Jakarta
Fredi Moses Ulemlem: Praktik Deposito Pemerintah Hambat Perputaran Ekonomi dan Rugikan Rakyat
Jakarta – Pengamat hukum dan politik Fredi Moses Ulemlem menyoroti maraknya praktik penempatan dana APBD dan APBN dalam bentuk deposito oleh sejumlah pemerintah daerah maupun instansi negara. Ia menilai, praktik tersebut bukan hanya mencerminkan lemahnya pengelolaan anggaran, tetapi juga membuka ruang bagi korupsi terselubung melalui skema fee management yang ditawarkan pihak perbankan.
“Penempatan dana publik dalam bentuk deposito sebenarnya bisa dimaklumi bila tujuannya untuk manajemen kas sementara. Namun dalam praktiknya, hal ini sering kali berubah menjadi alat barter kepentingan antara pejabat dan marketing bank,” ujar Fredi saat dihubungi, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, di banyak kasus, marketing bank aktif mendekati bendahara, kepala dinas, atau pejabat pengelola keuangan daerah dengan menawarkan imbalan atau fee management jika dana APBD atau APBN ditempatkan di bank tertentu.
“Fee management ini modus klasik. Bank menawarkan jasa deposito dengan bunga tinggi, lalu di belakang layar ada persentase tertentu yang dikembalikan kepada pejabat dalam bentuk hadiah, uang tunai, atau fasilitas lain,” ungkapnya.
Fredi menegaskan, praktik semacam ini tidak hanya melanggar etika pengelolaan keuangan publik, tetapi juga masuk dalam kategori gratifikasi dan suap terselubung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Ketika pejabat publik menerima keuntungan pribadi dari dana yang bersumber dari APBN atau APBD, itu jelas bentuk gratifikasi. Sekecil apa pun nilainya, tetap merupakan pelanggaran hukum,” tegasnya.
Ia menilai kolusi antara pejabat dan pihak bank menciptakan rantai penyimpangan yang sistematis, mulai dari perencanaan anggaran, pengendapan dana, hingga penyaluran bunga deposito.
“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi sudah menjadi bentuk ekonomi rente yang merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi,” kata Fredi.
Lebih lanjut, Fredi mengkritik pola “parkir dana” menjelang akhir tahun anggaran, yang sering digunakan untuk memperoleh bunga tinggi dari deposito jangka pendek. Akibatnya, serapan anggaran rendah dan berbagai proyek publik tertunda.
“Uang negara seharusnya berputar di masyarakat, bukan disimpan demi keuntungan pribadi. Saat rakyat menunggu realisasi pembangunan, uangnya justru ‘tidur’ di bank,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Fredi menjelaskan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 telah menegaskan bahwa bunga hasil deposito wajib disetorkan ke kas negara atau kas daerah.
Namun, lemahnya pengawasan dan kedekatan personal antara pejabat dan pihak bank membuat aturan tersebut sering diabaikan.
Ia mendesak agar pemerintah memperkuat penerapan sistem pengelolaan kas tunggal (Treasury Single Account) baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menutup celah penyimpangan dana publik.
“Jika sistem ini dijalankan secara penuh, marketing bank tidak akan bisa lagi bermain di ruang abu-abu. Semua penempatan uang publik harus transparan, tercatat, dan diaudit secara real-time,” jelas Fredi.
Menutup pernyataannya, Fredi menegaskan bahwa kunci utama reformasi anggaran terletak pada moralitas birokrasi.
“Selama mental pejabat masih memandang uang negara sebagai sumber rente, sebaik apa pun sistem yang dibuat akan tetap bocor. Pemerintah harus berani menutup pintu kolusi antara pejabat dan bank. Uang rakyat bukan komoditas, melainkan amanah yang harus dijaga.” pungkasnya. (By/Red)
Jakarta
Bantu Percepatan Logistik, TNI AL Salurkan Bantuan Beras Melalui Udara untuk Korban Bencana di Gayo Lues
JAKARTA – TNI Angkatan Laut terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Melalui unsur dukungan logistik (Dorlog), TNI AL menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa beras melalui jalur udara kepada warga terdampak bencana di wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Selasa (6/1/2026).
Bantuan tersebut didistribusikan menggunakan pesawat NC 212-200 Aviocar/U-6211 dengan sasaran pendaratan di Bandara Blangkejeren. Pesawat tiba dan melaksanakan penurunan logistik dengan total muatan bantuan sebanyak 1.200 kilogram beras.
Penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu percepatan penanganan bencana alam serta meringankan beban warga yang terdampak.
Selain menjalankan tugas pertahanan negara, TNI AL senantiasa berkomitmen untuk hadir dan berperan aktif dalam setiap situasi darurat kemanusiaan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan bahwa TNI AL akan terus bersinergi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah guna memastikan penanganan bencana berjalan secara efektif, cepat, dan tepat sasaran.
Langkah ini sejalan dengan komitmen TNI Angkatan Laut untuk selalu siap membantu masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat, sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. (Timo/By)
Jakarta— Dalam rangka menjaga kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit, Batalyon Infanteri 2 Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan Tes Kebugaran Jasmani (Garjas) yang digelar di Lapangan Brigade Infanteri 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Kegiatan tes kebugaran jasmani ini diikuti oleh seluruh prajurit Yonif 2 Marinir dan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan faktor keamanan serta keselamatan personel.
Adapun materi yang diujikan meliputi lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up, dan shuttle run sebagai tolok ukur tingkat kebugaran fisik prajurit.
Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., menyampaikan bahwa pelaksanaan Garjas merupakan program rutin satuan yang bertujuan untuk mengetahui serta memantau kondisi fisik setiap prajurit.
“Hasil tes kebugaran jasmani ini menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Korps Marinir yang menuntut kesiapan fisik prima,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan kondisi fisik yang baik, diharapkan seluruh prajurit Yonif 2 Marinir senantiasa siap menghadapi setiap penugasan yang diberikan, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). (Timo)
Jakarta
Danrem 181/PVT Ikuti Rapat Vicon Pemantauan Sitkamtibmas Jelang Tahun Baru 2026, TNI–Polri Perkuat Sinergi
Kabupaten Sorong PBD— Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Slamet Riadi, S.I.P., mengikuti Rapat Video Conference (Vicon) Pemantauan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri, Rabu (31/12/2025) malam.
Kegiatan yang dilaksanakan pada pukul 22.00 WIT tersebut bertempat di Ruko Suzuki, Jalan Nangka, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan diikuti sekitar 100 peserta.
Rapat vicon ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta dihadiri Kepala BMKG Pusat Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., dan seluruh Kapolda se-Indonesia.
Di wilayah Papua Barat Daya, kegiatan vicon diikuti oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P., Wakil Bupati Sorong H. Sutedjo, S.Pd., serta para pejabat utama Polda Papua Barat Daya dan unsur TNI.
Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam pengamanan malam pergantian tahun dengan mengedepankan kehadiran personel di titik-titik keramaian, pusat aktivitas masyarakat, serta jalur lalu lintas utama.
Kapolri juga mengingatkan agar seluruh personel bertindak secara profesional, humanis, dan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Kapolri menginstruksikan penguatan koordinasi dan sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait, guna memastikan seluruh rangkaian pengamanan berjalan secara efektif dan terintegrasi.
Perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan personel, serta pelaporan situasi secara berjenjang, turut menjadi penekanan utama.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan situasi kamtibmas dari masing-masing Polda terkait kesiapan personel serta langkah-langkah pengamanan yang telah dilaksanakan di wilayah masing-masing.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 23.50 WIT dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Melalui kegiatan ini, TNI–Polri bersama pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (Timo)
Jalin Sinergi Polres Blitar Kota dan Media Perkuat Kemitraan Lewat Piramida
Kapolri Launching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, Perkuat Pelayanan hingga Perlindungan Kelompok Rentan
MK Kunci Perdebatan, Fernando Emas: Jabatan Sipil Polri Dinyatakan Konstitusional
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Nasional1 minggu agoDoktor Pertama dari LPI Al Azhaar, Retnawati Firmansyah Torehkan Sejarah di UIN SATU Tulungagung
Jawa Timur2 minggu agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi2 minggu agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi2 minggu agoKepergian Mashuri Tinggalkan Duka Mendalam bagi Dunia Pers Tulungagung
Nasional2 minggu agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab
Redaksi2 hari agoJalan Rakyat Jadi Jalur Tambang, Anak SMP Jadi Korban, Pemerintah Hanya Bungkam
Peristiwa2 minggu agoTabrak Mobil Misterius Saat Hujan, Pelajar 16 Tahun Tewas di Jalan Raya Karangrejo Tulungagung
Redaksi2 minggu agoViral dan Memalukan! Pos Polisi Tulungagung Diduga Dijadikan Sarang Mesum Lansia