Kota Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjadi tuan rumah pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi Daerah yang diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (10-11 September 2025), bertempat di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisiepo, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong.

Lokakarya ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui penguatan regulasi pajak dan retribusi daerah, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan Daerah (HKPD) yang mulai berlaku sejak Januari 2022.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Direktorat Pendapatan Daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Bapak Gandung Triyasmoko, menekankan pentingnya lokakarya ini sebagai forum pembelajaran dan koordinasi bagi pengelola pajak daerah.

“Acara ini menjadi sangat krusial bagi pemerintah daerah dalam memahami UU HKPD dan Peraturan Pemerintah terkait pajak dan retribusi daerah sehingga dapat merumuskan solusi antisipatif atas berbagai permasalahan yang mungkin muncul di lapangan,” ujar Gandung.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, menyampaikan bahwa UU HKPD merupakan tonggak penting dalam memperkuat desentralisasi fiskal di Indonesia.

Melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penerimaan daerah akan meningkat dan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya penyampaian dari Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana, memaparkan landasan hukum yang mendasari pemungutan pajak daerah serta pentingnya digitalisasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam optimalisasi pendapatan daerah.

“Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja bersama, memanfaatkan teknologi dan pendekatan strategis agar potensi pajak daerah, termasuk optimalisasi pajak alat berat di wilayah DOB (Daerah Otonomi Baru), dapat terealisasi secara maksimal dan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kesepahaman dan fokus bersama dari Pemerintah Daerah DOB bahwa optimalisasi pemungutan harus memperhatikan dukungan kemudahan berusaha, kemampuan ekonomi masyarakat, dan perbaikan kualitas pelayanan publik di Daerah ” jelas Lydia.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Daya, Harjito, mewakili Gubernur Elisa Kambu, juga memberikan sambutan sekaligus menyampaikan harapannya agar peraturan daerah yang disusun dapat memberikan ruang optimal bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

“Kami optimis dengan adanya lokakarya ini, Provinsi Papua Barat Daya dan daerah lain di Papua dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien, sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Lokakarya ini juga menjadi momentum bagi empat daerah otonomi baru di Papua untuk mendapatkan pendampingan teknis dan regulasi yang tepat dalam merumuskan Raperda pajak dan retribusi daerah yang adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri secara aktif memberikan supervisi dan pengawasan preventif agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dijalankan dengan baik.

Penyusunan Raperda ini diharapkan mampu menanggulangi permasalahan administrasi dan teknis dalam pengelolaan pajak daerah, serta membuka peluang inovasi dalam penerimaan daerah melalui digitalisasi dan integrasi data.

Dengan demikian, lokakarya ini menjadi bagian dari reformasi perpajakan daerah yang sejalan dengan visi nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Seluruh rangkaian acara di Kota Sorong ini menunjukkan komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sinergi yang kokoh demi memperkuat sistem desentralisasi fiskal, serta mendorong Papua Barat Daya dan daerah lain di Tanah Papua menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Timo)

Kota Sorong, PBD— Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut resmi memberangkatkan Satuan Tugas (Satgas) Port Visit Papua Nugini (PNG) Tahun 2025 dalam sebuah upacara militer yang digelar di Dermaga Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XIV, Jalan Bubara, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (9/9/2025).

Upacara pemberangkatan Satgas dipimpin oleh Kepala Staf Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Anung Sutanto, S.Sos., M.Si., M.Han, yang hadir mewakili Panglima Koarmada III, Laksamana Muda TNI H. Krisno Utomo, PSC(J), M.A., M.M.S., CHRMP. Dalam kegiatan tersebut, Pangkoarmada III juga turut didampingi oleh para pejabat utama Koarmada III, antara lain Inspektur Koarmada III Laksma TNI Apri Suryanta, Kapoksahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto, serta para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Koarmada III.

Satgas Port Visit PNG 2025 dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, M.Tr. Hanla., M.M., yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada III.

Misi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-50 Kemerdekaan Papua Nugini pada 16 September 2025, sekaligus sebagai bentuk diplomasi pertahanan dan penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan.

Kapal utama dalam misi ini adalah KRI Wahidin Sudirohusodo-991 (KRI WSH-991), yang mengangkut 188 personel, terdiri dari 163 Anak Buah Kapal (ABK) dan 25 personel Satgas yang berasal dari berbagai satuan, termasuk tenaga medis dan Dinas Penerangan Koarmada III.

Misi ini akan menempuh pelayaran selama 14 hari dengan rute Sorong – Port Moresby – Sorong. Keberangkatan dimulai pada 9 September dan dijadwalkan kembali pada 22 September 2025.

