Connect with us

Nasional

Netralitas ASN dan Aparatur Sipil Kampung Sekabupaten Maybrat

Published

on

 

Maybrat PBD, 90detik.com – Pemerintah kabupaten Maybrat melalui PJ Bupati Maybrat Vicente Campana Baay, S.IP memimpin rapat kegiatan Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Aparatur Kampung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Maybrat dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh kepala kampung di kabupaten Maybrat, Kegiatan tersebut bertempat di aula pertemuan kantor bupati, jln susumuk-Aiwasi, Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (02/10/24).

Pertemuan tersebut turut di hadiri oleh, Ferdinandus Taa, SH, M.Si (PJ Sekda kabupaten Maybrat), Thomas Aitrem (Ketua DPRK kabupaten Maybrat), Letkol Inf Afrianto Dolly,. S.M,. M.Si (Dandim 1809/Maybrat), bersama OPD, ASN dan seluruh kepala kampung di kabupaten Maybrat.

Menurut PJ Bupati Maybrat, Vicente Campana Baay, S.IP dalam arahannya menyampaikan bahwa pentingnya Netralitas ASN dalam pemilukada serentak tahun 2024 agar bisa menjaga Integritas dan profesionalitas pemilihan umum, karena ini merupakan momen penting dalam demokrasi agar proses pemilu dapat berjalan dengan adil dan jujur. Untuk itu perlunya Netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting.

Guna membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan maka ASN harus netral dan bisa memastikan bahwa Pilkada di kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan adil dan jujur tanpa pengaruh dari birokrasi yang lain. ASN yang netral dapat mencegah konflik antara tugas dan kepentingan pribadi atau partai politik.

Kita sebagai ASN juga harus netral namun diizinkan untuk memilih, untuk itu harapan saya mari kita bersama-sama
mendukung saya untuk kita laksanakan pemilukada di kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan baik dan harus berhasil dan tidak gagal dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Maybrat,” Harapannya.

Kepada para kepala kampung dan kepala Distrik agar berperan penting sehingga bisa mengawasi pada pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat bawah, agar bisa dapat berjalan dengan baik sampai dengan pelantikan Bupati dan wakil terpilih yang akan dilantik pada tanggal 10 Februari 2025.

Untuk menjadi informasi kita bersama bahwa pemerintah kabupaten Maybrat akan mengumumkan hasil tes CPNS pada hari jumat sehingga teman-teman ASN tolong kasih pemahaman yang baik kepada pencaker bahwa hasil tes yang di umumkan itu merupakan hasil tes murni,” ucapnya.

“Mari kita tetap jaga agar supaya Kabupaten Maybrat ini harus tetap aman karena kita tau bersama kabupaten Maybrat menjadi perhatian khusus diluar sana sehingga kita semua harus bisa buang ego dari masing-masing orang untuk bisa membangun kabupaten Maybrat yang lebih baik kedepannya, karena orang Maybrat itu sudah banyak menjadi orang hebat yang sudah banyak berkarir di seluruh daerah di wilayah papua,” ujar PJ bupati Maybrat.

Setelah penyampaian dari PJ bupati dan di lanjutkan dengan Penyampaian Ferdinandus Taa, SH, M.Si (Sekda Kab Maybrat) yang intinya yaitu bahwa Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 merupakan hal yang mutlak sehingga diperlukan untuk menjaga integritas dan profesionalitas birokrasi, serta menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur.

Sehingga dengan memahami dan menjalankan kewajiban netralitas, maka ASN dapat berperan penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat di kabupaten Maybrat.

Ada beberapa poin penting terkait netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024 yaitu pada :

– Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: Menjelaskan bahwa ASN harus netral dalam politik dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.

– Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Mencantumkan larangan bagi PNS untuk mendukung atau menentang calon tertentu dalam Pilkada.

– Menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan netralitas ASN dalam menjalankan tugas.

Saat ini KPU sedang melaksanakan pemantauan di wilayah Kabupaten Maybrat, untuk melihat melihat secara langsung jika ada keterlibatan ASN pada saat itu, KPU bisa langsung menyurat ke Bawaslu dan meyurat ke pemerintah Kabupaten Maybrat untuk memberi teguran pertama apabila masih belum mendengarkan langsung kita kasih sangksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian menurut Letkol Inf Afrianto Dolly,. S.M,. M.Si (Dandim 1809/Maybrat) dalam penyampaian menjelaskan bahwa Kami sebagai aparat keamanan dari TNI – Polri akan bersama-sama untuk mengawal jalannya tahapan pemilu di kabupaten Maybrat agar bisa berjalan dengan baik dan aman.

