Nasional
KPU Gelar Pemutakhiran Data Berkala, Pemilih Kabupaten Blitar Capai 985.299 Jiwa

BLITAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar secara transparan memaparkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV tahun 2025.
Kegiatan yang dikemas dalam Rapat Pleno Terbuka pada Senin, (08/12), bertempat di Kantor KPU, bertujuan memvalidasi daftar pemilih yang akurat dan akuntabel.
Rapat pleno tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Kepolisian Resor (Polres) Blitar, Komando Distrik Militer (Kodim) 0808, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, serta Dinas Pendidikan. Kehadiran mereka dinilai penting untuk verifikasi silang data.
Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino menegaskan bahwa pemutakhiran data di luar masa pemilu adalah fondasi demokrasi.
“Ini adalah kerja rutin yang krusial untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak konstitusionalnya dan tidak ada data fiktif yang mengotorinya. Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilannya,” ujarnya pada Selasa (09/12) melalui keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan, sumber data PDPB bersifat multi saluran untuk meminimalisir celah kekeliruan. Sumber utama meliputi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu sebelumnya.

Jajaran Komisioner KPU Kabupaten Blitar, saat membacakan hasil pleno,(dok/KPU)
Data konsolidasi nasional dari Kementerian Dalam Negeri yang di-update semesteran, kiriman data dari instansi mitra seperti Dispendukcapil dan Imigrasi, serta partisipasi aktif masyarakat melalui aduan dan usulan perbaikan.
“Program PDPB ini adalah amanat regulasi, dilaksanakan minimal tiga bulan sekali sesuai Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025. Ini bukan kegiatan insidental, tetapi sistem berkelanjutan yang menjamin daftar pemilih selalu hidup dan mengikuti dinamika kependudukan yang riil,” tegasnya.
Dengan ditetapkannya data triwulan terakhir ini, KPU Kabupaten Blitar menyatakan kesiapannya dalam menyediakan basis data pemilih yang andal untuk penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di masa mendatang.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi dan integritas proses demokrasi di tingkat akar rumput.
Berdasarkan berita acara rapat pleno, berikut adalah data pemilih Kabupaten Blitar per akhir Triwulan IV 2025, sebagai berikut:
– Jumlah Pemilih Terdaftar: 985.299 jiwa, tersebar di 248 kelurahan/desa.
– Komposisi Gender: 491.577 pemilih laki-laki dan 493.722 pemilih perempuan.
Dinamika Pemutakhiran (Triwulan IV):
– Penambahan: 14.038 pemilih baru, yang terdiri dari warga yang genap berusia 17 tahun dan telah rekam KTP-El, serta pensiunan TNI/Polri.
– Pengurangan: 11.839 pemilih dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terutama akibat meninggal dunia atau pindah domisili tetap ke luar kabupaten.
– Perbaikan: 10.144 entri data berhasil dikoreksi.
(JK/Red)
Jawa Timur
Pemkab Blitar Perkuat Tata Kelola Arsip Lewat Rakorwas, Bupati Tekankan Hal Ini

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola arsip melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kearsipan yang dilaksanakan bertempat di Coklat Garden, Kampung Coklat, Kademangan pada Selasa (9/12).
Forum ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan pengawasan kearsipan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam Rakorwas tersebut, Pemkab Blitar mengumumkan hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai pengawasan yang sebelumnya berada pada angka 53,44 (kategori Cukup) kini naik menjadi 63,83 dan masuk dalam kategori Baik.
Capaian itu disampaikan Bupati Blitar Rijanto, melalui sambutan yang dibacakan pada pembukaan kegiatan. Ia juga menekankan bahwa arsip tidak sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita harus menempatkan arsip sebagai alat bukti hukum dan bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Pun, Bupati juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam penanganan arsip termasuk pembiaran hingga rusak atau penyimpanan di tempat berisiko dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan mencederai integritas pemerintah daerah.
Sebagai bentuk penghargaan atas capaian positif, Pemkab Blitar memberikan apresiasi kepada 10 OPD dengan nilai kearsipan tertinggi. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemantik bagi OPD lain untuk semakin meningkatkan kinerja pengelolaan arsip.
Tiga OPD dengan nilai terbaik yaitu:
1. BPBD
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Namun demikian, Pemkab juga memberikan tindakan tegas kepada beberapa OPD yang memperoleh nilai di bawah 50. Sesuai ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2018, OPD tersebut menerima teguran tertulis sebagai sanksi administratif.
Pihaknya juga turut meminta perangkat daerah terkait untuk melakukan pendampingan intensif guna memastikan peningkatan signifikan pada tahun pengawasan berikutnya.

