Jatim— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan safari ramadhan di Mapolda Jawa Timur (Jatim). Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan pentingnya seluruh elemen bersatu untuk menjaga kamtibmas hingga menyukseskan seluruh program Presiden Prabowo Subianto.

Sigit menegaskan, menjaga nilai persatuan dan kesatuan menjadi kunci utama untuk Bangsa Indonesia menghadapi segala tantangan dampak dari konflik global dewasa ini.

“Dan yang paling utama untuk bisa mewujudkan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi maka syarat utamanya adalah stabilitas kamtibmas, stabilitas keamanan nasional, harus terjaga. Itu tentunya menjadi PR bersama,” kata Sigit, Sabtu (14/3/2026).

Dalam menjaga situasi kamtibmas demi bertumbuhnya perekonomian bangsa, Sigit menekankan, Pemerintah dan Polri harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh elemen bangsa, TNI, Polri harus solid. Didukung oleh ulama didukung oleh seluruh elemen pemuda, masyarakat, buruh, semua harus bersatu sehingga kemudian ini menjadi pekerjaan kita bersama,” ujar Sigit.

Indonesia, kata Sigit pernah mengalami situasi sulit. Yakni, terjadinya Pandemi Covid-19. Hal itu menyebabkan gejolak perekonomian.

Namun, Sigit menyebut, Indonesia bisa menghadapi dan bangkit ketika dilanda pandemi virus corona. Tentunya, keberhasilan itu hasil dari bersatunya seluruh elemen bangsa.

“Namun alhamdulillah karena saat itu kita semuanya bersatu. Umarah, ulama, masyarakat, rakyat semua bersatu. Saat itu kita bisa menghadapi itu semua dan dalam waktu cepat pertumbuhan ekonomi kita kembali meningkat bahkan kita bisa berada di salah satu negara tertinggi saat itu pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan negara-negara maju negara-negara G20,” ucap Sigit.

“Saat ini kita menghadapi tantangan yang sama dalam bentuk berbeda. Namun saya meyakini apabila kita semua kompak bersatu tentunya permasalahan yang sedang kita hadapi ini bisa kita lalui bersama,” tambah Sigit menekankan.

Di tengah situasi seperti ini, Sigit juga mengajak seluruh elemen menyukseskan program Presiden Prabowo, di antaranya terkait upaya perdamaian dunia hingga kemandirian bangsa di tengah situasi dewasa ini.

“Oleh karena itu memang kuncinya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pasti pemerintah tentu akan mengambil langkah-langkah yang konkret untuk tetap menjaga agar stabilitas ekonomi kita khususnya terkait dengan harga-harga minyak tetap terjaga,” papar Sigit.

Ia juga mengingatkan, saat ini semua pihak harus harus terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Apalagi, Indonesia bakal menghadapi bonus demografi.

Menurutnya, momentum tersebut harus dijadikan sebagai sebuah lompatan mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju. Dengan begitu, visi bersama menciptakan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

“Mendorong program-program Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan, energi, terkait dengan program-program hilirisasi yang menciptakan lapangan pekerja. Sehingga Indonesia betul-betul bisa mengelola sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan alam yang kita miliki untuk, bisa kita kelola dengan baik,” kata Sigit.

“Memanfaatkan momentum demografi yang ada untuk kita bisa menuju visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara maju,” lanjut Sigit mengakhiri. (DON/Red)

Surabaya— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Terminal Purabaya Bungurasih, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (15/3/2026) terkait pengamanan dan pelayanan masyarakat dalam rangka arus mudik Lebaran 2026.

Dalam tinjauan ini, Kapolri mengatakan mulai ada peningkatan jumlah penumpang untuk melaksanakan mudik. Ia pun memprediksi akan terus terjadi penambahan hingga puncaknya tanggal 17-20 Maret mendatang.

“Tadi kami berinteraksi baik dengan masyarakat yang akan menggunakan kendaraan bus untuk mudik, apakah di sekitar kota, namun juga tadi kami tanya ada juga yang melaksanakan mudik nasional karena memang pelayanan di Purabaya ini melayani antar kota antar provinsi dan juga antar pulau, sampai dengan Bali,” kata Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menuturkan, dalam pelayanan mudik di Terminal Purabaya dilakukan pemeriksaan ramp check bus dan tes urine para sopir. Hal ini menurutnya sangat penting dilakukan agar keselamatan penumpang terjaga.

“Karena kami selalu berpesan bahwa tolong untuk mudik kali ini bagaimana caranya agar kita bisa menurunkan angka kecelakaan. Karena harapan kita tentunya pemudik bisa sampai di rumah masing-masing, bertemu keluarga, berbagi kebahagiaan, itu harapan kami,” uacpnya.

