TULUNGAGUNG— Pesantren Al Azhaar Kedungwaru memiliki cara berbeda dalam menyambut santri baru. Jika sekolah pada umumnya menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Al Azhaar menyelenggarakan Masa Orientasi Santri (MOS) yang telah berlangsung selama 26 tahun dan terus dikemas secara kreatif serta relevan dengan perkembangan zaman.

Tahun ini, MOS diisi dengan berbagai kegiatan pembentukan karakter, mulai dari outbound, tadabur alam, hingga bakti sosial. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat (16–17/7/2026), di Dusun Ngelo, Desa Jengglungharjo, Kecamatan Tanggung Gunung. Kawasan yang dahulu dikenal terpencil itu kini semakin mudah dijangkau berkat keberadaan Jalur Lintas Selatan (JLS).

Kepala SMP Al Azhaar Kedungwaru, Heru Syaifudin, mengatakan MOS bukan sekadar mengenalkan lingkungan sekolah kepada santri baru, tetapi menjadi sarana pembentukan karakter yang dikemas secara aman dan menyenangkan.

“Santri harus cepat beradaptasi. Outbound menjadi kegiatan yang digemari karena interaktif, menyenangkan, sekaligus melatih empati,” ujarnya, Kamis (16/7).

Sementara itu, Pengasuh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, KH Imam Mawardi Ridlwan, menjelaskan bahwa konsep MOS tahun ini dirancang untuk menjawab kebutuhan santri di era modern. Berbagai permainan yang diberikan mengandung unsur life skill sehingga mampu mengasah kemampuan sosial para peserta.

“Karakteristik MOS kami adalah life skill dalam bentuk permainan. Harapannya tumbuh keterampilan sosial dasar dan kemampuan bekerja sama,” jelasnya.

Menurutnya, para santri juga dilatih menghadapi tantangan dengan hidup mandiri selama dua hari satu malam tanpa didampingi orang tua. Mereka diajak mengikuti tadabur alam di Pantai Ngalur Ngelo untuk belajar membangun kerja sama tim, kepemimpinan, serta manajemen waktu.

Pada malam hari, para santri mengikuti rangkaian ibadah berupa salat malam, zikir, dan salat berjamaah. Keesokan harinya, mereka berbaur dengan masyarakat melalui kegiatan bakti sosial sebagai bentuk pembelajaran kepedulian sosial.

Ketua RW Ngelo, Sutrisno, menyambut baik pelaksanaan MOS di wilayahnya. Ia berharap kegiatan tersebut membawa manfaat, baik bagi para santri maupun masyarakat sekitar.

“Para siswa menunjukkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat. Kami mendukung kegiatan seperti ini. Bahkan pemuda desa ikut membantu di pantai untuk menjaga keselamatan para santri,” tuturnya.

Selama lebih dari dua dekade, MOS ala Al Azhaar Kedungwaru terus mempertahankan ciri khasnya sebagai orientasi yang tidak hanya mengenalkan kehidupan di pesantren, tetapi juga membentuk karakter santri melalui pengalaman langsung.

Outbound, tadabur alam, ibadah, dan bakti sosial dipadukan dalam satu rangkaian kegiatan yang menanamkan nilai kepemimpinan, disiplin, kerja sama, dan empati sosial sejak hari pertama para santri menempuh pendidikan di pesantren. (DON)

KEDIRI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gelora Cinta Negeri (GCN) mendesak PT Beta Aria untuk segera mengosongkan lahan yang berada di Dusun Sumberwungu, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

Desakan tersebut disampaikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Syaiful Hadi Susilo selaku pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166.

LSM GCN menyatakan, apabila PT Beta Aria tidak memiliki dasar hukum yang sah atas penguasaan maupun penggunaan lahan tersebut, maka perusahaan diminta segera menghentikan aktivitas di atas tanah dimaksud dan menyerahkannya kembali kepada pemegang hak.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh pemberi kuasa, bidang tanah tersebut merupakan hasil pembelian pada tahun 2011. Selanjutnya, hak kepemilikan diterbitkan dalam bentuk SHM Nomor 166 atas nama Syaiful Hadi Susilo.

Menurut keterangan pemberi kuasa, lahan tersebut bukan merupakan objek warisan maupun sengketa pembagian hak waris, sehingga status kepemilikannya diklaim telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, pemberi kuasa juga menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan kepada PT Beta Aria untuk menguasai atau memanfaatkan lahan tersebut, baik melalui perjanjian sewa-menyewa, pinjam pakai, kerja sama, izin tertulis, maupun hubungan hukum lainnya.

Ketua LSM Gelora Cinta Negeri, Indra Eka Januar, menegaskan bahwa setiap penguasaan atau penggunaan tanah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami meminta PT Beta Aria untuk segera menunjukkan dasar hukum atas penggunaan tanah tersebut. Apabila tidak dapat membuktikan adanya hak atau izin yang sah, kami mendesak agar penggunaan tanah segera dihentikan, lahan dikosongkan, dan diserahkan kembali kepada pemegang hak sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 166,” ujar Indra.

Senada dengan itu, Sekretaris LSM Gelora Cinta Negeri yang juga berprofesi sebagai advokat, Dedi Irawan, S.H., mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan.

Menurut Dedi, upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi gugatan perdata, langkah administrasi pertanahan, maupun mekanisme hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami akan mengedepankan fakta hukum dan alat bukti yang dimiliki oleh pemberi kuasa dalam setiap proses yang akan ditempuh,” kata Dedi.

Sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan, LSM Gelora Cinta Negeri juga memberikan kesempatan kepada PT Beta Aria untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab secara tertulis terkait persoalan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Beta Aria belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan maupun pernyataan yang disampaikan oleh LSM Gelora Cinta Negeri.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG— Persoalan penerangan jalan umum (PJU) yang padam serta lampu peringatan (warning light) yang rusak di sejumlah titik menjadi sorotan dalam audiensi antara DPP Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung, yang berlangsung di Kantor Dishub kawasan Terminal Gayatri.

Sebanyak 35 perwakilan organisasi dari berbagai kecamatan di Tulungagung hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka berasal dari Kecamatan Tulungagung (Kota), Kedungwaru, Karangrejo, Sendang, Ngunut, Rejotangan, Kalidawir, Kauman, Pagerwojo, Gondang, hingga Pakel.

Dalam audiensi itu, Ormas 212 Loro Siji Loro menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Mereka menyoroti masih banyaknya PJU yang tidak berfungsi di ruas jalan kabupaten, kawasan permukiman, persimpangan, hingga titik-titik yang dinilai rawan kecelakaan.

Selain itu, organisasi juga menilai kerusakan warning light di beberapa lokasi berpotensi mengurangi kewaspadaan pengguna jalan, terutama saat malam hari. Mereka meminta Dinas Perhubungan meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat, memperkuat program inspeksi dan pemeliharaan berkala, serta memperjelas koordinasi antarinstansi apabila kewenangan berada di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.

Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif. Kegiatan tersebut juga mendapat pengamanan dari Kabag Ops beserta jajaran Polres Tulungagung dan personel Kodim 0807/Tulungagung sebagai bentuk dukungan terhadap penyampaian aspirasi masyarakat secara tertib.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Iswahyudi, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan peserta audiensi. Menurutnya, seluruh aspirasi akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tulungagung guna memperkuat langkah-langkah perbaikan terhadap berbagai persoalan yang disampaikan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, Rahmat Putra Perdana atau yang akrab disapa Mas Dana, menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Sinergi harus terus dibangun di setiap lini. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara sistematis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya kepada 90detik.com ,Senin(13/7).

Menjelang penutupan audiensi, Mas Dana juga meminta Dishub Tulungagung menyusun notulensi resmi hasil pertemuan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut sekaligus memberikan kepastian kepada warga yang telah menyampaikan pengaduan melalui Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”.

Audiensi diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol komitmen membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat demi meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung. (DON/Red)