Manokwari – Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang berlangsung pada Kamis, (31/7/25).

Pemusnahan dipimpin oleh AKP Basri Sanusi, S.H. selaku PS Kabag Wasidik Ditresnarkoba Polda Papua Barat bersama sejumlah personel penyidik lainnya, Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Manokwari dan Surat Perintah Pemusnahan dari Direktorat Reserse Narkoba.

Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari hasil penanganan empat kasus, di antaranya ganja kering seberat 511,94 gram yang disita dari tersangka Fransiskus Itlay, warga Nabire, Papua Tengah, saat penangkapan di Jalan Trikora, Taman Ria Rendani, Manokwari pada 19 Juli 2025.

Kemudian narkotika jenis sabu seberat 4,67 gram dimusnahkan dari pengungkapan kasus dengan tersangka Brian Saul Rivaldo Makalew, warga Kampung Warmarway, Tanah Rubuh, yang diamankan pada 16 Juli 2025 di sebuah kantor jasa pengiriman di Jalan Trikora Wosi, Manokwari.

Selain itu, turut dimusnahkan barang bukti tembakau sintetis seberat 1,94 gram dari tersangka yang berdomisili di Jalan Trikora Arfai, Manokwari Selatan, yang ditangkap pada 16 Juli 2025 di Kelurahan Wosi.

Sementara itu, barang bukti tembakau sintetis seberat 2,66 gram juga dimusnahkan dari penanganan kasus dengan tersangka Seira Lorens Lorn Lartutul, warga Komplek Transito, Wosi, Manokwari.

Proses pemusnahan dilakukan di hadapan para tersangka dan disaksikan langsung oleh perwakilan Kejaksaan Negeri, instansi penegak hukum, serta unsur terkait lainnya, Barang bukti ganja dan tembakau sintetis dimusnahkan dengan cara dibakar hingga hangus, sementara sabu dan barang bukti lainnya dihancurkan menggunakan blender yang telah dicampur cairan kimia, guna memastikan tidak dapat digunakan kembali.

Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H, S.I.K., M.Kom., menyampaikan bahwa kegiatan pemusnahan ini merupakan bentuk transparansi dan komitmen kepolisian dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika.

“Pemusnahan barang bukti ini adalah bagian dari upaya serius Polda Papua Barat dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kami pastikan setiap proses penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kabid Humas.

Polda Papua Barat terus berupaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Papua Barat. (Timo)

Kota Sorong,— Sebuah tonggak sejarah baru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat resmi dimulai. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka Konferensi Daerah (Konferda) I Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang digelar di Ballroom The Luxio Hotel, Sorong, Kamis (31/7).

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari pengusaha adat, tokoh masyarakat, hingga perwakilan instansi pemerintah.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan bahwa Konferda ini bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi merupakan forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Barat Daya yang adil, mandiri, dan berakar pada adat istiadat lokal.

“Papua Barat Daya adalah tanah yang diberkati—tanah adat, tanah leluhur, tanah yang menyimpan begitu banyak potensi. Namun potensi itu tak berarti jika tidak ada keberpihakan terhadap orang asli Papua sebagai subjek utama pembangunan ekonomi,” tegas Gubernur Kambu.

Lebih lanjut, Gubernur menyatakan bahwa KAPP merupakan wajah baru pengusaha Papua yang tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, namun juga menjaga nilai-nilai budaya, menjembatani kepentingan antara adat dan negara, serta menjadi pilar utama pembangunan ekonomi lokal.

Dalam orasi kebangsaannya, Elisa Kambu menyerukan perlunya reformasi struktur ekonomi yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).

Menurutnya, sudah saatnya ruang-ruang ekonomi tidak lagi hanya dikuasai oleh pihak luar. Orang asli Papua harus berdiri sebagai pemilik sah, penggerak, dan pengelola hasil bumi mereka sendiri.

“Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal keadilan historis. Kita harus pastikan pengusaha Papua berdaya, profesional, dan berintegritas. KAPP tidak boleh berhenti di forum ini saja, tapi harus menjadi penggerak pelatihan, jaringan usaha, hingga ekspansi pasar nasional dan global,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara KAPP dan pemerintah daerah.

Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah berkomitmen untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam ekosistem ekonomi lokal.

Berbagai langkah konkret dirancang, seperti:

Penyusunan regulasi daerah yang memperkuat keberadaan KAPP sebagai mitra strategis pemerintah.

Afirmasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pengusaha adat.

Kemitraan dengan BUMN dan swasta nasional untuk membuka akses partisipasi OAP dalam rantai ekonomi.

Dan yang paling penting, menjadikan KAPP sebagai penyambung aspirasi ekonomi rakyat adat dalam kebijakan pembangunan.

