Redaksi
Karcis Tanpa Diberi Restribusi, Inspektorat Tulungagung Sebut; Pungli

TULUNGAGUNG— Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Macab Tulungagung, Hendri Dwiyanto, mengunjungi Kantor Inspektorat Tulungagung untuk menindaklanjuti informasi dari Polres Tulungagung terkait laporan yang telah dilimpahkan ke Inspektorat.
Hendri diterima langsung oleh Kepala Inspektorat Tulungagung, Tranggono Dibyo Harsono, Rabu (14/8).
Permasalahan yang LMP soroti adalah dugaan pungli parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
Kasus ini sudah dilaporkan LMP ke Polres Tulungagung dan dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
“Kami menanyakan parkir di Tulungagung yang diminta uang parkir tapi tidak diberi karcis retribusi parkir,” jelas Hendri.
Dirinya, sempat bertanya kepada juru parkir yang mengatakan bahwa setiap hari harus setor ke Dinas Perhubungan sebesar 40-60 ribu rupiah pernah hari.
Dirinya, sempat menunjukan rekaman tersebut pada Kepala Inspektorat Tulungagung.

Caption Foto: Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Macab Tulungagung saat melakukan klarifikasi dikantor Inspektorat Tulungagung, Jawa Timur.
Menanggapi hal itu, Tranggono akan mengkaji lebih lanjut aduan LMP tersebut.
Tranggono menyatakan bahwa Inspektorat telah menindaklanjuti laporan tersebut, namun tim masih berada dalam program diklat (pendidikan dan pelatihan).
Setelah diklat selesai, Inspektorat akan segera mengambil tindakan lebih lanjut, mengingat sesuai dengan aturan yang ada, batas waktu maksimal untuk menyelesaikan laporan adalah 60 hari setelah surat masuk.
“Pasti akan kita lanjuti,” ujarnya.
Saat ditanya, apakah pembayaran karcis tanpa diberi retribusi masuk kategori pungli (pungutan liar)?
Dirinya mengiyakan pertanyaan awak media tersebut.
“Pungli,” ucapnya.
Meski demikian pihaknya masih tetap mempelajari dugaan tersebut.
Sebab untuk memutuskan hal tersebut pungli atau tidak, butuh penyelidikan lebih lanjut. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Redaksi
Resmob Macan Agung Ringkus Maling Kantor Disbudpar, Barang Bukti Disembunyikan di Kediri

TULUNGAGUNG — Aksi pencurian dengan pemberatan (Curat) di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung akhirnya berhasil diungkap Unit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung.
Pelaku berinisial MUA (29), warga Kecamatan Ngantru, ditangkap setelah diduga membobol kantor pemerintah dengan modus licik: membuat petugas jaga mabuk lebih dulu sebelum menggondol barang-barang elektronik dari dalam kantor.
Kasat Reskrim Polres Tulungagung, IPTU Andi Wiranata Tamba, mengungkapkan aksi pencurian itu terjadi pada Sabtu (2/5/2026) sekitar pukul 03.30 WIB.
“Pelaku sebelumnya mempelajari pola kerja karyawan lembur dan mengetahui lokasi penyimpanan kunci kantor karena sering bergaul dengan petugas jaga di lokasi,” ujar IPTU Andi, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, sebelum menjalankan aksinya, pelaku sengaja mengajak petugas jaga pesta minuman keras agar kondisi keamanan kantor melemah.
“Saat petugas jaga mabuk, pelaku mengambil kunci akses masuk kantor dari pos jaga, lalu masuk ke dalam kantor dan mengambil sejumlah barang berharga,” jelasnya.
Usai beraksi, pelaku mengembalikan kunci ke tempat semula agar aksinya tidak langsung diketahui. Ia kemudian kabur membawa barang hasil curian.
Kasus tersebut terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan pada Rabu (6/5/2026). Tim Resmob Macan Agung kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku.
“Pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 21.15 WIB, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah warung kopi di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru,” terang IPTU Andi.
Dalam penangkapan itu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang belum sempat dijual. Barang-barang tersebut diketahui dititipkan pelaku di rumah temannya di wilayah Kediri.
Barang bukti yang diamankan meliputi:
* 1 unit PC Axioo MyPC One Pro J5
* 1 unit printer Epson L3211 A4
* 1 unit scanner Epson warna putih
* Dusbook PC dan printer
* 1 unit sepeda motor Suzuki Bravo Nopol AG 4659 R
Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mempertanggungjawabkan aksinya di hadapan hukum.
“Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal Rp500 juta,” pungkasnya. (DON/Red)
Redaksi
Pengumuman Mendadak, Peserta Seleksi Manajer Koperasi Desa Merah Putih Keluhkan Jadwal Ujian dan Lokasi Tes yang Jauh