Kepala Disperpusip Kabupaten Blitar, Jumali, saat menyampaikan laporan kegiatan. (dok/JK).
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, Jumali, melaporkan bahwa peningkatan nilai pengawasan tahun ini dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan OPD terhadap prosedur penyusunan arsip.
“Jangan melihat arsip sebelah mata karena arsip dapat mengungkap fakta dalam suatu perkara,” ujarnya.
Guna mendorong konsistensi perbaikan, Bupati Blitar memberikan sejumlah instruksi strategis, antara lain:
Optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi sebagai sistem kearsipan digital terpadu.
Pengamanan arsip fisik dan digital untuk mencegah kerusakan serta kehilangan.
Pelaksanaan penyusutan arsip sesuai prosedur perundang-undangan.
Pengusulan tambahan formasi arsiparis dalam rangka memperkuat SDM pengelola arsip.
Melalui Rakorwas Kearsipan 2025, Pemkab Blitar berharap terciptanya sinergi berkelanjutan di seluruh OPD dalam mewujudkan tata kelola arsip yang lebih tertib, akuntabel, dan selaras dengan prinsip pemerintahan yang baik. Forum ini juga menandai penguatan komitmen untuk mempertahankan bahkan melampaui capaian yang telah diperoleh. (JK/Red)
Papua
Semarak Kebersamaan: Koarmada III Gelar Naval Base Open Day untuk Warga Sorong

Sorong, PBD – Dalam semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Armada Republik Indonesia Tahun 2025, Komando Armada III bersama Lantamal XIV menggelar Naval Base Open Day (NBOD) yang berpusat di Markas Kodaeral XIV Sorong, Sabtu (06/12/25).
Panglima Koarmada III, Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN., S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., yang diwakili Kepala Staf Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Anung Sutanto, S.Sos., M.Si., M.Han., membuka secara resmi rangkaian kegiatan tersebut.
Tahun ini, NBOD digelar sebagai bagian dari peringatan HUT Armada RI dengan mengusung tema:
“Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, Koarmada RI Siap Mempersatukan Kekuatan Laut Nusantara untuk Mengantarkan Rakyat Sejahtera, Bersatu, Berdaulat Menuju Indonesia Maju.”
Pembukaan pangkalan untuk masyarakat tersebut bertujuan mempererat kedekatan TNI Angkatan Laut dengan warga Kota Sorong sekaligus memberikan kesempatan kepada publik untuk mengenal Alutsista dan kemampuan TNI AL secara langsung.
Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari melalui olahraga bersama berupa senam SKJ 88 dan jalan sehat yang diikuti prajurit, PNS, keluarga besar TNI AL, dan masyarakat.
Suasana kian meriah dengan berbagai lomba dan hiburan, seperti lomba menggambar anak, panggung musik, stan kuliner UMKM, pameran Alutsista, open ship, serta display komunitas sepeda, motor klasik Vespa, RX King, mobil modifikasi, hingga mobil offroad.
Salah satu atraksi yang paling menarik perhatian pengunjung adalah demo pembebasan sandera oleh Satuan Kopaska Koarmada III.
Aksi tersebut menampilkan rangkaian taktik modern, mulai dari operasi intelijen udara menggunakan drone, penempatan sniper, proses negosiasi, hingga pengerahan Tim Quick Reaction Force (QRF) dengan kendaraan taktis untuk menghancurkan posisi musuh dan melakukan serbuan.
Berbagai teknik pergerakan seperti bumping leap frog, breaching door, dan close quarter combat disajikan dengan presisi.
Seluruh rangkaian terlaksana secara terkoordinasi hingga sandera berhasil dibebaskan, diperkuat dukungan tembakan sniper.
Aksi tersebut menegaskan bahwa bagi para Kesatria Jalasena Samudera, doktrin “No Man Left Behind” adalah komitmen harga mati dalam setiap operasi.
Penampilan itu pun mendapat apresiasi dan tepuk tangan meriah dari seluruh pengunjung.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Kodaeral XIV Laksma TNI Tomy Herlambang, S.E., Inspektur Koarmada III Laksma TNI Apri Suryanta, S.E., M.M., CHRMP., Kapoksahli Pangkoarmada III Laksma TNI Heriyanto, S.T., M.M., Ibu Wakil Ketua Gabungan III Jalasenastri Koarmada RI beserta para pengurus, para pejabat utama dan kasatker Koarmada III serta Kodaeral XIV, diikuti prajurit, PNS, dan keluarga besar TNI AL di wilayah Sorong. (Timo)
Nasional
Solidaritas Jawa Timur untuk Aceh Bantuan dan Dukungan Spiritual Dikirim Langsung Gubernur Khofifah

