Sorong, Papua Barat Daya –
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menjadi saksi langsung betapa banyaknya persoalan yang menghimpit daerah baru ini. Bertempat di Hotel Aston, Kota Sorong, Jumat (4/7/2025), pertemuan antara DPR RI dan jajaran pemerintah daerah dari seluruh wilayah PBD menjadi forum strategis menyuarakan kegelisahan rakyat Papua.

Dari keluhan soal pulau-pulau yang dikuasai oleh provinsi tetangga, hingga kegagalan masyarakat Raja Ampat menikmati hasil kekayaan laut dan pariwisata, aspirasi yang disampaikan mengungkap potret nyata ketimpangan di wilayah timur Indonesia.

“Kami ini hanya lihat wisatawan datang dan pergi. Tapi masyarakat asli tidak pernah merasakan hasilnya. Pulau kami bahkan hilang karena dicaplok. Kami butuh negara hadir,” tegas salah satu tokoh masyarakat Raja Ampat di hadapan Ketua Komisi II.

Isu perbatasan administratif juga mengemuka, terutama di wilayah Tambrauw dan Manokwari. Wakil dari Pemda Tambrauw menyampaikan bahwa sejak lahirnya UU No. 56 Tahun 2008, konflik wilayah tak kunjung selesai dan merugikan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan pantai utara pun belum optimal, memperlambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, menambahkan bahwa konflik wilayah dan ketidakpastian kebijakan pusat membuat pembangunan mandek. Ia meminta agar Komisi II DPR RI memfasilitasi pertemuan langsung seluruh pemangku kepentingan di Jakarta, agar suara dari Papua benar-benar didengar oleh pusat kekuasaan.

Dalam tanggapannya, Dr. Rifqinizami menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah legislasi untuk mengakomodasi persoalan daerah dalam RUU tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah. “Kami ingin Papua tumbuh dari bawah, dengan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Kami akan kawal dari Senayan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung tentang peningkatan anggaran pemerintah pusat untuk wilayah Papua yang telah naik signifikan dan akan kembali ditingkatkan. “Dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun, bahkan bisa mencapai Rp3,5 triliun di tahun-tahun mendatang. Tapi bukan hanya soal angka, yang penting adalah keadilan distribusi,” tambahnya.

Pertemuan ditutup dengan semangat kolaboratif dan ajakan Ketua Komisi II agar seluruh kepala daerah di PBD bersatu dalam menyusun dokumen resmi yang akan dibawa ke Senayan. “Ini bukan hanya soal Sorong, ini soal martabat Papua. Mari kita berjuang bersama,” tutupnya.

(Timo)

Sorong, Papua Barat Daya — Komando Pasmar 3 melaksanakan serah terima jabatan Komandan Yonmarhanlan XIV dari Letkol Mar Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E. kepada Mayor Mar Wachid Purwadi pada Rabu, 2 Juli 2025, bertempat di Markas Komando Yonmarhanlan XIV, Jalan Gunung Arfak, Kampung Baru, Distrik Sorong Kota.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI (Mar) Andi Rachmat, M.Tr Opsla, dengan rangkaian acara yang berlangsung tertib dan penuh semangat korps. Dalam sambutannya, Brigjen Andi Rachmat menegaskan pentingnya loyalitas, disiplin, dan kemampuan taktis yang mumpuni bagi setiap prajurit Marinir, terlebih dalam menjaga wilayah strategis seperti Papua Barat Daya.

Letkol Mar Helilintar menyampaikan rasa terima kasih dan bangga telah memimpin Yonmarhanlan XIV, serta menitipkan harapan kepada pejabat baru untuk terus membawa satuan ini semakin maju. Sementara itu, Mayor Mar Wachid Purwadi menyatakan siap melanjutkan dan memperkuat capaian positif yang telah dirintis sebelumnya.

Sertijab ini ditutup dengan acara syukuran yang berlangsung dalam nuansa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain sebagai bentuk rasa syukur, momen ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar prajurit dan pimpinan satuan di bawah Pasmar 3.

(Timo)

Kota Sorong PBD – Kepolisian Daerah Papua Barat Daya memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan salah satu media yang menyebutkan keterlibatan Pejabat Utama (PJU) Polda dalam dugaan praktik percaloan seleksi penerimaan anggota Polri. Klaim tersebut dipastikan tidak benar dan menyesatkan.

Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, S.I.K., S.E., menyatakan bahwa nama dan jabatan pejabat Polda dicatut oleh oknum yang diduga kuat melakukan penipuan bermodus “bisa meluluskan seleksi Bintara Polri” dengan meminta sejumlah uang kepada korban.

“Pemberitaan itu tidak benar. Justru saya sendiri yang menerima informasi langsung dari korban, sepasang suami istri, yang mengaku telah menyerahkan uang kepada seseorang yang menjanjikan anak mereka akan diluluskan dalam seleksi Bintara,” jelas Kombes Semmy.

Setelah menerima informasi tersebut, Kombes Semmy langsung menindaklanjuti secara proaktif. Ia mengarahkan korban untuk segera membuat laporan resmi ke Polresta Sorong Kota, agar bisa diproses secara hukum dan ditindaklanjuti secara transparan.

“Sekitar pukul 12.00 wit siang saya dapat informasi awal dari korban. Saya langsung menghubungi korban untuk menggali informasi lebih dalam, termasuk identitas orang yang menerima uang tersebut. Ternyata korban mengenal oknum itu, yang kemudian terungkap mencatut nama dan jabatan pejabat Polda,” ungkapnya.

Diketahui, nama Wakapolda Papua Barat Daya juga ikut dicatut oleh pelaku dalam aksinya untuk meyakinkan korban agar percaya dan mau menyerahkan uang.

“Saya langsung menghubungi pihak-pihak terkait dan minta mereka menyerahkan diri ke Polresta Sorong Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah murni tindakan kriminal oleh oknum yang mencatut nama institusi demi keuntungan pribadi,” tegas Kombes Semmy.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan nama institusi dan jabatan. Aparat penegak hukum akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindakan penipuan, apalagi yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa PJU Polda Papua Barat Daya tidak terlibat sama sekali. Justru kami yang membantu korban untuk mendapat keadilan,” pungkasnya.

Polda Papua Barat Daya mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi anggota Polri dengan imbalan uang. Proses seleksi Polri dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan. Jika menemukan indikasi pelanggaran, masyarakat diminta untuk segera melapor.

(Tim/Red)