Connect with us

Redaksi

Pendidikan yang Memerdekakan sebagai Ikhtiar Nation and Character Building

Published

on

Jakarta— Pendidikan sejatinya tidak hanya bertugas membuat seseorang menjadi pintar. Pendidikan yang baik harus mampu membentuk manusia menjadi lebih utuh, lebih jujur, lebih bijaksana, lebih peduli terhadap sesama, serta lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsanya. Dalam perspektif inilah pendidikan tidak dapat dipahami sekadar sebagai proses transfer pengetahuan atau penguasaan keterampilan teknis, melainkan sebagai ikhtiar memerdekakan manusia.

Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, sejak awal menempatkan pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka, sebagai manusia dan anggota masyarakat, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pandangan ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah proses menyeragamkan manusia, bukan pula sekadar menyiapkannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan proses memanusiakan manusia. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menumbuhkan keberanian berpikir, kemandirian bersikap, kepekaan nurani, dan tanggung jawab sosial.

Dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara, tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia merdeka. Namun manusia merdeka bukanlah manusia yang bebas tanpa arah. Manusia merdeka adalah manusia yang mampu berpikir mandiri, memiliki kebebasan batin, tetapi tetap dibimbing oleh tanggung jawab moral. Di sinilah pendidikan menemukan makna terdalamnya: bukan sekadar membentuk individu yang cakap, melainkan manusia yang berkepribadian.

Namun dalam perkembangan zaman yang bergerak sangat cepat, pendidikan semakin sering dipahami secara pragmatis. Sekolah dan perguruan tinggi cenderung dinilai dari seberapa cepat menghasilkan lulusan yang siap kerja, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Tentu kebutuhan tersebut penting karena bangsa ini memerlukan generasi yang cerdas, terampil, dan adaptif dalam menghadapi perubahan global.

Akan tetapi, apabila pendidikan hanya berhenti pada fungsi itu, kita sedang menyederhanakan makna pendidikan secara berlebihan. Manusia tidak hidup hanya untuk bekerja. Manusia juga hidup untuk memberi makna bagi kehidupan bersama.

Dalam konteks Indonesia, gagasan tentang pendidikan yang memerdekakan memiliki akar filosofis, historis, dan konstitusional yang sangat kuat. Ki Hadjar Dewantara meletakkan dasar filosofis pendidikan nasional.

Bung Karno menempatkan pembangunan manusia sebagai inti _nation and character building_. Sementara konstitusi menegaskan pendidikan sebagai mandat negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan fundamental negara.

Lebih jauh, Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional sejak awal tidak dimaksudkan semata-mata sebagai instrumen ekonomi, melainkan sebagai jalan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat direduksi hanya pada kecakapan akademik. Ia harus dipahami sebagai upaya membangun manusia Indonesia secara utuh, manusia yang cerdas akalnya, jernih nuraninya, kuat integritasnya, matang tanggung jawab sosialnya, serta kokoh kesadaran kebangsaannya. Dengan demikian, pendidikan sejatinya adalah proyek peradaban.

Bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, atau kokohnya institusi formal negara. Pada akhirnya, bangsa yang besar ditentukan oleh kualitas manusianya. Dan kualitas manusia tidak hanya diukur dari apa yang diketahuinya, tetapi dari bagaimana ia menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan bersama.

Di titik inilah pemikiran Bung Karno tetap menemukan relevansinya. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan pentingnya kebangsaan Indonesia sebagai fondasi kehidupan bernegara. Kebangsaan yang beliau maksud bukan nasionalisme sempit, melainkan kesadaran kolektif untuk membangun kehidupan bersama sebagai bangsa yang merdeka.

Dalam berbagai pidatonya, Bung Karno juga menekankan pentingnya nation and character building. Beliau memahami bahwa kemerdekaan politik hanyalah awal. Kemerdekaan formal tidak serta-merta melahirkan manusia yang merdeka dalam cara berpikir maupun dalam watak kebangsaannya.

