Connect with us

Nasional

Netralitas ASN dan Aparatur Sipil Kampung Sekabupaten Maybrat

Published

on

 

Maybrat PBD, 90detik.com – Pemerintah kabupaten Maybrat melalui PJ Bupati Maybrat Vicente Campana Baay, S.IP memimpin rapat kegiatan Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Aparatur Kampung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Maybrat dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh kepala kampung di kabupaten Maybrat, Kegiatan tersebut bertempat di aula pertemuan kantor bupati, jln susumuk-Aiwasi, Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (02/10/24).

Pertemuan tersebut turut di hadiri oleh, Ferdinandus Taa, SH, M.Si (PJ Sekda kabupaten Maybrat), Thomas Aitrem (Ketua DPRK kabupaten Maybrat), Letkol Inf Afrianto Dolly,. S.M,. M.Si (Dandim 1809/Maybrat), bersama OPD, ASN dan seluruh kepala kampung di kabupaten Maybrat.

Menurut PJ Bupati Maybrat, Vicente Campana Baay, S.IP dalam arahannya menyampaikan bahwa pentingnya Netralitas ASN dalam pemilukada serentak tahun 2024 agar bisa menjaga Integritas dan profesionalitas pemilihan umum, karena ini merupakan momen penting dalam demokrasi agar proses pemilu dapat berjalan dengan adil dan jujur. Untuk itu perlunya Netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting.

Guna membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan maka ASN harus netral dan bisa memastikan bahwa Pilkada di kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan adil dan jujur tanpa pengaruh dari birokrasi yang lain. ASN yang netral dapat mencegah konflik antara tugas dan kepentingan pribadi atau partai politik.

Kita sebagai ASN juga harus netral namun diizinkan untuk memilih, untuk itu harapan saya mari kita bersama-sama
mendukung saya untuk kita laksanakan pemilukada di kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan baik dan harus berhasil dan tidak gagal dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Maybrat,” Harapannya.

Kepada para kepala kampung dan kepala Distrik agar berperan penting sehingga bisa mengawasi pada pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat bawah, agar bisa dapat berjalan dengan baik sampai dengan pelantikan Bupati dan wakil terpilih yang akan dilantik pada tanggal 10 Februari 2025.

Untuk menjadi informasi kita bersama bahwa pemerintah kabupaten Maybrat akan mengumumkan hasil tes CPNS pada hari jumat sehingga teman-teman ASN tolong kasih pemahaman yang baik kepada pencaker bahwa hasil tes yang di umumkan itu merupakan hasil tes murni,” ucapnya.

“Mari kita tetap jaga agar supaya Kabupaten Maybrat ini harus tetap aman karena kita tau bersama kabupaten Maybrat menjadi perhatian khusus diluar sana sehingga kita semua harus bisa buang ego dari masing-masing orang untuk bisa membangun kabupaten Maybrat yang lebih baik kedepannya, karena orang Maybrat itu sudah banyak menjadi orang hebat yang sudah banyak berkarir di seluruh daerah di wilayah papua,” ujar PJ bupati Maybrat.

Setelah penyampaian dari PJ bupati dan di lanjutkan dengan Penyampaian Ferdinandus Taa, SH, M.Si (Sekda Kab Maybrat) yang intinya yaitu bahwa Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 merupakan hal yang mutlak sehingga diperlukan untuk menjaga integritas dan profesionalitas birokrasi, serta menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur.

Sehingga dengan memahami dan menjalankan kewajiban netralitas, maka ASN dapat berperan penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat di kabupaten Maybrat.

Ada beberapa poin penting terkait netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024 yaitu pada :

– Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: Menjelaskan bahwa ASN harus netral dalam politik dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.

– Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Mencantumkan larangan bagi PNS untuk mendukung atau menentang calon tertentu dalam Pilkada.

– Menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan netralitas ASN dalam menjalankan tugas.

Saat ini KPU sedang melaksanakan pemantauan di wilayah Kabupaten Maybrat, untuk melihat melihat secara langsung jika ada keterlibatan ASN pada saat itu, KPU bisa langsung menyurat ke Bawaslu dan meyurat ke pemerintah Kabupaten Maybrat untuk memberi teguran pertama apabila masih belum mendengarkan langsung kita kasih sangksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian menurut Letkol Inf Afrianto Dolly,. S.M,. M.Si (Dandim 1809/Maybrat) dalam penyampaian menjelaskan bahwa Kami sebagai aparat keamanan dari TNI – Polri akan bersama-sama untuk mengawal jalannya tahapan pemilu di kabupaten Maybrat agar bisa berjalan dengan baik dan aman.

