Jakarta — Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026), tidak semata bermakna simbolik keagamaan. Kehadiran tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan persaudaraan, toleransi, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Peringatan Natal Nasional tahun ini mengusung tema “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga”. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa nilai-nilai Natal kasih, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama selaras dengan jati diri bangsa Indonesia serta prinsip dasar negara yang berorientasi pada kemanusiaan.

Nilai-nilai tersebut, menurut Presiden, tidak cukup berhenti sebagai ajaran moral, tetapi harus diterjemahkan dalam kebijakan negara yang melindungi seluruh rakyat tanpa kecuali.

Dalam kerangka pemerintahan Prabowo–Gibran, persatuan nasional dan toleransi antarumat beragama diposisikan sebagai prasyarat stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Negara, tegas Presiden, tidak boleh absen dalam menjaga harmoni sosial, terlebih di tengah tantangan global dan tekanan ekonomi yang paling dirasakan oleh rakyat kecil.

Presiden Prabowo menyinggung keteladanan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang membangun Masjid Istiqlal sebagai simbol persatuan dengan menunjuk arsitek beragama Nasrani.

Teladan tersebut ditegaskan sebagai arah ideologis negara: Indonesia tidak dibangun di atas mayoritasisme, melainkan di atas persaudaraan kebangsaan. Prinsip ini sejalan dengan semangat Marhaenisme Bung Karno yang menempatkan negara sebagai alat perjuangan untuk melindungi manusia Indonesia seutuhnya.

Pengalaman pribadi Presiden Prabowo turut memperkuat pesan tersebut. Pembangunan masjid di Hambalang yang melibatkan arsitek dan pekerja beragama Katolik, serta pengalamannya membina kelompok musik lintas iman, menunjukkan bahwa praktik toleransi bukan sekadar retorika, melainkan laku hidup yang kini diterjemahkan ke dalam sikap kenegaraan.

Dalam tataran kebijakan, komitmen tersebut tercermin melalui langkah konkret pemerintah bersama panitia Natal Nasional yang menyalurkan bantuan renovasi kepada 100 gereja di 38 provinsi, masing-masing sebesar Rp100 juta, serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di tiga provinsi terdampak bencana. Bantuan ini menegaskan kehadiran negara yang berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan pada identitas keagamaan.

Pendekatan ini sejalan dengan orientasi kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menekankan keadilan sosial, solidaritas nasional, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Dalam perspektif Marhaenisme, negara wajib memastikan pembangunan dan perlindungan sosial menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Puncak Peringatan Natal Nasional 2025 menjadi penegasan bahwa keberagaman bukan sekadar realitas sosial, melainkan modal kebangsaan.

Pesan Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa persaudaraan lintas iman akan terus dijaga sebagai kebijakan negara, bukan sekadar wacana, demi memperkokoh persatuan nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Stabilitas Nasional di Tengah Geopolitik Dunia yang Bergejolak.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa stabilitas nasional Indonesia merupakan capaian strategis di tengah geopolitik global yang sarat konflik dan ketidakpastian.

Sebagai bangsa besar yang majemuk, Indonesia memiliki potensi perbedaan dan gesekan, namun tetap mampu menjaga perdamaian berkat fondasi persaudaraan kebangsaan.

“Di tengah dunia yang penuh perang dan gejolak, kita patut bersyukur bangsa Indonesia tetap dalam keadaan damai,” ujar Presiden.

Dalam kerangka pemerintahan Prabowo–Gibran, stabilitas dipandang sebagai prasyarat utama pembangunan, perlindungan rakyat, dan penguatan kedaulatan nasional.

Perdamaian memungkinkan negara fokus memenuhi kebutuhan dasar rakyat serta memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang disegani di tingkat global.

Indonesia Bangsa Bahagia, Modal Sosial Pembangunan.

Presiden Prabowo menyinggung hasil survei global yang dilakukan Harvard University bersama Gallup Poll terhadap hampir 200 negara, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan rakyat tertinggi di dunia.

Presiden mengaku terharu dengan temuan tersebut, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang hidup sederhana dan belum sepenuhnya sejahtera. Bagi Prabowo, hasil survei ini menjadi modal sosial yang sangat berharga sekaligus tanggung jawab besar bagi negara.

“Ini menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja lebih keras menjalankan amanah rakyat,” ujarnya.

Dalam kerangka kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran, kebahagiaan rakyat dipahami bukan sekadar indikator statistik, melainkan refleksi rasa aman, keadilan, dan kepercayaan rakyat kepada negara nilai yang sejalan dengan Marhaenisme Bung Karno.

Demokrasi, Kritik, dan Larangan Fitnah.

Presiden Prabowo turut menyinggung dinamika demokrasi dan pentingnya persatuan nasional. Ia menegaskan bahwa kritik dan koreksi merupakan bagian esensial dari demokrasi, bahkan berfungsi sebagai mekanisme pengaman bagi seorang pemimpin.

Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa perbedaan pandangan tidak boleh disertai fitnah dan kebohongan yang justru merusak persatuan bangsa.

“Kritik itu bagus. Koreksi silakan. Tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah,” tegasnya.

Ia mencontohkan ajaran lintas agama yang sama-sama melarang kebohongan karena dampaknya yang destruktif terhadap kehidupan berbangsa. Kebohongan yang melahirkan kecurigaan, kebencian, dan perpecahan, menurutnya, berpotensi menghancurkan negara.

Persatuan Nasional dan Kebijakan Tanpa Diskriminasi Politik.

Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan bahwa persatuan nasional tidak harus diwujudkan dengan seluruh kekuatan politik masuk ke dalam pemerintahan. Kerja sama kebangsaan tetap dapat dibangun meskipun berada di luar struktur kekuasaan.

“Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah,” ujar Prabowo.

Ia menekankan bahwa sebagai Presiden, dirinya bukan milik satu partai atau kelompok, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia.

Prinsip tersebut tercermin dalam pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijalankan tanpa mempertimbangkan peta kemenangan politik.

“Apakah MBG tidak sampai ke daerah yang saya kalah? Tidak ada itu,” kata Presiden.

Menanggapi tudingan bahwa MBG bermuatan kepentingan politik Pemilu 2029, Prabowo menegaskan bahwa program tersebut murni ditujukan bagi kepentingan rakyat. Jika kelak rakyat kembali memberikan mandat, hal itu merupakan hak demokratis rakyat dan bagian dari kehendak Tuhan.

Dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan seperti MBG merupakan perwujudan nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, khususnya generasi muda, tanpa diskriminasi politik maupun identitas apa pun. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tulungagung gencar memburu sepasang pria dan wanita yang terekam melakukan perbuatan asusila di dalam Pos Polisi Simpang Empat.

Video tersebut viral di media sosial dan memicu kegemparan publik karena lokasi kejadian merupakan fasilitas kepolisian yang masih aktif digunakan.

Pos polisi yang menjadi sorotan publik ini diketahui berada di Kelurahan Sembung, meski sebelumnya sempat disebut berada di wilayah Kemuning. Keduanya merujuk pada pos yang sama.

Berdasarkan rekaman video yang beredar luas, aksi tak senonoh tersebut diduga melibatkan seorang pria berusia lanjut bersama seorang perempuan.

Keduanya terekam jelas berada di dalam pos polisi, yang seharusnya menjadi ruang publik untuk pelayanan dan pengaturan lalu lintas.

Video kontroversial ini pertama kali menyebar setelah diunggah oleh akun TikTok @t21mz0.

Dalam waktu singkat, unggahan tersebut menuai reaksi keras warganet karena dilakukan di tempat terbuka dan dinilai mencoreng wibawa institusi kepolisian.

Kasat Lantas Polres Tulungagung, AKP Taufik Nabila, mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat begitu video tersebut viral.

“Begitu video itu beredar, kami langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Saat petugas tiba di Pos Simpang Empat, kondisinya kosong, tidak ada siapa pun di sana,” ujar AKP Taufik, Rabu (7/1/2026).

AKP Taufik menjelaskan, pos tersebut memang aktif digunakan, khususnya pada pagi hari untuk pengaturan lalu lintas.

Namun, pos tidak dijaga selama 24 jam. Selain itu, bangunan pos bersifat terbuka dan tidak dilengkapi pintu pengunci, sehingga mudah diakses oleh siapa pun saat tidak ada petugas berjaga.

“Kondisi ini yang diduga dimanfaatkan oleh pasangan tersebut untuk melakukan perbuatan tidak pantas,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), polisi memastikan tidak ditemukan barang bukti mencurigakan, termasuk alat kontrasepsi, yang berkaitan langsung dengan perbuatan dalam video viral itu.

“Sangat disayangkan fasilitas kepolisian justru disalahgunakan untuk tindakan melanggar norma kesusilaan,” tegas AKP Taufik.

Sebagai langkah antisipasi, Satlantas Polres Tulungagung langsung meningkatkan pengamanan di sekitar pos.

Patroli berkala akan diperketat, dan pihak kepolisian berencana memasang pintu serta sistem pengamanan tambahan agar pos tidak mudah dimasuki warga saat tidak ada personel.

Hingga kini, polisi masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas pasangan tersebut, termasuk pria lansia yang terekam dalam video.

Penyelidikan terus dilakukan guna menuntaskan kasus ini sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. (DON/Red)

Jakarta— Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memaparkan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta publikasi kinerja kelembagaan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 5 Januari 2026, pukul 10.24 WIB, bertempat di Kantor Kompolnas.

Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, SSA., hadir sebagai narasumber dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran komisioner serta insan media yang selama ini berperan aktif mendukung kinerja Kompolnas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa peran media sangat penting dalam memberikan pencerahan kepada publik terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan media yang selalu mendukung performance daripada Kompolnas, yang selalu mengundang kami dalam setiap memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang performance dan kinerja daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Arief Wicaksono juga menyoroti sejumlah peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah di bidang hukum nasional. Salah satunya adalah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

“Pada tanggal 2 Januari ini sejarah telah terjadi, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pelaksanaan KUHP yang baru. Ini merupakan sejarah,” jelasnya.

Selain itu, ia menyampaikan perubahan mendasar dalam hukum acara pidana nasional.

“Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ini juga merupakan peristiwa bersejarah,” tambahnya.

Ke depan, Kompolnas juga menantikan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

“Nanti akan ada rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentang apa-apa yang harus diperbaiki, baik tata kelola maupun yang perlu direformasi dari segi kepolisian,” ungkapnya.

Menutup pemaparannya, Sekretaris Kompolnas mengajak seluruh pihak untuk menyongsong tahun 2026 dengan semangat pembaruan hukum yang berkeadilan dan transparan.

“Mari kita jalani tahun 2026 ke depan secara lebih berkepastian hukum, berkeadilan, dan transparansi untuk kita semua,” pungkasnya. (By/Red)