Sebuah bangsa dapat bebas dari kolonialisme politik, tetapi tetap terjebak dalam bentuk-bentuk penjajahan baru: ketergantungan mental, inferioritas budaya, pragmatisme material, dan hilangnya keberanian moral.

Karena itu, bangsa tidak cukup dibangun dengan infrastruktur fisik, gedung pemerintahan, atau pertumbuhan ekonomi. Bangsa dibangun melalui pembentukan karakter manusianya.

– Apa arti kemerdekaan jika manusianya tidak berani berpikir merdeka?
– Apa arti kemajuan jika integritas justru melemah?
– Apa arti kecerdasan jika pengetahuan digunakan untuk membenarkan penyimpangan?

Konsepsi Trisakti yang diperkenalkan Bung Karno, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan.

Tidak mungkin membangun kedaulatan politik tanpa warga negara yang memahami tanggung jawab konstitusionalnya. Tidak mungkin membangun kemandirian ekonomi tanpa generasi yang memiliki mental berdikari. Dan tidak mungkin menjaga kepribadian bangsa tanpa pendidikan yang menanamkan kesadaran sejarah dan akar budaya.

Pesan Bung Karno melalui JAS MERAH, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, harus dibaca sebagai pengingat yang mendalam. Bangsa yang melupakan sejarah akan mudah kehilangan arah. Generasi yang tercerabut dari akar sejarahnya akan mudah kehilangan identitas.

Namun realitas kehidupan kebangsaan kita hari ini menghadirkan refleksi yang tidak ringan. Kita tidak kekurangan orang pintar. Setiap tahun lembaga pendidikan menghasilkan ribuan lulusan, dan kita memiliki generasi muda yang kreatif, inovatif, serta penuh potensi. Akan tetapi, pada saat yang sama, kita masih menyaksikan berbagai persoalan serius dalam kehidupan publik, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi, pragmatisme politik, hingga menurunnya etika sosial.

Ini adalah cermin yang harus kita lihat dengan jujur. Pendidikan kita relatif berhasil mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter. Padahal bangsa ini tidak hanya membutuhkan manusia cerdas. Bangsa ini membutuhkan manusia yang dapat dipercaya.

Kejujuran tidak boleh menjadi sekadar pelengkap. Integritas bukan slogan. Ia adalah fondasi kehidupan bersama. Sebab kecerdasan tanpa karakter justru dapat menjadi ancaman bagi kehidupan publik.

Dalam kehidupan demokrasi konstitusional, bangsa ini membutuhkan manusia-manusia merdeka sebagaimana dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara, manusia yang mampu berpikir mandiri, tetapi tetap memiliki tanggung jawab moral; mampu mengambil keputusan, tetapi tidak kehilangan nurani; mampu berkembang, tetapi tidak tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaan.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan prosedur. Demokrasi membutuhkan karakter kewargaan. Kita memerlukan warga negara yang memahami bahwa kebebasan selalu berjalan bersama tanggung jawab, bahwa hak tidak pernah terpisah dari kewajiban, dan bahwa kehidupan publik membutuhkan penghormatan terhadap hukum, etika bersama, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa.

Pendidikan juga harus melahirkan patriotisme. Namun patriotisme tidak selalu hadir dalam bentuk heroisme besar. Ia hadir dalam kejujuran menjalankan amanah, dalam tanggung jawab terhadap pekerjaan, dalam keberanian membela yang benar, serta dalam kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Demikian pula nasionalisme. Nasionalisme bukan sekadar slogan atau simbol, melainkan rasa memiliki terhadap bangsa ini, kesadaran bahwa Indonesia bukan sekadar tempat tinggal, melainkan rumah bersama yang harus dijaga.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan sekadar berapa banyak lulusan yang dihasilkan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah:

– Manusia seperti apa yang dibentuk?
– Apakah pendidikan kita melahirkan manusia yang jujur?
– Apakah pendidikan kita menumbuhkan integritas?
– Apakah pendidikan kita melahirkan patriotisme?
– Apakah pendidikan kita memperkuat nasionalisme?

