Nasional
DPP Persatuan Alumni GMNI Usulkan Gelar Pahlawan Untuk Ali Sastroamidjoyo, Soegarda Poerbakawatja dan Sri Soemantri

JAKARTA – DPP Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Ali Sastroamidjoyo, Soegarda Poerbakawatja dan Sri Soemantri.
Sekretaris Jendral DPP PA GMNI Abdy Yuhana menilai ketiga tokoh ini memiliki kontribusi besar dalam pembangunan nasional terutama dalam upaya menyebarluaskan, melaksanakan dan mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara melalui konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
“Bung Karno dalam pidatonya mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan tanpa pamrih dari para pahlawan, dengan semangat persatuan, gotong royong dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semangat tersebutlah yang masih menjadi tonggak utama dalam memaknai Hari Pahlawan,” kata Abdy Yuhana kepada awak media, Sabtu (9/11).
Menurut Abdy, gelar Pahlawan Nasional layak diberikan kepada Ali Sastroamidjoyo (21 Mei 1903 – 13 Maret 1975) yang merupakan Perdana Menteri Indonesia kedelapan dan kesepuluh selama dua periode yang berbeda, antara tahun 1953 sampai 1955 dan 1956 hingga 1957.
Ketika berpolitik di Partai Nasional Indonesia, Ali menjabat sebagai ketua umum dan merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia.
Tidak hanya bertugas sebagai Perdana Menteri, Ali juga menjadi tokoh yang mewakili Indonesia dalam KAA.
Sebelum itu, Ali Sastromidjoyo lebih dulu memprakarsai Konferensi Colombo yang menjadi tonggak awal terbentuknya KAA.
Kemudian, Soegarda Poerbakawatja (15 April 1899 – 7 Desember 1984) yang merupakan tokoh pendidikan di Indonesia.
Soegarda menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam pendirian beberapa universitas di Indonesia seperti pendirian Universitas Syiah Kuala di Aceh, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Universitas Cenderawasih di Papua.
Lalu, Sri Soemantri, (15 April 1926 – 30 November 2016) adalah seorang pakar hukum tata negara asal Indonesia kelahiran Tulungagung.
Sri Soemantri pernah menjabat sebagai Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.
Sri Soemantri adalah salah satu anggota Konstituante dari golongan muda yang dipilih oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan merupakan anggota konstituante terakhir yang wafat pada 2016.
“Dengan meneladani jejak perjuangan pahlawan bangsa akan cinta tanah air dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang dituangkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bebernya.
Abdy mengatakan, dalam konteks sejarah perjalanan bangsa, Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November ini berawal dari pertempuran sengit di Surabaya antara pasukan Indonesia dan tentara Sekutu pada 10 November 1945 yang merupakan pertempuran pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa bersejarah tersebut menjadi simbol keberanian dan patriotisme bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
“Peringatan Hari Pahlawan menjadi penting guna menjaga dan mengembangkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Nilai-nilai seperti keberanian, patriotisme, dan semangat persatuan, gotong royong harus terus ditanamkan dalam setiap elemen masyarakat,” tandasnya.
Tahun ini, Hari Pahlawan mengusung tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negrimu” mengandung pesan yang sangat relevan dalam konteks perjuangan di era modern ini. (By/Red)
Nasional
Elisa Kambu Gerak Cepat Tunjuk Asisten I Jadi Plt Sekwan di Tengah Proses Hukum

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengambil langkah cepat dan terukur untuk memastikan stabilitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya tetap terjaga.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi menunjuk Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PBD, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.Mp, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRP Papua Barat Daya.
Penunjukan tersebut dilakukan guna menjaga kelancaran administrasi dan fungsi kelembagaan DPRP di tengah proses hukum yang sedang berjalan terhadap Sekretaris DPRP sebelumnya, Johanes Naa.
Pemerintah daerah menilai bahwa kesinambungan pelayanan dan tata kelola pemerintahan tidak boleh terhenti akibat persoalan hukum yang bersifat individual.
Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa penunjukan Plt Sekwan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman birokrasi serta pemahaman tata pemerintahan yang dimiliki Suardi Thamal.
Menurutnya, posisi Sekretaris DPRP memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja legislatif dan memastikan koordinasi antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan secara efektif.
“Pemerintahan harus tetap berjalan. Oleh karena itu, saya menugaskan Asisten I sebagai Plt Sekwan DPRP Papua Barat Daya,” ujar Gubernur Elisa Kambu kepada wartawan usai menghadiri Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi, TNI/Polri, dan masyarakat Papua Barat Daya di Gedung Lamberthus Jitmau, Sorong.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Suardi Thamal telah mulai menjalankan tugasnya sejak Selasa, 6 Januari 2026.
Dengan penugasan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap tidak terjadi kekosongan kendali administratif di lingkungan Sekretariat DPRP.
Sementara itu, Johanes Naa telah resmi dibebastugaskan dari jabatannya untuk menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan seragam dinas DPRP Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024, yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Pemprov menyatakan menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung serta mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Langkah cepat yang diambil Gubernur Elisa Kambu ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menjaga integritas birokrasi sekaligus memastikan pelayanan publik dan fungsi kelembagaan DPRP tetap berjalan optimal. (Timo)
Papua
Pangdam Kasuari Pimpin Penutupan Dikmaba dan Diktukba TNI AD: Bakar Semangat Prajurit, Siap Mengabdi untuk Bangsa dan Tegakkan Kehormatan Negara

