Papua
Papua Barat Daya Menjerit: Komisi II DPR RI Serap Aspirasi Langsung di Tanah Sorong
Sorong, Papua Barat Daya –
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menjadi saksi langsung betapa banyaknya persoalan yang menghimpit daerah baru ini. Bertempat di Hotel Aston, Kota Sorong, Jumat (4/7/2025), pertemuan antara DPR RI dan jajaran pemerintah daerah dari seluruh wilayah PBD menjadi forum strategis menyuarakan kegelisahan rakyat Papua.
Dari keluhan soal pulau-pulau yang dikuasai oleh provinsi tetangga, hingga kegagalan masyarakat Raja Ampat menikmati hasil kekayaan laut dan pariwisata, aspirasi yang disampaikan mengungkap potret nyata ketimpangan di wilayah timur Indonesia.
“Kami ini hanya lihat wisatawan datang dan pergi. Tapi masyarakat asli tidak pernah merasakan hasilnya. Pulau kami bahkan hilang karena dicaplok. Kami butuh negara hadir,” tegas salah satu tokoh masyarakat Raja Ampat di hadapan Ketua Komisi II.
Isu perbatasan administratif juga mengemuka, terutama di wilayah Tambrauw dan Manokwari. Wakil dari Pemda Tambrauw menyampaikan bahwa sejak lahirnya UU No. 56 Tahun 2008, konflik wilayah tak kunjung selesai dan merugikan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan pantai utara pun belum optimal, memperlambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, menambahkan bahwa konflik wilayah dan ketidakpastian kebijakan pusat membuat pembangunan mandek. Ia meminta agar Komisi II DPR RI memfasilitasi pertemuan langsung seluruh pemangku kepentingan di Jakarta, agar suara dari Papua benar-benar didengar oleh pusat kekuasaan.
Dalam tanggapannya, Dr. Rifqinizami menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah legislasi untuk mengakomodasi persoalan daerah dalam RUU tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah. “Kami ingin Papua tumbuh dari bawah, dengan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Kami akan kawal dari Senayan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tentang peningkatan anggaran pemerintah pusat untuk wilayah Papua yang telah naik signifikan dan akan kembali ditingkatkan. “Dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun, bahkan bisa mencapai Rp3,5 triliun di tahun-tahun mendatang. Tapi bukan hanya soal angka, yang penting adalah keadilan distribusi,” tambahnya.
Pertemuan ditutup dengan semangat kolaboratif dan ajakan Ketua Komisi II agar seluruh kepala daerah di PBD bersatu dalam menyusun dokumen resmi yang akan dibawa ke Senayan. “Ini bukan hanya soal Sorong, ini soal martabat Papua. Mari kita berjuang bersama,” tutupnya.
(Timo)
Sorong, PBD —Panglima Armada III, Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., melalui Asisten Teritorial Panglima Armada III, Kolonel Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Barat Daya.
Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Sorong pada (10/12) ini dipimpin Wakil Gubernur Ahmad Nausrau dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, TNI–Polri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menurunkan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan gizi masyarakat Papua Barat Daya.
Peserta Rakerda juga menyoroti sejumlah tantangan pelaksanaan di lapangan, termasuk distribusi logistik, pemenuhan standar dapur, dan sinergi antar-instansi.
Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi PBD melaporkan bahwa hingga saat ini sebanyak 26 dapur SPPG telah beroperasi, dengan 56.720 penerima manfaat program MBG di seluruh wilayah provinsi.
Melalui diskusi lintas sektor tersebut, Rakerda menetapkan beberapa rekomendasi utama, antara lain percepatan pembangunan dapur SPPG baru, optimalisasi penggunaan pangan lokal, serta penguatan pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI–Polri.
Armada III menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh dalam percepatan Program MBG.
Kehadiran TNI AL diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di Papua Barat Daya. (Timo)
Kabupaten Sorong— Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla. didampingi Ketua Gabungan III Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Fara Dato Rusman menghadiri acara peresmian sumur bor dalam rangka Program TNI AD Manunggal Air di wilayah Kodam XVIII/Kasuari, Selasa (9/12/2025).
Acara tersebut diresmikan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc.
Kedatangan Kasad beserta pejabat TNI disambut hangat oleh masyarakat sekitar melalui tarian khas Papua Barat Daya.