Saat ini kita di provinsi Papua Barat Daya sudah ada sekitar 800 personil yang akan tersebar di wilayah Papua Barat daya terutama Kabupaten Maybrat dan mereka akan membantu pemerintah dibidang Pertanian, Perikanan, Kesehatan, pendidikan untuk bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mengakhiri rapat tersebut Thomas Aitrem sebagai Ketua DPRK Maybrat juga menyampaikan bahwa perlu kita ketahui bawah dalam sidang beberapa hari lalu, DPRK bersama beberapa fraksi telah merekomendasikan untuk pembangunan rumah dinas di kumurkek untuk ASN. Sehingga ini sudah menjadi prioritas pada anggaran tahun 2025, sehingga sebelum kami mengakhiri jabatan kami sebagai Anggota DPRK, agar dapat menjadi kenangan yang bisa kami tinggalkan buat pemerintah kabupaten Maybrat.

Dirinya selaku tokoh dan selaku pelaksana politik yang tau betul siapa saja ASN yang bermain dan terlibat langsung dengan para pasangan calon yang akan maju menjadi Bupati dan wakil bupati kabupaten Maybrat,” tutupnya.

Nehaf Sau Baunot Sau

(Tim/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

Jadi Desa Berprestasi, Pemdes Krenceng Dapat Hadiah Mobil Pelayanan Kades : Perkuat Kualitas Layanan Desa

Published

on

BLITAR – Pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, menerima satu unit mobil pelayanan sebagai hadiah Lomba Desa Tahun 2025. Penyerahan berlangsung pada Jumat, 21 November 2025, di Pendopo Sasana Adhi Praja dalam rangkaian agenda pemberian penghargaan kepada desa berprestasi.

Hadiah tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Blitar Rijanto. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan layanan publik ditingkat desa.

Kesempatan ini, Bupati Blitar Rijanto juga berpesan, untuk dirawat dengan baik dan digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Bupati Blitar Rijanto bersama Kepala Desa Desa Krenceng, Amsori (memakai baju batik kuning), dok /JK

Sementara, Kepala Desa Krenceng, Amsori, menyampaikan bahwa hadiah mobil pelayanan tersebut menjadi dukungan strategis bagi upaya desa dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan sarana baru ini akan memperluas jangkauan pelayanan, terutama bagi warga di wilayah yang jauh dari kantor desa.

“Mobil pelayanan ini akan kami manfaatkan untuk memperkuat kualitas layanan desa. Dengan fasilitas ini, kami bisa menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Amsori usai mengikuti acara kepada awak media.

Lebih lanjut, ia berharap hadiah tersebut, dapat memberikan pelayanan yang semakin responsif dan mendorong peningkatan layanan publik di tingkat desa.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada perangkat desa atas kerjasama dan kerja keras selama ini, dan masyarakat desa Krenceng pada umumnya

”Seperti yang disampaikan oleh bapak bupati, dengan adanya mobil operasional desa, kami berharap bisa memberikan layanan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan warga,” pungkasnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Tekanan Fiskal Rp 326 Miliar, Bupati Blitar Pacu Infrastruktur dan Program Gizi

Published

on

BLITAR – Di tengah tekanan fiskal yang mencapai ratusan miliar rupiah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menyatakan komitmennya untuk terus mendorong program prioritas nasional dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Blitar, Rijanto.

“Kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun, meski anggaran kita tertekan,” tegas Bupati Rijanto dalam acara Rakor Evaluasi Perkembangan Desa 2025 dan Penyerahan Hadiah Lomba Desa, Jumat (21/11) sore, di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kanigoro.

Dalam paparannya, Rijanto mengungkapkan beban fiskal yang dihadapi daerah. Penyebabnya adalah pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp 309 miliar dan pengurangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp 17 miliar. Akibatnya, total tekanan fiskal yang harus dihadapi mencapai Rp 326 miliar.