Jika pendidikan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka pendidikan telah menjalankan mandatnya yang paling luhur. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar menyiapkan manusia untuk mencari penghidupan. Pendidikan adalah ikhtiar menyiapkan manusia untuk hidup dengan makna, menjaga bangsanya, dan bertanggung jawab terhadap masa depan republik ini. (By/Red)

Oleh: Prof. Dr. Arief Hidayat, Profesor Emeritus Universitas Borobudur; Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2015–2018; Hakim Konstitusi RI Periode 2013–2026.

Redaksi

Gelar Sidak di Sejumlah Pasar, Forkopimda Kabupaten Blitar Pastikan Stabilitas Harga Sembako 

Published

on

BLITAR – Bupati Blitar H. Rijanto bersama jajaran Forkopimda melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) Program Strategis Nasional, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Blitar H. Rijanto dan diikuti unsur Forkopimda. Dari Polres Blitar, hadir Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., didampingi Kasat Reskrim AKP Bayu Adjie Sudarmono, S.T.K., S.I.K., M.H.

Sidak dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kabupaten Blitar, di antaranya Pasar Kanigoro dan Pasar Kademangan serta beberapa pasar lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi pasar, ketersediaan bahan kebutuhan pokok, serta perkembangan harga barang di tingkat pedagang.

Kehadiran Kapolres Blitar bersama Forkopimda merupakan bentuk dukungan Polri dalam mengawal program strategis nasional, sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

Melalui sinergi dan kolaborasi lintas instansi, diharapkan stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Blitar dapat terus terjaga.(Hms/Jef)

Continue Reading

Redaksi

Sidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot

Published

on

TULUNGAGUNG— Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, bersama Dwi Yoga Ambal Ariski, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (3/11/2026), diwarnai keberatan sejumlah saksi yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa.

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra tersebut menjadi perhatian setelah beberapa saksi a de charge atau saksi yang meringankan terdakwa mengaku tidak leluasa menyampaikan keterangan. Mereka menilai sejumlah penjelasan kerap dipotong, disertai teguran bernada keras, bahkan sebelum substansi yang hendak disampaikan selesai diuraikan.

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap bagaimana majelis hakim memberikan ruang yang berimbang bagi saksi yang dihadirkan pihak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Salah satu saksi yang menjadi perhatian adalah Baroroh, sekretaris pribadi (Sekpri) Ibu Bupati Ny. Endang, yang memberikan keterangan mengenai uang dalam tas ransel senilai sekitar Rp30,5 juta serta uang Rp200 juta yang dikaitkan dengan OTT KPK pada 11 April 2026.

Di hadapan persidangan, Baroroh mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar penjelasan dari Oky, staf Bagian Umum, mengenai tas ransel berisi uang sekitar Rp30,5 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, merupakan uang “rembes” perjalanan dinas ajudan dan Sekpri bulan April 2026 yang belum diganti Bagian Umum.

Baroroh juga menjelaskan bahwa saat dirinya menanyakan uang Rp200 juta yang diberitakan sebagai barang bukti OTT KPK, Oky menyampaikan bahwa uang tersebut diambil dari brankas Bagian Umum.

Namun, ketika keterangan itu disampaikan, Hakim Ketua I Made Yulianda, S.H., M.H., mempertanyakan kapasitas saksi serta pengetahuannya mengenai rincian uang di dalam brankas Bagian Umum.

Baroroh mengakui tidak mengetahui seluruh rincian uang tersebut. Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak saksi, suasana kemudian memanas setelah saksi mendapat teguran agar memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbohong.

Saksi mengaku keberatan karena merasa keterangannya belum selesai disampaikan, sementara dirinya telah menjawab berdasarkan informasi yang memang diketahui.

Sorotan berikutnya datang dari Hery Widodo, saksi a de charge yang memberikan penjelasan mengenai Surat Pernyataan pengunduran diri ASN dari status kepegawaian maupun jabatan.

Hery menyampaikan pandangan bahwa sebuah Surat Pernyataan yang ditandatangani seseorang tidak otomatis dapat langsung dieksekusi. Menurutnya, surat pernyataan sepihak tidak bisa disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen tersebut, dalam pandangan Hery, dapat menjadi alat bukti, tetapi akibat hukum dan pelaksanaannya tetap harus diuji berdasarkan isi dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ketika hendak menjelaskan lebih jauh argumentasi tersebut, Hakim Ketua I Made Yulianda disebut menyela dengan pernyataan agar saksi “jangan menyesatkan ASN”.

Hery merasa tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menguraikan dasar pandangan hukumnya. Situasi tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang persidangan.

Usai sidang, Hery menyampaikan kekecewaannya terhadap proses pemeriksaan yang menurutnya tidak memberikan ruang memadai bagi saksi untuk menyampaikan keterangan secara utuh.

“Saya datang ke persidangan dengan itikad baik, dengan harapan besar bahwa ruang sidang adalah tempat di mana kebenaran materiil akan dicari, didalami, dan diuji secara objektif. Saya berharap dapat menyampaikan keterangan saya secara utuh, bebas, dan tanpa tekanan,” ungkap Hery kepada 90detik.com Rabu(4/11).

Dirinya mengaku beberapa kali keterangannya dipotong dan dibatasi sehingga tidak dapat menjelaskan latar belakang persoalan secara kronologis dan komprehensif.

“Padahal, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dan seharusnya digali secara mendalam,” lanjutnya.

Hery juga menyayangkan tidak adanya kesempatan yang menurutnya cukup untuk mendalami substansi, konteks, motif, serta rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi perkara tersebut.

“Saya merasa hakim lebih mengejar percepatan persidangan daripada menggali kebenaran yang seadil-adilnya,” tegasnya.

Pihaknya menilai situasi tersebut membuat haknya sebagai saksi untuk didengar secara berimbang atau audi alteram partem terasa tercederai.

“Kekecewaan ini bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan jeritan nurani seorang warga negara yang ingin diperlakukan adil di hadapan hukum. Saya sangat menghormati Majelis Hakim, namun siapa pun juga berhak mendapatkan proses peradilan yang fair, transparan, dan manusiawi,” ujarnya.

Persoalan lain muncul ketika mantan Camat Ngantru memberikan keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan rutin tahunan di tingkat kecamatan.

Saksi menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan tetap diupayakan berjalan meskipun belum tersedia anggaran. Menurut keterangannya, sebagian kebutuhan kegiatan tersebut didukung dari tambahan penghasilan pribadi yang bersumber dari kegiatan PPATs.

Namun, Hakim Anggota Manambus Pasaribu, S.H., M.H., meminta saksi menunjukkan bukti pendapatan PPATs tersebut.

Saksi menyatakan keberatan karena menganggap hal itu merupakan pendapatan pribadi yang sah dan merasa tidak nyaman apabila harus membuka rincian pendapatannya di ruang persidangan.

Peristiwa ini turut memunculkan diskusi mengenai relevansi pertanyaan dalam pembuktian serta batas antara kepentingan pemeriksaan perkara dan informasi pribadi saksi.

Tak hanya soal pemotongan keterangan, pihak saksi juga menyoroti kesan adanya perbedaan perlakuan antara saksi pembela dan JPU KPK.

Menurut kronologi yang disampaikan pihak saksi, saksi a de charge merasa lebih sering mendapat teguran, sementara JPU KPK dinilai lebih leluasa selama persidangan, termasuk ketika menggunakan telepon genggam.

Bahkan, terdapat teguran kepada saksi pembela agar duduk tegak, sementara menurut pengamatan pihak saksi, perlakuan serupa tidak diberikan kepada JPU KPK.

Kesan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya keberatan terhadap suasana persidangan hari itu.

Meski demikian, penilaian mengenai adanya perbedaan perlakuan tersebut masih merupakan pandangan pihak saksi dan perlu dikonfirmasi kepada majelis hakim maupun JPU KPK.

Dalam proses peradilan pidana, majelis hakim memiliki kewenangan memimpin persidangan, mengatur ketertiban, serta mengajukan pertanyaan untuk menggali fakta. Namun, kewenangan tersebut harus tetap dijalankan dengan menjunjung prinsip imparsialitas dan memberikan kesempatan yang wajar kepada seluruh saksi.

Keterangan saksi a de charge merupakan bagian dari proses pembuktian yang tidak boleh diabaikan hanya karena berasal dari pihak terdakwa. Sebaliknya, keterangan tersebut harus diuji secara kritis sebagaimana keterangan saksi yang diajukan penuntut umum.

Begitu pula pandangan Hery Widodo mengenai Surat Pernyataan pengunduran diri ASN. Argumentasi tersebut perlu ditempatkan sebagai pendapat saksi yang harus diuji berdasarkan fakta, isi dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Rangkaian peristiwa di Ruang Cakra tersebut akhirnya menyisakan sejumlah pertanyaan, apakah pemotongan keterangan merupakan bagian dari pengendalian persidangan, atau justru membuat saksi pembela kehilangan kesempatan menjelaskan fakta secara utuh?

Apakah standar ketertiban dan etika persidangan telah diterapkan secara setara kepada seluruh pihak?

Dan bagaimana majelis hakim memastikan bahwa keterangan yang meringankan maupun memberatkan terdakwa sama-sama memperoleh ruang pemeriksaan yang proporsional?

Keberatan saksi tentu tidak serta-merta membuktikan adanya keberpihakan hakim. Namun, setiap keberatan yang menyangkut proses persidangan patut menjadi perhatian demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sebab, keadilan tidak cukup hanya diputuskan melalui palu hakim. Keadilan juga harus terasa dalam setiap proses, setiap pertanyaan, dan setiap kesempatan bagi seseorang untuk menyampaikan kebenaran yang diketahuinya.

Persidangan perkara korupsi harus menjadi panggung pembuktian yang objektif, bukan ruang yang menimbulkan kesan bahwa suara salah satu pihak kurang memperoleh tempat.

Integritas peradilan pada akhirnya tidak hanya dinilai dari amar putusan, tetapi juga dari bagaimana proses menuju putusan itu dijalankan secara adil, transparan, dan tidak memihak. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Polres Blitar Pantau Stok BBM di Sejumlah SPBU, Kapolres Imbau Masyarakat Tak Perlu Menimbun

Published

on

BLITAR – Jajaran Polsek Polres Blitar melakukan pemantauan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pada Minggu (18/10), guna memastikan kondisi stok dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tetap terpantau.

Selain melakukan monitoring stok BBM, Anggota Jajaran Polsek Polres juga mengintensifkan patroli ke sejumlah SPBU untuk mengantisipasi kepadatan antrean kendaraan serta menjaga situasi lalu lintas tetap aman dan lancar.

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H, mengimbau masyarakat agar tetap tenang tidak Panic buying dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, terlebih hingga melakukan penimbunan.

Menurutnya, masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan. Pembelian secara berlebihan justru berpotensi mengganggu pemerataan pelayanan bagi pengguna kendaraan lainnya.

Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Blitar.

Berdasarkan hasil monitoring, ketersediaan BBM di sebagian besar SPBU yang dipantau masih tersedia, dengan jumlah stok yang bervariasi untuk jenis Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Bio Solar, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar, anggota jajaran Polsek dan anggota Polres melaksanakan patroli dan pelayanan pengamanan di area SPBU.

Dari hasil patroli, antrean pengisian BBM terpantau normal, lancar, dan terkendali. Antrean kendaraan yang ada masih berada di dalam area SPBU sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan sekitar.

Kegiatan monitoring dan patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.(Jef/Hms)

Continue Reading

Trending