini.

Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol kuat bahwa sinergitas antarinstansi—khususnya TNI dan Polri—adalah elemen vital dalam misi kemanusiaan, perlindungan HAM, dan pembangunan perdamaian berkelanjutan di Papua Barat Daya.

Dengan langkah-langkah seperti ini, pemerintah mengirim pesan tegas: Negara tidak absen. Negara hadir. Dan kehadiran itu bukan sebatas seremonial, tetapi penuh tanggung jawab, empati, dan keberpihakan pada rakyat.

(Tim/Red)