Surabaya— Sejumlah pelamar posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengeluhkan proses pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tahun 2026 yang dinilai berlangsung mendadak dan minim persiapan.
Keluhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah peserta mulai menerima kartu ujian hanya satu hari sebelum pelaksanaan tes. Dalam kartu peserta yang beredar, tercantum bahwa salah satu peserta bernama “Alfasoma”, pelamar formasi Manajer KDKMP, baru mencetak kartu ujian pada Selasa (19/5/2026) sore, sementara tahapan seleksi pertama dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20/5/2026) pagi.
Berdasarkan kartu peserta, tahapan seleksi yang harus diikuti meliputi:
- 20 Mei 2026 – Tes Mental Ideologi, Tes Tertulis, dan Tes Kesehatan Jiwa di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
- 24 Mei 2026 – Wawancara dan Tes Mental Ideologi di SMP Kartika IV-11 Surabaya.
- 25 Mei 2026 – Tes Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya Surabaya.
Seluruh ujian dijadwalkan dimulai pukul 07.00 WIB, dan peserta diwajibkan hadir paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan.
Lokasi Tes Dinilai Terlalu Jauh.
Selain waktu pengumuman yang mendadak, peserta juga menyoroti lokasi ujian yang dinilai jauh dari domisili pelamar. Banyak peserta berasal dari kabupaten di luar Surabaya, bahkan dari daerah yang membutuhkan perjalanan berjam-jam.
Kondisi tersebut memaksa peserta mencari transportasi dan akomodasi dalam waktu singkat. Bagi pelamar yang masih bekerja atau memiliki keterbatasan ekonomi, situasi ini dinilai menjadi beban tambahan.
Banyak Peserta Mengundurkan Diri.
Menurut komentar warganet di media sosial, tidak sedikit pelamar yang akhirnya memilih mengundurkan diri karena tidak siap mengikuti seluruh rangkaian tes dalam waktu yang sangat singkat.
“Baru hari ini kartu ujian keluar, besok sudah harus berangkat. Banyak yang kerja, banyak juga yang tinggal jauh. Tidak semua bisa langsung siap,” tulis salah satu warganet.
Komentar lain menyebut proses seleksi seharusnya memberikan waktu yang cukup agar seluruh peserta memiliki kesempatan yang adil untuk mempersiapkan diri.
Sorotan atas Transparansi Rekrutmen.
Selain persoalan teknis, masyarakat juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen. Posisi manajer KDKMP dianggap strategis karena akan mengelola koperasi yang menjadi program unggulan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa.
Karena itu, banyak pihak berharap penyelenggara memberikan informasi yang lebih terencana, terbuka, serta mempertimbangkan kondisi para pelamar dari berbagai daerah.
Para pelamar berharap panitia dapat mengevaluasi mekanisme seleksi, terutama dalam hal:
- Waktu pengumuman yang lebih jauh sebelum hari ujian.
- Penentuan lokasi tes yang lebih dekat dengan domisili peserta.
- Penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses.
- Kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar.
Dengan proses yang lebih transparan dan terorganisasi, seleksi diharapkan mampu menjaring kandidat terbaik untuk memimpin Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. (Dar/Red)
Redaksi
Panen Raya Jagung Bersama Presiden Prabowo, Petani Optimistis Swasembada Pangan Tercapai