Saat ini kita di provinsi Papua Barat Daya sudah ada sekitar 800 personil yang akan tersebar di wilayah Papua Barat daya terutama Kabupaten Maybrat dan mereka akan membantu pemerintah dibidang Pertanian, Perikanan, Kesehatan, pendidikan untuk bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mengakhiri rapat tersebut Thomas Aitrem sebagai Ketua DPRK Maybrat juga menyampaikan bahwa perlu kita ketahui bawah dalam sidang beberapa hari lalu, DPRK bersama beberapa fraksi telah merekomendasikan untuk pembangunan rumah dinas di kumurkek untuk ASN. Sehingga ini sudah menjadi prioritas pada anggaran tahun 2025, sehingga sebelum kami mengakhiri jabatan kami sebagai Anggota DPRK, agar dapat menjadi kenangan yang bisa kami tinggalkan buat pemerintah kabupaten Maybrat.

Dirinya selaku tokoh dan selaku pelaksana politik yang tau betul siapa saja ASN yang bermain dan terlibat langsung dengan para pasangan calon yang akan maju menjadi Bupati dan wakil bupati kabupaten Maybrat,” tutupnya.

Nehaf Sau Baunot Sau

(Tim/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Papua

Terik Matahari Tak Menjadi Halangan Buat Prajurit Yonif 2 Marinir Tampil Gagah Ikuti Gladi Bersih Jelang Puncak HUT Marinir ke-80

Published

on

Jakarta— Walaupun suasana di bawah panasnya terik matahari, Prajurit Batalyon Infanteri 2 Marinir tetap menunjukkan semangat juang dan profesionalisme tinggi saat melaksanakan gladi bersih menjelang perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Korps Marinir yang bertempatan di Lapangan Brigade Infanteri 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (15/11/2025).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh elemen Prajurit Korps Marinir termasuk Yonif 2 Marinir dengan penuh disiplin dan kekompakan.

Meskipun cuaca panas menyengat, para prajurit tetap tampil gagah perkasa, menunjukkan kesiapan fisik maupun mental dalam menyukseskan rangkaian acara peringatan hari bersejarah Korps Marinir.

Gladi bersih ini meliputi penyusunan formasi, pengecekan kesiapan personel dan material, serta evaluasi seluruh rangkaian gerakan yang akan ditampilkan pada acara puncak.

Para prajurit terus menunjukkan kekompakan, ketelitian, dan kedisiplinan selama latihan berlangsung.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme, menggambarkan tingginya dedikasi prajurit Yonif 2 Marinir dalam mendukung kesuksesan peringatan HUT ke-80 Korps Marinir.

Mereka berkomitmen memberikan penampilan terbaik sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang dan kejayaan Korps Marinir.

Pada kesempatan tersebut Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E. menyampaikan “Dengan semangat Jalesu Bhumyamca Jayamahe para prajurit Yonif 2 Marinir siap menyukseskan perayaan puncak HUT Ke-80 Korps Marinir yang akan digelar pada hari senin 17 November 2025” ujarnya. (Timo)

Continue Reading

Papua

BGTK Papua Barat Gelar ToT Pembelajaran Mendalam untuk Perkuat Kompetensi Pengawas Sekolah di Papua Barat dan PBD

Published

on

Kota Sorong PBD— Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Papua Barat resmi membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Pembelajaran Mendalam bagi Pengawas Sekolah dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Program strategis ini dilaksanakan di M Hotel, Kota Sorong, serta menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat kapasitas pengawas agar mampu mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan masing-masing.

ToT ini berlangsung selama enam hari, mulai 14 hingga 19 November 2025, berlokasi di Hotel Kryat, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Papua Barat Daya. Kegiatan ini mencerminkan keseriusan Dinas Pendidikan melalui BGTK dalam menghadirkan pemerataan kualitas pendidikan, terutama pada aspek supervisi dan pendampingan akademik di wilayah timur Indonesia.

Kepala BGTK Provinsi Papua Barat, Tuning Supriyadi, M.Pd., yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa peran pengawas sekolah sangat vital dalam memastikan transformasi pembelajaran berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya transfer knowledge dari para peserta ToT kepada para pengawas lain di daerah masing-masing.

“Saya berharap para pengawas yang mengikuti ToT ini tidak hanya memahami materi, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan mutu pembelajaran di wilayahnya. Ilmu yang didapatkan harus dibagikan, dikembangkan, dan diterapkan agar berdampak pada kualitas layanan pendidikan,” ujar Tuning Supriyadi.

Total 24 peserta dari kedua provinsi mengikuti pelatihan intensif ini, didampingi oleh 2 fasilitator yang telah berpengalaman dalam program pembelajaran mendalam.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan pendalaman materi mengenai strategi supervisi efektif, teknik fasilitasi, penguatan pembelajaran kontekstual, hingga praktik merancang pelatihan lanjutan di daerah masing-masing.

