TULUNGAGUNG — Harapan masyarakat Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, mulai menemukan titik terang. Setelah memperjuangkan hak atas lahan sejak tahun 2008, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mergo Mulyo akhirnya dapat melaksanakan panen jagung di lahan yang diajukan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Minggu (17/5/2026).

Panen jagung tersebut menjadi penanda bahwa lahan eks HGU PT Margasari Jaya yang selama bertahun-tahun terlantar kini mulai memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Sebelumnya, pada tahun 2023, Pokmas Mergo Mulyo mengajukan lahan eks HGU PT Margasari Jaya yang masa hak gunanya telah habis sejak 2008. Warga menilai lahan tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai peruntukan dan layak menjadi bagian program reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun perjuangan itu tidak berjalan mulus. Masyarakat harus menghadapi klaim kepemilikan dari PT Sang Lestari Abadi, PT Sang Lestari Cemerlang, dan PT Sang Lestari Bersama yang mengaku telah membeli Hak Guna Usaha dari PT Margasari Jaya sejak tahun 2006.

Di tengah sengketa tersebut, penasihat hukum dari Billy Nobile & Associates melakukan penelusuran data dan menemukan adanya surat perintah dari Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur sejak tahun 2008 kepada ATR/BPN Kabupaten Tulungagung. Surat itu memerintahkan penelitian lengkap dan yuridis terkait pengembalian lahan eks HGU PT Margasari Jaya yang telah habis masa berlakunya. Namun hingga kini, proses tersebut disebut belum terselesaikan.

“PR Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang akan datang adalah melaksanakan dan menjalankan perintah dari surat Kanwil 2008 yang hingga kini belum selesai,” ujar CEO Billy Nobile & Associates.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Plt Bupati Tulungagung, meminta masyarakat tetap bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah juga menekankan pentingnya pelayanan yang adil bagi masyarakat pencari keadilan serta mendukung program ketahanan pangan nasional Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Pokmas Mergo Mulyo, Agus Rianto, berharap pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar penyelesaian persoalan pertanahan dan program TORA dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

“Anggota Pokmas Mergo Mulyo berharap pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai wadah utama pelaksanaan program TORA dan penyelesaian persoalan pertanahan,” katanya.

Dukungan politik juga datang dari anggota DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi. Ia menyatakan siap mengawal proses hukum yang sedang ditempuh masyarakat serta membantu memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait agar SK TORA segera diterbitkan bagi warga. (DON/Red)

Tuban— Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meresmikan pembangunan 10 unit Gudang Ketahanan Pangan Polri tipe 654 yang masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton.

Gudang tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis, yakni Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan sebanyak dua unit, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara sebanyak dua unit, serta Maluku Utara.

Selain pembangunan gudang pangan, Polri juga meluncurkan operasional 166 SPPG di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksanaan Program MBG.

Operasional SPPG tersebut tersebar di sejumlah polda, di antaranya Polda Banten sebanyak 39 unit, Polda Sumut 17 unit, Polda Jateng 16 unit, Polda Metro Jaya 14 unit, hingga Satgas MBG sebanyak 8 unit.

Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan dan penyediaan makanan bergizi menjadi bagian penting dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, Polri berupaya mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden saat peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakarta Barat, bahwa menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa,” ujar Kapolri.

Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah, TNI, dan Polri yang terus bekerja menjaga stabilitas negara serta mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

“Tanpa mengurangi rasa hormat karena mereka-mereka adalah kunci, adalah tim kita, tim saya yang bersama-sama kita sedang bekerja keras untuk memimpin negeri ini, mengendalikan negeri ini, menjaga negeri ini, menjaga rakyat kita, menjaga semua kekayaan rakyat kita,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga secara khusus menyampaikan penghargaan kepada jajaran aparat keamanan yang menurutnya memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban dan kelancaran kehidupan masyarakat. Presiden pun menegaskan bahwa aparat negara harus tetap bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan rakyat.

“Tentara dan Polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau nggak beres dicacimaki, itulah nasibnya aparat, nasibnya abdi masyarakat, nggak apa-apa. Itulah tugas kita. Karena itu kita harus bekerja keras supaya semuanya aman tertib dan lancar,” tegas Presiden.

Peresmian Gudang Ketahanan Pangan dan operasional SPPG Polri tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi pangan nasional, mendukung pemenuhan gizi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan aparat dalam menjaga kesejahteraan rakyat hingga ke berbagai daerah di Indonesia. (DON/Red)

TUBAN— Polri menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional sarana pendukung ketahanan pangan nasional.

Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pada kesempatan tersebut Kapolri menyampaikan terimakasih atas dukungan Presiden dan seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan program ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan kehadiran Presiden Prabowo menjadi semangat bagi seluruh jajaran Polri dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung kedaulatan pangan melalui penguatan produksi hingga hilirisasi hasil pertanian.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra kerja,” ujar Sigit

Jenderal Sigit menjelaskan, pada tahun 2025 Polri telah berkontribusi dalam penanaman jagung di ratusan ribu hektare lahan dengan produksi jutaan ton jagung nasional, yang turut mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

Sementara itu, pada Kuartal I 2026, Polri mencatat panen di puluhan ribu hektare lahan dengan hasil ratusan ribu ton jagung.

Pada Kuartal II 2026 ini, panen raya kembali dilakukan di hampir 189.760 ribu hektare lahan dengan potensi produksi sekitar 1,23 juta ton jagung.

Kapolri juga menyebut sebagian hasil panen akan diserap untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sebagian lainnya berpotensi masuk ke pasar ekspor melalui kerja sama koperasi petani di wilayah perbatasan.

Selain peningkatan produksi, Polri juga memperkuat infrastruktur ketahanan pangan dengan membangun gudang penyimpanan di berbagai daerah.

Pada kegiatan panen raya ini juga dilakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan baru yang akan menambah kapasitas penyimpanan nasional menjadi puluhan unit di seluruh Indonesia.

“Polri berkomitmen membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pendampingan petani, hingga penyerapan hasil panen,”tegas Jenderal Sigit.

Ia menambahkan, penguatan sektor pangan juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Polri juga memaparkan penguatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dimanfaatkan ribuan petani untuk kebutuhan bibit, pupuk, hingga alat pertanian.

“Harapan kami, dukungan terhadap akses pembiayaan ini dapat terus diperkuat agar semakin banyak lahan produktif yang bisa dikembangkan,” ujar Jenderal Sigit.

Program ketahanan pangan Polri juga mencakup pengembangan sarana pendukung pertanian dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi hasil panen di sejumlah wilayah.

Dengan berbagai program tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ekosistem ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan, dari hulu hingga hilir, guna memperkuat kemandirian pangan Indonesia. (DON/Red)