Jakarta — Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus penculikan terhadap balita bernama Bilqis (4) di Kota Makassar. Sebanyak empat pelaku berhasil ditangkap dalam waktu singkat. Atas keberhasilan tersebut, Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Polri.

“Komisi III mengapresiasi Polri yang berhasil menangkap pelaku penculikan anak bernama Bilqis dalam waktu yang sangat singkat,” ujar Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Habiburokhman menilai pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi Polri terus berjalan. Menurutnya, kinerja tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa reformasi Polri memang telah dan terus berjalan. Mereka benar-benar menjalankan program prioritas Presiden Prabowo, yakni memerangi TPPO,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi aparat kepolisian yang totalitas dalam proses pengejaran pelaku. Habiburokhman menyebut banyak personel yang rela tidak pulang ke rumah demi menemukan korban.

“Terlihat sekali bagaimana dedikasi dan profesionalisme personel Polri yang sejak saat kejadian all out mengejar pelaku siang dan malam. Saya dengar sebagian besar personel tersebut tidak pulang ke rumah selama melakukan pengejaran,” sambungnya.

“Sebagai wakil rakyat kami mengucapkan banyak terima kasih kepada institusi Polri, Kapolri Listyo Sigit, sampai petugas kepolisian yang terjun langsung di lapangan mengejar dan menangkap pelaku penculikan Bilqis,” tambahnya.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa korban sempat diperjualbelikan hingga tiga kali oleh pelaku berbeda.

Korban pertama kali dijual oleh seorang wanita berinisial SY kepada SH seharga Rp3 juta. Dalam transaksi tersebut, pembeli bernama NH datang dari Jakarta untuk menjemput korban di Makassar.

“Ada yang berminat dengan korban, membelilah atas nama NH. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar Rp3 juta di kos pelaku (SY),” ujar Djuhandhani dalam konferensi pers di Makassar, Senin (10/11/2025).

Setelah itu, NH membawa Bilqis ke Jambi dan menjualnya kembali kepada pasangan MA (42) dan AS (36) seharga Rp15 juta.

“Menjual kepada AS dan MA. Pengakuan NH (pelaku AS dan MA) sebagai keluarga di Jambi, (dijual) sebesar Rp15 juta, dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Setelah menyerahkan korban, NH langsung melarikan diri ke Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal,” ungkap Djuhandhani.

Namun, kisah tragis itu belum berhenti di situ. Pasangan AS dan MA kembali menjual Bilqis kepada salah satu kelompok suku di Jambi dengan harga Rp80 juta.

“AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar Rp30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga Rp80 juta. Keduanya telah mengaku memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA,” terangnya.

Polisi kini menahan keempat pelaku dan terus mendalami kemungkinan adanya jaringan perdagangan anak lintas provinsi. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan akan maraknya praktik adopsi ilegal dan perdagangan anak di Indonesia. (By/Red)

Jakarta — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. meraih Penghargaan Kepemimpinan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH Unbraw).

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara bertajuk “Sapa Alumni: Silaturahmi dan Pemberian Penghargaan Prominen Alumni dan Pegawai” yang digelar di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).

Komjen Dedi dinilai sebagai alumnus FH Unbraw yang berprestasi dan berpengaruh luas dalam bidang kepemimpinan publik, khususnya dalam membangun tata kelola kepolisian yang profesional, transparan, dan humanis sejalan dengan arah Transformasi Polri.

Sebagai lulusan Program Doktor Ilmu Hukum FH Unbraw, Komjen Dedi dikenal konsisten mengembangkan kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan dan kolaborasi, serta mendorong perubahan positif dalam pelayanan publik di lingkungan kepolisian.

Selain Komjen Dedi, FH Unbraw juga memberikan penghargaan kategori Penguatan Masyarakat Sipil kepada almarhum Munir Said Thalib, aktivis hak asasi manusia (HAM) alumni FH Unbraw angkatan 1985.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan keberanian Munir memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi di Indonesia.

Dekan FH Unbraw Aan Eko Widiarto menyampaikan bahwa penghargaan kepada dua tokoh tersebut mencerminkan kiprah para alumni FH Unbraw yang berjuang di jalur berbeda namun memiliki semangat yang sama: memperkuat nilai hukum, keadilan, dan kemanusiaan di Tanah Air.

“Komjen Dedi Prasetyo menunjukkan kepemimpinan publik yang berintegritas dan efektif di institusi strategis negara, sementara almarhum Munir menginspirasi dengan keberanian moral dan komitmen kemanusiaannya,” ujar Aan.

Acara ini dihadiri sekitar 300 alumni, jajaran pimpinan FH Unbraw, pengurus Ikatan Alumni FH Unbraw (IKA FHUB), serta perwakilan universitas.

Kegiatan tersebut juga memberikan penghargaan di berbagai kategori lainnya seperti Profesional dan Pengembangan Ilmu Hukum.

Ketua IKA FHUB Didik Farkhan Alisyahdi menegaskan kegiatan ini menjadi wadah mempererat silaturahmi antaralumni dan memperkuat kontribusi mereka bagi bangsa.

Ia menekankan bahwa reputasi perguruan tinggi diukur dari kiprah para alumninya dalam membawa manfaat bagi masyarakat.

Sejak berdiri pada tahun 1957, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah melahirkan banyak tokoh nasional yang berkiprah di berbagai bidang.

Saat ini, FH Unbraw memiliki sebelas program studi, lima di antaranya berakreditasi “Unggul” dan empat lainnya terakreditasi internasional oleh AQAS.

Pemberian penghargaan kepada Komjen Dedi Prasetyo menjadi pengakuan atas peran Polri dalam reformasi dan modernisasi pelayanan publik yang berorientasi pada profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan strategis Transformasi Polri untuk memperkuat tata kelola kepolisian yang adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (By/Red)

Jakarta— Dalam upaya mempercepat pembangunan dan memperkuat arah kebijakan nasional di kawasan timur Indonesia, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, melakukan pertemuan penting dengan Felix Vernando Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Didampingi oleh istri yang juga Ketua TP PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, S.K.M., MAP, Wali Kota Sorong membahas secara mendalam berbagai agenda strategis, di antaranya percepatan pembangunan Perumahan Malawei, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta rencana penguatan infrastruktur perkotaan di Kota Sorong.

Pertemuan berlangsung penuh semangat kolaboratif. Wali Kota menegaskan bahwa Kota Sorong siap menjadi bagian penting dalam mewujudkan transformasi pembangunan nasional, khususnya di Papua Barat.

“Kami menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui Komite Eksekutif Otsus Papua. Kota Sorong siap menjadi motor penggerak pembangunan di kawasan timur, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama,” ujar Wali Kota Septinus Lobat.

Sementara itu, Felix Wanggai menilai langkah Pemerintah Kota Sorong sangat sejalan dengan visi nasional mempercepat pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat.

“Kota Sorong memiliki arti strategis. Dari sinilah pintu pembangunan Papua terbuka. Dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat, kita bisa mempercepat pembangunan perumahan, infrastruktur, dan layanan publik bagi masyarakat,” jelas Felix.

Selain membahas isu pembangunan fisik, kedua pemimpin juga menyinggung pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Kota Sorong dalam memperkuat posisi strategisnya sebagai pusat pertumbuhan dan gerbang pembangunan Papua.

Pemerintah Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk terus bekerja, berinovasi, dan berkolaborasi demi kemajuan masyarakat dan kemakmuran daerah. (Tim/Red)