Kegiatan ToT ini tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan kompetensi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kolaborasi antar pengawas sekolah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Diharapkan, setelah pelatihan ini, para pengawas mampu menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, relevan dengan kebutuhan daerah, serta sejalan dengan arah transformasi pendidikan nasional.

Dengan terselenggaranya ToT pembelajaran mendalam ini, BGTK Papua Barat kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendorong hadirnya pengawas sekolah yang profesional, adaptif, dan siap mengawal peningkatan mutu pendidikan ke seluruh penjuru Papua Barat dan Papua Barat Daya. (Timo)

Continue Reading

Papua

Wagub PBD Buka Seminar BKOW: “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Wujudkan Perempuan Berdaya Lindungi Generasi”

Published

on

Sorong PBD — Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka Seminar BKOW Papua Barat Daya Bidang Hukum, HAM, dan Politik dengan tema “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Wujudkan Perempuan Berdaya, Lindungi Generasi Bangsa”, yang berlangsung di Hotel Kryat, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Sabtu (15/11/2025).

Kegiatan ini digelar oleh Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) PBD sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak, yang saat ini masih menghadapi tingginya angka kekerasan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Ketua BKOW PBD, Ida Priyanti Nausrau, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi ancaman serius sehingga diperlukan langkah kolaboratif lintas sektor, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemulihan korban.

Ida Priyanti menyoroti pentingnya:
– Penyuluhan dan koordinasi lintas Forkopimda,
– Pencegahan dini kekerasan,
– Pemberian hukuman tegas bagi pelaku, serta

Pengendalian peredaran minuman keras melalui Perda sebagai upaya menekan munculnya kasus baru.

Ia juga menekankan fakta bahwa banyak perempuan dan anak masih memilih diam karena takut, malu, atau tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Karena itu, BKOW menegaskan prioritas membuka akses informasi layanan pengaduan dan pendampingan.

“Pengetahuan adalah langkah awal pencegahan. Ketika masyarakat mengenali bentuk kekerasan sejak awal, maka peluang untuk mencegahnya semakin besar,” tegasnya.

Dalam seminar tersebut, BKOW menghadirkan tiga sesi utama:
– Bentuk dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak,
– Peran perempuan berdaya dalam membangun keluarga dan lingkungan ramah anak,
– Aspek hukum terkait KDRT dan perlindungan anak.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi gerakan perempuan se-Papua Barat Daya yang dihadiri ketua-ketua organisasi wanita dari berbagai kabupaten/kota.

Dalam sambutan resminya, Wagub Ahmad Nausrau menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penyelenggaraan seminar yang dinilai sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius dan sering kali tersembunyi. Ini tidak boleh kita biarkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendorong terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi perempuan dan anak,” ujarnya.

Wagub menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai program, antara lain:
– Pendampingan korban,
– Penguatan lembaga layanan,
– Edukasi masyarakat, serta

kerja sama lintas sektor untuk memastikan perempuan dan anak dapat tumbuh tanpa rasa takut.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.

“Di sinilah peran strategis BKOW dan organisasi perempuan. Seminar ini memperkuat jejaring dan menyatukan langkah pencegahan kekerasan,” tegasnya.

Wagub juga menekankan bahwa perempuan berdaya adalah fondasi lahirnya generasi yang kuat.

“Ketika perempuan mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang setara, maka anak-anak kita tumbuh dalam suasana penuh kasih dan bebas dari kekerasan,” ujarnya sebelum resmi membuka kegiatan seminar tersebut.

Seminar ini turut menghadirkan narasumber dari:
– Kanit PPA Polresta Sorong,
– Praktisi hukum, serta
– Kejaksaan Negeri Sorong.

Para narasumber memaparkan berbagai bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, konsekuensi hukum bagi pelaku, hingga strategi perlindungan korban berbasis komunitas dan kelembagaan hukum.

Penegasan kembali dilakukan bahwa KDRT, kekerasan seksual, dan perundungan di sekolah harus dilaporkan dan tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah pribadi atau aib keluarga.

Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai organisasi wanita ini ditutup dengan komitmen bersama untuk:

– Memperkuat kampanye anti kekerasan,
– Memperluas edukasi ke kampung-distrik,
– Menjalin kerja kolaboratif lintas sektor,
-Serta mendorong lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.

“Perempuan adalah pencetak peradaban. Ketika perempuan kuat, keluarga kokoh, masyarakat harmonis, dan pembangunan daerah bergerak lebih cepat dan berkualitas,” tutup Ketua BKOW PBD. (Timo)

Continue Reading

Trending