“Pembangunan sejati bukan hanya infrastruktur. Kita sedang membangun peradaban baru yang lahir dari akar budaya, dipimpin oleh anak-anak adat itu sendiri,” kata Elisa Kambu dengan penuh semangat.

Mengakhiri sambutan Gubernur PBD, dengan penuh harapan dan semangat kolektif. Elisa Kambu menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Barat Daya hanya akan terwujud jika pengusaha adat diberi ruang dan kepercayaan untuk memimpin perekonomian daerah.

Ia mengajak seluruh peserta Konferda untuk menjadikan forum ini sebagai awal dari kebangkitan ekonomi adat Papua Barat Daya, dan sebagai simbol tekad bersama untuk menenun masa depan yang berdaulat dan bermartabat.

“Jangan pernah meremehkan potensi pengusaha Papua. Di balik tantangan, ada daya juang. Di balik keterbatasan, ada kreativitas. Dan di balik adat, ada kekuatan besar,” pungkasnya.

Sambutan inspiratif itu ditutup dengan pantun khas Papua Barat Daya yang menggambarkan semangat kerja sama antara adat dan pembangunan:

Tanah luas hutan terbentang,
Laut biru lumbung harapan.

Mari pengusaha adat kita menenun terang,
Untuk Papua Barat Daya yang penuh masa depan.

Konferda I KAPP Papua Barat Daya ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi ekonomi adat, memperkuat kemandirian pengusaha Papua, serta memastikan bahwa pembangunan Papua bukan hanya terjadi di atas tanah, tetapi juga melibatkan pemilik tanah dalam setiap prosesnya. (Timo)

Kota Sorong, Papua Barat Daya – Akademisi dari universitas Papua Manokwari dan juga sebagai wakil ketua I lembaga pemberdayaan elang senter PBD, Dr. Muhammad Guzali Tafalas, S.E, M.Si., memberikan tanggapan kritis dan konstruktif terhadap laporan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (LKPD TA 2024). Menurut Dr. Guzali, pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas dan transparan dalam menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran yang mencapai sekitar Rp 22 miliar.

Temuan BPK menunjukkan adanya belanja barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 9,72 miliar, dengan sebagian besar telah dikembalikan sebesar Rp 8,60 miliar. Namun, Rp 1,12 miliar masih dalam proses tindak lanjut. Secara total, temuan ini mencakup sekitar Rp 22 miliar yang saat ini sedang ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai instruksi gubernur, dengan tenggat waktu penyelesaian selama 60 hari kalender.

Dr. Guzali menekankan bahwa temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi pengadaan, serta potensi kerugian keuangan daerah yang signifikan jika tidak segera dan tepat ditindaklanjuti. Ia menyerukan agar pemerintah provinsi segera mengeluarkan surat resmi kepada semua OPD yang terlibat untuk menyusun laporan tindak lanjut secara transparan dan melaporkannya kepada Inspektorat serta BPK.

Lebih jauh, akademisi ini menggarisbawahi pentingnya penguatan fungsi Inspektorat sebagai pengawas internal. Inspektorat perlu melakukan audit investigatif tambahan guna mendeteksi potensi fraud dan memberikan pendampingan kepada OPD dalam menyusun pertanggungjawaban yang sesuai regulasi. “Ini bukan hanya soal pengembalian uang, tapi juga soal membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih kuat dan akuntabel,” ujar Dr. Guzali.

Dalam hal temuan tidak diselesaikan dalam batas waktu 60 hari, Dr. Guzali menegaskan kewajiban gubernur untuk meneruskan kasus ini kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan indikasi penyimpangan berskala besar dan sistemik.

Selain itu, Dr. Guzali mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi dan rotasi pejabat di OPD, terutama bagi pejabat pengelola anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bendahara yang terbukti lalai atau terindikasi terlibat penyimpangan. “Sanksi administratif dan rotasi penting sebagai langkah preventif sekaligus efek jera,” tambahnya.

Sebagai upaya jangka panjang, Dr. Guzali juga merekomendasikan intensifikasi bimbingan teknis (bimtek) terkait pengelolaan keuangan bagi seluruh pengelola keuangan OPD. Pemerintah provinsi bersama Sekda diminta untuk mengadopsi teknologi pelaporan real-time berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna mencegah kesalahan serupa di masa mendatang.

Tanggapan Dr. Guzali ini menjadi suara penting dari kalangan akademisi yang menginginkan tata kelola pemerintahan di Papua Barat Daya semakin transparan, profesional, dan bebas dari penyimpangan yang merugikan daerah. “Pemerintah harus berani bertindak cepat, transparan, dan profesional agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tutup Dr. Guzali.

(Tim/Red)