Nasional
Netralitas ASN dan Aparatur Sipil Kampung Sekabupaten Maybrat

Maybrat PBD, 90detik.com – Pemerintah kabupaten Maybrat melalui PJ Bupati Maybrat Vicente Campana Baay, S.IP memimpin rapat kegiatan Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Aparatur Kampung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Maybrat dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh kepala kampung di kabupaten Maybrat, Kegiatan tersebut bertempat di aula pertemuan kantor bupati, jln susumuk-Aiwasi, Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (02/10/24).
Pertemuan tersebut turut di hadiri oleh, Ferdinandus Taa, SH, M.Si (PJ Sekda kabupaten Maybrat), Thomas Aitrem (Ketua DPRK kabupaten Maybrat), Letkol Inf Afrianto Dolly,. S.M,. M.Si (Dandim 1809/Maybrat), bersama OPD, ASN dan seluruh kepala kampung di kabupaten Maybrat.
Menurut PJ Bupati Maybrat, Vicente Campana Baay, S.IP dalam arahannya menyampaikan bahwa pentingnya Netralitas ASN dalam pemilukada serentak tahun 2024 agar bisa menjaga Integritas dan profesionalitas pemilihan umum, karena ini merupakan momen penting dalam demokrasi agar proses pemilu dapat berjalan dengan adil dan jujur. Untuk itu perlunya Netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting.
Guna membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan maka ASN harus netral dan bisa memastikan bahwa Pilkada di kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan adil dan jujur tanpa pengaruh dari birokrasi yang lain. ASN yang netral dapat mencegah konflik antara tugas dan kepentingan pribadi atau partai politik.
Kita sebagai ASN juga harus netral namun diizinkan untuk memilih, untuk itu harapan saya mari kita bersama-sama
mendukung saya untuk kita laksanakan pemilukada di kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan baik dan harus berhasil dan tidak gagal dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Maybrat,” Harapannya.
Kepada para kepala kampung dan kepala Distrik agar berperan penting sehingga bisa mengawasi pada pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat bawah, agar bisa dapat berjalan dengan baik sampai dengan pelantikan Bupati dan wakil terpilih yang akan dilantik pada tanggal 10 Februari 2025.
Untuk menjadi informasi kita bersama bahwa pemerintah kabupaten Maybrat akan mengumumkan hasil tes CPNS pada hari jumat sehingga teman-teman ASN tolong kasih pemahaman yang baik kepada pencaker bahwa hasil tes yang di umumkan itu merupakan hasil tes murni,” ucapnya.
“Mari kita tetap jaga agar supaya Kabupaten Maybrat ini harus tetap aman karena kita tau bersama kabupaten Maybrat menjadi perhatian khusus diluar sana sehingga kita semua harus bisa buang ego dari masing-masing orang untuk bisa membangun kabupaten Maybrat yang lebih baik kedepannya, karena orang Maybrat itu sudah banyak menjadi orang hebat yang sudah banyak berkarir di seluruh daerah di wilayah papua,” ujar PJ bupati Maybrat.
Setelah penyampaian dari PJ bupati dan di lanjutkan dengan Penyampaian Ferdinandus Taa, SH, M.Si (Sekda Kab Maybrat) yang intinya yaitu bahwa Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 merupakan hal yang mutlak sehingga diperlukan untuk menjaga integritas dan profesionalitas birokrasi, serta menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur.
Sehingga dengan memahami dan menjalankan kewajiban netralitas, maka ASN dapat berperan penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat di kabupaten Maybrat.
Ada beberapa poin penting terkait netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024 yaitu pada :
– Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: Menjelaskan bahwa ASN harus netral dalam politik dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.
– Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Mencantumkan larangan bagi PNS untuk mendukung atau menentang calon tertentu dalam Pilkada.
– Menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan netralitas ASN dalam menjalankan tugas.
Saat ini KPU sedang melaksanakan pemantauan di wilayah Kabupaten Maybrat, untuk melihat melihat secara langsung jika ada keterlibatan ASN pada saat itu, KPU bisa langsung menyurat ke Bawaslu dan meyurat ke pemerintah Kabupaten Maybrat untuk memberi teguran pertama apabila masih belum mendengarkan langsung kita kasih sangksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kemudian menurut Letkol Inf Afrianto Dolly,. S.M,. M.Si (Dandim 1809/Maybrat) dalam penyampaian menjelaskan bahwa Kami sebagai aparat keamanan dari TNI – Polri akan bersama-sama untuk mengawal jalannya tahapan pemilu di kabupaten Maybrat agar bisa berjalan dengan baik dan aman.
Saat ini kita di provinsi Papua Barat Daya sudah ada sekitar 800 personil yang akan tersebar di wilayah Papua Barat daya terutama Kabupaten Maybrat dan mereka akan membantu pemerintah dibidang Pertanian, Perikanan, Kesehatan, pendidikan untuk bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Mengakhiri rapat tersebut Thomas Aitrem sebagai Ketua DPRK Maybrat juga menyampaikan bahwa perlu kita ketahui bawah dalam sidang beberapa hari lalu, DPRK bersama beberapa fraksi telah merekomendasikan untuk pembangunan rumah dinas di kumurkek untuk ASN. Sehingga ini sudah menjadi prioritas pada anggaran tahun 2025, sehingga sebelum kami mengakhiri jabatan kami sebagai Anggota DPRK, agar dapat menjadi kenangan yang bisa kami tinggalkan buat pemerintah kabupaten Maybrat.
Dirinya selaku tokoh dan selaku pelaksana politik yang tau betul siapa saja ASN yang bermain dan terlibat langsung dengan para pasangan calon yang akan maju menjadi Bupati dan wakil bupati kabupaten Maybrat,” tutupnya.
Nehaf Sau Baunot Sau
(Tim/Red)
Nasional
Profesionalisme TNI AL: KRI Panah-626 Evakuasi 51 Penumpang KM Cantika Lestari 9C yang Kandas di Teluk Weda

Teluk Weda— TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme tinggi dalam merespons kondisi darurat di laut. Unsur Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada III, KRI Panah-626, yang tengah menjalankan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Gugus Keamanan Laut Koarmada III (Guspurla), bergerak cepat mengevakuasi puluhan penumpang KM Cantika Lestari 9C yang kandas di Perairan Teluk Weda, Kamis (11/12).
KM Cantika Lestari 9C diketahui berlayar dari Kopisada menuju Dermaga Rakyat Weda dengan membawa 312 penumpang.
Sekitar pukul 15.30 WIT, KRI Panah-626 yang sedang melaksanakan operasi pengamanan laut menemukan kapal tersebut dalam kondisi kandas pada posisi 00°12.841’ U – 127°58.260’ T.
Menyadari situasi darurat, Komandan KRI Panah-626 segera melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Guspurla Koarmada III dan langsung memerintahkan pelaksanaan pertolongan cepat.
Tanpa menunda waktu, pukul 16.00 WIT, KRI Panah-626 menurunkan Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) untuk melaksanakan proses evakuasi.
Berkat kecepatan dan ketepatan tindakan tim prajurit di lapangan, 51 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, kemudian dinaikkan ke KRI Panah-626 guna mendapatkan bantuan logistik serta pendataan kesehatan awal.
Proses evakuasi berlangsung aman dan lancar hingga 17.30 WIT, sebelum KRI Panah-626 bergerak menuju Dermaga Rakyat Weda dan menurunkan seluruh penumpang hasil evakuasi dalam kondisi selamat.
Sementara itu, penumpang lainnya dievakuasi menggunakan KP Gamalama XXX-3002 dan sejumlah kapal nelayan yang turut membantu operasi penyelamatan.
Keberhasilan operasi ini menjadi bukti nyata komitmen TNI AL, khususnya Koarmada III, dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan membantu menjaga keselamatan pelayaran di wilayah Indonesia Timur.