Pengalungan syal kepada Kasad serta penyematan mahkota khas Papua kepada Ibu Ketua Persit turut mewarnai prosesi penyambutan yang penuh kearifan lokal.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Papua Barat Daya beserta Forkopimda PBD. Dalam sambutannya, Gubernur PBD Elisa Kambu, S.Sos. menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kasad beserta rombongan.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasad dan jajaran TNI atas komitmen kita bersama dalam membangun negeri ini untuk lebih maju, lebih khusus melalui Program TNI AD Manunggal Air di wilayah Kodam XVIII/Kasuari,” ujar Gubernur.
Kasad dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya pembangunan sumur bor di Kampung Koruwati, Klalin.
“Program TNI AD Manunggal Air bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih untuk konsumsi dan irigasi pertanian,” jelas Kasad.
Terlihat antusias masyarakat penerima manfaat dari program ini, diharapkan fasilitas sumor bor dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. (Timo)
Papua
Kasad TNI Resmikan Program Manunggal Air dan Tinjau Pembangunan Yonif TP di Wilayah Kodam XVIII/Kasuari
Sorong PBD— Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melakukan kunjungan kerja ke Korem 181/PVT sebagai bagian dari upaya memastikan berbagai program strategis TNI AD di wilayah Kodam XVIII/Kasuari berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta prajurit, Selasa (9/12/2025).
Dalam agenda kunjungan tersebut, Kasad meresmikan Program Manunggal Air Kasad, sebuah inisiatif yang berfokus pada penyediaan akses air bersih bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber air.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar air bersih untuk konsumsi dan aktivitas sehari-hari.
Peresmian tersebut sekaligus menandai pembangunan 12 titik Manunggal Air di jajaran Kodam XVIII/Kasuari, dengan pusat kegiatan berada di Kampung Kowuratu, Kodim 1802/Sorong.
Selain itu, Kasad juga meninjau progres pembangunan satuan baru Yonif TP yang tengah dikembangkan di wilayah Kodam XVIII/Kasuari. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas satuan dibangun sesuai rencana sehingga mampu mendukung kesiapan operasional dan tugas pokok prajurit secara maksimal.
“Program TNI AD Manunggal Air serta pembangunan Yon TP akan terus berjalan dan menjadi program khusus dari pemerintah. Mudah-mudahan nantinya dapat lebih dipercepat. Sampai dengan saat ini, Angkatan Darat, khususnya TNI Manunggal Air, sudah membuat lebih dari 5.000 titik penyediaan air bersih dan air untuk persawahan. Kami berharap melalui pengeboran air bersih, hasilnya dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika nanti program ini sudah menjadi program pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka proses penyediaan air bagi masyarakat akan semakin cepat,” ujar Kasad.
Kunjungan ini sekaligus mempertegas komitmen TNI AD dalam memperkuat satuan serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Kodam XVIII/Kasuari. (Timo/Red)
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK
Waket Komisi III DPR: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri
BRB di Ponorogo Jadi Sorotan, PSHT Pusat Madiun Tegaskan Hak Pakai Atribut Dilindungi Hukum
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Nasional3 minggu agoPolemik Pemulangan Pasien Kritis Memanas, RSUD dr. Iskak Tulungagung Paparkan Hasil Audit Internal
Jawa Timur2 minggu agoTruk Tangki BBM Terbalik di JLS Tulungagung, Sopir Hilang dan Solar 6.000 Liter Diselidiki Polisi
Redaksi2 minggu agoDampak Proyek JLS Picu Gejolak di Ngrejo: Warga Ancam Gelar Aksi 2.000 Massa, Tuntut PT HK Gala Bertanggung Jawab
Jawa Timur1 minggu agoKaryawan Dapur SPPG Karangwaru Diduga Alami PHK Sepihak dan Perlakuan Tak Manusiawi
Redaksi2 minggu agoProtes Dampak JLS, Warga Ngrejo Serbu DPRD Tulungagung; Kejati Jatim Ikut Cari Solusi
Redaksi2 minggu agoJalan Miliaran Rupiah Dijalur Desa Segawe Diduga Jadi Korban Truk Galian C, Pemerintah Daerah Bungkam
Jawa Timur16 jam agoBRB di Ponorogo Jadi Sorotan, PSHT Pusat Madiun Tegaskan Hak Pakai Atribut Dilindungi Hukum
Redaksi3 hari agoBirokrasi Tulungagung Rapuh, Dimutasi Jadi Kadisnaker, Tri Hariadi Sebut Ada Cacat Prosedur