Selain Koarmada III, misi ini juga melibatkan KRI Raden Eddy Martadinata-331 (KRI REM-331) dari Koarmada II, yang membawa 140 personel dengan rute pelayaran Surabaya – Ambon – Port Moresby – kembali ke Surabaya melalui Ambon.

Satgas Port Visit tidak hanya bertugas menunjukkan kehadiran kekuatan maritim Indonesia di kawasan Pasifik, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan dan diplomasi lunak.

Sejumlah agenda kegiatan akan dilaksanakan selama berada di PNG, antara lain:

Kunjungan kehormatan (courtesy call) ke pejabat tinggi militer dan sipil PNG.

Kegiatan olahraga bersama dan pertukaran budaya (cultural program).

Open ship bagi masyarakat dan militer PNG untuk mengenal kapal TNI AL.

National reception memperkenalkan budaya dan kekuatan maritim Indonesia.

Bakti kesehatan, termasuk pengobatan gratis, bantuan obat-obatan, serta perbaikan fasilitas ibadah.

Distinguished visit (DV) oleh para Perwira Tinggi TNI AL.

Kerja sama kemanusiaan antara TNI AL dan Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Kesehatan RI juga turut mendukung penuh misi ini melalui pengiriman logistik obat-obatan dan personel medis, sebagai bentuk nyata diplomasi kemanusiaan Indonesia di kawasan.

Pangkoarmada III dalam keterangannya menyampaikan bahwa kehadiran Satgas ini bukan hanya menunjukkan kesiapan operasional Koarmada III, namun juga menjadi wujud Confidence Building Measure (CBM) Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan.

“Port Visit ini adalah salah satu langkah strategis TNI AL dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan mempererat hubungan baik dengan negara sahabat. Misi ini sekaligus menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara maritim yang aktif menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Pasifik Selatan,” ungkap Laksda TNI H. Krisno Utomo.

Seluruh rangkaian misi Port Visit ini dijadwalkan berlangsung dari 4 September hingga 27 September 2025, dengan empat hari kunjungan penuh di Papua Nugini, mulai 14 hingga 18 September.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Koarmada III dalam mendukung politik luar negeri bebas aktif Indonesia, serta memperkuat sinergi pertahanan dan kemanusiaan dengan negara-negara tetangga di Pasifik. (Timo)

Kota Sorong PBD — Semangat kolaboratif antara aparat keamanan dan masyarakat kembali diperlihatkan melalui pelaksanaan patroli gabungan yang digelar oleh Polresta Sorong Kota bersama unsur TNI, Satpol PP, dan perwakilan kepala-kepala suku, Selasa malam (02/09).

Dalam kegiatan tersebut, tidak kurang dari 130 personel gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari Polresta, Brimob Resimen III, Kodim 1802, POMAL, POMAD, Satpol PP Provinsi dan Kota, serta elemen masyarakat adat.

Rute patroli mencakup jalan-jalan utama dan kawasan rawan aktivitas malam seperti Jalan F. Kalasuat, Malanu Kampung, Kilo 12 Masuk, dan Basuki Rahmat.

Patroli dilakukan dalam dua sesi yaitu sore hari menyisir wilayah Sorong Barat, dan malam hari fokus pada kawasan Sorong Timur.

Masyarakat yang ditemui sepanjang rute dihimbau untuk tertib berlalu lintas, menggunakan helm saat berkendara, serta proaktif melaporkan apabila terjadi aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

“Kegiatan ini bukan hanya tugas keamanan biasa. Ini adalah bentuk nyata keterlibatan semua unsur aparat, pemda, dan perwakilan kepala-kepala suku untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Kompol Indra, S.IK, selaku Kabag Ops Polresta Sorong Kota.

Ia menambahkan, pelibatan perwakilan dari beberapa kepala-kepala suku merupakan bagian dari strategi pendekatan kultural yang sangat efektif di wilayah Sorong, mengingat peran penting para kepala suku dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat.

“Kami percaya bahwa sinergi inilah yang akan membawa dampak nyata. Ketika aparat hadir bersama tokoh adat, pesan keamanan menjadi lebih kuat diterima masyarakat,” katanya.

Kompol Indra juga menekankan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut selama beberapa hari ke depan, sebagai bagian dari langkah antisipatif atas potensi gangguan kamtibmas, khususnya setelah adanya sejumlah kejadian sosial yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.

Kegiatan patroli berlangsung aman dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Banyak warga yang secara spontan menyampaikan apresiasi atas kehadiran gabungan TNI–POLRI di lingkungan mereka.

Dengan terus digalakkan nya kegiatan semacam ini, diharapkan Kota Sorong dapat menjadi contoh wilayah yang berhasil menjaga stabilitas keamanan melalui pendekatan kolaboratif yang inklusif antara negara dan masyarakat. (Timo)