MANSEL, PB – Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, memimpin Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Dikmaba Infanteri TNI AD Gelombang II TA 2025 dan Pendidikan Pembentukan Diktukba TNI AD Gelombang I TA 2026 yang digelar di Lapangan Upacara Mako Rindam XVIII/Kasuari, Rabu (7/1/2026).
Dalam amanatnya, Pangdam XVIII/Kasuari menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh prajurit yang dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan peristiwa penting dan bersejarah sebagai titik awal pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Pelantikan ini bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian sejati kepada negara. Jadikan momentum ini untuk membakar semangat juang, meneguhkan loyalitas, serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit TNI Angkatan Darat,” tegas Pangdam.
Pada upacara tersebut, sebanyak 285 prajurit siswa resmi dilantik menjadi Prajurit TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan Dua. Jumlah tersebut terdiri dari 110 prajurit siswa Dikmaba Infanteri TNI AD Gelombang II TA 2025 dan 175 prajurit siswa Diktukba TNI AD Gelombang I TA 2026.
Rangkaian kegiatan penutupan pendidikan turut dimeriahkan dengan berbagai demonstrasi kemampuan siswa Dikmaba Infanteri, di antaranya Taktik Regu Senapan, pematahan balok, serta simulasi halang rintang.
Selain itu, ditampilkan pula tarian khas Papua oleh para prajurit yang telah dilantik sebagai wujud kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus simbol kebersamaan TNI dengan masyarakat Papua.
Upacara penutupan pendidikan ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan personel TNI AD di wilayah Kodam XVIII/Kasuari dalam mencetak prajurit-prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengabdi demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Timo)
Nasional
Prajurit Yonif 2 Marinir TNI AL Laksanakan Latihan Perorangan Kesenjataan Triwulan IV Tahun 2025

JAKARTA— Prajurit Batalyon Infanteri 2 Marinir melaksanakan Latihan Perorangan Kesenjataan (LPK) Triwulan IV Tahun 2025 yang digelar di daerah latihan Puslatpurmar 6 Antralina, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (7/1/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemampuan prajurit dalam rangka meningkatkan profesionalisme serta kesiapsiagaan tempur.
Dalam latihan tersebut, para prajurit melaksanakan latihan menembak berbagai jenis senjata bantuan, meliputi Mortir Ringan, Mortir Sedang, Senjata Mesin Sedang (SMS), Grenade Launcher Machine (GLM), serta Rocket Propelled Grenade (RPG).
Seluruh materi latihan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar keamanan yang berlaku, dengan pengawasan ketat dari pelatih serta unsur pengendali latihan.
Di sela-sela kegiatan, Danyonif 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., menyampaikan bahwa latihan ini bertujuan untuk memelihara sekaligus meningkatkan kemampuan dasar prajurit dalam mengoperasikan senjata bantuan secara tepat, cepat, dan aman, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok Yonif 2 Marinir di berbagai medan penugasan.
Selain meningkatkan keterampilan teknis, latihan ini juga menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta soliditas antarprajurit.
Melalui latihan yang berkesinambungan, diharapkan prajurit Yonif 2 Marinir senantiasa siap menghadapi setiap tantangan tugas yang diberikan oleh satuan.
Pelaksanaan Latihan Perorangan Kesenjataan Triwulan IV Tahun 2025 ini menjadi wujud komitmen Yonif 2 Marinir dalam menjaga dan meningkatkan kemampuan tempur prajurit guna mendukung kesiapan operasional Korps Marinir TNI Angkatan Laut. (Timo)
Redaksi1 minggu ago141 Pejabat Pemkab Tulungagung Dilantik, Bupati; Jangan Menjadikan Jabatan Untuk Mencari Kenyamanan
Redaksi2 minggu agoTeror Dugaan Pungli di Taman Pinka Tulungagung: Pedagang Dipalak Oknum Mantan Pedagang, Bayar atau Terusir
Jawa Timur4 hari agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi4 hari agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi2 minggu agoTema: “Temu Kangen”, Ratusan Honda Jazz GE8 Pererat Silaturahmi Komunitas Otomotif Jatim
Redaksi3 minggu agoKasus Tiang ISP Ilegal Menjamur, PUPR dan Satpol PP Tulungagung Disorot Tajam, Dugaan Pungli Menguat
Nasional4 hari agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab
Jawa Timur2 minggu agoParkir Berlangganan Mulai 2026, Ancaman Pungli Mengintai: Bebas Parkir atau Beban Baru?













