Connect with us

Redaksi

PJ Bupati Maybrat Hadiri Rapat Koordinasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) Untuk Mewujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif

Published

on

 

Kota Sorong, Papua Barat Daya – Penjabat (PJ) Bupati Maybrat, Vicente Campana Baay, S.IP, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan di dampingi PJ Sekda, Ferdinandus. Taa bersama beberapa OPD kabupaten Maybrat yang dilaksanakan pada hari selasa,14 Januari 2025 di Ballroom 2, Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk seluruh kepala daerah, Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Papua Barat Daya.

Rakor tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program MBG, yang memiliki tema “Makanan Bergizi Gratis (MBG) Mewujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif”. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si, Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yang menyampaikan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi kepada anak-anak di tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, serta ibu hamil.

Dalam sambutannya, Dr. Musa’ad menyampaikan pentingnya program ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan di Papua Barat Daya, yang diharapkan akan berkontribusi pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh TNI, Polri, serta seluruh kepala daerah dan Forkopimda dalam mensukseskan program ini, yang telah dimulai dengan uji coba di Pulau Dom, Kabupaten Sorong.

Rapat koordinasi juga membahas beberapa poin penting terkait pelaksanaan program MBG, di antaranya adalah pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Hal ini diungkapkan oleh berbagai pihak, termasuk Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M. (Danpasmar 3) yang menyampaikan pentingnya kapasitas dapur di wilayah Papua yang masih terbatas, serta Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si, PJ Walikota Sorong, yang melaporkan kesiapan Pemerintah Kota Sorong dengan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk mendukung pelaksanaan MBG.

Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, SE., M. Tr. AP, juga memberikan laporan tentang upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan data pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program ini, sementara Bupati Maybrat, Vincente Campana Baay, melaporkan kesiapan kabupaten tersebut dalam melaksanakan program MBG dengan menargetkan lebih dari 4.000 siswa sebagai penerima manfaat.

Selain itu, Kabupaten Raja Ampat yang diwakili oleh Sekretaris Bupati juga melaporkan bahwa meski infrastruktur belum sepenuhnya memadai, pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki kondisi tersebut guna memastikan penyediaan makanan bergizi yang tepat bagi siswa-siswa di wilayahnya.

Rakor ini juga dilengkapi dengan pembacaan dan penandatanganan Berita Acara Kesiapan Pelaksanaan Program MBG oleh para pemimpin daerah se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama yang menandakan komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya yang lebih sehat, cerdas, dan produktif melalui program Makan Bergizi Gratis.

Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Program MBG ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat di wilayah Papua Barat Daya, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang di daerah tersebut.

(Tim/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Redaksi

Harga Telur Anjlok, Peternak Blitar Tertekan di Tengah Inflasi Jawa Timur yang Naik

Published

on

Blitar— Hari ini 9 April 2026 Jarkoni, peternak ayam petelur di Blitar, hanya bisa menatap tumpukan telur di gudangnya dengan raut cemas. Harga yang sebelumnya mampu menutup biaya produksi kini merosot ke kisaran Rp15.000–Rp18.000 per kilogram, memaksanya menjual dalam kondisi merugi demi menghindari kerugian yang lebih besar.

“Kalau tidak dijual, telur bisa busuk. Tapi kalau dijual, ya jelas rugi,” ujar Jarkoni.

Dalam beberapa minggu terakhir, para peternak di Blitar berupaya menahan distribusi untuk mencegah harga jatuh lebih dalam. Namun, langkah tersebut belum cukup kuat menahan tekanan pasar yang terus berlangsung.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Agus “Kinclong”, pedagang telur berpengalaman dari Jawa Tengah, menilai gejolak harga sebagai bagian dari siklus pasar yang berulang. “Harga turun sekarang, nanti akan naik lagi. Kuncinya bertahan dan mengatur distribusi dengan bijak,” katanya.

Di sisi lain, kondisi makro ekonomi di Jawa Timur justru menunjukkan tekanan inflasi yang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,79 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 107,43 pada Maret 2025 menjadi 111,50 pada Maret 2026. Secara bulanan (mtm), inflasi mencapai 0,39 persen, sementara secara tahun kalender (ytd) sebesar 1,13 persen.

Kenaikan inflasi ini salah satunya dipicu oleh tingginya harga komoditas pangan, termasuk telur ayam ras di tingkat konsumen. Meski di tingkat peternak harga anjlok, pada rantai distribusi dan pasar ritel di sejumlah wilayah, harga telur masih relatif tinggi dan berkontribusi terhadap tekanan inflasi bersama komoditas lain seperti beras, daging ayam ras, dan tarif listrik.

Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Ir. Herum Fajarwati, menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi salah satu penyumbang inflasi dengan kenaikan 3,75 persen. Komoditas telur ayam ras tercatat sebagai salah satu faktor pendorong inflasi, mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara harga di tingkat produsen dan konsumen.

Kontras ini menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi. Di satu sisi, peternak mengalami tekanan akibat harga jual yang rendah karena kelebihan pasokan. Di sisi lain, konsumen masih menghadapi harga yang relatif tinggi di pasar.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perbaikan sistem distribusi dan intervensi kebijakan agar disparitas harga tidak terus melebar. Tanpa langkah strategis, peternak akan terus merugi sementara tekanan inflasi tetap dirasakan masyarakat luas.

“Yang penting sekarang adalah strategi distribusi yang tepat, agar peternak bisa bertahan sambil menunggu harga kembali normal,” ujar Yasin, menutup hari dengan secercah harapan di tengah ketidakpastian. (By/Jk)

Continue Reading

Redaksi

Skema Gelap BBM dan LPG Subsidi Terkuak, Negara Rugi Rp1,26 Triliun

Published

on

Jakarta — Dalam rangka mendukung implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada bidang ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, Polri menegaskan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi. Langkah ini mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa dinamika global turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kata dia, telah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.

“Perkembangan global memberikan tekanan terhadap kondisi dalam negeri, khususnya terkait potensi kenaikan harga BBM industri. Sementara itu, pemerintah tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi guna melindungi masyarakat,” ujar Nunung.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memicu disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda jajaran sepanjang tahun 2025 hingga 2026, tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200. Rinciannya, kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516.812.530.200 dan LPG subsidi sebesar Rp749.294.400.000.

“Kepada para pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan, kami mengimbau untuk segera menghentikan perbuatannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nunung.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya bersama Polda jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan.

“Sepanjang tahun 2025-2026, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 755 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan jumlah tersangka sebanyak 672 orang yang tersebar di 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan terjadi secara masif, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa,” jelas Irhamni.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan kasus serupa ke depan.

“Kami akan meningkatkan intensitas penegakan hukum di seluruh jajaran, membuka partisipasi publik melalui kanal pengaduan dan hotline, serta menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam praktik ilegal,” pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, Polri berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan serta menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas. (By/Red)

Continue Reading

Redaksi

Hujan Deras Landa Pagerwojo, Talut Longsor Tembok Rumah Janda di Desa Penjor Roboh

Published

on

TULUNGAGUNG— Hujan dengan intensitas deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Pagerwojo selama dua jam berturut-turut menyebabkan bencana longsor yang menimpa sebuah rumah warga. Talut penahan jalan ambruk dan material tanah menimpa dinding rumah seorang janda, pada Senin malam (atau sesuaikan dengan tanggal kejadian).

Camat Pagerwojo, Wahyu Yuniarko, membenarkan kejadian tersebut. Longsor terjadi pada pukul 21.00 WIB hingga 23.00 WIB di RT.02/RW.04, Dusun Selogiri, Desa Penjor.

“Material longsor dari talut penahan jalan sepanjang 10 meter dan lebar 8 meter menimpa dinding rumah milik Sdri. Mukanah hingga roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa,” ujar Wahyu kepada wartawan, pada Selasa (07/04) melalui keterangan tertulisnya.

Bencana ini berdampak langsung pada satu kepala keluarga (KK) dengan dua jiwa, yakni seorang janda dan satu anak remaja laki-laki yang masih duduk di bangku SMP. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri.

Namun, kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp30 juta. Rinciannya berupa tembok rumah yang roboh serta sejumlah perabotan rumah tangga yang rusak tertimpa material longsor.

Menanggapi musibah ini, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kecamatan Pagerwojo langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan assesmen dan pendataan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Sidomulyo untuk segera membuat laporan resmi ke dinas terkait. Langkah selanjutnya akan menunggu penanganan lebih lanjut dari instansi berwenang,” tambahnya.

Pemerintah kecamatan mengimbau warga yang tinggal di sekitar tebing atau talut untuk waspada mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending