TULUNGAGUNG — Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan 212 menggelar aksi damai pada Senin, 5 Januari 2026. Massa berkumpul di Lapangan Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, sebelum bergerak bersama secara tertib dan damai menuju Kantor Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi jalan Desa Kedoyo yang dinilai membutuhkan perhatian dan pendampingan.

Setibanya di Kantor Kecamatan Sendang, massa aksi diterima langsung oleh Camat Sendang bersama Kepala Desa Kedoyo untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi.

Ketua Umum 212, Rahmat Putra Perdana yang akrab disapa Mas Dana, menyampaikan bahwa aksi damai ini sejatinya dipicu oleh adanya miskomunikasi.

Pihaknya menjelaskan bahwa Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, SE., ME., telah bergerak cepat meninjau langsung kondisi jalan di Desa Kedoyo pada Minggu, 4 Januari 2026, sehari sebelum aksi berlangsung.

“Ini tidak menjadi persoalan besar, hanya miskomunikasi saja. Pak Bupati sudah turun langsung ke lokasi dan itu menunjukkan respons cepat pemerintah daerah,” ujar Mas Dana.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Dana yang didampingi Ketua DPC 212 Kabupaten Tulungagung Roni Prasetyo, serta Dewan Pertimbangan Pusat 212, Bagus dan Arif, menegaskan bahwa gerakan 212 merupakan mitra positif bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dirinya berharap seluruh unsur pemerintahan, mulai dari Bupati, Ketua DPRD, hingga jajaran di bawahnya, dapat terus bersinergi dan bahu-membahu demi mewujudkan Tulungagung yang bersatu dan maju.

Mas Dana juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati Tulungagung yang dinilainya responsif dan berorientasi pada hasil nyata.

“Di bawah kepemimpinan Bapak H. Gatut Sunu Wibowo, meskipun baru sekitar satu tahun menjabat dan di tengah adanya efisiensi anggaran dari pusat, target jalan alus tur yo mulus sudah mulai terealisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa setiap pergerakan yang dilakukan oleh 212 didasarkan pada aduan masyarakat, bukan demi popularitas atau kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan agar aspirasi masyarakat tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang justru dapat menghambat kinerja positif pemerintah.

Aksi damai tersebut berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif, serta ditutup dengan seruan persatuan.

“Salam 212, rakyat makmur dan sejahtera,” pungkas Mas Dana. (DON/Red)

Kabupaten Sorong PBD – Yonif TP 806/SI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sorong melaksanakan panen padi bersama masyarakat di lahan SP 2 Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (2/1/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan daerah.

Panen padi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., unsur Forkopimda, prajurit Yonif TP 806/SI, Kelompok Tani Numpang Sari, serta masyarakat Distrik Mariat.

Komandan Yonif TP 806/SI, Letkol Inf Handi Wibowo, S.I.Kom., menyampaikan bahwa kegiatan panen padi ini merupakan simbol dari kerja keras, kebersamaan, dan semangat kemandirian pangan yang terbangun melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Panen padi ini menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan lahan produktif yang didukung pembinaan pertanian secara berkelanjutan dapat memberikan hasil optimal. Ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.

Dari lahan seluas 10 hektare yang dikelola di Desa Numpang Sari, Kabupaten Sorong, hasil panen mencapai sekitar 25 ton padi.

Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Letkol Inf Handi Wibowo menambahkan bahwa Yonif TP 806/SI akan terus menjalankan tugas secara profesional, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pertanian.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI, khususnya Yonif TP 806/SI, atas keterlibatan aktif dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sorong.

“Kami mengapresiasi peran TNI yang telah turut membangkitkan kembali sektor pertanian di Kabupaten Sorong. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan panen padi bersama ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok tani dan masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan daerah. (Timo)

Blitar – Kecaman Kementerian Luar Negeri China atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat bukan sekadar polemik diplomatik. Peristiwa tersebut menjadi penanda runtuhnya wibawa hukum internasional di hadapan kekuatan global. Ketika hukum diinjak oleh negara adidaya dan dunia memilih diam, laut kerap menjadi medan pertama perebutan kuasa.

Dalam konteks ini, Nusantara tidak berada di pinggir sejarah. Nusantara justru berada di pusat geopolitik maritim dunia.

Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko (5/1/2025), menegaskan bahwa setiap fase kekacauan global hampir selalu diikuti oleh perebutan jalur laut strategis.

“Bangsa kepulauan seperti Indonesia selalu diuji di saat dunia bergejolak. Laut kita bukan hanya jalur dagang, tetapi ruang penentu masa depan bangsa,” tegasnya.

Indonesia menguasai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus menjadi jalur utama energi dan logistik global. Ketika hukum internasional dilemahkan, kedaulatan maritim Nusantara berpotensi direduksi menjadi sekadar kepentingan lalu lintas global.

Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan bukanlah romantisme sejarah, melainkan kesadaran geopolitik. Sejarah mencatat bahwa kejayaan Nusantara di masa lalu Sriwijaya dan Majapahit tidak lahir dari kekuatan darat semata, melainkan dari dominasi maritim dan kedaulatan laut.

Kebangkitan hari ini bermakna:

• Laut kembali menjadi pusat peradaban
• Negara hadir melindungi rakyat maritim
• Nusantara tidak tunduk pada hegemoni kekuatan global

“Kejayaan Nusantara lahir ketika laut menjadi alat persatuan dan kemakmuran, bukan medan eksploitasi,” ujar Bayu.

Bung Karno menegaskan bahwa kebangkitan bangsa harus berpihak pada rakyat kecil. Dalam konteks maritim, Marhaenisme adalah keberpihakan pada nelayan, pelaut, dan masyarakat pesisir.

Marhaenisme maritim berarti:

• Laut dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat
• Rakyat maritim menjadi subjek pembangunan
• Penolakan terhadap kolonialisme gaya baru di laut

Tanpa Marhaen yang berdaulat di lautnya sendiri, kebangkitan bangsa hanya akan menjadi jargon elite tanpa pijakan sosial.

Asta Cita Prabowo–Gibran memberikan kerangka kebijakan strategis bagi kebangkitan Nusantara, antara lain:

• Kedaulatan nasional, dengan laut sebagai garis depan
• Kemandirian ekonomi, berbasis ekonomi maritim rakyat
• Pertahanan kuat, melalui penguasaan wilayah laut
• Peran global Indonesia, berbasis geopolitik maritim

Asta Cita menegaskan bahwa kejayaan bangsa mustahil dicapai tanpa kedaulatan laut. Indonesia kini berada di titik penentuan sejarah.

Jika laut dikuasai, Nusantara bangkit. Jika laut diabaikan, Nusantara kehilangan masa depan.

Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan adalah keberanian politik untuk berdiri tegak di laut sendiri, menolak dominasi asing, serta menegakkan keadilan sosial bagi rakyat maritim.

Sebagaimana hukum sejarah bangsa kepulauan:

Siapa menguasai lautnya, ia berdaulat.

Siapa memuliakan rakyat maritimnya, ia berjaya.

Dan siapa menjaga Nusantara, ia menulis sejarahnya sendiri. (By/Jk)