Respons cepat dan profesional yang ditunjukkan KRI Panah-626 tidak hanya mencerminkan kesiapan operasional, tetapi juga mempertegas peran strategis TNI AL dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan pelayanan kepada masyarakat di laut. (Timo)
Papua
Dukung Percepatan Program MBG, Armada III Hadiri Rakerda di Papua Barat Daya

Sorong, PBD —Panglima Armada III, Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., melalui Asisten Teritorial Panglima Armada III, Kolonel Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Barat Daya.
Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Sorong pada (10/12) ini dipimpin Wakil Gubernur Ahmad Nausrau dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, TNI–Polri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menurunkan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan gizi masyarakat Papua Barat Daya.
Peserta Rakerda juga menyoroti sejumlah tantangan pelaksanaan di lapangan, termasuk distribusi logistik, pemenuhan standar dapur, dan sinergi antar-instansi.
Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi PBD melaporkan bahwa hingga saat ini sebanyak 26 dapur SPPG telah beroperasi, dengan 56.720 penerima manfaat program MBG di seluruh wilayah provinsi.
Melalui diskusi lintas sektor tersebut, Rakerda menetapkan beberapa rekomendasi utama, antara lain percepatan pembangunan dapur SPPG baru, optimalisasi penggunaan pangan lokal, serta penguatan pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI–Polri.
Armada III menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh dalam percepatan Program MBG.
Kehadiran TNI AL diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di Papua Barat Daya. (Timo)
Nasional
Banjir Surut, Masalah Belum Usai: Warga Tumpok Blang Hadapi Timbunan Lumpur, Harta Benda Hilang

Aceh Utara – Dua pekan sudah berlalu sejak banjir besar yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merendam permukiman dan memutus akses warga. Namun di Dusun Tumpok Blang, Desa Babahkrueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, tanda-tanda pemulihan masih jauh dari harapan.
Langit terlihat cerah siang itu, tapi suasana desa menyimpan cerita berbeda. Tanah yang retak, dinding rumah yang terkelupas, serta batang-batang kayu yang tersangkut di sisa pondasi menjadi saksi bisu betapa ganasnya air bah dua pekan lalu.
Saat memasuki dusun, pemandangan yang muncul seolah bencana baru terjadi kemarin sore: rumah-rumah miring, tembok roboh, dan halaman berubah menjadi genangan lumpur tebal.

Kondisi rumah warga di Dusun Tumpok Blang, Desa Babahkrueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh UtaraAceh Utara, (dok/JK)
Di tengah kerusakan itulah, seorang ayah berdiri menggenggam tangan anaknya, menatap rumah yang kini tak lebih dari bangunan setengah tenggelam dalam lumpur. Salah satunya adalah Riliandika Herdiansyah, warga yang hingga kini masih berjuang membersihkan sisa kehancuran.
“Air naik cepat sekali. Kami hanya sempat lari. Setelah surut, kami kembali dan semuanya hilang. Rumah berubah, barang-barang lenyap,” ujarnya, Kamis (11/12).
Harta Benda Hanyut, Rumah Terkubur Lumpur
Kerugian warga tidak hanya berupa tembok yang retak atau lantai yang amblas. Harta benda yang disimpan bertahun-tahun ikut tersapu arus: kasur basah dan membusuk, lemari jebol, dokumen penting hilang, barang elektronik rusak total, hingga sebagian hewan ternak hanyut tak tersisa.
Banyak warga masih menggali lumpur, berharap menemukan barang yang masih utuh. Namun hasilnya sering hanya pecahan kayu rapuh atau benda yang sepenuhnya rusak setelah terendam lumpur selama dua pekan.
“Banyak barang hanyut. Ada yang ditemukan warga lain beberapa kilometer dari sini, tapi sebagian besar hilang total,” katanya.
Akses menuju dusun pun belum sepenuhnya pulih. Lumpur setinggi betis hingga lutut membuat kendaraan roda empat mustahil masuk. Pengendara motor pun harus berjibaku dengan jalur licin yang membahayakan.
