Redaksi
Kapolres Blitar bersama Forkopimda Ikuti Giat Lauching Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan

BLITAR, – Kapolres Blitar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar turut serta dalam kegiatan peluncuran program tugas Polri mendukung ketahanan pangan.
Acara yang digelar di lahan Perhutani Desa Darungan Kec.Kademangan Kab. Blitar ini merupakan wujud sinergi antara Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, pada Rabu(20/11)
Kapolres Blitar, AKBP Wiwit Adisatria melalui Kasi Humas Polres Blitar, menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan, baik melalui pengawasan distribusi maupun pengamanan terhadap potensi gangguan di sektor pertanian dan peternakan.
“Kami siap mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik,” ujar Kapolres.
Forkopimda juga memberikan dukungannya dalam kegiatan ini, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekonomi lokal.
Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi petani, pelaku usaha pangan, dan masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Blitar.
Acara ini diakhiri dengan penanaman simbolis penanaman bibit jagung oleh Kapolres Blitar dan anggota Forkopimda, sebagai simbol komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah
Blitar.(*/Hms)
Redaksi
KPK Bidik Jantung Birokrasi, Pj Sekda Tulungagung Diperiksa dalam Skandal Kasus Dugaan Pemerasan

Jakarta — Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo terus merembet ke lingkar inti birokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memanggil Penjabat Sekretaris Daerah Tulungagung, Soeroto, sebagai saksi dalam pengembangan perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur di Surabaya.
“Pemeriksaan atas nama SO selaku Pj Sekda Tulungagung,” ujarnya kepada media, Kamis(23/4).
Tak hanya Sekda, KPK juga memanggil sejumlah pejabat strategis lainnya, mulai dari kepala dinas hingga pejabat pengelola keuangan. Di antaranya Kepala Disperindag Tulungagung Fajar Widiyanto, mantan Kepala Bapenda Suko Winarno, Kepala BPKAD Dwi Hari Subagyo, serta sejumlah pejabat bagian umum dan bendahara di lingkungan Setda.
Pemanggilan ini mempertegas bahwa penyidikan KPK tidak berhenti pada aktor utama, melainkan menelusuri kemungkinan keterlibatan sistemik di tubuh birokrasi Pemkab Tulungagung.
Kasus ini sendiri mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 April 2026.
Dalam operasi tersebut, sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.
Sehari berselang, KPK menetapkan Gatut Sunu bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.
Modus yang diungkap tergolong sistematis. KPK menduga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dipaksa menandatangani surat pengunduran diri bermeterai tanpa tanggal. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai alat tekanan untuk memuluskan praktik pemerasan.
Dari skema itu, Gatut Sunu diduga telah mengumpulkan uang hingga Rp2,7 miliar dari target Rp5 miliar yang dibebankan kepada 16 kepala OPD.
Dengan semakin banyaknya pejabat yang diperiksa, kasus ini mengarah pada dugaan praktik terstruktur yang melibatkan lebih dari sekadar individu. KPK kini dihadapkan pada tantangan membongkar apakah skandal ini merupakan aksi personal atau bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih luas di pemerintahan daerah. (By/DON)
Editor: Joko Prasetyo
Redaksi
Dugaan Pemerasan Makin Melebar, KPK Periksa 20 Pejabat Pemkab Tulungagung

TULUNGAGUNG — Tekanan terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung kian menguat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sedikitnya 20 pejabat secara maraton selama tiga hari di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, dalam penyidikan dugaan praktik pemerasan yang diduga terjadi di internal pemerintahan daerah.
Gelombang pemeriksaan ini disebut sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah menyeret sembilan pejabat untuk dimintai keterangan.
Dugaan pemerasan tersebut berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan pengunduran diri terhadap 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) indikasi awal adanya tekanan sistemik di lingkup birokrasi.
Pelaksana Tugas, Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, membenarkan adanya pemeriksaan intensif tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara detail materi yang digali penyidik.
“Iya benar, pemeriksaan berlangsung selama tiga hari di BPKP Surabaya. Kami belum mengetahui detail materi pemeriksaannya,” ujarnya, Kamis,(23/4).
Minimnya informasi yang diterima pemerintah daerah memunculkan tanda tanya besar. Sejumlah pejabat bahkan dilaporkan tidak masuk kantor karena memenuhi panggilan KPK, memperlihatkan skala penyidikan yang tidak biasa.
KPK sendiri belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, intensitas pemeriksaan yang meningkat tajam mengisyaratkan bahwa kasus ini tidak berhenti pada level permukaan. Ada dugaan kuat bahwa praktik pemerasan tersebut melibatkan jaringan yang lebih luas di tubuh birokrasi.
Jika benar terbukti, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal terbesar di lingkungan Pemkab Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir mengguncang kepercayaan publik sekaligus menguji komitmen bersih-bersih di pemerintahan daerah. (DON/Red)
Redaksi
Merawat Tradisi: Jejak Pondok Tengah Kamulan

TULUNGAGUNG— Di tengah bentang pedesaan Trenggalek, Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Kamulan yang akrab disebut Pondok Tengah menjadi salah satu simpul penting tradisi keilmuan Islam di kawasan Mataraman. Berdiri sejak akhir abad ke-18 oleh Kyai Ahmad Yunus atau Sunan Wilis, pesantren ini bukan hanya tempat belajar, melainkan ruang hidupnya sanad: sanad keilmuan, sanad keluarga, dan sanad perjuangan.
Sejak awal, Pondok Tengah tumbuh dari tradisi babat alas membuka wilayah baru sekaligus membuka jalan dakwah. Dari tangan Sunan Wilis, yang merupakan putra Ki Bagus Mukmin, jejak pesantren ini terhubung dengan warisan besar Islam Mataram, perpaduan antara darah bangsawan dan laku kesantrian. Dalam konteks ini, pesantren tidak sekadar institusi pendidikan, melainkan simpul peradaban yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini.
Dalam tradisi pesantren, keberkahan ilmu tidak hanya diukur dari apa yang dipelajari, tetapi dari kepada siapa ilmu itu disandarkan. Di sinilah pentingnya sanad rantai transmisi keilmuan yang memastikan otoritas dan keaslian ilmu.
Pondok Tengah Kamulan memiliki hubungan keilmuan yang erat dengan Pondok Pesantren Joresan, Ponorogo salah satu pusat keilmuan Islam yang berpengaruh di Jawa Timur. Relasi ini tampak jelas dalam perjalanan intelektual para kiai Kamulan.
K.H. Mahmud Ihsan, salah satu pengasuh penting Pondok Tengah pada abad ke-20, tidak hanya menimba ilmu di Tremas Pacitan, tetapi juga berguru kepada K.H. Hasbullah di Joresan pada masa-masa awal kemerdekaan.
K.H. Hasbullah sendiri dikenal sebagai ulama dari trah Mbah Mesir Durenan, yang memiliki kedekatan historis dengan wilayah Trenggalek dan sekitarnya.
Sanad ini kemudian berlanjut melalui generasi berikutnya. K.H. Syafi’i Ismail Tayib, keponakan K.H. Mahmud Ihsan, juga menimba ilmu di Joresan. Ia belajar kepada K.H. Hasbullah serta K.H. Abdul Karim, memperkuat mata rantai keilmuan antara Kamulan dan Ponorogo. Relasi ini menunjukkan bahwa pesantren tidak pernah berdiri sendiri, melainkan hidup dalam jejaring keilmuan yang saling terhubung dan saling menguatkan.
Salah satu kekuatan utama Pondok Tengah adalah peran besar keluarga dalam menjaga keberlanjutan pesantren. Tradisi ini terlihat dari kontribusi luas trah Kyai Ihsan Aliyilmurtadho Yunus dan K.H. Tayib Abdussalam Yunus.
Baik dari jalur dzuriyah (keturunan langsung) maupun melalui jalur pernikahan (menantu), banyak tokoh lahir dan tumbuh dalam orbit pesantren ini. Di antara mereka adalah K.H. Toha Munawar Ikhsan, K.H. Islam Tayib Abdussalam, K.H. Ismail Tayib Abdussalam, K.H. Syafi’i Ismail Tayib, K.H. Bakar Abdussalam, dan K.H. Ahmad Zuhri Bakar.
Mereka bukan sekadar bagian dari silsilah keluarga, tetapi juga penjaga tradisi mengajar, berdakwah, dan merawat nilai-nilai pesantren. Dalam kultur pesantren, keluarga berfungsi sebagai institusi sosial yang memastikan kesinambungan nilai, etika, dan keilmuan.
Sejak dahulu, santri Pondok Tengah dikenal dengan kemandiriannya. Siang hari digunakan untuk bekerja, sementara malam hari diisi dengan mengaji. Tradisi ini bukan semata lahir dari keterbatasan, melainkan menjadi bagian dari sistem pendidikan karakter.
Model ini membentuk santri yang tangguh, sederhana, dan berdaya. Kemandirian bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga mental melatih daya juang dan ketahanan hidup.
Hingga kini, sistem salaf dengan pengajaran kitab kuning tetap dipertahankan sebagai ruh utama pendidikan.
Di tengah perkembangan zaman, Pondok Pesantren Hidayatut Thullab tidak berhenti pada tradisi. Di bawah kepemimpinan K.H. Bahrul Munir, pesantren ini mengembangkan pendidikan formal berbasis Islamic boarding school.
Lembaga pendidikan tingkat Tsanawiyah dan Aliyah kini hadir sebagai bagian dari sistem pendidikan terpadu. Selain memperdalam ilmu agama, para santri juga dibekali pendidikan vokasi modern, termasuk penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris.
Langkah ini menunjukkan bahwa pesantren bukan institusi yang statis. Ia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Tradisi tetap menjadi fondasi, sementara inovasi menjadi jembatan menuju masa depan.
Pondok Pesantren Hidayatut Thullab Kamulan mengajarkan satu hal penting: bahwa kekuatan pesantren terletak pada sanad yang dijaga dan tradisi yang dirawat.
Dari Sunan Wilis hingga generasi hari ini, dari Kamulan hingga Joresan, semua terhubung dalam satu mata rantai keilmuan yang tidak terputus. Sebuah warisan yang tidak hanya dikenang, tetapi terus dihidupkan.
Di situlah pesantren menemukan maknanya sebagai penjaga tradisi, sekaligus penuntun masa depan.
Apa Hubungan Sunan Wilis Kamulan dengan Kalangbret Tulungagung ? (DON/Red)
Oleh: Ahmad Dardiri Syafi’i
Redaksi2 minggu ago16 Orang Digelandang KPK di Tulungagung, Harta Bupati Tembus Rp20 M
Redaksi4 hari agoRifqi Firmansyah Disorot: Dari Ketua KADIN ke Bursa Wabup, Tersandung Isu Tunggakan Sewa Aset Daerah
Nasional2 minggu agoGeger Tulungagung! Bupati Diamankan KPK dalam OTT Malam Ini
Redaksi2 minggu agoPNS Tulungagung ‘Melawan’: Seruan Terbuka Guncang Kasus Bupati, Tuntut Hukum Tanpa Ampun
Nasional2 minggu agoOTT KPK Guncang Tulungagung: 16 Pejabat Diamankan, Bupati Turut Terseret
Nasional2 minggu agoKPK Tetapkan Bupati Tulungagung & Ajudannya Sebagai Tersangka, Langsung Ditahan
Redaksi2 minggu agoHarga Telur Anjlok, Pasar Sepi: Peternak dan Pedagang Tertekan Overproduksi
Redaksi2 minggu agoKPK Sita Uang Ratusan Juta dari OTT Bupati Tulungagung: Belasan Orang Diperiksa Intensif