Tuban— Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan panen raya jagung serentak kuartal II dan Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026, disambut antusias oleh para petani dan kelompok tani setempat. Kehadiran Presiden dinilai membawa harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan petani, termasuk petani hutan di wilayah Tuban.
Ketua Kelompok Tani (Poktan) Ngudi Makmur, Tasmuri, mengaku senang atas kunjungan Presiden Prabowo ke wilayahnya yang menurutnya menjadi momen bersejarah bagi masyarakat tani setempat.
“Kalau Pak Presiden Prabowo ke sini, saya melihatnya sangat-sangat senang. Karena tidak pernah dikunjungi Pak Presiden di wilayah kami, baru ini, saya sangat semangat dan senang,” ujar Tasmuri.
Tasmuri menilai kebijakan pemerintah saat ini mulai dirasakan petani, terutama terkait kemudahan memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau.
“Kalau sekarang banyak perubahan. Kalau dulu, masalah pupuk, tetap pupuk yang diandalkan petani. Yang dulu sangat sulit, ngantri-ngantri. Ada perubahan, (oleh) Pak Prabowo harganya diturunkan. Yang dulu lebih mahal, sekarang turun dan pelayanannya sangat sederhana, ya, mudah dicari,” tuturnya.
Poktan Ngudi Makmur sendiri mengelola lahan seluas 631,7 hektare dengan sekitar 750 petani penggarap. Meski kondisi pupuk dinilai makin membaik, Tasmuri berharap pemerintah dapat membantu kebutuhan pengeboran air untuk irigasi karena wilayah pertanian mereka masih sangat bergantung pada hujan.
“Karena di sini, wilayah saya ini kan kalau kadang tidak ada hujan, sudah gagal yang panen kedua. Itu petani rugi sangat besar, karena jagungnya tidak bisa jadi,” ungkapnya.
Selain persoalan irigasi, Tasmuri juga mengapresiasi membaiknya harga jual jagung yang kini mencapai lebih dari Rp6.000 per kilogram dan dinilai mampu membantu petani menutup biaya produksi.
“Kalau jual hasil tani, alhamdulillah sudah baik. Dulu harga jagung hanya Rp3.800-Rp4.000. Tapi sekarang sampai 6 (ribu) lebih. Sekarang sampai 6 (ribu) lebih, Rp6.200 per kilo. Berarti petani sangat gembira, karena biayanya banyak,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari, Sudarlim, berharap kehadiran Presiden dapat membawa perhatian lebih bagi petani hutan.
“Kami petani hutan itu 90 persen di Tuban itu menanam jagung, harapannya ke depannya bisa mendapat perhatian yang lebih atau paling tidak sama dengan petani yang ada di luar kawasan hutan,” jelas Sudarlim.
Sudarlim juga menilai kondisi pupuk mulai membaik. Di sisi lain, ia berharap pemerintah memberikan dukungan fasilitas pascapanen seperti alat pengering agar petani dapat memenuhi standar Bulog dan memperoleh harga jual maksimal.
“Yang kita harapkan ada fasilitas untuk proses pengolahannya pascapanen, sehingga kita bisa mengakses Bulog dan mendapatkan harga maksimal,” tuturnya.
Sudarlim juga optimistis program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat berjalan sukses dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani.
“Dengan kehadiran Pak Presiden, saya optimis kesejahteraan petani, bukan hanya petani hutan, tapi program swasembada pangan yang dicanangkan beliau akan sukses,” tuturnya.
Selain fasilitas pascapanen, Sudarlim berharap pemerintah dapat membantu pembangunan irigasi atau sumur dalam agar petani dapat meningkatkan frekuensi tanam dan mengurangi risiko gagal panen. Menutup keterangannya, Sudarlim menyampaikan doa bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Saya doakan sukses selalu Pak Prabowo dalam memimpin negara kita tercinta Indonesia, sebagai anugerah terbesar dari Yang Maha Esa, dengan adanya zamrud katulistiwa yang ada di negara kita. Itu anugerah terbesar Pak,” tandasnya. (DON/Red)
Redaksi1 minggu agoPenipuan Berkedok Investasi MLM di Hong Kong, Puluhan PMI Terjerat Utang Miliaran Rupiah
Redaksi2 minggu agoSuasana Tegang di Blitar: KPK Datang, HP Peserta Disita, Ada Apa ?
Nasional2 minggu agoPSHT “Kepung” DPRD dan KONI Blitar, Ultimatum Keras Dilayangkan: Massa Ancam Turun 10 Kali Lipat
Jawa Timur1 minggu agoUstadz Abdul Adzim Wafat di Usia Muda, Pesantren Zawiyah Dzikir Jama’i Kehilangan Sosok Pengabdi Sunyi
Redaksi1 minggu ago560 Hektare Terlantar, Pokmas Tani Mandiri Desak Negara Cabut HGU Eks PT Indoco
Nasional2 minggu agoNegara Hukum Indonesia Bukan Negara Undang-Undang
Redaksi1 minggu agoSoekarno, Marhaenisme, dan Krisis Demokrasi Modern
Redaksi2 minggu agoKPK Masuk Blitar, Sistem Pengadaan dan Hibah Jadi Sorotan Utama