Untuk itu, ia meminta seluruh anggota yang bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, ia juga meminta yang terkait dengan keselamatan penumpang, termasuk keluhan-keluhan yang selama ini mungkin terjadi untuk direspons cepat.

“Hal ini dilakukan agar betul-betul bisa memberikan layanan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, sinergitas seluruh lintas sektoral menjadi sangat penting untuk pelayanan mudik secara maksimal. Ia pun menitipkan pesan untuk para sopir agar berhati-hati dan menjaga keselamatan para penumpang yang akan pulang ke kampung halaman.

“Hati-hati di jalan, kalau capek istirahat. Yang jauh, saya minta untuk disiapkan juga ada supir cadangan ya, sehingga kemudian kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah jalan,” ujarnya. (DON/Red)

BLITAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi stunting dan penggerak ekonomi rakyat di Kabupaten Blitar ternyata hanya tinggal nama.

Data terbaru menunjukkan, dari total 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah tersebut, baru 22 unit yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sementara. Sisanya, masih terombang-ambing dalam pusaran birokrasi yang tak kunjung rampung.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari LSM LASKAR. Ketua LSM LASKAR, Swantantio Hani Irawan, menuding birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar mati langkah dalam merespons urgensi program nasional ini.

“Ini ironi, program sebesar ini, dengan janji menggerakkan ekonomi petani lokal, justru kandas di tengah jalan karena urusan izin. Baru 22 SPPG yang berizin dari 169. Artinya, 147 SPPG lainnya beroperasi di atas legalitas yang rapuh atau bahkan tutup. Ini bukan kelalaian pengelola semata, tapi cerminan birokrasi yang lamban dan tidak responsif,” tegas Swantantio, pada Sabtu (14/3).

Lebih parahnya lagi, dampak langsung dari mandeknya perizinan ini justru dirasakan oleh para petani dan supplier lokal. Bahkan nasib para pekerja di SPPG juga berdampak, banyak dari karyawan untuk saat ini belum jelas atau tanpa ada kepastian.

Banyak SPPG yang terpaksa mengurangi volume pembelian atau bahkan menghentikan sementara kerja sama karena status operasional yang tidak jelas.

Akibatnya, pasokan sayur, buah, dan bahan pangan lainnya dari petani lokal tidak terserap optimal.

Lalu, bagaimana rincian 147 SPPG yang belum berizin penuh itu, dari data yang dihimpun, sebanyak 39 SPPG tengah dalam proses pengajuan permohonan SLHS.

Sementara itu, 37 SPPG lainnya baru sebatas mengantongi rekomendasi dari Dinas Kesehatan, yang notabene bukan merupakan izin operasional yang sah. Sisanya, puluhan SPPG lainnya bahkan belum menunjukkan tanda-tanda pengurusan izin.

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG bukannya diam. Mereka mengklaim terus menggelar sosialisasi dan pendampingan bagi pengelola SPPG agar proses perizinan bisa dipercepat.

Langkah ini ditempuh demi memastikan pelaksanaan program tetap memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, sesuai dengan amanat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 63 Tahun 2025.

Namun, LSM LASKAR menilai sosialisasi tanpa tindakan konkret dan percepatan birokrasi hanya akan menjadi ‘lips service’ belaka.

Apalagi, Kementerian Kesehatan sendiri telah menerbitkan surat edaran yang meminta seluruh daerah mempercepat penerbitan SLHS. Artinya, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk bertele-tele.

“Mereka bilang ada pendampingan, tapi hasilnya?. Hanya 22 yang berizin. Sementara di daerah lain seperti Jember, 18 SPPG sudah dihentikan sementara karena masalah serupa. Bahkan secara nasional, BGN menghentikan 717 SPPG di Indonesia Timur. Apakah Blitar ingin menyusul?. Jangan sampai kita terkena suspensi massal karena ketidakmampuan birokrasi,” jelas pria yang juga sebagai Ketua Forum Masyarakat RT/RW ini.

LSM LASKAR mendesak Pemerintah Kabupaten Blitar untuk segera turun tangan langsung, bukan sekadar mengandalkan satgas atau sosialisasi.

Jika tidak, program yang semestinya memprioritaskan produk petani lokal sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 ini hanya akan menjadi program gagal lainnya yang merugikan rakyat kecil.

“Yang menjadi pertanyaan mampukah birokrasi bergerak cepat sebelum petani benar-benar menjerit dan dapur-dapur MBG tutup total?, atau kita akan kembali menyaksikan program unggulan terjerat lambannya administrasi?“, pungkasnya. (JK/Red)