BANDA ACEH, – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara langsung menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan masyarakat Jawa Timur untuk korban bencana hidrometeorologi di Aceh.
Penyerahan bantuan senilai total miliaran rupiah ini dilakukan di Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Aceh, Sabtu (6/12), sebagai simbol eratnya tali persaudaraan antar kedua provinsi.
Bantuan yang diserahkan secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir, terdiri atas bantuan tunai sebesar Rp 3 miliar dan bantuan barang senilai Rp 895 juta. Gubernur Khofifah menegaskan, langkah ini merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas.
“Kami mewakili masyarakat Jawa Timur ingin menyampaikan kepedulian kami kepada masyarakat Aceh yang sedang mengalami musibah. Semua ini tanda bahwa kami bersaudara dan ingin ikut menyelesaikan sebagian masalah yang dihadapi,” tegas Khofifah di depan para pejabat dan relawan.

Gubernur Khofifah Serahkan Bantuan Senilai Rp 3,895 Miliar untuk Korban Bencana Aceh
Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan kemanusiaan ke Aceh. (Foto: Humas Pemprov Jatim)
Bantuan barang tahap pertama difokuskan pada kebutuhan paling krusial pascabencana. Gubernur Khofifah merinci, bantuan meliputi makanan siap saji, alat masak, perlengkapan bayi, kebutuhan keluarga, serta alat kebersihan.
“Makanan siap saji ini bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu dapur, itulah kenapa kami membawa dalam jumlah relatif besar karena ini yang sangat dibutuhkan hari-hari ini,” jelasnya.
Menghadapi kondisi pascabanjir dan longsor, bantuan perlengkapan kebersihan juga menjadi prioritas. Selain itu, menyambut bulan Ramadhan yang akan datang, bantuan juga menyertakan perlengkapan ibadah seperti mukena dan sarung.
Gubernur Khofifah mengungkapkan komitmen berkelanjutan Jawa Timur. Pemprov Jatim siap mengirimkan bantuan tahap berikutnya, termasuk bantuan medis yang lebih spesifik.
“Kami akan mengirimkan dokter spesialis dan obat-obatan yang mungkin lebih spesifik, sesuai kebutuhan faktual di lapangan,” terangnya.
Sebelum berangkat ke Aceh, Gubernur Khofifah telah memimpin sholat ghaib bersama ribuan jamaah di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Jumat (5/12), untuk korban meninggal bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kepada warga Aceh yang meninggal, kita sampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un,” ucapnya.
Ia juga menuturkan, banyak masjid dan pesantren di Jatim, seperti Pesantren Tebuireng Jombang, turut menggelar sholat ghaib sebagai bentuk dukungan spiritual.
Berdasarkan data Dashboard Pintu Aceh per 5 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, bencana hidrometeorologi telah melanda 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Dampaknya sangat luas: 234 kecamatan terdampak, 1.404.130 jiwa terdampak, 354 orang meninggal dunia, 115 hilang, dan 756.165 orang mengungsi.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir, menyambut hangat dan menyampaikan terima kasih atas kepedulian Jawa Timur. “Kami bersyukur, saudara kita dari Jawa Timur memberi atensi luar biasa. Bantuan ini sebuah berkah bagi kami dan masyarakat yang akan menerimanya,” ucapnya.
Penyerahan bantuan turut dihadiri oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal Zakaria, serta sejumlah pejabat tinggi Pemprov Jawa Timur terkait penanggulangan bencana dan sosial.
Sumber: Humas Pemprov Jatim, Data BPBD Aceh
Editor: Joko Prasetyo
Nasional2 minggu agoPolemik Pemulangan Pasien Kritis Memanas, RSUD dr. Iskak Tulungagung Paparkan Hasil Audit Internal
Jawa Timur1 minggu agoTruk Tangki BBM Terbalik di JLS Tulungagung, Sopir Hilang dan Solar 6.000 Liter Diselidiki Polisi
Redaksi2 minggu agoPinka Kian Kumuh, Warga Geram PKL Tinggalkan Tenda dan Sampah Usai Jualan
Redaksi1 minggu agoDampak Proyek JLS Picu Gejolak di Ngrejo: Warga Ancam Gelar Aksi 2.000 Massa, Tuntut PT HK Gala Bertanggung Jawab
Jawa Timur2 hari agoKaryawan Dapur SPPG Karangwaru Diduga Alami PHK Sepihak dan Perlakuan Tak Manusiawi
Redaksi1 minggu agoProtes Dampak JLS, Warga Ngrejo Serbu DPRD Tulungagung; Kejati Jatim Ikut Cari Solusi
Jawa Timur2 minggu agoAroma Korupsi dan Kerusakan Lingkungan: Protes Warga Ngepoh Meletup soal Proyek Shangrila Memorial Park
Redaksi2 minggu agoJebakan Maut! Jalan Baru ke Segawe Berlumpur, Truk Galian C Diduga Biang Kerok













