Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan komitmennya menjadikan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (5/1/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama lintas iman, pelajar, serta masyarakat.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur membacakan sambutan Menteri Agama RI yang menekankan tema HAB ke-80, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema ini dinilai relevan dengan kondisi Papua Barat Daya sebagai daerah majemuk yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan.

Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu melahirkan kolaborasi nyata dalam pembangunan.

Perbedaan, menurutnya, justru harus menjadi energi positif untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kehidupan beragama yang rukun merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Papua Barat Daya. Dari sinilah tumbuh kepercayaan, kerja sama, dan stabilitas yang mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam merawat kebinekaan.

Memasuki usia ke-80 tahun, Kementerian Agama terus berkontribusi menjaga keseimbangan antara kehidupan keagamaan dan kebangsaan, serta menghadirkan nilai-nilai agama sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial.

Pemprov Papua Barat Daya menyambut baik berbagai langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Agama, termasuk penguatan layanan keagamaan berbasis digital, peningkatan kualitas pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dalam sambutan tersebut juga disoroti tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perkembangan kecerdasan buatan di era ketidakpastian.

Aparatur Kementerian Agama diharapkan menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai moderasi beragama agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan dan persatuan.

Peringatan HAB ke-80 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga Papua Barat Daya tetap damai, inklusif, dan maju. (Timo)

Kota Sorong PBD— Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong menggelar apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) mengawali Tahun 2026 di halaman Kantor Wali Kota Sorong, Senin (5/1/2026).

Apel perdana tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkot Sorong.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan pentingnya disiplin dan kehadiran ASN sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia secara khusus menyoroti peran strategis kepala distrik dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat wilayah.

“Saya tidak mau lagi mendengar laporan masyarakat yang mengatakan kepala distrik atau lurah tidak pernah kelihatan di kantor,” tegas Wali Kota di hadapan peserta apel.

Menurutnya, ASN merupakan garda terdepan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh ASN, khususnya pejabat wilayah, diminta untuk bekerja secara profesional, disiplin, serta hadir penuh selama jam kerja.

Wali Kota juga menegaskan larangan bagi ASN yang meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki akses langsung untuk menyampaikan keluhan, baik kepada dirinya maupun Wakil Wali Kota.

“Kepala distrik dan lurah itu dekat dengan akar rumput. Masyarakat paling mudah melapor. Jangan sampai ada ASN yang menghilang dari kantor dan tidak melayani warga,” ujarnya.

Selain kedisiplinan, Wali Kota mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ia menilai keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh kinerja ASN di lapangan.

“Sebagai ASN, kita harus mampu berinovasi dan melakukan sesuatu yang nyata di tengah masyarakat. Jangan hanya menunggu, tetapi jemput bola,” katanya.

Apel perdana ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh ASN Pemkot Sorong dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sepanjang Tahun 2026.

Wali Kota berharap, dengan disiplin dan semangat kerja yang baru, kinerja ASN semakin meningkat sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Sorong.

Usai pelaksanaan apel, para ASN Pemkot Sorong tampak saling bersalaman dan bertegur sapa sebagai bentuk kebersamaan dan ramah tamah dalam mengawali tahun kerja 2026. (Timo)

BLITAR – Praktik ketenagakerjaan yang dinilai tidak manusiawi dan gegabah terjadi di lingkungan pemerintah Kota Blitar. Sebanyak 38 tenaga pendukung di Terminal Angkutan Barang/Cargo Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mengalami nasib tragis.

Kontrak kerja yang baru saja mereka tanda tangani dengan materai, berubah jadi pemberhentian sepihak yang disampaikan lewat pesan WhatsApp (WA) di tengah malam pergantian tahun.

Sumber yang enggan disebut namanya menceritakan kronologi ironis ini. Prosesnya diawali dengan panggilan kerja mendadak pada 29 Desember 2025.

“Kami langsung disuruh membuat lamaran saat itu juga,” ujarnya kepada awak media, pada Senin (5/1).

Dengan proses yang terkesan darurat, para pekerja kemudian menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada 31 Desember 2025. Dokumen bermaterai itu mengesahkan hubungan kerja mereka secara hukum.

Namun, harapan untuk mulai bekerja pupus dalam hitungan jam, pemberitahuan tengah malam itu menuai kecaman.

Tepat pukul 23.25 WIB pada 1 Januari 2026, pesan singkat di grup WhatsApp menghampiri. Isinya berupa pemberitahuan penghentian kerja sementara bagi seluruh tenaga pendukung, tanpa kepastian waktu.

“Semua tenaga kerja dihentikan dulu sampai menunggu informasi lebih lanjut,” demikian bunyi pesan yang diterima para pekerja.

“Sangat tidak profesional dan tidak manusiawi. Kami bingung, hak kami bagaimana?”, tukasnya.

Hingga saat ini, tidak ada kejelasan mengenai hak gaji maupun alasan jelas di balik pemutusan hubungan kerja sepihak itu.

“Tidak ada masalah apa-apa. Surat peringatan juga tidak ada,” tegasnya.

Ironisnya, proses pengadaan tenaga kerja ini didukung dokumen administrasi yang tampak lengkap. monitorindonesia.com memperoleh dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran (Nomor 00032/64 D4/PP/410.110.3/2025) dan Surat Penetapan Penyedia (Nomor 0003.2/85/D4/PP/410.110.3/2025) yang dikeluarkan Dishub Kota Blitar pada 29 dan 30 Desember 2025.

Kelengkapan administratif ini justru mempertanyakan keseriusan perencanaan instansi tersebut.

“Untuk apa proses serius dilakukan jika kontrak bisa dibatalkan secara sepihak hanya dalam hitungan jam?”, imbuhnya.

Kini, 38 kepala keluarga itu menggantungkan harapan pada keadilan. Tuntutan mereka sederhana, hak untuk bekerja sesuai kontrak yang sah telah mereka tanda tangani.

“Kami hanya ingin bekerja lagi sesuai kontrak. Sudah ada materai, seharusnya ada tanggung jawab,” desaknya.

Hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar belum memberikan konfirmasi atau klarifikasi resmi atas insiden ini.

Publik dan para pekerja menunggu pertanggungjawaban atas kebijakan yang dinilai sembrono dan telah menginjak-injak hak dasar pekerja serta rasa keadilan. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo