JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberhentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Jawa Timur. Langkah ini diambil karena puluhan SPPG tersebut tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau IPAL yang ada belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Keputusan tertuang dalam surat bernomor 2741/D.TWS/05/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, mewakili Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Surat dengan sifat segera itu terbit pada 25 Mei 2026.

Berdasarkan pendataan berjenjang oleh Koordinator Regional Provinsi Jawa Timur melalui para Kepala SPPG, ditemukan bahwa puluhan unit pelayanan di Blitar belum dilengkapi IPAL yang memadai. Padahal, IPAL merupakan infrastruktur krusial untuk menjaga kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka dengan ini ditetapkan Pemberhentian Operasional Sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlampir terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan,” demikian kutipan surat tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah untuk SPPG yang bersangkutan.

Kategori sanksi yang dikenakan adalah Non Kejadian Menonjol (Perbaikan Major), artinya perbaikan yang diperlukan bersifat signifikan namun bukan karena bencana atau keadaan darurat.

Para Kepala SPPG juga diwajibkan menyelesaikan seluruh proses pembayaran yang menggunakan Virtual Account (VA) dalam waktu 1×24 jam untuk periode operasional sebelum surat ini diterbitkan.

Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah pihak SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II.

Setelah diverifikasi dan dinyatakan selesai, operasional dapat kembali berjalan. Penyerahan bukti dilakukan melalui tautan: https://forms.gle/2XeULzQ33AA6aLJw6

Berikut adalah daftar SPPG di Kabupaten dan Kota Blitar yang terkena sanksi:

Kabupaten Blitar:

1. SPPG Blitar Kademangan Plosorejo
2. SPPG Blitar Kanigoro Gaprang
3. SPPG Blitar Kanigoro Tlogo 3
4. SPPG Blitar Kesamben Jugo
5. SPPG Blitar Garum Tawangsari
6. SPPG Blitar Garum Sidodadi
7. SPPG Blitar Udanawu Sukorejo
8. SPPG Blitar Gandusari Tulungrejo
9. SPPG Blitar Wlingi Klemunan
10. SPPG Blitar Kademangan Plumpungrejo
11. SPPG Blitar Garum Pojok
12. SPPG Blitar Wonodadi Kunir
13. SPPG Blitar Garum Bence
14. SPPG Blitar Talun Jeblog
15. SPPG Blitar Srengat Srengat 2
16. SPPG Blitar Kanigoro Sawentar
17. SPPG Blitar Garum Sidodadi 2
18. SPPG Blitar Ponggok Karangbendo 2
19. SPPG Blitar Nglegok Krenceng
20. SPPG Blitar Ponggok Jatilengger
21. SPPG Blitar Wonodadi Kunir 2
22. SPPG Blitar Ponggok Ponggok 2
23. SPPG Blitar Ponggok Karangbendo

Kota Blitar:

24. SPPG Kota Blitar Sananwetan Bendogerit 3
25. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Tanggung 2
26. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Sentul
27. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Tanggung
28. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Kepanjenkidul 3

Badan Gizi Nasional meminta seluruh kepala SPPG untuk segera menindaklanjuti surat ini dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari perwakilan SPPG yang terkena sanksi.(By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG— Di tengah umat manusia sibuk mengejar urusan dunia, Hari Arafah hadir mengajak manusia kembali mengenal dirinya dan mendekat kepada Allah Ta’ala.

Pengasuh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung, KH. Imam Mawardi Ridlwan, pada Selasa (26/5/2026) menjelaskan bahwa Hari Arafah merupakan salah satu hari paling istimewa dan mulia dalam Islam. Hari tersebut hanya datang sekali dalam setahun, tepat pada 9 Dzulhijah.

“Di tengah umat manusia mengejar dunia, Arafah mengajak kita kembali kepada Allah. Lihat siapa dirimu, kenali siapa Tuhanmu, dan berjalanlah di jalan Allah dengan taubat yang tulus,” tutur beliau.

Abah Imam menjelaskan, pada hari itu jutaan jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Namun, bagi kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, tetap diberikan kesempatan untuk turut menghadirkan suasana spiritual Hari Arafah melalui kegiatan Ta’rif Arafah.

“Ta’rif Arafah merupakan aktivitas berkumpul di Hari Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji,” jelasnya.

Menurut beliau, kegiatan tersebut menjadi kesempatan istimewa untuk berdzikir, berdoa, membaca Al-Qur’an, dan memperbanyak taubat kepada Allah Ta’ala. Tradisi ini telah lama dilaksanakan di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung setiap Yaum At-Ta‘rīf pada 9 Dzulhijah.

Abah Imam memilih waktu setelah sholat asar, bertepatan dengan saat para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah.

“At-Ta‘rīf Arafah diisi dengan dzikir dan doa bersama. Setelah itu dilanjutkan berbuka puasa, sholat maghrib berjamaah, kemudian takbir hari raya,” ungkapnya.

Dalam penutup keterangannya, Abah Imam menegaskan bahwa Ta’rif Arafah menjadi momentum bagi manusia untuk mengenal kembali hakikat dirinya sebagai hamba Allah yang lemah dan penuh dosa.

“Kegiatan ini agar kita sadar sebagai hamba yang lemah, banyak dosa, dan tidak memiliki daya kecuali dengan pertolongan Allah Ta’ala. Inilah saat terbaik untuk bertaubat di hari yang istimewa,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Hari Arafah dikenal sebagai hari pengakuan dan penghambaan diri kepada Allah. Para jamaah haji mengenakan pakaian putih sederhana sebagai simbol kefanaan dunia, mengangkat tangan, menangis, dan memohon ampunan kepada Allah Ta’ala. Suasana spiritual tersebut kemudian dihadirkan oleh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung melalui kegiatan Ta’rif Arafah yang diikuti para santri dan guru di hall utama pesantren selepas sholat asar. (DON/Red)

Jakarta — Muktamar. Kata itu selalu terdengar megah. Namun di tubuh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), muktamar bukan sekadar forum organisasi. Ia menjadi ruang perjumpaan tertinggi, wadah merangkul kebersamaan, sekaligus medan pengabdian untuk umat.

Menjelang pelaksanaan Muktamar VIII IPHI yang akan digelar pada 15–16 Juni 2026 di Bali, semangat itu semakin terasa. Harapan besar mengemuka, bagaimana nilai haji mabrur tidak berhenti sepulang dari Tanah Suci, melainkan terus hidup sepanjang hayat.

Ketua Umum PP IPHI, Erman Suparno, pada Senin (25/5/2026) menegaskan bahwa penunjukan Bali sebagai tuan rumah bukan tanpa pertimbangan mendalam.

“Muktamar sebagai gerakan pengabdian. PP IPHI memilih Bali untuk memberi dukungan pengabdian PW IPHI Bali,” ujarnya.

Di balik pilihan tersebut, tersimpan simbol kuat tentang dukungan, kebersamaan, dan penghargaan atas kerja keras seluruh pengurus wilayah maupun daerah IPHI di Indonesia.

Erman juga menjelaskan bahwa kepengurusan IPHI periode 2020–2025 berhasil mewujudkan legalitas organisasi sekaligus menjaga hubungan kelembagaan dengan unsur eksekutif, legislatif, dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam.

“IPHI yang menyampaikan usulan membentuk Kementerian Haji dan Umrah RI,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP IPHI, Bambang Irianto, menyebut Muktamar VIII sebagai momentum persatuan dalam pengabdian.

“Muktamar VIII IPHI wujud bersatu dalam berkhidmad,” katanya.

Kalimat tersebut sederhana, tetapi memiliki makna mendalam. Bersatu bukan sekadar hadir bersama, melainkan berbagi peran, tenaga, dan hati demi kemaslahatan umat.

Dari Jawa Timur, Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, Imam Mawardi Ridlwan, menyuarakan harapan yang lebih luas tentang makna kemabruran haji.

“Haji itu puncak ibadah, semoga semua yang telah ibadah haji jadi mabrur sepanjang hayat,” tuturnya.

Menurutnya, kemabruran tidak hanya berdampak pada pribadi, tetapi juga harus melahirkan kepedulian sosial dan keteladanan di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kontribusi IPHI selama ini telah nyata dirasakan, mulai dari pengembangan rumah sakit Islam, pembinaan spiritual, hingga gagasan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal tersebut menjadi bukti bahwa IPHI bukan organisasi yang berhenti pada seremoni semata, melainkan terus bergerak dan berkarya.

Karena itu, Muktamar VIII IPHI di Bali diharapkan menjadi titik temu seluruh potensi organisasi. Jika masih ada perbedaan, maka semangat islah atau perdamaian perlu dikedepankan demi kebaikan bersama.

“IPHI pasca Muktamar VIII sebaiknya mengeksekusi gagasan menjadi solusi kebersamaan,” harapnya.

Baginya, organisasi hanya akan efektif apabila mampu menghadirkan jalan keluar dan manfaat nyata bagi umat.

Itulah harapan besar dari Muktamar VIII IPHI: bukan sekadar ajang berkumpul atau berdebat, tetapi momentum menghadirkan solusi, mempererat persaudaraan, memperkuat khidmad, dan mewujudkan haji mabrur sepanjang hayat. (DON/Red)