Karena rumah tak layak huni, sebagian keluarga terpaksa menumpang di rumah kerabat atau tinggal sementara di posko. Tekanan mental akibat kehilangan, ketidakpastian bantuan, serta kondisi lingkungan yang sulit dibersihkan makin terasa.
“Setiap hari kami bekerja dari pagi sampai sore, tapi rumah tidak banyak berubah. Lumpur makin keras. Kalau tidak ada alat berat, entah sampai kapan begini,” keluhnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui BPBD telah menyalurkan bantuan darurat berupa makanan siap saji, air mineral, tenda, dan kebutuhan pokok. Namun bagi warga, bantuan terbesar yang mereka butuhkan belum juga datang, alat berat untuk menyingkirkan lumpur yang mengeras.
“Kami butuh excavator, bukan hanya sekop. Lumpur ini keras sekali. Rumah tertimbun. Ini bukan pekerjaan ringan,” tegas Riliandika.
Pemerintah Pusat Turun Tangan, tetapi Proses Panjang Menanti
Di tingkat nasional, BNPB telah melakukan pendataan kerusakan sebagai syarat pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah. Pemerintah pusat berjanji mendukung proses rehabilitasi, termasuk infrastruktur desa yang rusak.
Namun pendataan di lapangan terkendala kondisi bangunan yang sebagian masih terkubur lumpur. Beberapa rumah bahkan belum bisa dibuka pintunya.
“Bagaimana mau didata kalau bentuk rumah saja tidak kelihatan? Harus bersih dulu,” ujar seorang warga lainnya.
Di tengah semua keterbatasan, gotong royong menjadi satu-satunya kekuatan warga Tumpok Blang. Anak-anak mengumpulkan kayu, kaum ibu membersihkan barang yang mungkin masih bisa dipakai, sementara para lelaki mengeruk lumpur dengan peralatan seadanya.
Dusun Tumpok Blang kini menjadi cermin bagaimana bencana tidak berhenti ketika air surut. Bagi warganya, justru fase paling berat dimulai ketika mereka harus bangkit tanpa kepastian kapan bantuan besar benar-benar tiba.
“Kami hanya ingin rumah kami bisa ditempati lagi. Anak-anak bisa tidur nyaman. Dan kami ingin pemerintah benar-benar melihat kondisi kami,” katanya.
Dua pekan sudah berlalu, namun pemulihan di Dusun Tumpok Blang masih jauh dari kata selesai. Banjir memang telah pergi, tetapi penderitaan warganya masih tertinggal. (JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional2 minggu agoPolemik Pemulangan Pasien Kritis Memanas, RSUD dr. Iskak Tulungagung Paparkan Hasil Audit Internal
Jawa Timur2 minggu agoTruk Tangki BBM Terbalik di JLS Tulungagung, Sopir Hilang dan Solar 6.000 Liter Diselidiki Polisi
Redaksi2 minggu agoPinka Kian Kumuh, Warga Geram PKL Tinggalkan Tenda dan Sampah Usai Jualan
Redaksi2 minggu agoDampak Proyek JLS Picu Gejolak di Ngrejo: Warga Ancam Gelar Aksi 2.000 Massa, Tuntut PT HK Gala Bertanggung Jawab
Jawa Timur5 hari agoKaryawan Dapur SPPG Karangwaru Diduga Alami PHK Sepihak dan Perlakuan Tak Manusiawi
Redaksi1 minggu agoProtes Dampak JLS, Warga Ngrejo Serbu DPRD Tulungagung; Kejati Jatim Ikut Cari Solusi
Redaksi2 minggu agoJalan Miliaran Rupiah Dijalur Desa Segawe Diduga Jadi Korban Truk Galian C, Pemerintah Daerah Bungkam
Redaksi2 minggu agoJebakan Maut! Jalan Baru ke Segawe Berlumpur, Truk Galian C Diduga Biang Kerok







