Tuban — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan nasional menuju Indonesia Emas.

Pada momentum kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Polri mendukung agenda peresmian operasional 166 SPPG di 24 Polda jajaran yang dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara daring dari masing-masing wilayah.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG dalam tahap persiapan operasional, dan 468 SPPG masih dalam proses pembangunan, termasuk 33 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta masyarakat dan menyerap 68.000 tenaga kerja,” ujar Kapolri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II di Tuban.

Kapolri menegaskan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan menghadirkan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

“Pada tahun 2026, Polri menargetkan melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Kapolri.

Sementara itu, Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, namun juga membangun ekosistem pangan berkelanjutan melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.

“Program ini bukan sekadar menghadirkan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok pangan yang inklusif. Karena itu, keberlanjutan program menjadi prioritas utama yang terus diperkuat Polri,” jelas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, seluruh operasional SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat mulai dari produksi hingga distribusi.

Setiap fasilitas didukung sertifikat penjamah makanan, sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, sertifikat uji laboratorium air, serta pemeriksaan food safety oleh tenaga kesehatan Dokkes Polri guna memastikan makanan yang didistribusikan aman, higienis, layak konsumsi, dan bebas kontaminasi zat berbahaya.

Polri juga menghadirkan inovasi operasional melalui penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar utama yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung layanan memasak skala besar.

Selain memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, Polri bergerak dari hulu hingga hilir dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebanyak 714 kelompok tani jagung binaan Polri di 42 Polres pada 8 Polda telah memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran mencapai Rp30,3 miliar guna mendukung pengolahan lahan hingga pembelian pupuk.

Untuk menjaga stabilitas pasokan hasil panen, Polri bersama mitra terkait juga memperkuat infrastruktur logistik pangan. Saat ini telah dibangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda, dan pada tahun 2026 akan ditambah 10 gudang baru, sehingga total mencapai 28 gudang. Gudang-gudang tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas 1.000 ton per unit, ditambah satu gudang utama berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan selesai pada Juni 2026.

Agenda Presiden RI di Tuban juga dirangkaikan dengan Panen Raya Jagung Kuartal II dan peletakan batu pertama pembangunan gudang ketahanan pangan, sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.

Mengutip arahan Presiden RI, Kapolri menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” tutur Kapolri.

Seluruh langkah strategis tersebut menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden RI, sekaligus menegaskan peran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas. (By/Red)

Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta beberapa Kapolda di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri melantik Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. sebagai Kalemdiklat Polri. Selain itu juga dilakukan pelantikan Brigjen Pol Nasri, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, serta Brigjen Pol Arif Budiman, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Maluku Utara.

Sementara itu, sertijab juga dilaksanakan terhadap Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. sebagai Kapolda NTB menggantikan Irjen Pol Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., kemudian Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K. sebagai Kapolda Bengkulu menggantikan Irjen Pol Mardiyono, S.I.K., M.Si., serta Kombes Pol Yudi Arkara Oktabera, S.I.K., M.H. sebagai Kayanma Polri menggantikan Brigjen Pol Abas Basuni, S.I.K., M.H.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan.

“Mutasi jabatan pada institusi polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta Minggu (17/05/2026).

Johnny menambahkan, pergantian pejabat di lingkungan Polri juga menjadi bagian dari upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik maupun melaksanakan sertijab hari ini, kami optimistis kinerja organisasi akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan,” tutupnya. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Harapan masyarakat Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, mulai menemukan titik terang. Setelah memperjuangkan hak atas lahan sejak tahun 2008, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mergo Mulyo akhirnya dapat melaksanakan panen jagung di lahan yang diajukan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Minggu (17/5/2026).

Panen jagung tersebut menjadi penanda bahwa lahan eks HGU PT Margasari Jaya yang selama bertahun-tahun terlantar kini mulai memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Sebelumnya, pada tahun 2023, Pokmas Mergo Mulyo mengajukan lahan eks HGU PT Margasari Jaya yang masa hak gunanya telah habis sejak 2008. Warga menilai lahan tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai peruntukan dan layak menjadi bagian program reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun perjuangan itu tidak berjalan mulus. Masyarakat harus menghadapi klaim kepemilikan dari PT Sang Lestari Abadi, PT Sang Lestari Cemerlang, dan PT Sang Lestari Bersama yang mengaku telah membeli Hak Guna Usaha dari PT Margasari Jaya sejak tahun 2006.

Di tengah sengketa tersebut, penasihat hukum dari Billy Nobile & Associates melakukan penelusuran data dan menemukan adanya surat perintah dari Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur sejak tahun 2008 kepada ATR/BPN Kabupaten Tulungagung. Surat itu memerintahkan penelitian lengkap dan yuridis terkait pengembalian lahan eks HGU PT Margasari Jaya yang telah habis masa berlakunya. Namun hingga kini, proses tersebut disebut belum terselesaikan.

“PR Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang akan datang adalah melaksanakan dan menjalankan perintah dari surat Kanwil 2008 yang hingga kini belum selesai,” ujar CEO Billy Nobile & Associates.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Plt Bupati Tulungagung, meminta masyarakat tetap bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah juga menekankan pentingnya pelayanan yang adil bagi masyarakat pencari keadilan serta mendukung program ketahanan pangan nasional Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Pokmas Mergo Mulyo, Agus Rianto, berharap pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar penyelesaian persoalan pertanahan dan program TORA dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

“Anggota Pokmas Mergo Mulyo berharap pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai wadah utama pelaksanaan program TORA dan penyelesaian persoalan pertanahan,” katanya.

Dukungan politik juga datang dari anggota DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi. Ia menyatakan siap mengawal proses hukum yang sedang ditempuh masyarakat serta membantu memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait agar SK TORA segera diterbitkan bagi warga. (DON/Red)