“Dampaknya, sejumlah pemeliharaan infrastruktur, terutama jalan, mengalami perlambatan. Namun, saya terus berkomunikasi intensif dengan kementerian terkait, seperti Kementrian PU dan Kemenko Infrastruktur, untuk mencari solusi percepatan perbaikan jalan. Saya tidak ingin masyarakat terus mengeluh,” jelasnya.

Selain fokus pada infrastruktur, Bupati juga menyoroti dua program nasional yang harus menjadi perhatian serius pemerintah desa: pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait Koperasi Merah Putih, Rijanto meminta seluruh desa mempercepat kelengkapan administrasi, khususnya terkait legalitas lahan dan status aset. Hal ini, menurutnya, krusial untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari.

“Saya apresiasi 236 desa yang telah menyelesaikan administrasinya. Namun, 12 desa lainnya harus segera menuntaskannya. Kalau butuh persetujuan aset, buat surat. Langsung saya disposisi. Administrasi harus beres,” pesannya.

Sementara untuk Program MBG, capaiannya masih tertinggal. Dari target 95 titik Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru 46 titik yang terbentuk. Bupati mendorong percepatan pembentukan SPPG dengan meminta dukungan penuh dari pemerintah desa dalam penyediaan data dan koordinasi lapangan.

Program yang difokuskan untuk memenuhi gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan ini dinilai sangat strategis. Untuk itu, kelengkapan data dan laporan dari desa menjadi kunci keberhasilannya.

Sebagai bentuk dukungan operasional, usai rakor, Bupati Rijanto menyerahkan bantuan 20 unit mobil pelayanan untuk desa sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah. Ia berpesan agar aset tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat.

“Rawat dan gunakan untuk pelayanan masyarakat. Kalau memungkinkan, ke depan akan kita tambah lagi,” ujarnya.

Melalui langkah-langkah konkret dan instruksi yang tegas, Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan tekadnya untuk menjaga momentum pembangunan dan kualitas layanan publik, meski diterpa tantangan anggaran yang tidak mudah.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

 

Continue Reading

Jawa Timur

Pimpin Gotong Royong Bersih Pantai, Bupati Blitar Dorong Ekowisata Serang Makin Berkembang

Published

on

BLITAR – Hembusan angin laut di Pantai Serang menjadi saksi ketika Bupati Blitar Rijanto memimpin langsung aksi penanaman pohon dan bersih pantai, pada Jumat (21/11) pagi.

Di bawah langit cerah dan deru ombak selatan, jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komunitas lingkungan, hingga warga pesisir berkumpul dengan satu tujuan, merawat rumah bersama.

Bupati Rijanto, yang berdiri di antara relawan dan pegiat wisata, menegaskan pentingnya menjaga pesisir sebagai identitas dan kekuatan ekowisata Kabupaten Blitar.

“Pantai Serang bukan hanya ikon pariwisata, tetapi aset alam yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Bupati Blitar Rijanto bersama Kajari Kabupaten Blitar saat meninjau langsung kegiatan di Pantai Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, (dok/JK)

Ia mengingatkan bahwa kebersihan pantai tidak boleh menjadi kegiatan seremonial, namun budaya yang tumbuh dari kesadaran kolektif.

Di sisi lain, Kajari Kabupaten Blitar Zulkarnaen menguatkan pesan tersebut. Menurutnya, keberlanjutan lingkungan adalah prasyarat kesejahteraan. “Lingkungan yang bersih adalah fondasi pembangunan,” tuturnya.

Usai apel singkat, peserta langsung menyusuri garis pantai, memunguti sampah yang terselip di antara karang dan pasir. Pohon-pohon peneduh ditanam sebagai penanda bahwa hari itu bukan sekadar kegiatan, tetapi langkah kecil menuju masa depan yang lebih hijau.

Selain menjaga estetika wisata, pemerintah juga mengingatkan warga soal potensi abrasi dan gelombang pasang yang diprakirakan BMKG. Kesadaran menjaga lingkungan dibangun seiring kewaspadaan terhadap risiko bencana.

Kegiatan rampung menjelang tengah hari. Pantai Serang tampak lebih bersih, dan yang tertinggal bukan hanya jejak gotong royong, tetapi juga harapan bahwa merawat alam adalah kerja bersama yang harus terus hidup, dari pantai hingga hati masyarakat. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending